Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau berdasarkan undang-undang lain.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 1) Notaris di Indonesia berakar pada sistem notariat Latin yang dianut negara-negara civil law seperti Belanda, Belgia, dan Prancis. Di negara-negara tersebut, dokumen yang dibuat notaris diberi nilai pembuktian yang sempurna. Sebaliknya, di negara common law seperti Inggris dan Amerika Serikat, negara pada umumnya tidak memberikan nilai pembuktian yang sempurna pada dokumen yang dibuat oleh notaris.[2]: 5–6, 53
Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris disebut akta notaris.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 7) Bentuk, tata cara pembuatan, dan kekuatan pembuktian akta notaris dibahas dalam artikel tersendiri.
Sejarah
Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin dari Prancis pada masa pendudukan Prancis pada awal abad ke-19. Lembaga notaris masuk ke Indonesia bersama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris College van Schepenen di Jakarta, diangkat merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta.[2]: 5–6 Pada tanggal 1 Juli 1860, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Staatsblad 1860 Nomor 3), yang dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN).[2]: 7
PJN berlaku sampai digantikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 30/2004), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Undang-undang tersebut mencabut PJN, Ordonansi tanggal 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.[3]: Pasal 91–92 UU 30/2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang antara lain membentuk majelis kehormatan notaris dan menyesuaikan pengenaan sanksi.[1]: Penjelasan Umum
Kedudukan
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.[3]: Pasal 2 [1]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 14) Menurut Ghansham Anand, notaris melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam pembuatan alat bukti, tetapi bukan pegawai negeri. Notaris diangkat oleh pemerintah, tetapi tidak menerima gaji dan dana pensiun dari pemerintah, dan penghasilannya berasal dari honorarium kliennya.[2]: 34–35 Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, akta notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga "apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan."[3]: Penjelasan Umum
Pengangkatan dan sumpah jabatan
Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah[1]: Pasal I angka 2 (Pasal 3)
- warga negara Indonesia;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- berumur paling sedikit 27 tahun;
- sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam sumpah itu, notaris antara lain berjanji menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.[3]: Pasal 4 Paling lambat 60 hari sejak pengambilan sumpah, notaris wajib menjalankan jabatannya dengan nyata dan menyampaikan berita acara sumpah, alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap jabatannya kepada instansi yang ditentukan undang-undang.[1]: Pasal I angka 3 (Pasal 7 ayat (1))
Tempat kedudukan, wilayah jabatan, dan formasi
Notaris berkedudukan di daerah kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh provinsi tempat kedudukannya.[3]: Pasal 18 Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor di tempat kedudukannya, dan tempat kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukannya sebagai notaris.[1]: Pasal I angka 10 (Pasal 19 ayat (1)–(2)) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakannya.[1]: Pasal I angka 11 (Pasal 20 ayat (1)) Jumlah notaris yang dibutuhkan di suatu kabupaten atau kota, yang disebut formasi jabatan notaris, ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat setiap bulan.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 12) dan angka 12 (Pasal 22 ayat (1))
Kewenangan, kewajiban, dan larangan
Selain membuat akta autentik, notaris berwenang antara lain mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, membuat salinan dari surat di bawah tangan, mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.[1]: Pasal I angka 6 (Pasal 15) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib antara lain bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait, membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya, serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh untuk pembuatannya, kecuali undang-undang menentukan lain.[1]: Pasal I angka 7 (Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, dan f) Notaris juga wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.[1]: Pasal I angka 18 (Pasal 37 ayat (1))
Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau pemimpin atau pegawai badan usaha, merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukannya, menjadi notaris pengganti, dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatannya. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.[1]: Pasal I angka 9 (Pasal 17)
Honorarium
Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya, yang besarnya didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis setiap akta.[3]: Pasal 36 ayat (1)–(2)
| Nilai objek akta | Honorarium paling besar |
|---|---|
| Sampai dengan Rp100.000.000 | 2,5% dari nilai objek |
| Di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000 | 1,5% dari nilai objek |
| Di atas Rp1.000.000.000 | Berdasarkan kesepakatan, tetapi tidak melebihi 1% dari nilai objek |
| Akta dengan nilai sosiologis (fungsi sosial objek akta) | Rp5.000.000 |
[3]: Pasal 36 ayat (3)–(4)
Cuti, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris
Notaris mempunyai hak cuti setelah menjalankan jabatan selama 2 tahun. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 tahun termasuk perpanjangannya, dan jumlah cuti selama masa jabatan paling lama 12 tahun. Selama cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.[3]: Pasal 25–26 Notaris pengganti adalah orang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan. Pejabat sementara notaris adalah orang yang untuk sementara menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 2–3) Keduanya harus warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut, dan tunduk pada ketentuan sumpah, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang berlaku bagi notaris.[1]: Pasal I angka 15 (Pasal 33) Notaris yang cuti wajib menyerahkan protokolnya kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkannya kembali setelah cuti berakhir.[1]: Pasal I angka 13 (Pasal 32 ayat (1)–(2))
Menurut Arsawan dan Cahyono, akta yang dibuat oleh notaris pengganti yang pengangkatannya tidak sah tidak memenuhi unsur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan sepanjang ditandatangani dan diakui para pihak.[4]: 543
Protokol notaris
Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh notaris.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 13) Protokol diserahkan kepada notaris lain apabila notaris meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu menjalankan jabatan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat.[3]: Pasal 62 Penyerahan dilakukan paling lama 30 hari dengan berita acara. Protokol yang pada saat penyerahan telah berumur 25 tahun atau lebih diserahkan kepada majelis pengawas daerah, dan majelis tersebut berwenang mengambil protokol yang tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 hari.[1]: Pasal I angka 31 (Pasal 63 ayat (1), (5), dan (6)) Notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokolnya telah diserahkan atau dipindahkan.[1]: Pasal I angka 32 (Pasal 65)
Menurut penjelasan Pasal 62 UU 30/2004, protokol notaris terdiri atas minuta akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris atau yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.[3]: Penjelasan Pasal 62 Daftar akta dan daftar surat di bawah tangan diisi setiap hari. Klapper disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.[3]: Pasal 58 ayat (2) dan (6), Pasal 59 ayat (1)
Siapa yang menerima protokol bergantung pada sebab penyerahannya. Jika notaris meninggal dunia, ahli warisnya menyerahkan protokol kepada notaris lain yang ditunjuk majelis pengawas daerah. Notaris yang diberhentikan sementara lebih dari 3 bulan menyerahkan protokolnya kepada notaris yang ditunjuk majelis yang sama. Dalam hal masa jabatan berakhir, permintaan sendiri, ketidakmampuan menjalankan jabatan, pindah wilayah jabatan, atau pemberhentian dengan tidak hormat, notaris penerima ditunjuk menteri atas usul majelis pengawas daerah.[1]: Pasal I angka 31 (Pasal 63 ayat (2)–(4)) Protokol notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada notaris yang ditunjuk majelis pengawas daerah, dan notaris pemegang protokol itu berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta.[3]: Pasal 64 Grosse, salinan, dan kutipan akta yang disimpan dalam protokol hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya, notaris pengganti, atau pemegang protokol notaris yang sah.[3]: Pasal 57
Kewajiban merahasiakan dan hak ingkar
Kewajiban notaris merahasiakan isi akta bersumber dari sumpah jabatannya.[3]: Pasal 4 ayat (2) UUJN menjadikannya kewajiban jabatan, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Menurut penjelasannya, kewajiban ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta.[1]: Pasal I angka 7 (Pasal 16 ayat (1) huruf f) dan penjelasannya Isi akta, grosse, salinan, atau kutipannya hanya dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pelanggarannya dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai pemberhentian dengan tidak hormat.[1]: Pasal I angka 29 (Pasal 54)
Kewajiban itu berbeda dengan hak ingkar, yaitu hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Kusumandari menyebut kewajiban yang bersumber dari UUJN sebagai kewajiban ingkar, yang wajib dilaksanakan, sedangkan hak ingkar dapat digunakan atau tidak digunakan. Dasar hukum hak ingkar antara lain Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 146 ayat (1) angka 3 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, hak ingkar hanya dapat digunakan ketika notaris berhadapan dengan hakim.[5]: 110, 116–118
Dalam perkara perdata, orang yang karena kedudukan, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan undang-undang merahasiakan sesuatu dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian, tetapi hanya mengenai hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan, atau jabatan itu.[6]: Pasal 1909 Dalam perkara pidana, Pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memuat ketentuan serupa bagi orang yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan permintaan itu, dan menurut penjelasannya, pekerjaan atau jabatan yang menimbulkan kewajiban tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[7]: Pasal 170 dan penjelasannya Sejak tanggal 2 Januari 2026, hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memuat ketentuan serupa dalam Pasal 220.[8]: Pasal 220 dan Pasal 369
Pemeriksaan oleh penegak hukum
Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau surat yang dilekatkan padanya, serta memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang disimpannya, dengan persetujuan majelis kehormatan notaris. Majelis kehormatan notaris wajib menjawab permintaan persetujuan dalam waktu paling lama 30 hari kerja, dan dianggap menerima permintaan itu apabila tidak menjawab dalam jangka waktu tersebut.[1]: Pasal I angka 35 (Pasal 66) Sebelum perubahan tahun 2014, persetujuan tersebut diberikan oleh majelis pengawas daerah.[3]: Pasal 66 ayat (1) Dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam Pasal 66 ayat (1) UU 30/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[9]
Majelis kehormatan notaris dibentuk oleh menteri dalam rangka pembinaan dan beranggotakan 7 orang, yaitu 3 orang notaris, 2 orang dari unsur pemerintah, dan 2 orang ahli atau akademisi.[1]: Pasal I angka 36 (Pasal 66A)
Dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 April 2026, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar kata "persetujuan" dalam Pasal 66 dimaknai sebagai "pemberitahuan". Menurut Mahkamah, persetujuan majelis kehormatan notaris tidak dimaksudkan untuk menghambat penyidikan atau pemeriksaan, melainkan sebagai mekanisme yang proporsional dan akuntabel sekaligus perlindungan bagi notaris dalam menjaga minuta akta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Batas waktu 30 hari kerja juga dinilai menunjukkan bahwa perlindungan tersebut tidak tanpa batas.[10]
Pengawasan dan organisasi profesi
Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri melalui majelis pengawas, yang terdiri atas 9 orang dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli atau akademisi masing-masing 3 orang. Pengawasan meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatannya, dan berlaku pula bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris.[1]: Pasal I angka 37 (Pasal 67) Majelis pengawas terdiri atas majelis pengawas daerah di kabupaten atau kota, majelis pengawas wilayah, dan majelis pengawas pusat.[3]: Pasal 68 [1]: Pasal I angka 38 (Pasal 69 ayat (1))
| Majelis | Kewenangan utama |
|---|---|
| Daerah | Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik atau pelaksanaan jabatan; memeriksa protokol secara berkala sekali setahun; memberi izin cuti sampai 6 bulan; menetapkan notaris pengganti; menerima laporan masyarakat[3]: Pasal 70 |
| Wilayah | Memeriksa dan memutus laporan masyarakat; memberi izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun; menjatuhkan sanksi peringatan lisan atau tertulis yang bersifat final; mengusulkan pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada majelis pengawas pusat[1]: Pasal I angka 39 (Pasal 73) |
| Pusat | Memeriksa dan memutus banding atas penjatuhan sanksi dan penolakan cuti; menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri[3]: Pasal 77 |
Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia, yang merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri.[1]: Pasal I angka 41 (Pasal 82 ayat (1)–(3)) Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.[3]: Pasal 83 ayat (1)
Pemberhentian
Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat antara lain karena meninggal dunia, telah berumur 65 tahun, atas permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani menjalankan jabatan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, atau merangkap jabatan yang dilarang. Batas umur 65 tahun dapat diperpanjang sampai 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan.[3]: Pasal 8 Dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 3 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan perpanjangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan dapat diperpanjang sampai 67 tahun dan kemudian diperpanjang kembali setiap tahun sampai 70 tahun, dengan mempertimbangkan kesehatan berdasarkan pemeriksaan dokter secara berkala setiap tahun di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk menteri.[11]: 67–68
Notaris diberhentikan sementara antara lain karena sedang dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melanggar kewajiban, larangan, atau kode etik, atau sedang menjalani masa penahanan.[1]: Pasal I angka 4 (Pasal 9 ayat (1))
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat antara lain karena dinyatakan pailit, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, atau dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.[3]: Pasal 12–13 Abidin berpendapat bahwa meskipun Pasal 13 tidak mensyaratkan usul majelis pengawas, pemberhentian tidak hormat atas notaris yang dipidana tersebut dalam praktiknya hanya dapat dilaksanakan melalui usul majelis pengawas, karena peraturan menteri yang berlaku pada saat penelitiannya mengharuskan pemeriksaan secara berjenjang.[12]: 58–59 Menurut Salsabila, Ruata, dan Akbar, pemberhentian notaris dengan tidak hormat tidak serta-merta membatalkan akta yang telah dibuatnya, sepanjang akta itu memenuhi syarat sahnya perjanjian.[13]: 218–219
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 3 4 Anand, Ghansham (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Edisi Edisi Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group. ISBN 978-602-422-266-6.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ Arsawan, I Gede Yudi; Cahyono, Akhmad Budi (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah". Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. 6 (3): 535–548. doi:10.24843/AC.2021.v06.i03.p6.
- ↑ Kusumandari, Ganis Noer Fadha (2023). "Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasarkan UUJN". Officium Notarium. 3 (2): 109–119.
- ↑ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Keempat: Pembuktian dan Kedaluwarsa". Wikisource bahasa Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-04.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-04.
- ↑ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-04.
- ↑ "Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXIV/2026 tentang Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ Abidin, Andi Muhammad Fajar (2023). Fungsi Majelis Pengawas dalam Pengusulan Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Notaris yang Dipidana dengan Ancaman 5 Tahun atau Lebih (Tesis Magister Kenotariatan). Surabaya: Universitas Airlangga.
- ↑ Salsabila, Lolita; Ruata, Dhimas Nur M.; Akbar, Kren Saesar Tauhid (2024). "Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Terhadap Akta-Akta yang Telah Dibuatnya". UNES Law Review. 7 (1): 208–219.