| Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | |
|---|---|
.png) | |
| Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | |
| Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
| Pendahulu | Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia |
| Pejabat perdana | Mugiyanto |
| Dibentuk | 21 Oktober 2024;22 bulan lalu (2024-10-21) |
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, umumnya disingkat Wamenham atau Wamen HAM adalah wakil dari Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia. Saat ini Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia dijabat oleh Mugiyanto sejak 21 Oktober 2024.[1]
Sejarah
Sebelumnya, jabatan ini dibentuk dalam Kabinet Indonesia Maju dengan nama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia.[2] Eddy Hiariej menjabat posisi tersebut dari 23 Desember 2020 hingga 7 Desember 2023.[3]
Dalam Kabinet Merah Putih, nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipisahkan menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.[4] Hal ini menyebabkan jabatan Wakil Menteri turut dipecah menjadi Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mugiyanto menjadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia pertama.[5]
Pejabat
| Partai politik: Independen (1) | ||||||||||
| No. | Foto | Nama (Lahir–Wafat) |
Partai | Kabinet | Masa Jabatan | Menteri | Ket. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awal Menjabat | Akhir Menjabat | |||||||||
| Jabatan digabung menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Indonesia Bersatu II | 19 Oktober 2011 | 20 Oktober 2014 | Amir Syamsuddin (Menkumham) |
[A] | |||||
| Indonesia Maju | 23 Desember 2020 | 7 Desember 2023 | Yasonna Laoly (Menkumham) |
[A] | ||||||
| 1 | .png) |
Mugiyanto (lahir 1973) |
Independen | Merah Putih | 21 Oktober 2024 | Petahana | Natalius Pigai | [B] | ||
- Nama jabatan
Gaji dan Tunjangan
Gaji Wakil Menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.[6]
Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.[7]
Lihat pula
Referensi
- ↑ "Daftar Lengkap Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih". cnnindonesia.com. 28 Oktober 2024. Diakses tanggal 18 Desember 2024.
- ↑ "Eddy Hiariej, Wamenkumham Penyandang Gelar Profesor UGM di Usia 37 Tahun". sindonews.com. 23 Desember 2020. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ↑ "Perjalanan Kasus yang Menjerat Eddy Hiariej hingga Mundur dari Wamenkumham". tempo.co. 7 Desember 2023. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ↑ "Ada 46 Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran, 18 di Antaranya Pecahan dari 8 Kementerian Saat Ini". tribunnews.com. 15 Oktober 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ↑ "Mugiyanto, korban penculikan '98, kini jadi Wakil Menteri HAM". antaranews.com. 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ↑ "Segini Gaji dan Tunjangan Menteri-Wakil Menteri Prabowo". tempo.co. 22 Oktober 2024. Diakses tanggal 29 Desember 2024.
- ↑ "Berapa Gaji dan Tunjangan Menteri-Wakil Menteri di Indonesia?". kompas.com. 16 Oktober 2024. Diakses tanggal 29 Desember 2024.
