Alauddin Muhammad Daud Syah I

Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah I (bahasa Arab:علاء الدين محمد داود شاه الأول; lahir sekitar 1802 – meninggal 1838), juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Syah, Muhammad Daud Syah, Tuanku Daud, dan dalam salah satu sumber sebagai Tuanku Darid, adalah Sultan Aceh yang memerintah Kesultanan Aceh pada paruh pertama abad ke-19. Kronologi yang umum digunakan menempatkan pemerintahannya pada 1823–1838, sementara beberapa sumber lokal memberikan rentang 1824–1836.^[1]^[2]

Ia merupakan putra Sultan Alauddin Jauharul Alam Syah. Setelah ayahnya meninggal pada akhir 1823, terjadi perselisihan mengenai pewaris takhta. Beberapa tradisi menyatakan Jauharul Alam telah menunjuk seorang putranya yang masih kecil bernama Abdul Muhammad, sementara sumber pemerintah Indonesia yang lain menyebut bahwa pewaris yang telah ditetapkan adalah Tuanku Ibrahim, putra sultan dari permaisuri. Para panglima sagoe akhirnya memilih Tuanku Daud, putra tertua Jauharul Alam dari istri nonpermaisuri, menjadi sultan.^[3]^[4]^[5]

Masa pemerintahannya berlangsung pada periode transisi penting dalam sejarah Aceh. Kesultanan baru saja keluar dari konflik politik panjang pada masa Jauharul Alam, perdagangan lada di pantai barat sedang berkembang pesat, Inggris dan Belanda membagi lingkungan pengaruhnya melalui Traktat London 1824, pemerintahan Hindia Belanda mulai bergerak mendekati perbatasan Aceh dari Sumatra Barat dan Tapanuli, serta Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dagang dan militer baru di pantai barat Sumatra.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peranan saudara tirinya, Tuanku Ibrahim, sangat menonjol. Ibrahim ditempatkan sebagai salah seorang pembantu utama Sultan, sering disebut Raja Muda, dan memperoleh tugas khusus sebagai wakil Kesultanan Aceh di pantai barat dan selatan untuk mengawasi uleebalang, menjaga ketertiban, mempertahankan ketaatan daerah kepada pusat, serta memungut wasee, pajak, dan cukai.^[1]^[5] Tuanku Ibrahim kemudian menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dan setelah kematian Muhammad Daud pada akhirnya menguasai pemerintahan Aceh sebagai Alauddin Ibrahim Mansur Syah.

Pemerintahan Muhammad Daud juga menyaksikan serangan USS Potomac terhadap Kuala Batee pada Februari 1832, salah satu intervensi militer pertama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Peristiwa tersebut bermula dari penyerangan dan penjarahan kapal dagang Amerika Friendship oleh kelompok lokal di Kuala Batee pada 1831. Tidak terdapat bukti bahwa serangan terhadap Friendship diperintahkan secara langsung oleh Sultan Muhammad Daud; Kuala Batee merupakan pelabuhan lada yang memiliki uleebalang dan struktur kekuasaan lokal sendiri meskipun berada dalam lingkungan politik Kesultanan Aceh.^[6]

Nama dan gelar

Nama sebelum naik takhta umumnya disebut Tuanku Daud. Dalam Kronologis Para Sultan Aceh, Sudirman menuliskan nama tersebut sebagai Tuanku Darid dengan tambahan "(Daud?)", menunjukkan bahwa pembacaan nama dalam sumber yang digunakannya masih belum pasti.^[2]

Setelah diangkat sebagai sultan ia menggunakan gelar Alauddin Muhammad Daud Syah. Beberapa sumber hanya menyebutnya Sultan Muhammad Syah. Dalam ejaan lama atau sumber Eropa namanya dapat dijumpai sebagai Mohammed Daud Shah, Mahomed Shah, Alaëddin Mohammed Daoud Shah, atau bentuk-bentuk serupa.

