Perdana Menteri Lebanon

Perdana Menteri Republik Lebanon
Petahana Nawaf Salam
Anggota	Dewan Menteri
Kediaman	Grand Serail, Beirut
Dicalonkan oleh	Parlemen
Pejabat perdana	Auguste Adib Pacha 31 Mei 1926[1]
Dibentuk	Konstitusi Lebanon 23 Mei 1926
Wakil	Wakil Perdana Menteri Lebanon
Gaji	£L212.844.000/US$3.547 per tahun[2]
Situs web	Situs web Pemerintah Lebanon

Lebanon
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Lebanon
Konstitusi Konstitusi 1926
Eksekutif Presiden Daftar Presiden Petahana: Michel Aoun Perdana Menteri Daftar Perdana Menteri Petahana: Saad Hariri Kabinet Kabinet lalu
Legislatif Parlemen Ketua Nabih Berri Anggota saat ini
Partai politik Pasukan Lebanon Gerakan Masa Depan Partai Kataeb Hizbullah Gerakan Patriotik Merdeka Partai Nasionalis Sosial Suriah
Pemilihan umum Presiden: 2008, 2014–2016 Umum: 2009, yang akan datang
Topik terkait Kegubernuran Distrik Kota Angkatan Bersenjata Hak asasi manusia Hubungan luar negeri
Negara lainnya Atlas
l b s

Perdana Menteri Lebanon (Prancis: Premier ministre; Arab: رئيس الحكومة, alih aksara: Ra'īs al-Ḥukūma) adalah kepala pemerintahan Lebanon.

Berdasarkan konvensi, pemegang jabatan ini selalu merupakan seorang Muslim Sunni.

Perdana menteri saat ini adalah Nawaf Salam. Ia ditugaskan oleh Presiden Joseph Aoun untuk membentuk pemerintahan baru setelah konsultasi parlemen yang diwajibkan pada 13 Januari 2025, setelah memperoleh 84 dari 128 suara. Perdana menteri yang ditunjuk belum secara resmi menjabat sampai ia dan presiden menandatangani dekret resmi pembentukan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Konstitusi Lebanon.^[3] Pada 8 Februari 2025, pemerintahan baru dibentuk dan Nawaf Salam secara resmi mulai menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri Lebanon.^[4]

Perdana menteri dibantu oleh wakil perdana menteri Lebanon, yang saat ini dijabat oleh Tarek Mitri per 8 Februari 2025.

Sejarah

Jabatan ini dibentuk pada 23 Mei 1926, ketika konstitusi negara Lebanon Raya diberlakukan. Pada musim panas 1943, ketika Pakta Nasional disepakati, diputuskan bahwa jabatan perdana menteri akan selalu diperuntukkan bagi seorang Muslim Sunni. Sejak pembentukan jabatan tersebut pada 1926 hingga berakhirnya Perang Saudara Lebanon, konstitusi hanya sedikit menyebutkan peran dan tugas jabatan ini, dan sebagian besar kekuasaan pemegang jabatan dijalankan melalui cara-cara informal, bukan melalui prosedur konstitusional. Setelah berakhirnya perang saudara dan ratifikasi Kesepakatan Taif, tanggung jawab perdana menteri dikodifikasikan dan dicantumkan secara jelas dalam Konstitusi.

Perbedaan dengan konstitusi Prancis

Meskipun Konstitusi 1926 secara garis besar dimodelkan berdasarkan konstitusi Prancis (Lebanon Raya berada di bawah mandat Prancis), jabatan perdana menteri di Lebanon secara khusus jauh lebih lemah dibandingkan dengan di Prancis, karena presiden merupakan satu-satunya pihak yang dapat memberhentikannya (sewaktu-waktu), sedangkan di Prancis perdana menteri diangkat oleh presiden dan hanya dapat diberhentikan oleh Parlemen melalui mosi tidak percaya. Hal ini berarti bahwa perdana menteri Lebanon jauh lebih tunduk kepada presiden dibandingkan dengan rekannya di Prancis. Situasi ini berubah setelah Kesepakatan Taif, yang mengubah Lebanon menjadi sebuah republik parlementer. Saat ini, perdana menteri diangkat oleh presiden yang memilih calon yang memperoleh dukungan dari mayoritas relatif anggota parlemen. Perdana menteri harus membentuk pemerintahan yang dapat memperoleh kepercayaan parlemen dan persetujuan presiden. Setelah memperoleh kepercayaan, perdana menteri hanya dapat diberhentikan jika kehilangan kepercayaan parlemen.

Penyimpangan pada masa lalu dalam jabatan perdana menteri

Dua kali pada masa lalu, ketika presiden mengundurkan diri atau sesaat sebelum masa jabatannya berakhir, presiden melanggar Pakta Nasional dan menunjuk seorang Kristen Maronit dengan alasan bahwa ia akan mengambil alih kekuasaan kepresidenan.

Pertama, pada 1952, Bechara El Khoury, sesaat sebelum mengundurkan diri sebagai presiden, menunjuk Fouad Chehab sebagai Perdana Menteri dan dengan demikian menjadi penjabat presiden. Chehab menjabat sebagai perdana menteri selama 13 hari dan sebagai penjabat presiden selama 4 hari; setelah Camille Chamoun terpilih untuk masa jabatan penuh sebagai presiden, jabatan perdana menteri kembali dipegang oleh seorang Muslim Sunni, Khaled Chehab.

Kemudian, selama Perang Saudara Lebanon, presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, Amine Gemayel, memberhentikan perdana menteri yang sedang menjabat, Selim Hoss, dan menunjuk panglima Angkatan Darat, Jenderal Michel Aoun, sebagai perdana menteri 15 menit sebelum masa jabatannya berakhir. Hoss menolak pemberhentian tersebut, dan hal ini menyebabkan terbentuknya pemerintahan ganda: pemerintahan yang terutama terdiri atas unsur sipil dan Muslim di Beirut Barat serta pemerintahan yang terutama terdiri atas unsur militer dan Kristen di Beirut Timur.

Tanggung jawab dan kekuasaan

Perdana menteri adalah ketua Dewan Menteri dan kepala pemerintahan. Selain itu, ia merupakan wakil ketua Dewan Pertahanan Tertinggi.

Tanggung jawab perdana menteri adalah sebagai berikut:^[5]

• Melakukan negosiasi dengan parlemen mengenai pembentukan pemerintahan.
• Membubuhkan tanda tangan balasan pada semua dekret yang ditandatangani oleh presiden, kecuali dekret yang mengangkat dirinya atau yang menyatakan bahwa pemerintahan mengundurkan diri.
• Menyampaikan program Dewan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
• Memimpin rapat Dewan Menteri, kecuali ketika presiden menghadiri rapat tersebut, dalam hal ini presiden yang memimpinnya.
• Apabila terjadi kekosongan jabatan presiden karena alasan apa pun, ia menjalankan kekuasaan dan tanggung jawab presiden dalam arti sempit, yaitu "menjalankan urusan pemerintahan".

Tugas simbolis

Setelah ratifikasi Kesepakatan Taif, Konstitusi menetapkan sebuah mukadimah bagi tiga jabatan eksekutif "utama": presiden, perdana menteri, dan Dewan Menteri. Mukadimah tersebut menyatakan:

Perdana Menteri adalah Kepala Pemerintahan. Ia mewakili pemerintahan, berbicara atas namanya, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.

Selain itu, perdana menteri juga secara ex officio memegang jabatan-jabatan berikut:

• Wakil Ketua Dewan Pertahanan Tertinggi
• Ketua Dewan Menteri
• Kepala pemerintahan

Daftar perdana menteri

Lihat pula

• Portal Politik

• Presiden Lebanon
• Ketua Parlemen Lebanon

Referensi

•  Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari situs web atau dokumenLibrary of Congress.

Templat:Pemerintahan Lebanon