Rabu, 18 November 2026
15:19 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Peradilan umum di Indonesia

lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman Indonesia

Bagikan:

Peradilan umum adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 2)  Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]: Pasal 25 ayat (2)  Tiga lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung adalah peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.[2]: Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (1) 

Sumber hukum

Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (ketiganya disebut UU Peradilan Umum).[3][1][4] Ketentuan pokok yang berlaku bagi semua lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).[2]

Pengadilan di lingkungan ini pernah disebut pengadilan sipil. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil antara lain mempersatukan pengadilan sipil sehari-hari untuk perkara perdata dan perkara pidana sipil, yang sejak itu dinamakan pengadilan negeri.[5]: Penjelasan Umum 

Susunan

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.[3]: Pasal 3 

Pengadilan di lingkungan peradilan umum
PengadilanTingkatKedudukan dan daerah hukumDasar pembentukan
Pengadilan negeriPertamaIbu kota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kotaKeputusan presiden
Pengadilan tinggiBandingIbu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsiUndang-undang

Ketentuan dalam tabel di atas diatur dalam UU Peradilan Umum.[3]: Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 [1]: Pasal I angka 2 (Pasal 4)  Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi, dan putusan tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.[2]: Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) 

Pengadilan khusus

Artikel utama: Pengadilan Khusus

Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang, dan pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc.[4]: Pasal I angka 2 (Pasal 8)  Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu.[2]: Pasal 1 angka 8 dan 9, serta Pasal 27 ayat (1) 

Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Sebaliknya, pengadilan pajak berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.[2]: Penjelasan Pasal 27 ayat (1)  Pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk pertama kali, pengadilan itu dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi provinsi yang bersangkutan.[6]: Pasal 3 dan Pasal 35 ayat (1)–(2) 

Pembinaan oleh Mahkamah Agung

Semula, pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman.[3]: Pasal 5  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 menyatukan seluruh pembinaan itu di bawah Mahkamah Agung, sehingga pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.[1]: Pasal I angka 3 (Pasal 5)  UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[2]: Pasal 21 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum ke Mahkamah Agung selesai paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi menjadi pegawai Mahkamah Agung, dan aset pengadilan beralih ke Mahkamah Agung.[7]: Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43  Pengalihan itu ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Pengalihan itu meliputi organisasi, administrasi (kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen), serta finansial (anggaran yang sedang berjalan).[8]: Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. 2004.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 2009.
  3. 1 2 3 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. 1986.
  4. 1 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. 2009.
  5. ↑ Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. 1951.
  6. ↑ "Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009-10-29. Diakses tanggal 2026-10-28.
  7. ↑ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2004-01-15.
  8. ↑ "Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2004-03-23. Diakses tanggal 2026-10-28.
Sumber dan
peraturan
Dasar hukum
Peraturan
perundang-undangan
Peraturan lainnya
Jenis hukum
Materiel
Formal
Agama dan adat
Badan peradilan
Kekuasaan kehakiman
Peradilan umum
Khusus
Peradilan agama
Khusus
Peradilan tata
usaha negara
Khusus
Peradilan militer
Aparatur
penegak hukum
Pemilihan umum
Sejarah dan
perkembangan
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan