Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2014–2019)

Dewan Perwakilan Rakyat RI
Periode 2014–2019


2009-2014 ←	→ 2019-2024
Gedung DPR/MPR (2008)
Periode: 1 Oktober 2014 – 30 September 2019

Ketua:	Bambang Soesatyo
Wakil Ketua:	Fadli Zon Agus Hermanto Taufik Kurniawan Fahri Hamzah Utut Adianto
Jumlah Anggota:	560 orang
Fraksi:	10 Pemerintah (386) PDI-P (109) Golkar (91) PAN (48) PKB (47) PPP (39) NasDem (36) Hanura (16) Oposisi (174) Gerindra (73) Demokrat (61) PKS (40)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019 (disingkat DPR RI periode 2014-2019) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota hasil pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tanggal 9 April 2014. Anggota DPR RI periode 2014-2019 dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 2014 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.^[1] Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 dijabat oleh paket pimpinan yang diusung oleh Koalisi Merah Putih yaitu Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua yaitu Fadli Zon (Gerindra), Prof. Dr. Ir. H. Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah, (PKS).^[2] Sejak 15 Januari 2018, Ketua DPR dijabat oleh Bambang Soesatyo, menggantikan posisi Setya Novanto.^[3]

Program Legislasi Nasional

Artikel utama: Program Legislasi Nasional 2015–2019

Program Legislasi Nasional 2015-2019 adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019. Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU.^[4] Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR ^[5]^[6]

Sidang Paripurna

Rapat paripurna DPR-RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR-RI.

Statistik

Jumlah total APBN yang dialokasikan untuk lembaga legislatif sepanjang 2015-2019 mencapai Rp 26,14 triliun. Rata-rata, anggaran DPR per tahun sebesar Rp 5,23 triliun.^[7]

Fraksi Pasif

Berikut perbandingan anggota DPR dari masing - masing Partai yang tidak hadir atau tidak pernah bicara di sidang:^[8]^[9]

Partai	Jumlah Anggota	Anggota Pasif	Presentase
Hanura	16	5	31.25%
Golkar	57	26	45.61%
Demokrat	38	17	44.73%
PKB	30	11	36.67%
PPP	22	8	36.36%
PAN	29	10	34.48%
PKS	26	8	30.76%
Gerindra	42	12	28.57%
NasDem	27	7	25.92%
PDI-P	69	17	24.63%

Anggota Aktif

Jika ditotal dari beberapa anggota dewan paling aktif, Gerindra adalah partai politik paling aktif di DPR RI periode 2014-2019. Sementara anggota dewan paling aktif dari Partai Golkar.

Meskipun sifatnya krusial, data keaktifan bukan satu-satunya komponen untuk mengukur kualitas kinerja anggota dewan. Perlu dilihat pula substansi suara para anggota dewan di ruang sidang, apakah isinya mewakili aspirasi rakyat atau justru bicara hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Berikut daftar sepuluh anggota dewan paling aktif:^[8]

Mulyadi (Demokrat), Jumlah Bicara: 255
Saleh Partaonan Daulay (PAN), Jumlah Bicara: 201
Aryo Djojo Hadikusumo (Gerindra), Jumlah Bicara: 196
Ramson Siagian (Gerindra), Jumlah Bicara: 182
Satya Widya Yudha (Golkar), Jumlah Bicara: 173
Tjatur Sapto Edy, Jumlah Bicara: 145
Dito Ganinduto (Golkar), Jumlah Bicara: 141
Satya Widya Yudha (Golkar), Jumlah Bicara: 137
Kurtubi (NasDem), Jumlah Bicara: 134
Evita Nursanty (PDI-P), Jumlah Bicara: 130

Tema Sidang

DPR memiliki sebelas komisi yang mengurusi lebih dari 33 bidang. Dalam setahun, DPR memiliki empat hingga lima masa sidang.^[8]

Tema sidang yang paling sering dibahas di DPR

Freeport (37.19%)

Haji & Umroh (20.37%)

Kesehatan (9.57%)

BPJS Kesehatan (5.71%)

Perundangan (27.16%)

Lihat pula

Referensi

↑ "Kompas.com: Hari Ini, Anggota DPR/DPD 2014-2019 Dilantik". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-12-23. Diakses tanggal 2015-01-16.
↑ viva.co.id: Setya Novanto Terpilih Jadi Ketua DPR Periode 2014-2019
↑ CNNIndonesia.com: Bambang Soesatyo Resmi Dilantik Jadi Ketua DPR
↑
↑ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2015-02-16. Diakses tanggal 2015-02-16.
↑ Status twitter @pantauDPR "Jumlah RUU Prolegnas 2015-2019 adalah 160 RUU, bukan 159 RUU. Ada penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR"
↑ Indonesian Corruption Watch (ICW) (8 April 2019), Evaluasi DPR 2014-2019, diakses tanggal 18 April 2019{{citation}}: Parameter tidak dikenal |archive= diabaikanPemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)^{[pranala nonaktif permanen]}
1 2 3 Statistik (PDF)
↑ A Sapto Anggoro, Juara Diam di Senayan, diakses tanggal 18 April 2019{{citation}}: Parameter tidak dikenal |news= diabaikan (|newspaper= disarankan)Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Aspirasi Masyarakat Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum