Jumat, 20 November 2026
16:09 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini
Perdana Menteri India

Perdana Menteri India

Bagikan:
Untuk daftar perdana menteri, lihat Daftar Perdana Menteri India.
"Pradhanmantri" dan "Pradhan Mantri" dialihkan ke halaman ini. Untuk serial televisi, lihat Pradhanmantri (serial televisi) dan Pradhan Mantri (serial televisi).
Perdana Menteri India
120px-PMO_India_Logo.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
120px-Flag_of_India.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Kantor Perdana Menteri
Dewan Menteri Persatuan India
Cabang eksekutif Pemerintah Uni
Gelar
JenisKepala pemerintahan
SingkatanPM
Anggota
Atasan
KediamanPanchavati
KantorSeva Teerth, New Delhi
Dicalonkan olehAnggota parlemen dari Lok Sabha
Ditunjuk olehPresiden India
Berdasarkan kemampuan memperoleh dukungan mayoritas di Lok Sabha
Dasar hukumPasal 74 dan 75 Konstitusi India
PendahuluSekretaris Negara untuk India dan Wakil Presiden Dewan Eksekutif
DibentukAgustus 15, 1947;79 tahun lalu (1947-08-15)
Pejabat pertamaJawaharlal Nehru
WakilWakil Perdana Menteri
Gaji
  • ₹280.000 (US$3,900) per bulan[1]
  • ₹3.360.000 (US$47,000) per tahun[1]
Situs webpmindia.gov.in
250px-Emblem_of_India.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
India

Perdana Menteri India (ISO: Bhāratīya Gaṇarājyasya Pradhānamantrī) adalah kepala pemerintahan[2] Republik India. Kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri dan Dewan Menteri Uni,[3]: 185 [4]: 307 [5] meskipun Presiden India merupakan kepala negara secara nominal.[6]: 146–147 [3]: 185 [4]: 307 [7] Perdana menteri harus menjadi anggota salah satu kamar dalam Parlemen India yang bersifat bikameral, sekaligus memimpin kamar terkait.[6]: 146–147  Perdana menteri dan kabinet senantiasa bertanggung jawab kepada Lok Sabha, majelis rendah Parlemen India.[4]: 307 [3]: 185 

Perdana menteri yang sedang menjabat menempati urutan ketiga dalam Urutan Protokoler India[8] dan diangkat oleh Presiden India. Namun, perdana menteri harus memperoleh kepercayaan mayoritas anggota Lok Sabha, yang dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum, atau harus mengundurkan diri apabila kehilangan dukungan mayoritas tersebut. Perdana menteri dapat berasal dari anggota Lok Sabha maupun Rajya Sabha, majelis tinggi parlemen. Perdana menteri mengendalikan pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Menteri Uni, serta pembagian jabatan di dalam pemerintahan.

Perdana menteri dengan masa jabatan terlama adalah perdana menteri pertama, Jawaharlal Nehru, yang menjabat selama 16 tahun dan 286 hari. Masa kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh masa jabatan singkat Lal Bahadur Shastri dan masa jabatan Indira Gandhi selama 11 tahun dan 4 tahun. Kedua tokoh tersebut berasal dari Kongres Nasional India. Setelah pembunuhan Indira Gandhi, putranya, Rajiv Gandhi, mengambil alih jabatan hingga 1989. Setelah itu, India mengalami satu dekade dengan lima pemerintahan yang tidak stabil. Periode tersebut kemudian diikuti oleh masa jabatan penuh P. V. Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, dan Narendra Modi, yang merupakan perdana menteri India saat ini dan telah menjabat sejak 26 Mei 2014. Ia merupakan pemimpin non-Kongres pertama yang menjadi perdana menteri setelah dua pemilihan umum berturut-turut dan berhasil memperoleh masa jabatan ketiga secara berturut-turut (2014, 2019, dan 2024). Perdana menteri pertama yang berhasil memperoleh masa jabatan berturut-turut adalah Jawaharlal Nehru, yang memenangkan pemilihan umum pada 1946, 1952, 1957, dan 1962.

Asal-usul dan sejarah

India menganut sistem parlementer, di mana perdana menteri merupakan pemimpin pemerintahan dan kepala cabang eksekutif pemerintahan. Dalam sistem seperti ini, kepala negara, atau perwakilan resmi kepala negara (yaitu raja, presiden, atau gubernur jenderal), biasanya hanya menjalankan fungsi seremonial dan dalam sebagian besar urusan bertindak berdasarkan nasihat perdana menteri.

Perdana menteri harus menjadi anggota parlemen dalam waktu enam bulan setelah mulai menjabat apabila sebelumnya belum menjadi anggota parlemen. Perdana menteri diharapkan bekerja sama dengan para menteri pusat lainnya untuk memastikan pengesahan rancangan undang-undang oleh parlemen.

1947–1984

Sejak 1947, terdapat 14 orang berbeda yang pernah menjabat sebagai perdana menteri.[a] Beberapa dekade pertama setelah 1947 ditandai oleh dominasi hampir mutlak Kongres Nasional India (INC) dalam peta politik India. Perdana menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, mengucapkan sumpah jabatan pada 15 Agustus 1947. Nehru kemudian menjabat sebagai perdana menteri selama 17 tahun berturut-turut dan memenangkan empat pemilihan umum selama masa jabatannya. Masa jabatannya berakhir pada Mei 1964 setelah ia meninggal dunia.[9][10] Setelah kematian Nehru, Lal Bahadur Shastri, mantan Menteri Dalam Negeri India dan pemimpin Partai Kongres, menggantikannya sebagai perdana menteri. Masa jabatan Shastri diwarnai oleh Perang India-Pakistan 1965. Shastri kemudian meninggal dunia akibat serangan jantung yang dilaporkan terjadi di Tashkent, setelah menandatangani Deklarasi Tashkent.[11]

Setelah Shastri, Indira Gandhi, putri Nehru, terpilih sebagai perdana menteri ketiga negara tersebut. Ia merupakan perempuan pertama dan hingga saat ini satu-satunya yang pernah menduduki jabatan tersebut. Masa jabatan pertamanya berlangsung selama 11 tahun. Selama periode itu, ia mengambil sejumlah kebijakan, seperti nasionalisasi bank;[12] serta penghapusan tunjangan dan jabatan politik yang sebelumnya diterima oleh anggota keluarga kerajaan dari negara-negara kepangeranan bekas Kekaisaran India Britania.[13][14] Selain itu, sejumlah peristiwa juga terjadi selama masa jabatan pertama Indira, termasuk Perang India-Pakistan 1971;[15] pembentukan negara berdaulat Bangladesh;[16] bergabungnya Sikkim dengan India melalui sebuah referendum pada 1975;[17] serta uji coba nuklir pertama India di Pokhran. Pada 1975, di tengah meningkatnya keresahan masyarakat dan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemilihan Indira ke Lok Sabha tidak sah, Presiden Fakhruddin Ali Ahmed, atas saran Indira, memberlakukan keadaan darurat nasional. Kebijakan tersebut memberikan pemerintah kekuasaan untuk pemerintahan melalui dekret. Periode ini dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia, seperti sterilisasi massal dan pemenjaraan lawan-lawan politik Indira.[18][19]

Setelah munculnya protes besar-besaran, keadaan darurat dicabut pada 1977 dan pemilihan umum kemudian diselenggarakan. Seluruh partai politik oposisi bergabung melawan Kongres di bawah naungan Partai Janata dalam pemilihan umum 1977 dan berhasil mengalahkan Kongres. Setelah itu, Morarji Desai, mantan Wakil Perdana Menteri India, menjadi perdana menteri India pertama yang bukan berasal dari Kongres. Pemerintahan Desai terdiri atas kelompok-kelompok dengan ideologi yang saling bertentangan sehingga sulit mempertahankan persatuan dan koordinasi. Akhirnya, setelah dua setengah tahun menjabat sebagai perdana menteri, pada 28 Juli 1979, Desai mengajukan pengunduran dirinya kepada presiden dan pemerintahannya pun jatuh. Setelah itu, Charan Singh, yang merupakan wakil perdana menteri dalam kabinet Desai, memperoleh dukungan bersyarat dari luar pemerintahan oleh Kongres dan berhasil membuktikan dukungan mayoritas di Lok Sabha. Ia kemudian dilantik sebagai perdana menteri.[20][21] Namun, Kongres segera menarik dukungannya dan Singh terpaksa mengundurkan diri. Masa jabatannya hanya berlangsung selama lima bulan, menjadikannya yang terpendek dalam sejarah jabatan tersebut.

