Pengadilan negeri

Artikel ini mengenai pengadilan negeri di Indonesia.

Pengadilan negeri (biasa disingkat PN) adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum.^[1]^{: Pasal 6} PN berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota.^[2]^{: Pasal I angka 2 (Pasal 4 ayat (1))} PN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.^[1]^{: Pasal 50} Putusannya dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi, kecuali undang-undang menentukan lain.^[3]^{: Pasal 26 ayat (1)}

Sejarah

Artikel utama: Landraad

Pengadilan negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut bahasa Belanda:landraad, har. 'dewan negeri', sedangkan pada masa pendudukan Jepang disebut pengadilan negeri (地方法院, Hepburn: chihōhōin, Kunrei-shiki: tiho hoin).

Pembentukan dan susunan

PN dibentuk dengan keputusan presiden.^[1]^{: Pasal 7} Susunan PN terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.^[1]^{: Pasal 10 ayat (1)} Pimpinan PN terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.^[1]^{: Pasal 11 ayat (1)} Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.^[2]^{: Pasal I angka 3 (Pasal 5)}

Pada tanggal 31 Desember 2025, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2025 yang membentuk 13 pengadilan negeri baru, antara lain di Kabupaten Badung, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Morowali.^[4]^{: Pasal 1}

Tugas dan kewenangan

Tugas dan kewenangan PN menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 2/1986) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dirangkum dalam tabel berikut.

Tugas dan kewenangan pengadilan negeri
Tugas atau kewenangan	Dasar hukum
Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama	Pasal 50 UU 2/1986
Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, serta menjalankan tugas lain yang diserahkan oleh atau berdasarkan undang-undang	Pasal 52 UU 2/1986
Melaksanakan putusan perkara perdata, yang dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan	Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009
Melalui ketua PN, memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa	Pasal 59 ayat (3) UU 48/2009
Menyediakan pos bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum	Pasal 57 ayat (1) UU 48/2009

Ketentuan dalam tabel di atas diatur dalam UU 2/1986 dan UU 48/2009.^[1]^{: Pasal 50 dan Pasal 52}^[3]^{: Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (3)}

Di lingkungan peradilan umum juga dapat dibentuk pengadilan khusus, seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan hubungan industrial.^[3]^{: Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya}

Hukum acara

Artikel utama: Hukum acara perdata Indonesia dan Hukum acara pidana Indonesia

Lihat pula: Gugatan hukum dan Permohonan (hukum)

Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.^[3]^{: Pasal 11 ayat (1)} Semua sidang pemeriksaan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain, dan putusan hanya sah serta mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.^[3]^{: Pasal 13 ayat (1)–(2)}

Referensi

1 2 3 4 5 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. 1986.
1 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. 2004.
1 2 3 4 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 2009.
↑ "Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2025-12-31. Diakses tanggal 2026-10-29.

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai District courts.

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Keputusan Pengadilan Negeri

Hukum di Indonesia

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Peradilan umum

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi