Federasi kongsi

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Lihat: Zaman Prasejarah di Nusantara Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Lihat: Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara Kerajaan Kutai 400–1635 Tarumanagara 450–600 Kerajaan Kalingga 500–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kedatuan Luwu 1300–1954 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1957 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1621–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka 1607–1952 Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Kerajaan Lore 1903–1959 Kerajaan Manggarai 1924–1960
Kolonialisme Eropa Lihat: Sejarah kolonialisme Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Lihat: Sejarah Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Lihat: Negara Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
PortalIndonesia
l b s

Federasi kongsi, juga dikenal sebagai demokrasi kongsi atau republik kongsi, merupakan negara dengan pemerintahan mandiri yang dibentuk dari gabungan kongsi pertambangan Tionghoa di Kalimantan. Hingga pertengahan abad ke-19, federasi kongsi mengendalikan sebagian wilayah di bagian barat Kalimantan. Republik Lanfang, Republik Heshun (Fosjoen), dan Federasi Santiaogou (Samtiaokioe) merupakan tiga federasi kongsi terbesar pada masa tersebut.^[1]

Walaupun kongsi perdagangan lazim dibentuk oleh komunitas rantau Tionghoa di seluruh dunia, federasi-federasi kongsi yang ada di Kalimantan memiliki keunikan karena mereka merupakan negeri berdaulat dengan wewenang atas wilayah yang luas.^[1] Karakteristik ini juga membedakan mereka dari kebanyakan kesultanan di Asia Tenggara, yang berwenang atas warga negara masing-masing, tetapi tidak mengendalikan wilayah yang didiami oleh warga negara tersebut.^[1]

Persaingan antara federasi-federasi kongsi dan Belanda untuk menguasai Kalimantan berpuncak pada tiga konflik yang secara kolektif disebut sebagai Perang Kongsi pada tahun 1822–1824, 1850–1854, dan 1884–1885. Belanda pada akhirnya mengalahkan federasi-federasi kongsi ini dan melebur wilayah mereka ke dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.^[2]

Pemerintahan federasi kongsi berbentuk demokrasi langsung.^[3] Istilah "republik" untuk merujuk pada federasi kongsi pertama kali digunakan oleh penulis-penulis abad ke-19.^[4] Namun, para sarjana modern berbeda pandangan mengenai apakah federasi kongsi dapat dianggap sebagai republik seperti dalam tradisi Barat atau merupakan tradisi demokrasi Tionghoa yang dikembangkan secara terpisah.^[5]

Sejarah

Perkembangan awal

Kongsi (Hanzi:公司; Pinyin:gōngsī) merupakan sebuah organisasi komersial yang terdiri dari anggota yang menyediakan modal dan berbagi keuntungan.^[6] Kongsi pertama kali didirikan pada abad ke-18 saat orang-orang Tiongkok beremigrasi ke Asia Tenggara. Mereka muncul bersama pertumbuhan industri pertambangan Tiongkok, dan didasarkan pada gagasan persaudaraan tradisional Tiongkok. Mayoritas kongsi mulai dalam skala sederhana sebagai sistem kemitraan yang disebut hui (bahasa Tionghoa: 會; pinyin: huì; harfiah: "perhimpunan").^[7] Sistem kemitraan ini merupakan institusi ekonomi penting yang ada di Tiongkok sejak munculnya kelas manajerial Dinasti Song pada abad ke-12.^[8] Sebuah hui akan menjadi kongsi setelah berkembang menjadi institusi yang cukup besar dengan anggota dalam hitungan ratusan atau ribuan orang.^[7]

Terdapat sedikit catatan mengenai komunitas pertambangan Tionghoa awal-awal di Kalimantan. W. A. Palm, seorang wakil Perusahaan Hindia Timur Belanda, melaporkan bahwa tambang emas telah didirikan pada tahun 1779 di sekitar Landak, tetapi etnis pekerjanya tidak diketahui.^[9]

Persaingan antara kongsi meningkat saat lokasi pertambangan lama habis dan para penambang berekspansi ke wilayah baru. Perkembangan ini menyebabkan kongsi-kongsi kecil bersatu untuk membentuk federasi yang lebih besar. Federasi Fosjoen, misalnya, dibentuk pada tahun 1776 ketika empat belas kongsi kecil dari sekitar Monterado bergabung dalam satu federasi tunggal. Anggota federasi yang paling terkemuka adalah Kongsi Samtiaokioe, yang mengendalikan lokasi pertambangan di bagian utara Monterado, serta Kongsi Thaikong, yang mengendalikan lokasi pertambangan di wilayah barat dan barat daya Monterado.^[10]

Tak lama setelah pendirian Federasi Fosjoen, Luo Fangbo (asal Guangdong, Tiongkok bagian selatan) mendirikan Republik Lanfang pada tahun 1777. Pertumbuhan awal Lanfang merupakan dampak dari hubungan niaganya dengan Kesultanan Pontianak.^[11] Terjemahan Belanda dari naskah Hikayat Lanfang mengisyaratkan bahwa ketika Luo Fangbo merantau ke Kalimantan pada tahun 1772, ia langsung berlabuh ke Pontianak. Pada awalnya ia kemungkinan terlibat dalam Lanfanghui, sebuah kongsi pertanian bernama serupa republik kongsi yang ia dirikan nantinya. Riwayat pendirian lain yang kemungkinan berasal dari sumber Melayu mengklaim bahwa Lanfang berasal dari gabungan kongsi-kongsi kecil yang disatukan oleh Luo pada tahun 1788.^[12]

Federasi-federasi kongsi ini mengendalikan pelabuhan dan pemukiman pedalaman, sehingga mereka dapat melakukan pertukaran barang tanpa gangguan orang-orang Belanda dan Melayu. Kota-kota yang berafiliasi dengan kongsi di antaranya adalah Singkawang, Pemangkat, Bengkayang, dan lain-lain.^[13] Kota-kota kongsi ini dilengkapi dengan bisnis dan layanan yang menyediakan kebutuhan penambang, seperti apotek, toko roti, rumah makan, lapak candu, pangkas rambut, dan sekolah.^[14]

Perang Kongsi

Perang Kongsi terdiri dari tiga peperangan terpisah antara Belanda federasi-federasi kongsi pada tahun 1822–1824 (Perang Kongsi I), 1850–1854 (Perang Kongsi II), serta 1884–1885 (Perang Kongsi III atau Pemberontakan Mandor).^[15] Sebagian besar federasi kongsi dibubarkan oleh Belanda setelah Perang Kongsi II. Republik Lanfang merupakan federasi kongsi terakhir yang tersisa karena mereka merundingkan sebuah kesepakatan dengan Belanda agar tetap diperbolehkan berdiri sebagai wilayah otonom di dalam Hindia Belanda.^[16] Lanfang masih bisa memilih pemimpin mereka sendiri, tetapi Belanda memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pengangkatan pemimpin baru. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda berusaha membatasi wewenang Republik Lanfang.^[16]

Riwayat Republik Lanfang berakir setelah pemberontakan etnis Tionghoa dalam Perang Kongsi III melawan Belanda pada 1884–1885 berujung dengan kegagalan. Wilayah kekuasaan Lanfang dipecah dan dibagikan kepada Pontianak, Mempawah, dan Landak. Warga Tionghoa dari bekas wilayah Republik Lanfang kini dibawahi oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi mereka juga dituntut untuk membayar pajak kepada penguasa kerajaan setempat.^[17]

Pemerintahan

Federasi kongsi merupakan entitas politik yang berfungsi seperti negara berpemerintahan sendiri.^[18] Pemerintahan sebuah kongsi dipusatkan di zongting, sejenis aula tempat majelis permusyawaratan yang beranggotakan wakil-wakil dari komunitas pertambangan kongsi yang menjadi konstituen.^[19][1] Majelis ini memiliki fungsi eksekutif dan legislatif.^[20] Di Fosjoen, anggota majelis dipilih setiap empat bulan sekali.^[4]

Pengamat dan penulis dari abad ke-19 memandang sifat demokratis federasi kongsi secara positif.^[21] Sejarawan-sejarawan yang berfokus pada masa tersebut menggolongkan federasi kongsi sebagai republik.^[1] Ahli sinologi Belanda Jan Jakob Maria de Groot mendukung interpretasi ini dan menyebut kongsi sebagai "republik desa" yang berpartisipasi dalam "semangat demokrasi."^[4] Mengenai sifat republikan kongsi, de Groot menulis:

Istilah kongsi itu sendiri, atau, mengacu pada dialek Hakka, koeng-sji atau kwoeng-sze, mengindikasikan republikanisme yang sempurna. Makna sebetulnya adalah pengelolaan sesuatu hal demi kemaslahatan kolektif atau umum. Karena itu, istilah ini juga digunakan oleh perusahaan dan firma niaga besar. Akan tetapi, ketika digunakan untuk merujuk pada organisasi politik di Kalimantan Barat, istilah ini mesti diinterpretasikan sebagai pengorganisasian atau pengelolaan republik.^[22]

Sebagai tanggapan atas perbandingan kongsi dengan republikanisme Barat, sejarawan Wang Tai Pang mewanti-wanti bahwa "pendekatan semacam itu terhadap sejarah merupakan pandangan yang terang-terangan Eurosentris." Ia mengakui bahwa federasi kongsi memiliki kemiripan dengan demokrasi Barat dalam hal pemilihan perwakilan. Namun, Wang berpandangan bahwa sifat khas Tionghoa dari federasi kongsi akan terabaikan jika sejarawan hanya menekankan kaitan antara kongsi dan republikanisme di Barat.^[23] Menurutnya, kongsi semestinya dipandang sebagai demokrasi Tionghoa autentik yang dikembangkan secara terpisah dari pengaruh institusi politik Barat.^[5] Di sisi lain, Mary Somers Heidhues mengingatkan bahwa pemaknaan abad ke-19 untuk kata "republik" tidak identik dengan pemahaman modern mengenai republikanisme. Pengamat Belanda dari abad ke-19 kemungkinan akan menggunakan istilah "republik" untuk merujuk pada setiap sistem politik tanpa dinasti penguasa turun-temurun.^[4]

Kutipan

Referensi

• Heidhues, Mary Somers (1996). "Chinese Settlements in Rural Southeast Asia: Unwritten Histories". Sojourners and Settlers: Histories of Southeast China and the Chinese. University of Hawaii Press. hlm. 164–182. ISBN 978-0-8248-2446-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link)
• Heidhues, Mary Somers (2003). Golddiggers, Farmers, and Traders in the "Chinese Districts" of West Kalimantan, Indonesia. Cornell Southeast Asia Program Publications. ISBN 978-0-87727-733-0.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link)
• Wang, Tai Peng (1994). The Origins of Chinese Kongsi. Pelanduk Publications. ISBN 978-967-978-449-7.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link)
• Wang, Tai Peng (1979). "The Word "Kongsi": A Note". Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. 52 (235): 102–105. JSTOR 41492844.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link)
• Yuan, Bingling (2000). Chinese Democracies: A Study of the Kongsis of West Borneo (1776-1884). Research School of Asian, African, and Amerindian Studies, Leiden University. ISBN 978-9-05789-031-4.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link)