Pada 1980, setelah tiga tahun berada di luar pemerintahan, Kongres kembali berkuasa dengan mayoritas mutlak. Indira Gandhi kembali terpilih sebagai perdana menteri.[22] Pada Juni 1984, Operasi Blue Star, sebuah operasi Angkatan Darat India terhadap militan Sikh di dalam Kuil Emas, tempat paling suci dalam agama Sikh, dilaksanakan. Operasi tersebut dilaporkan mengakibatkan ribuan korban jiwa, baik dari kalangan militan maupun warga sipil.[23] Sebagai aksi balas dendam, pada 31 Oktober tahun tersebut, Gandhi ditembak hingga tewas oleh Satwant Singh dan Beant Singh, dua pengawal pribadinya, di taman kediamannya di 1, Safdarjung Road, New Delhi.[24]

1984–1999

Setelah kematian Indira, Rajiv, putra sulungnya yang saat itu berusia 40 tahun, dilantik pada malam 31 Oktober 1984. Ia menjadi orang termuda yang pernah menduduki jabatan perdana menteri. Rajiv segera menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum berikutnya, Kongres memperoleh kemenangan mayoritas super dengan memenangkan 401 dari 552 kursi di Lok Sabha, jumlah kursi terbanyak yang pernah diperoleh suatu partai dalam sejarah India.[25][26] Vishwanath Pratap Singh, yang awalnya menjabat sebagai Menteri Keuangan India dan kemudian Menteri Pertahanan India dalam kabinet Gandhi, mengungkap sejumlah penyimpangan yang kemudian dikenal sebagai Skandal Bofors selama masa jabatannya di Kementerian Pertahanan India. Singh kemudian dikeluarkan dari Kongres dan mendirikan Janata Dal. Dengan bantuan beberapa partai anti-Kongres, ia juga membentuk Front Nasional, sebuah koalisi yang terdiri atas banyak partai politik.[27]

Dalam pemilihan umum 1989, Front Nasional, dengan dukungan dari luar pemerintahan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) dan Front Kiri, berhasil mengambil alih kekuasaan.[28] V. P. Singh terpilih sebagai perdana menteri.[28] Selama masa jabatannya yang berlangsung kurang dari satu tahun, Singh dan pemerintahannya menerima rekomendasi Komisi Mandal.[29] Masa jabatan Singh berakhir setelah ia memerintahkan penangkapan anggota BJP Lal Krishna Advani.[30] Akibatnya, BJP menarik dukungan dari luar pemerintahannya. V. P. Singh kemudian kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya dengan hasil 146–320 dan harus mengundurkan diri.[31] Setelah pengunduran diri V. P. Singh, Chandra Shekhar bersama 64 anggota parlemen (MP) mendirikan Partai Samajwadi Janata (Rashtriya).[32] Ia berhasil memperoleh dukungan mayoritas di Lok Sabha dengan bantuan Kongres.[33] Namun, masa jabatan Shekhar tidak berlangsung lama. Kongres kemudian menarik dukungannya sehingga pemerintahan Shekhar jatuh dan pemilihan umum baru diumumkan.[34]

Rajiv Gandhi dibunuh ketika sedang berkampanye untuk pemilihan umum 1991. Kongres, di bawah kepemimpinan P. V. Narasimha Rao, memanfaatkan gelombang simpati masyarakat untuk membentuk pemerintahan minoritas. Rao menjadi perdana menteri pertama yang berasal dari India Selatan.[35] Setelah Pembubaran Uni Soviet, India berada di ambang kebangkrutan negara. Oleh karena itu, Rao mengambil langkah-langkah untuk meliberalisasi perekonomian dan menunjuk Manmohan Singh, seorang ekonom sekaligus mantan gubernur Reserve Bank of India, sebagai menteri keuangan.[35] Rao dan Singh kemudian mengambil berbagai langkah untuk meliberalisasi perekonomian,[35] yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi India yang belum pernah terjadi sebelumnya.[36] Namun, masa jabatannya juga diwarnai oleh Pembongkaran Masjid Babri, yang mengakibatkan kematian sekitar 2.000 orang.[37] Rao berhasil menyelesaikan lima tahun masa jabatannya secara penuh dan menjadi perdana menteri pertama di luar Keluarga Nehru–Gandhi yang berhasil melakukannya.[35]

Setelah masa jabatan Rao berakhir pada Mei 1996, India mengalami pergantian empat perdana menteri dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu dua masa jabatan Atal Bihari Vajpayee, satu masa jabatan H. D. Deve Gowda dari 1 Juni 1996 hingga 21 April 1997, serta satu masa jabatan I. K. Gujral dari 21 April 1997 hingga 19 Maret 1998. Pemerintahan Perdana Menteri Vajpayee yang terpilih pada 1998 mengambil sejumlah langkah penting. Pada Mei 1998, setelah satu bulan berkuasa, pemerintah mengumumkan pelaksanaan lima ledakan nuklir bawah tanah di Pokhran.[38] Sebagai tanggapan atas uji coba tersebut, sejumlah negara Dunia Barat, termasuk Amerika Serikat, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap India.[39] Namun, berkat dukungan yang diperoleh dari Rusia, Prancis, negara-negara Teluk, dan sejumlah negara lainnya, sanksi tersebut sebagian besar dianggap tidak berhasil.[40][41] Beberapa bulan kemudian, sebagai tanggapan terhadap uji coba nuklir India, Pakistan juga melakukan uji coba nuklir.[42] Mengingat memburuknya hubungan antara kedua negara, pemerintah masing-masing berusaha memperbaiki hubungan bilateral. Pada Februari 1999, India dan Pakistan menandatangani Deklarasi Lahore, yang menyatakan niat kedua negara untuk mengakhiri permusuhan, meningkatkan perdagangan, dan menggunakan kemampuan nuklir mereka untuk tujuan damai.[43]

Pada Mei 1999, pemimpin All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, J. Jayalalithaa, menarik partainya dari koalisi pemerintahan Aliansi Demokratik Nasional (NDA).[44] Akibatnya, pemerintahan Vajpayee menjadi pemerintahan sementara setelah kalah dalam mosi tidak percaya dengan hasil 269–270. Peristiwa ini bertepatan dengan berlangsungnya Perang Kargil melawan Pakistan.[45] Dalam pemilihan umum berikutnya pada Oktober 1999, BJP yang dipimpin NDA beserta partai-partai afiliasinya memperoleh mayoritas yang cukup besar di Lok Sabha dengan memenangkan 299 dari 543 kursi di majelis rendah tersebut.[46]

2000–sekarang

250px-The_Prime_Minister_Dr._Manmohan_Singh_with_the_former_Prime_Minister_Shri_Atal_Bihari_Vajpayee_in_New_Delhi_on_May_24%2C_2004.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Perdana Menteri Manmohan Singh bersama mantan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee di New Delhi pada 24 Mei 2004
250px-Modi_at_the_69th_UN_general_assembly.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Perdana Menteri Narendra Modi berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-69, sekitar tahun 2014

Vajpayee melanjutkan proses liberalisasi ekonomi selama masa pemerintahannya sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi.[47] Selain mengembangkan infrastruktur dan fasilitas dasar, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan infrastruktur negara, seperti Proyek Pengembangan Jalan Raya Nasional (NHDP) dan Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY; IAST: Pradhānamaṃtrī Grāma Saḍaka Yojanā; terj. har. Skema Jalan Pedesaan Perdana Menteri),[48] untuk pengembangan jalan. Namun, selama masa pemerintahannya, terjadi kerusuhan komunal Gujarat 2002 di negara bagian Gujarat yang mengakibatkan sekitar 2.000 orang meninggal dunia.[49] Masa jabatan Vajpayee sebagai perdana menteri berakhir pada Mei 2004, menjadikannya perdana menteri non-Kongres pertama yang berhasil menyelesaikan masa jabatan penuh selama lima tahun.[47]

Dalam pemilihan umum 2004, Kongres muncul sebagai partai terbesar dalam parlemen gantung. Aliansi Progresif Bersatu (UPA) yang dipimpin Kongres, dengan dukungan dari luar pemerintahan oleh Front Kiri, Partai Samajwadi (SP), Partai Bahujan Samaj (BSP), dan beberapa partai lainnya, berhasil memperoleh mayoritas di Lok Sabha.[50] Manmohan Singh kemudian terpilih sebagai perdana menteri dan menjadi perdana menteri Sikh pertama di negara tersebut.[50] Selama masa jabatannya, negara tersebut mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang diperoleh pada masa pemerintahan Perdana Menteri Vajpayee.[51] Selain itu, pemerintah berhasil mengesahkan Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional 2005 dan Undang-Undang Hak atas Informasi 2005 di parlemen.[52][53] Pemerintah juga memperkuat hubungan India dengan negara-negara seperti Afganistan,[54][55] Rusia,[56] negara-negara Teluk, dan Amerika Serikat. Upaya tersebut mencapai puncaknya dengan ratifikasi Perjanjian Nuklir Sipil India-Amerika Serikat menjelang akhir masa jabatan pertama Singh.[57][58][59] Pada saat yang sama, serangan teroris November 2008 di Mumbai juga terjadi selama masa jabatan pertama Singh.[60][61] Dalam pemilihan umum 2009, dukungan terhadap UPA meningkat.[62][63] Namun, masa jabatan kedua Perdana Menteri Singh diwarnai tuduhan skandal tingkat tinggi dan korupsi.[64][65] Singh mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada 17 Mei 2014, setelah Kongres kalah dalam pemilihan umum 2014.[66][67][68]

Dalam pemilihan umum 2014, NDA yang dipimpin BJP memenangkan mayoritas mutlak dengan memperoleh 336 dari 543 kursi Lok Sabha. BJP menjadi partai pertama sejak 1984 yang berhasil memperoleh mayoritas di Lok Sabha. Narendra Modi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Menteri Gujarat, terpilih sebagai perdana menteri dan menjadi perdana menteri pertama yang lahir setelah India merdeka.[69]

Narendra Modi kembali terpilih sebagai perdana menteri pada 2019 dengan perolehan dukungan yang lebih besar dibandingkan pemilihan umum 2014. NDA yang dipimpin BJP memenangkan 354 kursi, di antaranya BJP memperoleh 303 kursi.[70]

Daftar

List of prime ministers of India

Afiliasi partai

Partai PM Masa jabatan Nama Aliansi
Kongres Nasional India 6[a] 54 tahun Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, P. V. Narasimha Rao dan Manmohan Singh[a]
Partai Bharatiya Janata 2 17 tahun Atal Bihari Vajpayee dan Narendra Modi NDA (sejak 1998)
Janata Dal 3 2 tahun Vishwanath Pratap Singh, H. D. Deve Gowda dan Inder Kumar Gujral NF (1989–1990) UF (1996–1998)
Partai Janata 1 2 tahun Morarji Desai JP
Partai Janata (Sekuler) 1 <1 tahun Charan Singh
Partai Samajwadi Janata (Rashtriya) 1 <1 tahun Chandra Shekhar JP

Dukungan eksternal dari INC

Kerangka konstitusional dan kedudukan Perdana Menteri

Konstitusi India menetapkan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden India sebagai kepala negara. Berdasarkan Pasal 53, jabatan Perdana Menteri merupakan kepala Dewan Menteri yang bertugas membantu dan memberikan nasihat kepada presiden dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya. Sebagaimana dikutip, Pasal 53, 74 dan 75 menyatakan hal-hal berikut:

Kekuasaan eksekutif Uni berada pada Presiden dan dilaksanakan olehnya secara langsung atau melalui pejabat-pejabat bawahannya, sesuai dengan ketentuan Konstitusi.

— Pasal 53(1), Konstitusi India

Akan dibentuk Dewan Menteri dengan Perdana Menteri sebagai ketuanya untuk membantu dan memberikan nasihat kepada Presiden, yang dalam menjalankan fungsi-fungsinya harus bertindak sesuai dengan nasihat tersebut.

— Pasal 74(1), Konstitusi India

Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dan menteri-menteri lainnya diangkat oleh Presiden atas nasihat Perdana Menteri.

— Pasal 75(1), Konstitusi India

Seperti kebanyakan negara demokrasi yang menganut sistem parlementer, tugas Presiden sebagian besar bersifat seremonial, selama kabinet dan lembaga legislatif mematuhi konstitusi serta supremasi hukum. Perdana Menteri India merupakan kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Berdasarkan Pasal 60, tugas konstitusional Presiden adalah menjaga, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi serta hukum.

Dalam Konstitusi India, Perdana Menteri hanya disebutkan dalam empat pasal, yaitu Pasal 74, 75, 78 dan 366. Perdana Menteri memainkan peran penting dalam pemerintah India dengan memperoleh dukungan mayoritas di Lok Sabha.

Pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian

Persyaratan

Menurut Pasal 84 Konstitusi India, yang menetapkan persyaratan utama bagi anggota Parlemen, serta Pasal 75 Konstitusi India, yang menetapkan persyaratan bagi menteri dalam Dewan Menteri Uni, dan dengan mempertimbangkan bahwa jabatan Perdana Menteri digambarkan sebagai primus inter pares (yang pertama di antara mereka yang setara),[71] seorang Perdana Menteri harus:

  • Merupakan warga negara India.
  • Menjadi anggota Lok Sabha atau Rajya Sabha. Jika seseorang yang dipilih sebagai Perdana Menteri bukan anggota Lok Sabha maupun Rajya Sabha pada saat pengangkatannya, ia harus menjadi anggota salah satu majelis tersebut dalam waktu enam bulan.
  • Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun apabila menjadi anggota Lok Sabha, atau sekurang-kurangnya 30 tahun apabila menjadi anggota Rajya Sabha.
  • Tidak memegang jabatan yang memberikan keuntungan di bawah pemerintah India, pemerintah negara bagian mana pun, ataupun otoritas lokal atau otoritas lainnya yang berada di bawah kendali salah satu pemerintah tersebut.

Setelah terpilih sebagai Perdana Menteri, seseorang harus melepaskan jabatannya di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dan hanya dapat kembali menduduki jabatan tersebut setelah masa jabatannya berakhir.

Sumpah jabatan dan kerahasiaan

250px-Shri_Narendra_Modi_sworn_in_as_Prime_Minister.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Upacara pelantikan pertama Narendra Modi sebagai Perdana Menteri pada 2014

Sebelum mulai menjabat, Perdana Menteri diwajibkan mengucapkan dan menandatangani sumpah jabatan serta sumpah kerahasiaan di hadapan Presiden India, sebagaimana diatur dalam Jadwal Ketiga Konstitusi India.

Sumpah jabatan:

Saya, (nama), bersumpah atas nama Tuhan/menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan menjunjung tinggi Konstitusi India sebagaimana ditetapkan oleh hukum, bahwa saya akan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan India, bahwa saya akan menjalankan tugas-tugas saya sebagai Perdana Menteri Uni dengan setia dan penuh kesadaran, serta bahwa saya akan berlaku adil kepada semua orang sesuai dengan Konstitusi dan hukum, tanpa rasa takut atau pilih kasih, tanpa keberpihakan maupun kebencian.

— Konstitusi India, Jadwal Ketiga, Bagian I

Sumpah kerahasiaan:

Saya, (nama), bersumpah atas nama Tuhan/menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak akan secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan atau mengungkapkan kepada siapa pun segala hal yang diajukan untuk saya pertimbangkan atau yang saya ketahui sebagai Perdana Menteri Uni, kecuali apabila hal tersebut diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas saya sebagai Menteri sebagaimana mestinya.

— Konstitusi India, Jadwal Ketiga, Bagian II

Masa jabatan dan pemberhentian

Perdana Menteri menjabat atas dasar kepercayaan Presiden. Oleh karena itu, seorang Perdana Menteri dapat tetap menjabat tanpa batas waktu selama masih memperoleh kepercayaan Presiden. Namun, Perdana Menteri harus mempertahankan dukungan mayoritas di Lok Sabha, majelis rendah Parlemen India.

Masa jabatan seorang Perdana Menteri dapat berakhir sebelum masa jabatan Lok Sabha selesai apabila mayoritas sederhana anggota majelis tidak lagi memberikan kepercayaan kepadanya. Hal ini disebut mosi tidak percaya.[72] Tiga Perdana Menteri, yaitu I. K. Gujral,[31] H. D. Deve Gowda dan Atal Bihari Vajpayee, pernah kehilangan jabatannya melalui mekanisme ini. Selain itu, Perdana Menteri juga dapat mengundurkan diri. Morarji Desai merupakan Perdana Menteri pertama yang mengundurkan diri ketika masih menjabat.

Jabatan Perdana Menteri juga berakhir apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Parlemen berdasarkan Representation of the People Act, 1951.[73]

Peran dan kekuasaan Perdana Menteri

Struktur administrasi Perdana Menteri India

Struktur Administrasi Perdana Menteri
Perdana Menteri India
Narendra Modi
Kantor Perdana Menteri
Sekretaris Utama: Pramod Kumar Mishra
Kementerian Kepegawaian, Keluhan Publik dan Pensiun
Menteri: Jitendra Singh
Sekretariat Kabinet
Sekretaris Kabinet: T. V. Somanathan
Departemen Energi Atom
Sekretaris: Ajit Kumar Mohanty
Departemen Antariksa
Sekretaris dan Ketua ISRO: Dr. V. Narayanan
Departemen Kepegawaian dan Pelatihan
Sekretaris: Rachna Shah
Departemen Reformasi Administrasi dan Keluhan Publik
Sekretaris: V. Srinivas
Departemen Pensiun dan Kesejahteraan Pensiunan
Sekretaris: V. Srinivas
Organisasi Penelitian Antariksa India
Ketua: Dr. V. Narayanan
Antrix Corporation
Ketua: (di bawah ISRO)
Research and Analysis Wing
Kepala: (pengawasan setingkat Sekretaris Kabinet)
Special Protection Group
Direktur: (pengawasan kabinet)
Komite Intelijen Gabungan
Ketua: (Sekretariat Kabinet)
National Authority, Chemical Weapons Convention
Sekretaris: (Sekretariat Kabinet)

Kekuasaan eksekutif

960px-PM_India_org.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Lembaga-lembaga di bawah Perdana Menteri

Perdana Menteri memimpin jalannya pemerintahan India dan pelaksanaan kewenangannya. Presiden India, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku, mengundang seseorang yang memperoleh dukungan mayoritas anggota Lok Sabha untuk membentuk pemerintah India, yang juga dikenal sebagai pemerintah pusat atau Pemerintah Uni, pada tingkat nasional serta menjalankan kekuasaannya.[74] Dalam praktiknya, Perdana Menteri mengusulkan anggota-anggota Dewan Menteri Uni kepada Presiden.[75][76][77] Perdana Menteri juga berperan menentukan kelompok inti menteri yang dikenal sebagai kabinet,[75] yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi dan kementerian penting dalam pemerintah India.

Perdana Menteri bertanggung jawab membantu dan memberikan nasihat kepada Presiden dalam pembagian tugas pemerintahan kepada berbagai kementerian dan kantor berdasarkan Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961.[78] Pekerjaan koordinasi umumnya diserahkan kepada Sekretariat Kabinet.[79] Meskipun tugas pemerintahan umumnya dibagi ke berbagai kementerian, Perdana Menteri dapat tetap memegang portofolio tertentu apabila tidak diserahkan kepada anggota kabinet lainnya.

Perdana Menteri, setelah berkonsultasi dengan kabinet, menjadwalkan dan menghadiri sidang-sidang majelis Parlemen serta wajib menjawab pertanyaan dari anggota Parlemen.[80]

Beberapa kementerian atau departemen tertentu tidak dialokasikan kepada anggota kabinet mana pun, melainkan dipegang langsung oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri biasanya selalu menjabat sebagai penanggung jawab atau kepala:

lossy-page1-250px-Jimmy_Carter_and_Prime_Minister_Desai_sign_the_New_Delhi_Declaration._-_NARA_-_177417.tif.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan Perdana Menteri Morarji Desai menandatangani Deklarasi New Delhi pada 3 Januari 1978
250px-Vladimir_Putin_meeting_with_Narendra_Modi_in_the_Kremlin.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi di Kremlin, Moskow, pada 24 Desember 2015

Perdana Menteri mewakili negara dalam berbagai delegasi, pertemuan tingkat tinggi, dan organisasi internasional yang mengharuskan kehadiran pejabat tertinggi pemerintah.[81] Perdana Menteri juga menyampaikan pidato kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan nasional maupun persoalan penting lainnya.[82]

Berdasarkan Pasal 78 Konstitusi India, kabinet Uni dan Presiden secara resmi berkomunikasi melalui Perdana Menteri. Di luar lingkup kabinet Uni, Konstitusi hanya mengakui Perdana Menteri sebagai salah satu anggota kabinet Uni.

Kekuasaan administratif dan pengangkatan

Perdana Menteri mengusulkan kepada Presiden nama-nama calon untuk pengangkatan berbagai jabatan, antara lain:

Sebagai ketua Komite Pengangkatan Kabinet (ACC), Perdana Menteri, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang tidak mengikat dari Dewan Seleksi Senior (SSB) yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet India, memutuskan penempatan pejabat tinggi sipil, seperti sekretaris, sekretaris tambahan, dan sekretaris bersama dalam pemerintahan India.[83]: 3.16–3.17 [84][85] Dalam kapasitas yang sama, Perdana Menteri juga memutuskan penempatan pejabat tinggi militer, seperti Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, serta para komandan komando operasional dan pelatihan.[86]

Selain itu, ACC juga memutuskan penempatan pejabat Indian Police Service, yaitu layanan kepolisian nasional yang mengisi sebagian besar posisi penegakan hukum tingkat tinggi di tingkat federal dan negara bagian dalam pemerintahan India.

Sebagai Menteri Kepegawaian, Keluhan Publik dan Pensiun, Perdana Menteri juga menjalankan kendali atas Indian Administrative Service (IAS),[83]: 7.6  yaitu layanan sipil utama negara tersebut,[87][88] yang mengisi sebagian besar jabatan senior dalam pelayanan sipil;[87][88] Dewan Seleksi Badan Usaha Milik Negara (PESB);[83]: 7.37 [89] serta Biro Investigasi Pusat (CBI),[83]: 7.37 [89] kecuali dalam pemilihan direkturnya, yang ditentukan oleh sebuah komite yang terdiri atas: (a) Perdana Menteri sebagai ketua; (b) pemimpin oposisi di Lok Sabha; dan (c) Ketua Mahkamah Agung India.[90]

Berbeda dengan sebagian besar negara lain, Perdana Menteri tidak memiliki pengaruh besar dalam pemilihan hakim. Pemilihan tersebut dilakukan oleh suatu kolegium hakim yang terdiri atas Ketua Mahkamah Agung India, empat hakim senior Mahkamah Agung India, serta ketua hakim atau hakim paling senior dari pengadilan tinggi negara bagian yang bersangkutan.[91][92]

Namun, lembaga eksekutif secara keseluruhan berhak mengembalikan nama yang direkomendasikan kepada kolegium untuk dipertimbangkan kembali.[93] Namun, hal ini bukanlah hak veto penuh karena kolegium tetap dapat mengajukan kembali nama yang sebelumnya ditolak.[94][95]

Kekuasaan legislatif

Perdana Menteri bertindak sebagai pemimpin majelis di kamar Parlemen tempat ia menjadi anggota, yang umumnya adalah Lok Sabha. Dalam kapasitas ini, Perdana Menteri bertugas mewakili lembaga eksekutif di lembaga legislatif, mengumumkan rancangan undang-undang penting, serta diharapkan menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan pihak oposisi.[96]

Pasal 85 Konstitusi India memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memanggil dan mengakhiri sidang-sidang khusus Parlemen. Namun, kewenangan ini hanya dijalankan atas nasihat Perdana Menteri dan Dewan Menterinya. Oleh karena itu, dalam praktiknya Perdana Menteri memiliki kendali tertentu atas urusan Parlemen.

Bahasa di Kantor Perdana Menteri

Situs web resmi Kantor Perdana Menteri tersedia dalam 13 bahasa India, yaitu bahasa Assam, bahasa Bengali, bahasa Gujarat, bahasa Kannada, bahasa Malayalam, bahasa Manipuri, bahasa Marathi, bahasa Odia, bahasa Punjabi, bahasa Tamil, bahasa Telugu, dan bahasa Urdu, dari total 22 bahasa resmi Republik India. Selain itu, situs tersebut juga tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Hindi.[97]

Situs web dalam ketiga belas bahasa India tersebut dapat diakses melalui tautan berikut:

  1. Hindi: https://www.pmindia.gov.in/hi/
  2. Assam: http://www.pmindia.gov.in/asm/
  3. Bengali: http://www.pmindia.gov.in/bn/
  4. Gujarat: http://www.pmindia.gov.in/gu/
  5. Kannada: http://www.pmindia.gov.in/kn/
  6. Marathi: http://www.pmindia.gov.in/mr/
  7. Malayalam: http://www.pmindia.gov.in/ml/
  8. Manipuri: http://www.pmindia.gov.in/mni/
  9. Odia: http://www.pmindia.gov.in/ory/
  10. Punjabi: http://www.pmindia.gov.in/pa/
  11. Tamil: http://www.pmindia.gov.in/ta/
  12. Telugu: http://www.pmindia.gov.in/te/
  13. Urdu: https://www.pmindia.gov.in/ur/

Kompensasi dan tunjangan

Pasal 75 Konstitusi India memberikan kewenangan kepada Parlemen untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi Perdana Menteri serta para menteri lainnya.[98] Ketentuan tersebut diperbarui dari waktu ke waktu. Remunerasi awal bagi Perdana Menteri dan para menteri lainnya ditetapkan dalam Bagian B Jadwal Kedua Konstitusi, yang kemudian dihapus melalui suatu amendemen.

Pada 2010, Kantor Perdana Menteri melaporkan bahwa Perdana Menteri tidak menerima gaji resmi, melainkan hanya tunjangan bulanan.[99] Pada tahun yang sama, The Economist melaporkan bahwa berdasarkan paritas daya beli, Perdana Menteri menerima penghasilan yang setara dengan US$4.106 per tahun. Jika dibandingkan dengan PDB (produk domestik bruto) per kapita negara tersebut, jumlah ini merupakan yang terendah di antara seluruh negara yang disurvei oleh The Economist.[100][101]

Gaji dan tunjangan Perdana Menteri
Berlaku sejak Jumlah bruto dalam INR (₹) Jumlah bruto dalam USD ($)
Oktober 2009 ₹100.000 $1.400
Oktober 2010 ₹135.000 $1.900
Juli 2012 ₹160.000 $2.200
Sumber:[101]

Tempat tinggal

250px-Prime_Minister_of_Bharat%2C_Shri_Narendra_Damodardas_Modi_welcomes_VP_JD_Vance_and_his_family_to_7%2C_LKM.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
PM Modi menyambut JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat ke-50, beserta keluarganya di 7, Race Course Road (2025)

7, Race Course Road, yang secara resmi disebut 7, Lok Kalyan Marg, di New Delhi, saat ini menjadi kediaman resmi Perdana Menteri India.[102]

Kediaman Perdana Menteri pertama, Jawaharlal Nehru, adalah Teen Murti Bhavan. Lal Bahadur Shastri memilih 10, Janpath sebagai kediaman resminya. Indira Gandhi tinggal di 1, Safdarjung Road. Rajiv Gandhi menjadi Perdana Menteri pertama yang menggunakan 7, Race Course Road sebagai kediamannya. Kediaman tersebut kemudian digunakan oleh para penerusnya.[103]

Perjalanan

250px-Air_India_One_Chennai.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Pesawat Air India One Boeing 777-300ER (K7066)

Untuk perjalanan darat, Perdana Menteri menggunakan kendaraan Range Rover berlapis baja yang telah dimodifikasi secara ekstensif.[104] Iring-iringan kendaraan Perdana Menteri terdiri atas sejumlah kendaraan. Armada intinya mencakup setidaknya tiga sedan BMW Seri 7 berlapis baja, dua Range Rover berlapis baja, sedikitnya 8–10 BMW X5, enam Toyota Fortuner atau Toyota Land Cruiser, serta sedikitnya dua ambulans Mercedes-Benz Sprinter.

Untuk perjalanan udara, digunakan pesawat Boeing 777-300ER dengan tanda panggil Air India One (AI-1 atau AIC001) yang dioperasikan dan dirawat oleh Angkatan Udara India.[105][106] Terdapat pula beberapa helikopter, seperti Mi-8, yang digunakan untuk membawa Perdana Menteri dalam perjalanan jarak pendek. Pesawat-pesawat tersebut dioperasikan oleh Angkatan Udara India.

Perlindungan

250px-The_Prime_Minister%2C_Shri_Narendra_Modi%2C_at_Rajpath%2C_on_the_occasion_of_the_69th_Republic_Day_Parade_2018%2C_in_New_Delhi_on_January_26%2C_2018.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Personel bersenjata SPG mengawal Perdana Menteri Narendra Modi di Rajpath pada peringatan Hari Republik ke-69 tahun 2018

Special Protection Group (SPG) bertugas melindungi Perdana Menteri yang sedang menjabat beserta keluarganya.[107][108] Pengamanan tersebut dibantu oleh Central Reserve Police Force (CRPF), Border Security Force (BSF), dan Kepolisian Delhi untuk menyediakan pengamanan tiga lapis di kawasan kediaman Perdana Menteri.

Kantor

Kantor Perdana Menteri (PMO) berfungsi sebagai tempat kerja utama Perdana Menteri. Kantor tersebut terletak di South Block, berupa kompleks yang terdiri atas 20 ruangan. Di sebelahnya terdapat Sekretariat Kabinet, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Urusan Luar Negeri. Kantor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Utama Perdana Menteri India, yang umumnya merupakan mantan pegawai negeri sipil, sebagian besar berasal dari Indian Administrative Service (IAS) dan terkadang dari Indian Foreign Service (IFS).

Keluarga

250px-Barack_and_Michelle_Obama_attend_a_dinner_hosted_by_Manmohan_Singh_and_Mrs._Gursharan_Kaur_at_the_Prime_Ministers_residence_in_New_Delhi%2C_Nov._7%2C_2010.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Manmohan Singh dan Gursharan Kaur menjamu Barack Obama dan Michelle Obama di kediaman mereka pada 7 November 2010. Di meja tersebut, Rahul Gandhi duduk di sebelah kiri Ny. Obama, sedangkan Sonia Gandhi, yang tidak terlihat dalam foto, duduk di sebelah kanannya. Keduanya berasal dari keluarga mantan Perdana Menteri Rajiv Gandhi.

Pasangan Perdana Menteri terkadang mendampingi Perdana Menteri dalam kunjungan luar negeri. Keluarga Perdana Menteri juga mendapatkan perlindungan dari Special Protection Group, meskipun perlindungan tersebut dihapus setelah berlakunya Special Protection Group (Amendment) Act, 2019 pada 2019.[109]

Keluarga yang paling menonjol di antara keluarga para Perdana Menteri adalah keluarga Nehru–Gandhi, yang telah memiliki tiga anggota keluarga yang menjabat sebagai Perdana Menteri, yaitu Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, dan Rajiv Gandhi.[110] Banyak anggota keluarga mantan Perdana Menteri yang kemudian menjadi politikus.

Setelah masa jabatan

Mantan Perdana Menteri berhak memperoleh sebuah rumah bungalow,[111][112] serta berhak mendapatkan fasilitas yang sama seperti yang diberikan kepada menteri kabinet yang sedang menjabat.[111] Fasilitas tersebut mencakup 14 anggota staf sekretariat selama lima tahun, penggantian biaya kantor, enam tiket pesawat kelas eksekutif untuk perjalanan domestik setiap tahun, serta perlindungan keamanan dari angkatan bersenjata dan kepolisian sebagaimana ditetapkan oleh hukum.[111][112]

Selain itu, mantan Perdana Menteri menempati urutan ketujuh dalam tata urutan protokoler India, setara dengan ketua menteri negara bagian (di negara bagian masing-masing) dan para menteri kabinet.[113][8][114]

Sebagai mantan anggota Parlemen, Perdana Menteri juga menerima pensiun setelah meninggalkan jabatannya. Pada 2015, mantan anggota Parlemen menerima pensiun minimum sebesar ₹20.000 (US$280) per bulan, ditambah ₹1.500 (US$21) untuk setiap tahun masa jabatan apabila telah menjabat sebagai anggota Parlemen selama lebih dari lima tahun.[115][butuh pemutakhiran]

Beberapa mantan Perdana Menteri memiliki karier penting setelah masa jabatannya berakhir. Salah satunya adalah H. D. Deve Gowda, yang masih menjabat sebagai anggota Parlemen.[116]

List of prime ministers of India

Kematian

250px-thumbnail.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Jenazah mantan Perdana Menteri P. V. Narasimha Rao, yang diselimuti bendera Republik India, dibawa oleh personel Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara India di Bandar Udara Palam, Delhi, menuju Hyderabad untuk dikremasi pada 24 Desember 2004.

Para Perdana Menteri diberikan pemakaman kenegaraan. Sudah menjadi kebiasaan bagi negara bagian dan wilayah persatuan untuk menetapkan hari berkabung nasional ketika seorang mantan Perdana Menteri meninggal dunia.[117]

Peringatan

Beberapa lembaga dinamai berdasarkan nama Perdana Menteri India. Hari kelahiran Jawaharlal Nehru diperingati sebagai Hari Anak, sedangkan hari kelahiran Charan Singh diperingati sebagai Hari Petani di India. Para Perdana Menteri juga diabadikan pada perangko yang diterbitkan oleh beberapa negara.

Dana Perdana Menteri

Perdana Menteri memimpin berbagai dana.

Dana Pertahanan Nasional

Dana Pertahanan Nasional (NDF) dibentuk oleh pemerintah India pada 1962, setelah berakhirnya Perang Tiongkok-India 1962. Perdana Menteri bertindak sebagai ketua komite eksekutif dana tersebut, sedangkan menteri pertahanan, keuangan, dan dalam negeri menjadi anggota komite eksekutif. Menteri keuangan juga bertindak sebagai bendahara komite. Sekretaris komite eksekutif dana tersebut adalah seorang sekretaris bersama di Kantor Perdana Menteri yang menangani urusan NDF.[118]

Menurut situs webnya, dana tersebut sepenuhnya bergantung pada sumbangan sukarela masyarakat dan tidak menerima dukungan anggaran pemerintah. Sumbangan kepada dana tersebut dapat dikurangkan 100% dari pajak berdasarkan Pasal 80G Income Tax Act, 1961.[119][120]

Dana Bantuan Nasional Perdana Menteri

Dana Bantuan Nasional Perdana Menteri (PMNRF) dibentuk oleh Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, pada 1948 untuk membantu para pengungsi yang terusir dari Pakistan. Saat ini, dana tersebut terutama digunakan untuk membantu keluarga korban yang meninggal akibat bencana alam seperti gempa bumi, badai siklon, dan banjir. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk mengganti biaya pengobatan bagi orang-orang yang menderita penyakit kronis dan mematikan.[121]

Sumbangan kepada PMNRF dapat dikurangkan 100% dari pajak berdasarkan Pasal 80G Income Tax Act, 1961.[119]

Dana Bantuan dan Bantuan Warga Negara Perdana Menteri dalam Situasi Darurat (PM CARES Fund)

Pada Maret 2020, setelah penyebaran cepat virus COVID-19 dari Wuhan ke berbagai negara di seluruh dunia, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan pembentukan dana khusus untuk menangani segala jenis keadaan darurat atau situasi sulit, seperti pandemi COVID-19.[122]

Dana tersebut sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak memperoleh dukungan anggaran pemerintah. Perdana Menteri Modi mengimbau masyarakat untuk memberikan sumbangan secara sukarela kepada dana tersebut. Setelah pengumuman tersebut, para penyumbang dari berbagai lapisan masyarakat memberikan sumbangan.

Pada awal tahun anggaran 2019–2020, dana tersebut menerima 30.766,2 juta rupee hanya dalam waktu lima hari setelah diumumkan. Pada awalnya, dana tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan darurat COVID-19, seperti ventilator dan alat pelindung diri (APD) bagi petugas garis depan, serta membiayai penelitian dan pengadaan vaksin.

Pada tahun anggaran 2020–2021, jumlah dana PM CARES mencapai sekitar 109.900 juta rupee.[123]

Wakil Perdana Menteri

Jabatan Wakil Perdana Menteri India secara teknis bukan merupakan jabatan konstitusional dan tidak disebutkan dalam undang-undang Parlemen mana pun.[124]

Namun, dalam sejarahnya, pada berbagai kesempatan, sejumlah pemerintahan menunjuk salah satu menteri senior mereka sebagai Wakil Perdana Menteri. Tidak ada kewajiban konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Perdana Menteri dan jabatan tersebut juga tidak memberikan kekuasaan khusus apa pun.[124]

Biasanya, menteri kabinet senior seperti menteri keuangan atau menteri dalam negeri ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri. Jabatan tersebut dianggap sebagai posisi paling senior dalam kabinet setelah Perdana Menteri dan mewakili pemerintah ketika Perdana Menteri tidak hadir. Pada umumnya, Wakil Perdana Menteri diangkat untuk memperkuat pemerintahan koalisi.

Sumpah jabatan

Sumpah jabatan bagi Perdana Menteri India adalah sebagai berikut:

Saya, (nama), bersumpah atas nama Tuhan (atau menyatakan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya akan setia dan menjunjung tinggi Konstitusi India sebagaimana ditetapkan oleh hukum, bahwa saya akan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan India, bahwa saya akan menjalankan tugas-tugas saya sebagai Perdana Menteri Uni dengan setia dan penuh kesadaran, serta bahwa saya akan berlaku adil kepada semua orang sesuai dengan Konstitusi dan hukum, tanpa rasa takut atau pilih kasih, tanpa keberpihakan maupun kebencian.

— Jadwal III, Konstitusi India

Sumpah jabatan Perdana Menteri India dan Dewan Menteri Uni dalam versi bahasa Hindi:

'मैं, (अमुक), ईश्वर की शपथ लेता हूँ (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा।'

— तीसरी अनुसूची, भारत का संविधान

Sumpah kerahasiaan adalah sebagai berikut:

Saya, (nama), bersumpah atas nama Tuhan (atau menyatakan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya tidak akan secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan atau mengungkapkan kepada siapa pun segala hal yang diajukan untuk saya pertimbangkan atau yang saya ketahui sebagai Perdana Menteri Uni, kecuali apabila hal tersebut diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas saya sebagai Perdana Menteri sebagaimana mestinya.

— Jadwal III, Konstitusi India

Sumpah kerahasiaan dalam versi bahasa Hindi:

'मैं, (अमुक), ईश्वर की शपथ लेता हूँ (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ) कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री (या, मंत्री) के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री (या, ऐसे मंत्री) के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक्‌ निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।'

— तीसरी अनुसूची, भारत का संविधान

Lihat pula

Catatan

  1. 1 2 3 Tidak termasuk Gulzarilal Nanda, yang dua kali menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Referensi

