Peradilan umum adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 2) Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]: Pasal 25 ayat (2) Tiga lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung adalah peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.[2]: Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (1)
Sumber hukum
Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (ketiganya disebut UU Peradilan Umum).[3][1][4] Ketentuan pokok yang berlaku bagi semua lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).[2]
Pengadilan di lingkungan ini pernah disebut pengadilan sipil. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil antara lain mempersatukan pengadilan sipil sehari-hari untuk perkara perdata dan perkara pidana sipil, yang sejak itu dinamakan pengadilan negeri.[5]: Penjelasan Umum
Susunan
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.[3]: Pasal 3
| Pengadilan | Tingkat | Kedudukan dan daerah hukum | Dasar pembentukan |
|---|---|---|---|
| Pengadilan negeri | Pertama | Ibu kota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota | Keputusan presiden |
| Pengadilan tinggi | Banding | Ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi | Undang-undang |
Ketentuan dalam tabel di atas diatur dalam UU Peradilan Umum.[3]: Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 [1]: Pasal I angka 2 (Pasal 4) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi, dan putusan tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.[2]: Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1)
Pengadilan khusus
Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang, dan pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc.[4]: Pasal I angka 2 (Pasal 8) Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu.[2]: Pasal 1 angka 8 dan 9, serta Pasal 27 ayat (1)
Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Sebaliknya, pengadilan pajak berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.[2]: Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk pertama kali, pengadilan itu dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi provinsi yang bersangkutan.[6]: Pasal 3 dan Pasal 35 ayat (1)–(2)
Pembinaan oleh Mahkamah Agung
Semula, pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman.[3]: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 menyatukan seluruh pembinaan itu di bawah Mahkamah Agung, sehingga pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.[1]: Pasal I angka 3 (Pasal 5) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[2]: Pasal 21 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum ke Mahkamah Agung selesai paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi menjadi pegawai Mahkamah Agung, dan aset pengadilan beralih ke Mahkamah Agung.[7]: Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 Pengalihan itu ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Pengalihan itu meliputi organisasi, administrasi (kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen), serta finansial (anggaran yang sedang berjalan).[8]: Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)
Lihat pula
- Kekuasaan kehakiman di Indonesia
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Hukum acara perdata Indonesia
Referensi
- 1 2 3 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. 2004.
- 1 2 3 4 5 6 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 2009.
- 1 2 3 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. 1986.
- 1 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. 2009.
- ↑ Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. 1951.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009-10-29. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2004-01-15.
- ↑ "Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2004-03-23. Diakses tanggal 2026-10-28.
| Sumber dan peraturan |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis hukum |
| ||||||||||||||||
| Badan peradilan |
| ||||||||||||||||
| Aparatur penegak hukum | |||||||||||||||||
| Pemilihan umum | |||||||||||||||||
| Sejarah dan perkembangan | |||||||||||||||||