Daluwarsa, kedaluwarsa, atau lewat waktu (dalam bahasa Belanda disebut verjaring)[1] adalah sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan karena lewatnya waktu tertentu dan terpenuhinya syarat yang ditentukan undang-undang.[2]: Pasal 1946 Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan umumnya terdapat dalam Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993.[2]: Pasal 1946–1993 Lewat waktu juga disebut sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan.[2]: Pasal 1381
Istilah yang sama dipakai di bidang hukum lain, misalnya untuk gugurnya kewenangan penuntutan pidana.[3]
Jenis
Menurut uraian yang dimuat Hukumonline, daluwarsa mempunyai dua sifat. Daluwarsa acquisitief adalah sarana untuk memperoleh hak, sedangkan daluwarsa extinctief menghapus hak.[1] KUHPerdata mengatur keduanya dalam bagian yang terpisah. Bagian 2 mengatur lewat waktu sebagai sarana hukum untuk memperoleh sesuatu, dan Bagian 3 mengatur lewat waktu sebagai alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban.[2]: Pasal 1963–1977
Ketentuan umum
Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya, tetapi boleh melepaskan daluwarsa yang telah diperolehnya. Pelepasan itu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan diam-diam disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa orang itu tidak hendak menggunakan hak yang telah diperolehnya. Orang yang tidak boleh memindahtangankan sesuatu juga tidak boleh melepaskan daluwarsa yang diperolehnya.[2]: Pasal 1947–1949 Kreditur atau orang lain yang berkepentingan dapat melawan pelepasan daluwarsa oleh debitur yang secara curang bermaksud mengurangi hak mereka.[2]: Pasal 1952
Hakim, karena jabatannya, tidak boleh mempergunakan daluwarsa. Daluwarsa dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, bahkan pada tingkat banding.[2]: Pasal 1950–1951 Pemerintah yang mewakili negara, kepala pemerintahan daerah yang bertindak dalam jabatannya, dan lembaga umum tunduk pada daluwarsa sama seperti orang perseorangan.[2]: Pasal 1954 Daluwarsa dihitung menurut hari, bukan menurut jam. Daluwarsa diperoleh setelah hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan lewat.[2]: Pasal 1962
Daluwarsa untuk memperoleh
Untuk memperoleh hak milik dengan daluwarsa, seseorang harus bertindak sebagai pemilik dengan menguasai barang itu secara terus-menerus, tidak terputus-putus, terbuka di hadapan umum, dan secara tegas. Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang, atau perbuatan membiarkan begitu saja tidak menimbulkan besit yang dapat membuahkan daluwarsa.[2]: Pasal 1955–1956 Penguasa barang dapat menambahkan masa penguasaan orang yang lebih dahulu menguasai barang itu dan dari siapa ia memperolehnya.[2]: Pasal 1958 Orang yang menguasai barang untuk orang lain, seperti penyewa atau penyimpan, tidak dapat memperoleh barang itu dengan daluwarsa, berapa lama pun waktunya, kecuali alas hak besitnya telah berganti karena sebab dari pihak ketiga atau karena ia membantah hak milik pemiliknya.[2]: Pasal 1959–1960 Barang yang tidak beredar dalam perdagangan juga tidak dapat diperoleh dengan daluwarsa.[2]: Pasal 1953
Pasal 1963, sebagaimana dikutip Farhan Daffa Ramadhan dan Wardani Rizkianti, menentukan bahwa orang yang dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh benda tak bergerak, suatu bunga, atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan penguasaan selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya. Orang yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa menunjukkan alas haknya.[4][5] Alas hak yang batal karena cacat bentuk tidak dapat menjadi dasar daluwarsa dua puluh tahun. Iktikad baik selalu dianggap ada, dan pihak yang mendalilkan iktikad buruk wajib membuktikannya.[2]: Pasal 1964–1965
Tanah
Erni Herawati menulis bahwa cara memperoleh tanah melalui daluwarsa menurut KUHPerdata tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ia mengutip Boedi Harsono, yang menyatakan bahwa hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat tidak mengenal lembaga lampaunya waktu sebagai cara memperoleh hak atas tanah. Herawati menyebut rechtsverwerking sebagai kebalikannya, yaitu asas yang membuat seseorang dapat kehilangan haknya karena lewat waktu.[5] Uraian yang dimuat Hukumonline, dengan mengutip beberapa sarjana, menggambarkan rechtsverwerking sebagai sikap mengabaikan hak yang tampak dari perbuatan, sehingga menuntut hak itu kemudian bertentangan dengan iktikad baik.[1]
Daluwarsa untuk dibebaskan
Jangka waktu umum
Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Orang yang menunjuk adanya daluwarsa itu tidak perlu menunjukkan alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk.[2]: Pasal 1967
Jangka waktu pendek
Pasal 1968 sampai dengan Pasal 1971 menetapkan jangka waktu yang lebih pendek untuk tuntutan tertentu. Jangka waktunya adalah sebagai berikut:[2]: Pasal 1968–1971
- satu tahun untuk tuntutan ahli dan pengajar di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan atas pelajaran yang diberikan tiap bulan atau waktu yang lebih pendek, tuntutan pengusaha rumah penginapan dan rumah makan, dan tuntutan buruh yang upahnya dibayar dalam jangka kurang dari satu triwulan;
- dua tahun untuk tuntutan dokter dan ahli obat-obatan, juru sita, pengelola sekolah berasrama, dan buruh lainnya;
- dua tahun untuk tuntutan advokat atas jasanya, terhitung sejak perkara diputus, perdamaian tercapai, atau kuasa dicabut, serta untuk tuntutan notaris atas persekot dan upahnya, terhitung sejak akta dibuat;
- lima tahun untuk tuntutan tukang atas bahan dan upahnya, dan tuntutan pengusaha toko atas barang yang diserahkan.
Daluwarsa jangka pendek itu tetap berjalan walaupun penyerahan, jasa, atau pekerjaan terus dilakukan. Daluwarsa itu baru berhenti berjalan apabila dibuat pengakuan utang tertulis atau apabila daluwarsa dicegah menurut Pasal 1979 dan Pasal 1980. Pihak yang kepadanya diajukan daluwarsa jangka pendek dapat menuntut agar pihak yang menggunakannya bersumpah bahwa utangnya benar-benar telah dibayar.[2]: Pasal 1972–1973 Bunga atas bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga atas tunjangan tahunan untuk pemeliharaan, harga sewa rumah dan tanah, bunga atas pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek menjadi daluwarsa setelah lima tahun.[2]: Pasal 1975
Bagian yang sama mengatur penguasaan barang bergerak. Orang yang menguasai barang bergerak yang bukan bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk dianggap sebagai pemiliknya. Walaupun demikian, orang yang kehilangan atau kecurian barang dapat menuntut kembali barang itu dari tangan orang yang memegangnya dalam waktu tiga tahun sejak hari barang itu hilang atau dicuri, tanpa mengurangi hak pemegang itu untuk meminta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya.[2]: Pasal 1977 [6] J. Satrio memandang jangka tiga tahun itu sebagai jangka waktu bagi pemilik untuk menuntut kembali barangnya (hak revindikasi).[6]
Pencegahan
KUHPerdata menyebut beberapa sebab yang mencegah daluwarsa. Daluwarsa dicegah apabila pemanfaatan barang dirampas dari tangan penguasanya selama lebih dari satu tahun, baik oleh pemilik semula maupun oleh pihak ketiga. Daluwarsa juga dicegah oleh peringatan, gugatan, dan tiap perbuatan berupa tuntutan hukum yang diberitahukan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani pejabat yang berwenang atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang hendak dicegah memperoleh daluwarsa.[2]: Pasal 1978–1979 Gugatan di muka hakim yang tidak berwenang juga mencegah daluwarsa. Pencegahan tidak terjadi apabila peringatan atau gugatan dicabut atau dinyatakan batal.[2]: Pasal 1980–1981
Pengakuan atas hak orang yang terhadapnya daluwarsa berjalan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, oleh penguasa barang atau debitur juga mencegah daluwarsa.[2]: Pasal 1982 Dalam perikatan tanggung-menanggung, pemberitahuan kepada salah seorang debitur atau pengakuannya mencegah daluwarsa terhadap debitur lain. Pencegahan oleh salah seorang kreditur berlaku pula bagi kreditur lainnya. Pemberitahuan kepada debitur utama atau pengakuannya mencegah daluwarsa terhadap penanggung utang.[2]: Pasal 1983–1985
Penangguhan
Daluwarsa berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan undang-undang. Daluwarsa tidak dapat mulai atau terus berjalan terhadap anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal yang ditentukan undang-undang. Pengecualian itu tidak berlaku untuk daluwarsa jangka pendek dalam Pasal 1968 dan seterusnya.[2]: Pasal 1976, 1986–1987 Daluwarsa tidak dapat terjadi di antara suami dan istri.[2]: Pasal 1988
Daluwarsa juga tidak berjalan terhadap piutang bersyarat selama syaratnya belum dipenuhi, dan terhadap piutang yang baru dapat ditagih pada hari tertentu selama hari itu belum tiba. Hal yang sama berlaku dalam perkara penanggungan penjualan selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang itu kepada orang lain.[2]: Pasal 1990 Ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan tidak dapat dikenai daluwarsa mengenai piutangnya terhadap harta peninggalan itu.[2]: Pasal 1991
Ketentuan penutup
Daluwarsa yang sudah mulai berjalan sebelum KUHPerdata diundangkan diatur menurut undang-undang yang berlaku pada saat itu. Apabila menurut perundang-undangan lama daluwarsa itu masih membutuhkan lebih dari tiga puluh tahun sejak KUHPerdata diundangkan, daluwarsa itu terpenuhi dengan lewatnya tiga puluh tahun.[2]: Pasal 1993
Di bidang hukum lain
Hukum pidana
Menurut Topo Santoso, Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, kewenangan penuntutan gugur karena kedaluwarsa setelah lewat tenggang waktu antara tiga tahun dan dua puluh tahun, menurut ancaman pidananya. Tenggang itu dikurangi menjadi sepertiga apabila tindak pidana dilakukan oleh anak. Santoso menyebut daluwarsa diatur demi kepastian hukum, karena dengan berlalunya waktu ingatan atas peristiwa hilang dan alat bukti makin sulit ditemukan.[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku tiga tahun kemudian.[7][3]
Peradilan tata usaha negara
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Menurut Della Sri Wahyuni, hari dalam ketentuan itu dimaknai sebagai hari kalender. Bagi pihak yang tidak dituju keputusan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa tenggang waktu itu dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikannya.[8]
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 Heriani, Fitri Novia (2024-09-16). "Hakim PN Sibolga Jelaskan Daluwarsa Gugatan Benda Tetap dan Rechtsverwerking". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23 (terjemahan tidak resmi).
- 1 2 3 Santoso, Topo (2026-02-05) [2021-09-02]. "Ini Alasan Mengapa Ada Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Ramadhan, Farhan Daffa; Rizkianti, Wardani (2024). "Kedudukan Beziter terhadap Tanah Akibat Daluarsa". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. 12 (4): 693–704. doi:10.24843/KS.2024.v12.i04.p14. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 Herawati, Erni (2017-03-23). "Rechtsverwerking dan Acquisitive Verjaring Ditinjau dari Aspek Hukum Tanah Nasional". Business Law. Universitas Bina Nusantara. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 Satrio, J. (2018-03-20). "Kedudukan Hukum Secara Perdata Pembeli Barang Curian". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Oktavira, Bernadetha Aurelia (2023-10-25). "Berapa Lama Masa Daluwarsa Pidana Pemerkosaan Anak?". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Wahyuni, Della Sri (2025-09-23). "Beberapa Variabel Penghitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.