  1. 1 2 berdasarkan Pasal 3 dari "Undang-Undang Gaji dan Tunjangan Menteri Tahun 1952 beserta peraturan pelaksanaannya" (PDF). Kementerian Dalam Negeri. Diakses tanggal 28 Januari 2019.
  2. ↑ Pasal 74 Konstitusi India
  3. 1 2 3 Majeed, Akhtar (2005), "Republik India", dalam Kincaid, John; Tarr, G. Alan (ed.), Asal-usul, Struktur, dan Perubahan Konstitusional di Negara-Negara Federal, Dialog Global tentang Federalisme, Volume I, Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press untuk Forum Federasi dan Asosiasi Internasional Pusat Studi Federal, hlm. 180–207, ISBN 0-7735-2849-0
  4. 1 2 3 Dam, Shubhankar (2016), "Eksekutif", dalam Choudhry, Sujit; Khosla, Madhav; Mehta, Pratap Bhanu (ed.), The Oxford Handbook of the Indian Constitution, Oxford dan New York: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-870489-8
  5. ↑ Britannica, Eds. Encycl. (20 Februari 2020), "Daftar Perdana Menteri India", Encyclopaedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., diakses tanggal 2 April 2022, Kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya berada pada Dewan Menteri yang dipimpin oleh perdana menteri{{citation}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  6. 1 2 Pillay, Anashri (2019), "Konstitusi Republik India", dalam Masterman, Roger; Schütze, Robert (ed.), Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law, Cambridge University Press, doi:10.1017/9781316716731, ISBN 978-1-107-16781-0, LCCN 2019019723, S2CID 219881288
  7. ↑ Singh, Nirvikar (2018), "Mempertahankan Kesatuan India: Peran Lembaga-Lembaga Federalisme", dalam Mishra, Ajit; Ray, Tridip (ed.), Pasar, Tata Kelola, dan Institusi: Dalam Proses Pembangunan Ekonomi, Oxford University Press, hlm. 300–323, 306, ISBN 978-0-19-881255-5
  8. 1 2 "Table of Precedence" (PDF). Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah India. President's Secretariat. 26 Juli 1979. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 27 Mei 2014. Diakses tanggal 24 September 2017.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  9. ↑ "Seorang Pria yang dengan Sepenuh Pikiran dan Hatinya Mencintai India". Life. 5 Juni 1964. hlm. 32.
  10. ↑ "India Berkabung atas Meninggalnya Nehru, 74 Tahun, Akibat Serangan Jantung; Para Pemimpin Dunia Memberikan Penghormatan". The New York Times. 27 Mei 1964. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 4 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  11. ↑ Biswas, Soutik (27 Agustus 2009). "Apakah Tuan Shastri Dibunuh?". BBC. Diakses tanggal 4 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  12. ↑ Granville, Austin (2003). Bekerja dengan Konstitusi Demokratis: Sejarah Pengalaman India. Delhi: Oxford University Press. hlm. 215. ISBN 978-0195656107. OCLC 52992056.
  13. ↑ Interpretation Act 1889 (52 & 53 Vict. c. 63), s. 18.
  14. ↑ Christophe, Jaffrelot (2003). Revolusi Senyap India: Kebangkitan Kasta Bawah di India Utara. London: C. Hurst & Co. hlm. 131–142. ISBN 978-1850653981. OCLC 54023168.
  15. ↑ Hermann, Kulke; Rothermund, Dietmar (2004). Sejarah India (Edisi ke-4). New York City: Routledge. hlm. 359. ISBN 978-0415329194. OCLC 57054139.
  16. ↑ David, Reynolds (2001). Satu Dunia yang Terbagi: Sejarah Global Sejak 1945. New York City: W. W. Norton. hlm. 244–247. ISBN 978-0393321081. OCLC 46977934.
  17. ↑ Fisher, James F., ed. (1978). Antropologi Himalaya: Interaksi Indo-Tibet. Den Haag: Mouton. hlm. 225. ISBN 978-3110806496. OCLC 561996779.
  18. ↑ Emma, Tarlo (2001). Ingatan yang Mengguncang: Narasi Keadaan Darurat di Delhi. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0520231207. OCLC 46421940.
  19. ↑ Jaitley, Arun (5 November 2007). "Kisah Tiga Keadaan Darurat: Alasan Sebenarnya Selalu Berbeda". The Indian Express. OCLC 70274541. Diakses tanggal 4 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  20. ↑ Bueno de Mesquita, Bruce (2009). Permainan Prediktor: Menggunakan Logika Kepentingan Diri untuk Melihat dan Membentuk Masa Depan (Edisi ke-1). New York City: Random House. hlm. xxiii. ISBN 978-0-8129-7977-0. OCLC 290470064.
  21. ↑ Sanghvi, Vijay (2006). Kongres, dari Indira hingga Sonia Gandhi. Delhi: Kalpaz Publications. hlm. 114–122. ISBN 978-8178353401. OCLC 74972515.
  22. ↑ "Indira Gandhi Menjadi Perdana Menteri India – 19 Januari 1966". History. A&E Networks. Diakses tanggal 4 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  23. ↑ Guidry, John A.; Kennedy, Michael D.; Zald, Mayer N. (2000). Globalisasi dan Gerakan Sosial: Budaya, Kekuasaan, dan Ruang Publik Transnasional. Ann Arbor: University of Michigan Press. hlm. 319. ISBN 978-0472067213. OCLC 593248991.
  24. ↑ Crossette, Barbara (6 Januari 1989). "India Menggantung Dua Orang Sikh yang Dinyatakan Bersalah atas Pembunuhan Indira Gandhi". The New York Times. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 4 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  25. ↑ "1984: Rajiv Gandhi Menang Telak dalam Pemilihan Umum". BBC. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  26. ↑ "Rajiv Gandhi Dilantik sebagai Perdana Menteri India". Deseret News. New Delhi. Associated Press. 31 Desember 1984. ISSN 0745-4724. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  27. ↑ Crossette, Barbara (18 September 1988). "Front Oposisi Baru di India Mengadakan Rapat Umum yang Meriah". The New York Times. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  28. 1 2 Crossette, Barbara (2 Desember 1989). "Oposisi India Memilih Seorang Perdana Menteri". The New York Times. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  29. ↑ Malhotra, Inder (23 Maret 2015). "Mandal Melawan Mandir". The Indian Express. Indian Express Group. OCLC 70274541. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  30. ↑ Crossette, Barbara (30 Oktober 1990). "India Bersiap Menghentikan Aksi Hindu Hari Ini". The New York Times. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  31. 1 2 Crossette, Barbara (8 November 1990). "Kabinet India Jatuh setelah Perdana Menteri Kalah dalam Pemungutan Suara Kepercayaan, dengan Hasil 142–346, dan Mengundurkan Diri". The New York Times. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  32. ↑ Crossette, Barbara (6 November 1990). "Para Pembangkang Memecah Partai Perdana Menteri India". The New York Times. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  33. ↑ Hazarika, Sanjoy (10 November 1990). "Saingan Singh Menjadi Perdana Menteri India". The New York Times. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  34. ↑ "Chandra Shekhar dalam Kondisi Kritis". The Hindu. New Delhi: The Hindu Group. Press Trust of India. 8 Juli 2007. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 26 Desember 2018. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  35. 1 2 3 4 "Narasimha Rao – Perdana Menteri Pembaru". BBC. 23 Desember 2004. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  36. ↑ DeLong, J. Bradford (Juli 2001). "India Sejak Kemerdekaan: Sebuah Narasi Analitis tentang Pertumbuhan". In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth. Diakses tanggal 5 April 2018 – via Research Gate.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  37. ↑ "Linimasa: Krisis Situs Suci Ayodhya". BBC. 6 Desember 2012. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  38. ↑ "India Merilis Foto Uji Coba Nuklir". Cable News Network. New Delhi: Turner Broadcasting System. 17 Mei 1998. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  39. ↑ "Amerika Serikat Menjatuhkan Sanksi terhadap India". BBC. 13 Mei 1999. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  40. ↑ Morrow, Daniel; Carriere, Michael (1 Januari 1999). "Dampak Ekonomi Sanksi Tahun 1998 terhadap India dan Pakistan". The Nonproliferation Review. 6 (4): 1–16. doi:10.1080/10736709908436775. ISSN 1073-6700.
  41. ↑ Rai, Ajai K. (2009). Diplomasi Nuklir India Setelah Pokhran II. Kata pengantar oleh Ved Prakash Malik. Delhi: Longman. ISBN 978-8131726686. OCLC 313061697.
  42. ↑ Khan, Feroz Hassan (2012). Makan Rumput: Pembuatan Bom Pakistan. Stanford: Stanford University Press. hlm. 281. ISBN 978-0804784801. OCLC 816041307.
  43. ↑ Iype, George (21 Februari 1999). "Vajpayee dan Sharief Menandatangani Deklarasi Lahore". Rediff.com. Lahore. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  44. ↑ "Jayalalitha: Aktris yang Menjadi Politikus". BBC. 14 April 1999. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  45. ↑ "India Siap Melintasi Garis Kendali dan Menggunakan Senjata Nuklir dalam Perang Kargil". Business Standard. New Delhi: Business Standard Ltd. 3 Desember 2015. OCLC 496280002. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  46. ↑ "Pemilihan Umum India: Pernyataan Mereka". BBC. 8 Oktober 1999. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  47. 1 2 "Lima Langkah Atal Bihari Vajpayee yang Mengubah India Selamanya". The Economic Times. ET Online. New Delhi. 27 Desember 2017. OCLC 61311680. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Lain-lain (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  48. ↑ Panagariya, Arvind (25 Desember 2012). "Seorang Pemimpin yang Berpengaruh: Bersama Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee Meletakkan Fondasi India Baru". The Times of India. OCLC 23379369. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  49. ↑ Yakov, Gilinskiy; Gilly, Thomas Albert; Sergevnin, Vladimir (2009). Etika Terorisme: Pendekatan Inovatif dari Perspektif Internasional (17 Kuliah). Springfield: Charles C. Thomas Publishers. hlm. 28. ISBN 978-0398079956. OCLC 731209878.
  50. 1 2 "India Melantik Perdana Menteri Sikh Pertamanya". BBC. 22 Mei 2004. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  51. ↑ Grammaticas, Damian (24 Januari 2007). "Ekonomi India Diperkirakan Akan Melampaui Inggris". Delhi: BBC. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  52. ↑ Drèze, Jean (23 Agustus 2008). "Belajar dari NREGA". The Hindu. The Hindu Group. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  53. ↑ "Presiden Menyetujui Undang-Undang tentang Hak atas Informasi". The Times of India. New Delhi. Press Trust of India. 25 Juni 2005. OCLC 23379369. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  54. ↑ Bajoria, Jayshree (22 Juli 2009). "Hubungan India-Afganistan". Council on Foreign Relations. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  55. ↑ "India Mengumumkan Bantuan Tambahan untuk Afganistan". BBC. 4 Agustus 2008. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  56. ↑ Roychowdhury, Amitabh (6 Desember 2005). "India dan Rusia Menandatangani Perjanjian untuk Memperkuat Hubungan". Rediff.com. Moskow. Press Trust of India. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  57. ↑ Rajghatta, Chidanand (2 Oktober 2008). "Akhirnya Selesai: India Kembali ke Jalur Nuklir". The Times of India. Washington D.C. OCLC 23379369. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  58. ↑ Sirohi, Seema (9 Oktober 2008). "Situasi yang Menguntungkan Kedua Belah Pihak bagi India". Outlook. BBC. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  59. ↑ "Senat Menyetujui Kesepakatan Nuklir dengan India". Cable News Network. Washington D.C.: Turner Broadcasting Network. 1 Oktober 2008. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  60. ↑ Friedman, Thomas L. (17 Februari 2009). "Tidak Ada Jalan, Tidak Ada Cara, Bukan di Sini". The New York Times. New Delhi. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  61. ↑ Schifrin, Nick (25 November 2009). "Tersangka Teror Mumbai Didakwa Setahun Setelah Serangan". ABC News. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  62. ↑ "Lebih Banyak Kongres, Lebih Sedikit UPA". Business Standard. B. S. Reporter. New Delhi: Business Standard Ltd. 17 Mei 2009. OCLC 496280002. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Lain-lain (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  63. ↑ "Manmohan Menerima Undangan Presiden untuk Membentuk Pemerintahan". New Delhi: NDTV. Press Trust of India. 21 Mei 2009. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  64. ↑ "Perdana Menteri Manmohan Singh Bertanggung Jawab Langsung atas Skandal Batu Bara: Arun Jaitley". The Economic Times. Indore. Press Trust of India. 19 Agustus 2012. OCLC 61311680. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  65. ↑ "Skandal 2G: Kecewa atas Penolakan Manmohan Singh untuk Hadir di Hadapan JPC, Kata Yashwant Sinha". Daily News and Analysis. Asian News International. 9 April 2013. OCLC 801791672. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  66. ↑ Ghosh, Deepshikha, ed. (17 Mei 2014). "Perdana Menteri Manmohan Singh Mengundurkan Diri Setelah 10 Tahun Menjabat". New Delhi: NDTV. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  67. ↑ "Manmohan Singh Akan Tetap Menjabat sebagai PM hingga Modi Mengambil Alih Jabatan". India Today. New Delhi: Aroon Purie. 17 Mei 2014. ISSN 0254-8399. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  68. ↑ "Manmohan Singh Mengundurkan Diri, Mengakhiri Masa Jabatannya Selama 10 Tahun". The Times of India. New Delhi. Press Trust of India. 17 Mei 2014. OCLC 23379369. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  69. ↑ "Narendra Modi Ditunjuk sebagai Perdana Menteri, Pelantikan pada 26 Mei". The Times of India. New Delhi. Press Trust of India. 20 Mei 2014. OCLC 23379369. Diakses tanggal 6 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  70. ↑ "Narendra Modi Menang Telak dalam Pemilihan Umum India". BBC News. 23 Mei 2019.
  71. ↑ Basu, Durga Das; Manohar, V. R.; Banerjee, Bhagabati Prosad; Khan, Shakeel Ahmad (2008). Introduction to the Constitution of India (Edisi 20th). New Delhi: Lexis Nexis Butterworths Wadhwa Nagpur. hlm. 199. ISBN 978-81-8038-559-9. OCLC 289009455.
  72. ↑ Gupta, Surajeet Das; Badhwar, Inderjit (15 Mei 1987). "Under the Constitution, does the President have the right to remove the Prime Minister?". India Today. Aroon Purie. ISSN 0254-8399. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  73. ↑ "Sections 7 & 8k, The representation of the people act,1951" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Mei 2015. Diakses tanggal 2 Juli 2016.
  74. ↑ "The Constitution of India" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 16 April 2016. Diakses tanggal 16 Juli 2016.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  75. 1 2 "Prime Minister and the Cabinet Ministers". pmindia.nic.in. Diarsipkan dari asli tanggal 20 April 2008. Diakses tanggal 5 Juni 2008.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  76. ↑ "Ministers of State (Independent Charge)". pmindia.nic.in. Diarsipkan dari asli tanggal 20 April 2008. Diakses tanggal 5 Juni 2008.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  77. ↑ "Ministers of State (without Independent Charge)". pmindia.nic.in. Diarsipkan dari asli tanggal 20 April 2008. Diakses tanggal 5 Juni 2008.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  78. ↑ "(Allocation of Business) Rules 1961". cabsec.nic.in. Diarsipkan dari asli tanggal 30 April 2008. Diakses tanggal 5 Juni 2008.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  79. ↑ "Cabinet Secretariat, Govt. of India". cabsec.gov.in. Diakses tanggal 5 Juni 2008.
  80. ↑ "PM's answers to Parliamentary Questions". pmindia.nic.in. Diarsipkan dari asli tanggal 20 April 2008. Diakses tanggal 5 Juni 2008.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  81. ↑ "Recent Visit of the Prime Minister". pmindia.nic.in. Diarsipkan dari asli tanggal 20 April 2008. Diakses tanggal 5 Juni 2008.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  82. ↑ "Recent National Messages of the PM". pmindia.nic.in. Diarsipkan dari asli tanggal 20 April 2008. Diakses tanggal 5 Juni 2008.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  83. 1 2 3 4
  84. ↑ Iype, George (31 Mei 2006). "What does the Cabinet Secretary do?". Rediff.com. Diakses tanggal 24 September 2017.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  85. ↑ "The Current System". Department of Personnel and Training, Government of India. Diakses tanggal 12 Februari 2018.
  86. ↑ Unnithan, Sandeep (22 Desember 2016). "New chief on the block". India Today. Aroon Purie. ISSN 0254-8399. Diakses tanggal 8 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  87. 1 2 "Service Profile for the Indian Administrative Service" (PDF). Department of Personnel and Training, Government of India. Diakses tanggal 13 Agustus 2017.
  88. 1 2 Tummala, Krishna Kumar (1996). Public Administration in India. Mumbai: Allied Publishers. hlm. 154–159. ISBN 978-8170235903. OCLC 313439426.
  89. 1 2 "Organisation Under DOPT". Department of Personnel and Training, Government of India. Diakses tanggal 7 Maret 2018.
  90. ↑ "All about CBI director's appointment as PM Modi, CJI Kehar, Kharge meet to vet names". India Today. New Delhi: Aroon Purie. 16 Januari 2017. ISSN 0254-8399. Diakses tanggal 8 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  91. ↑ Kirpal, Bhupinder N., ed. (2013). Supreme but not infallible: Essays in honour of the Supreme Court of India (Edisi 6th impr.). New Delhi: Oxford University Press. hlm. 97–106. ISBN 978-0-19-567226-8. OCLC 882928525.
  92. ↑ Iyer, V. R. Krishna Iyer (7 Agustus 2001). "Higher judicial appointments – II". The Hindu. The Hindu Group. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Diarsipkan dari asli tanggal 6 Januari 2016. Diakses tanggal 8 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  93. ↑ Thomas, K.T. (13 Agustus 2014). "In defence of the collegium". The Indian Express. Indian Express Group. OCLC 70274541. Diakses tanggal 8 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  94. ↑ Chhibber, Maneesh (24 Maret 2017). "MoP on appointments: SC puts its foot down, rejects Govt plan to veto postings on national security grounds". The Indian Express. New Delhi: Indian Express Group. OCLC 70274541. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  95. ↑ "Supreme Court Rejects Government's Veto Power on Judges Appointment, Wants Reasons in Writing". NDTV. Press Trust of India. 27 Maret 2017. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  96. ↑ "Rajya Sabha – Role of The Leader of The House, Leader of the Opposition and Whips Brief History". Rajya Sabha. Diakses tanggal 8 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  97. ↑ "PMINDIA Multilingual Website now available in 13 languages Assamese and Manipuri versions of Prime Minister's Official Website launched". pib.gov.in. Diakses tanggal 23 Januari 2023.
  98. ↑ The Constitution of India, Article 75-6
  99. ↑ "A Raise for Prime Minister Manmohan Singh?". The Wall Street Journal. 23 Juli 2010. Diakses tanggal 14 Agustus 2012.
  100. ↑ "Leaders of the fee world: How much a country's leader is paid compared to GDP per person". The Economist. 5 Juli 2010. Diakses tanggal 14 Agustus 2012.
  101. 1 2 "Pay & Allowances of the Prime Minister" (PDF). pmindia.nic.in/. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 18 Juli 2013. Diakses tanggal 14 Juni 2013.
  102. ↑ "PM chairing meeting on CWG". Sify. Diarsipkan dari asli tanggal 11 Agustus 2011. Diakses tanggal 20 April 2021.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  103. ↑ Janardan Thakur. "Janardan Thakur recalls a conversation with the late Kamalapati Tripathi". www.rediff.com. Diakses tanggal 20 April 2021.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  104. ↑ "Modi ditches BMW, opts for a Range Rover". The Hindu. New Delhi: The Hindu Group. 15 Agustus 2017. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  105. ↑ Sinha, Saurabh (8 Januari 2018). "New VVIP planes: Replacements for aged Air India One to arrive this month". The Times of India. New Delhi. OCLC 23379369. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  106. ↑ Nayyar, Dhiraj (26 September 2010). "Air India One, Seat No. 59G – Indian Express". The Indian Express. Indian Express Group. OCLC 70274541. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  107. ↑ "The men who protect PM Narendra Modi". India Today. New Delhi: Aroon Purie. Mail Today Bureau. 16 Agustus 2014. ISSN 0254-8399. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  108. ↑ Prasad, S. (22 Februari 2018). "SPG takes over security arrangements for Modi". The Hindu. Puducherry. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  109. ↑ Khan, Fatima (26 Agustus 2019). "What is the Special Protection Group and why Manmohan Singh's security cover was removed". ThePrint (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 20 April 2021.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  110. ↑ Guha, Ramachandra (10 Februari 2011). India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy (dalam bahasa Inggris). Pan Macmillan. hlm. 45. ISBN 978-0-330-54020-9.
  111. 1 2 3 Sahgal, Priya (7 Juni 2004). "Former presidents, Prime Ministers enjoy benefits at taxpayers expense". India Today. Aroon Purie. ISSN 0254-8399. Diakses tanggal 9 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  112. 1 2 "Perks for life". The Hindu. The Hindu Group. 1 Mei 2012. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Diakses tanggal 9 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  113. ↑ "Order of Precedence" (PDF). Rajya Sabha. President's Secretariat. 26 Juli 1979. Diakses tanggal 24 September 2017.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  114. ↑ "Table of Precedence". Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah India. President's Secretariat. Diarsipkan dari asli tanggal 28 April 2014. Diakses tanggal 24 September 2017.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  115. ↑ Matthew, Liz (25 Desember 2015). "Government moves to double MPs' salary to Rs 2.8 lakh a month, hike pensions". The Indian Express. Diakses tanggal 11 Agustus 2020.
  116. ↑ "Lok Sabha election results 2019: Former Prime Minister Deve Gowda loses to BJP's GS Basavaraju in Tumkur". cnbctv18.com (dalam bahasa American English). 23 Mei 2019. Diakses tanggal 20 April 2021.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  117. ↑ "Atal Bihari Vajpayee death: Several states declare public holiday". The Times of India (dalam bahasa Inggris). 17 Agustus 2018. Diakses tanggal 1 Maret 2020.
  118. ↑ "National Defence Fund". Prime Minister of India, Government of India. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  119. 1 2 "Here's how you can avail tax deduction under Section 80G". Zee Business. 10 Januari 2018. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  120. ↑ Malhotra, Hansa (12 Juni 2018). "The Army Welfare Fund That You Might Think is a Hoax, But Isn't". The Quint. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  121. ↑ "PM National Relief Fund". Prime Minister of India, Government of India. Diakses tanggal 10 April 2018.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  122. ↑ "PM CARES Fund – PM's Citizen Assistance & Relief in Emergency Situations Fund". www.pmcares.gov.in. Diakses tanggal 21 Februari 2022.
  123. ↑ "PM CARES Fund corpus triples to Rs 10,990 crore in FY 2020–21; disbursal rises to Rs 3,976 crore". The Economic Times. Diakses tanggal 21 Februari 2022.
  124. 1 2 Rajendran, S. (13 Juli 2012). "Of Deputy Chief Ministers and the Constitution". The Hindu. Bangalore: The Hindu Group. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Diakses tanggal 5 April 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

Pranala luar

Wikimedia Commons logo
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Prime Minister of India.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan