Minggu, 22 November 2026
03:16 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang

Demokrasi kosmopolitan

Bagikan:
Bagian dari seri Politik
Demokrasi
icon PortalPolitik

Demokrasi kosmopolitan adalah teori politik yang mendalami penerapan norma dan nilai demokrasi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat global sampai lokal. Teori ini menjelaskan makna pemerintahan global dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Para pendukung demokrasi kosmopolitan di dunia akademik meliputi David Held,[1][2] Daniele Archibugi,[3] Richard Falk,[4] dan Mary Kaldor.[5] Menurut model demokrasi kosmopolitan, keputusan dibuat oleh warga yang terkena dampak keputusan tersebut sehingga menghindari adanya hierarki pemerintahan tunggal. Sesuai sifat isu yang dipermasalahkan, praktik demokrasi harus dirancang ulang agar memenuhi keinginan para pemangku kepentingan. Ini bisa diwujudkan melalui keterlibatan langsung atau perwakilan terpilih.[6] Model yang didukung oleh kaum demokrat kosmopolitan adalah desentralisasi, artinya pemerintahan global tanpa pemerintahan dunia, tidak seperti model pemerintahan global yang diusung pemikir federalisme dunia klasik seperti Albert Einstein.

Lihat pula

Referensi

  1. ↑ Daniele Archibugi & David Held, eds., Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order, Polity Press, Cambridge, 1995.
  2. ↑ David Held, Democracy and the Global Order, Polity Press, Cambridge, 1995
  3. ↑ Daniele Archibugi, The Global Commonwealth of Citizens. Toward Cosmopolitan Democracy, Princeton University Press, Princeton, 2008
  4. ↑ Richard Falk, On Humane Governance, Polity Press, Cambridge, 1998
  5. ↑ Mary Kaldor, New and Old Wars, Polity Press, Cambridge, 1999
  6. ↑ Daniele Archibugi, Principles of Cosmopolitan Democracy Diarsipkan 2013-12-02 di Wayback Machine.

Pranala luar

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan