Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 3) Jabatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU 2/2014). Keduanya selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
Notaris pengganti dibedakan dari pejabat sementara notaris, yaitu seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia.[1]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 2) Syarat pengangkatan, kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi keduanya diatur dalam bagian yang sama dalam UUJN.[1]: Pasal I angka 14 dan angka 15 (judul Bagian Kedua Bab V dan Pasal 33)
Sejarah
Pada saat mulai berlaku, UUJN mencabut antara lain Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatsblad 1860 Nomor 3) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.[2]: Pasal 91
Rumusan asli UUJN tahun 2004 juga mengenal notaris pengganti khusus, yaitu seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu karena di satu kabupaten atau kota hanya terdapat seorang notaris, sedangkan notaris itu menurut UUJN tidak boleh membuat akta tersebut.[2]: Pasal 1 angka 4 Majelis pengawas daerah dapat menunjuk notaris pengganti khusus untuk membuat akta bagi kepentingan pribadi notaris tersebut atau keluarganya, tanpa serah terima protokol notaris.[2]: Pasal 34 UU 2/2014 menghapus pengertian dan ketentuan tentang notaris pengganti khusus.[1]: Pasal I angka 1 dan angka 16
Penunjukan dan pengangkatan
Cuti notaris
Notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan jabatan selama 2 tahun, dan selama menjalankan cuti notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.[2]: Pasal 25 Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara juga wajib mengambil cuti selama memangku jabatan tersebut.[1]: Pasal I angka 5 (Pasal 11 ayat (1)–(2))
Permohonan cuti diajukan secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Permohonan itu diajukan kepada majelis pengawas daerah untuk cuti tidak lebih dari 6 bulan, kepada majelis pengawas wilayah untuk cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, atau kepada majelis pengawas pusat untuk cuti lebih dari 1 tahun.[2]: Pasal 27 ayat (1)–(2) Dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti.[2]: Pasal 28 Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat nama notaris, tanggal mulai dan berakhirnya cuti, serta nama notaris pengganti disertai dokumen pendukungnya.[2]: Pasal 29 ayat (1)
Majelis pengawas daerah berwenang menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan.[2]: Pasal 70 huruf d Menurut Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025, penunjukan notaris pengganti diajukan bersamaan dengan surat permohonan cuti dan dilampiri dokumen pendukung, dan surat penetapan cuti serta penunjukan notaris pengganti dikeluarkan paling lama 14 hari.[3]: Pasal 27 ayat (1)–(4) dan Pasal 28 Peraturan menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2025 dan mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur hal yang sama.[4]
Syarat
Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Syarat yang sama berlaku bagi pejabat sementara notaris.[1]: Pasal I angka 15 (Pasal 33 ayat (1)) Pengangkatan notaris mensyaratkan antara lain ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, serta umur paling sedikit 27 tahun.[1]: Pasal I angka 2 (Pasal 3 huruf c dan e) Kedua syarat terakhir itu tidak tercantum dalam syarat pengangkatan notaris pengganti.
Sumpah dan ketentuan yang berlaku
Ketentuan tentang sumpah/janji jabatan, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang berlaku bagi notaris berlaku pula bagi notaris pengganti, kecuali UUJN menentukan lain.[1]: Pasal I angka 15 (Pasal 33 ayat (2)) Rumusan asli tahun 2004 hanya memberlakukan ketentuan tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan, sedangkan UU 2/2014 menambahkan ketentuan tentang sumpah/janji jabatan dalam Pasal 4.[2]: Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 mewajibkan notaris pengganti mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya sebelum menjalankan jabatannya.[3]: Pasal 29
Pelaksanaan jabatan
Protokol notaris
Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkannya kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima itu dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada majelis pengawas wilayah. Notaris yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.[1]: Pasal I angka 13 (Pasal 32)
Akta notaris pengganti
Selain memuat awal akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta, akta notaris yang dibuat oleh notaris pengganti juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatannya serta pejabat yang mengangkatnya.[1]: Pasal I angka 19 (Pasal 38 ayat (5)) Notaris pengganti bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.[1]: Pasal I angka 32 (Pasal 65)
Pengawasan
Pengawasan atas notaris oleh majelis pengawas meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Ketentuan pengawasan itu berlaku pula bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris.[1]: Pasal I angka 37 (Pasal 67 ayat (5)–(6))
Notaris meninggal dunia pada saat cuti
Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris menyerahkan protokol notaris yang meninggal dunia kepada majelis pengawas daerah paling lama 60 hari sejak tanggal tersebut. Pejabat sementara notaris tersebut dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol notaris.[2]: Pasal 35 ayat (3)–(5)
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 "Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris" (PDF). peraturan.go.id. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-25.
- ↑ "Permenkum No. 22 Tahun 2025". peraturan.go.id. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-25.