Sebutan Sultan Buyung juga kadang dikaitkan dengannya dalam sumber atau tradisi tertentu. Namun penggunaan sebutan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena "Sultan Buyung" juga dipakai untuk beberapa tokoh lain dalam sejarah Aceh dan Sumatra sehingga mudah menimbulkan kekeliruan identifikasi.

Tambahan angka I pada nama "Muhammad Daud Syah I" merupakan penomoran historiografis modern untuk membedakannya dari Alauddin Muhammad Daud Syah II, sultan Aceh yang memerintah selama Perang Aceh pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Angka tersebut bukan bagian dari gelar resmi Sultan Muhammad Daud pada zamannya.

Penomoran dalam daftar Sultan Aceh

Nomor urut Muhammad Daud Syah berbeda antara satu daftar dan daftar lainnya. Sejumlah daftar modern menempatkannya sebagai sultan ke-35, sedangkan Kronologis Para Sultan Aceh menempatkannya jauh lebih akhir karena karya tersebut menghitung penguasa-penguasa kerajaan pendahulu, penguasa tandingan, dan tradisi dinasti yang tidak selalu dimasukkan dalam daftar Kesultanan Aceh yang dimulai dari Ali Mughayat Syah.

Oleh sebab itu, nomor urut sultan sebaiknya dipahami sebagai konvensi historiografis dan bukan bagian dari titulatur resmi Muhammad Daud.

Keluarga dan latar belakang dinasti

Muhammad Daud merupakan putra Sultan Alauddin Jauharul Alam Syah, penguasa Aceh yang mengalami salah satu masa pemerintahan paling bergolak pada awal abad ke-19.

Melalui ayahnya, Muhammad Daud termasuk dalam cabang dinasti yang dalam historiografi modern sering disebut wangsa Aceh-Wajoq. Garis ini berasal dari keluarga bangsawan Bugis-Wajo yang telah memperoleh kedudukan dalam lingkungan kerajaan Aceh sejak abad ke-18.

Jauharul Alam memiliki beberapa orang anak dari istri yang berbeda. Djajadiningrat dan historiografi yang mengikutinya menyebut terdapat enam anak: dua dari permaisuri utama dan empat dari istri lainnya.^[3]^[4]

Nama ibu Muhammad Daud belum diketahui dengan pasti. Sumber-sumber mengenai krisis suksesi secara konsisten membedakannya dari anak-anak permaisuri dan menyebutnya sebagai putra dari istri lain atau istri biasa.

Saudara yang mempunyai arti politik paling besar adalah Tuanku Ibrahim. Identitas ibu Ibrahim berbeda menurut sumber. Beberapa historiografi modern menyebut Ibrahim sebagai putra permaisuri dan calon pewaris yang semestinya, sedangkan ringkasan sejarah lain menyebutnya sebagai saudara kandung Muhammad Daud. Karena sumber tidak seragam, hubungan mereka paling aman disebut sebagai saudara seayah tanpa memastikan ibu yang sama.

Sumber BPNB 2022 juga mencatat sejumlah saudara atau kerabat dekat lain yang memperoleh tugas pemerintahan, antara lain seorang Tuanku Raja Muda yang bergelar Tuanku Rumoh Panjang dan ditempatkan di pantai utara—Samalanga, Lhokseumawe, dan sekitarnya—serta Tuanku Abbas yang ditempatkan di Pidie dengan pusat di Batee.^[5]

Muhammad Daud mempunyai seorang putra bernama Raja Sulaiman, yang setelah kematiannya diangkat menjadi Sultan Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Syah.

Latar belakang sebelum naik takhta

Pemerintahan ayah Muhammad Daud, Jauharul Alam Syah, berlangsung dalam keadaan politik yang tidak stabil. Kekuasaan pusat menghadapi perlawanan para uleebalang dan anggota keluarga kerajaan, sedangkan Inggris mempunyai kepentingan ekonomi dan strategis yang besar di kawasan Selat Malaka.

Pada 1815 Jauharul Alam sempat terusir dari pusat kerajaan dan kekuasaan direbut oleh saingannya yang kemudian memakai gelar Saifullah Syah. Konflik baru mereda sekitar 1820 setelah dukungan Inggris kepada lawan Jauharul Alam dihentikan dan sultan kembali berdamai dengan sebagian uleebalang.^[2]

Meskipun demikian, kewibawaan pusat belum sepenuhnya pulih. Daerah-daerah penghasil lada di pantai barat telah memperoleh otonomi ekonomi yang besar, sementara para panglima sagoe Aceh Besar tetap mempunyai pengaruh penting dalam penentuan sultan.

Kondisi inilah yang membentuk krisis suksesi ketika Jauharul Alam meninggal.

Krisis suksesi 1823

Sultan Jauharul Alam meninggal pada akhir 1823. Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan tanggal 1 Desember 1823.^[1]

Mengenai siapa yang telah ditetapkan sebagai pewaris, sumber memberikan keterangan yang berbeda.

Versi Abdul Muhammad

Tradisi yang dicatat Djajadiningrat dan diikuti Lee Kam Hing menyatakan Jauharul Alam telah membuat sebuah sarakata atau wasiat yang menunjuk seorang putranya bernama Abdul Muhammad, yang masih berusia sekitar enam atau tujuh tahun, sebagai penerus.^[3]^[4]

Penunjukan itu ditolak oleh kelompok pembesar, terutama Panglima Polem dari XXII Mukim. Para panglima sagoe kemudian memilih Tuanku Daud yang sudah dewasa, ketika itu disebut berusia sekitar 22 tahun.

Versi Tuanku Ibrahim

Sebaliknya, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan buku BPNB 2022 menyatakan bahwa orang yang semestinya atau telah ditetapkan sebagai pewaris adalah Tuanku Ibrahim, putra Jauharul Alam dari permaisuri.^[1]^[5]

Menurut versi ini, Ibrahim masih sangat muda—sebuah sumber memperkirakan sekitar delapan sampai sepuluh tahun—sehingga para panglima sagoe memilih Tuanku Daud yang lebih dewasa.

Dua keterangan tersebut belum dapat direkonsiliasi secara pasti. Mungkin terdapat tradisi silsilah yang berbeda atau kekeliruan identifikasi di antara putra-putra Jauharul Alam. Oleh karena itu, artikel historiografis lebih aman mencatat keduanya daripada menetapkan salah satu sebagai fakta yang tidak diperdebatkan.

Pengangkatan sebagai sultan

Para panglima sagoe akhirnya mengangkat Tuanku Daud menjadi sultan dengan gelar Alauddin Muhammad Daud Syah.

Menurut tradisi yang dikutip Lee, pemilihannya juga mendapat dukungan dari neneknya, Merah di Awan atau Pocut Meurah Awan.^[4]

Pemilihan tersebut tidak langsung diterima seluruh keluarga istana. Puteri Siharibulan, permaisuri utama Jauharul Alam, menentang pengangkatan Daud dan berusaha mendapatkan campur tangan Inggris melalui Penang.^[4]

Inggris tidak menunjukkan keinginan memasuki konflik dinasti baru di Aceh. Ketegangan akhirnya dapat diredakan melalui mediasi dari lingkungan Raja Muda. Dalam perkembangan berikutnya, Muhammad Daud memperoleh pengakuan secara bertahap dari panglima-panglima sagoe, orang kaya, uleebalang, dan pembesar lainnya.^[4]

Dengan demikian, awal pemerintahannya merupakan fase konsolidasi setelah lebih dari satu dasawarsa konflik internal pada masa ayahnya.

Tuanku Ibrahim sebagai Raja Muda dan wakil sultan

Tokoh terpenting dalam administrasi Muhammad Daud adalah saudaranya, Tuanku Ibrahim, yang kelak menjadi Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah.

Sejumlah sumber menyebut Ibrahim memperoleh kedudukan Raja Muda. Istilah tersebut tidak harus dipahami sebagai "putra mahkota" dalam pengertian Eropa, tetapi merupakan gelar tinggi keluarga kerajaan yang disertai kewenangan politik.^[4]

Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa Muhammad Daud menarik Ibrahim menjadi pembantu pribadinya di istana. Selain tugas istana, Ibrahim diberi kewenangan mengontrol atau mengawasi uleebalang di pantai barat dan selatan serta mengambil wasee dari daerah-daerah tersebut.^[1]

Buku BPNB 2022 memberikan gambaran yang lebih rinci. Ibrahim ditugaskan:

memelihara ketertiban;
menjaga keamanan;
memastikan ketaatan negeri-negeri pantai barat dan selatan kepada kesultanan;
mengutip pajak;
memungut cukai dan pendapatan lain; serta
menjadi wakil Kesultanan Aceh di daerah tersebut.^[5]

Sumber itu menggambarkannya sebagai tokoh aktif, cerdas, berani, dan bersungguh-sungguh dalam membangun kembali stabilitas kerajaan.

Berdasarkan fungsi tersebut, Ibrahim merupakan pejabat yang paling mendekati pengertian wakil sultan atau tangan kanan penguasa dalam pemerintahan Muhammad Daud. Namun tidak terdapat bukti kuat bahwa ia secara resmi memakai gelar "perdana menteri" atau "mangkubumi" pada periode ini. Karena itu, dalam infobox kedudukannya lebih tepat dicantumkan sebagai Raja Muda dan wakil sultan.

Muhammad Daud sendiri telah dewasa ketika naik takhta sehingga Ibrahim bukan pemangku sultan dalam arti wali bagi seorang raja anak-anak. Jabatan pemangku baru dipegang Ibrahim setelah Muhammad Daud meninggal dan Raja Sulaiman yang masih kecil naik takhta pada 1838.

Pejabat dan perwakilan kerajaan

Pemerintahan Aceh pada abad ke-19 tidak mengenal kabinet terpusat seperti negara modern. Sultan menjalankan pemerintahan melalui keluarga kerajaan, panglima sagoe, uleebalang, syahbandar, qadi, imam, panglima, dan wakil-wakil yang ditempatkan di berbagai daerah.

Selain Tuanku Ibrahim, sumber BPNB menyebut:

Tuanku Rumoh Panjang, seorang kerabat yang bergelar Tuanku Raja Muda, ditugaskan ke pantai utara Aceh, termasuk Samalanga dan Lhokseumawe;
Tuanku Abbas ditempatkan di Pidie dengan kedudukan di Batee.^[5]

Keterangan tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi teritorial di kalangan keluarga sultan.

Tradisi Teuku Chik Purba Lela

Dalam tradisi sejarah Meulaboh yang ditulis H.M. Zainuddin terdapat pula tokoh bernama Teuku Chik Purba Lela atau Teuku Tjhié Purba Lela. Ia disebut sebagai wazir Sultan Aceh yang kemudian ditempatkan sebagai wakil sultan di Meulaboh untuk menjalankan pemerintahan dan menerima upeti dari uleebalang.^[7]

Namun kronologi dalam narasi tersebut bermasalah. Zainuddin menghubungkan penempatan Purba Lela dengan seorang "Sultan Ali Iskandar Syah" dan menggunakan tahun pemerintahan yang tidak sesuai dengan kronologi dinasti yang lazim. Penulis lokal berikutnya juga berbeda-beda dalam menghubungkan peristiwa itu dengan Muhammad Daud, Sulaiman Ali Iskandar, atau sultan lainnya.

Karena masalah kronologi tersebut, Teuku Chik Purba Lela tidak cukup aman untuk ditempatkan di infobox sebagai wazir Muhammad Daud Syah I. Keberadaannya lebih tepat dicatat sebagai tradisi administratif Meulaboh yang masih memerlukan penelitian sumber lebih lanjut.

Struktur kekuasaan Aceh pada masa Muhammad Daud

Kesultanan Aceh pada masa Muhammad Daud merupakan negara yang struktur politiknya sangat terdesentralisasi.

Wilayah inti Aceh Besar terdiri atas tiga sagoe utama—XXII Mukim, XXV Mukim, dan XXVI Mukim—masing-masing dipimpin panglima sagoe yang mempunyai pengaruh besar. Para panglima tersebut bahkan dapat menentukan atau menolak calon sultan.

Di luar Aceh Besar terdapat banyak negeri, pelabuhan, dan wilayah taklukan yang hubungan politiknya dengan pusat berbeda-beda. Sebagian membayar wasee, sebagian mengibarkan bendera sultan, sebagian menerima cap atau gelar, dan sebagian hanya mengakui supremasi Aceh pada waktu-waktu tertentu.

Karena itu, istilah "wilayah Aceh" pada abad ke-19 tidak selalu berarti kontrol administratif langsung seperti negara modern.

Kondisi inilah yang harus diperhatikan ketika membahas Trumon, Singkil, Barus, Kuala Batee, dan negeri-negeri lada lainnya.

Traktat London 1824

Artikel utama: Perjanjian Inggris-Belanda 1824

Salah satu peristiwa internasional terpenting tidak lama setelah Muhammad Daud naik takhta ialah penandatanganan Traktat London antara Britania Raya dan Belanda pada 17 Maret 1824.^[1]

Perjanjian tersebut mengatur pembagian kepentingan Inggris dan Belanda di Asia Tenggara. Inggris menyerahkan Bengkulu dan semua posisinya di Sumatra kepada Belanda serta berjanji tidak membuat permukiman baru atau perjanjian dengan penguasa pribumi di Sumatra. Belanda pada sisi lain melepaskan Malaka kepada Inggris dan berjanji tidak mendirikan permukiman di Semenanjung Malaya.

Sering ditulis bahwa Traktat London secara langsung "menjamin kemerdekaan Aceh". Formulasi tersebut perlu diperjelas. Nama Aceh tidak terdapat dalam tujuh belas pasal utama traktat.^[1]

Persoalan Aceh terdapat dalam komunikasi dan nota diplomatik yang menyertai perundingan. Pemerintah Belanda memberikan pengertian bahwa kemerdekaan Aceh akan dihormati, sedangkan Inggris berjanji meninjau kembali hubungannya dengan Aceh yang bersumber dari perjanjian 1819.^[1]

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap posisi Aceh merupakan bagian dari pengertian diplomatik yang mengiringi traktat, bukan suatu pasal yang secara eksplisit menyebut "Kesultanan Aceh".

Dampak Traktat London terhadap Aceh

Traktat 1824 mempunyai akibat ganda bagi Aceh.

Di satu pihak, komitmen Belanda untuk menghormati kemerdekaan Aceh menjadi hambatan diplomatik terhadap serangan langsung ke pusat kesultanan.

Di pihak lain, Inggris melepaskan hampir seluruh kedudukannya di Sumatra sehingga Belanda memperoleh ruang lebih luas untuk memperluas pengaruh di pulau tersebut.

Pada 1825, Inggris menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Perubahan ini membuat wilayah kekuasaan Hindia Belanda semakin dekat dengan daerah-daerah yang dianggap berada dalam lingkungan politik Aceh.^[1]

Sumber pemerintah Indonesia menilai bahwa sejak 1830-an tekanan Belanda terhadap daerah-daerah perbatasan meningkat, khususnya Singkil, Barus dan Trumon di pantai barat serta daerah-daerah pantai timur.^[1]

Ekonomi dan perdagangan lada

Pemerintahan Muhammad Daud berlangsung pada salah satu masa penting perdagangan lada Sumatra.

Pantai barat dan selatan Aceh memiliki sejumlah pusat perdagangan penting, seperti Meulaboh, Susoh, Kuala Batee, Labuhan Haji, Tapaktuan, Trumon, dan Singkil. Kapal-kapal dari Amerika Serikat, Inggris, dan pusat perdagangan Asia mendatangi pelabuhan-pelabuhan tersebut untuk membeli lada dan hasil bumi lainnya.^[8]

Para saudagar Amerika, khususnya dari Salem dan Boston, telah aktif di pantai barat Aceh sejak akhir abad ke-18. Kapal-kapal Amerika mampu berlayar cepat langsung ke pelabuhan lada tanpa melalui jaringan dagang kolonial Belanda.^[6]

Perdagangan tersebut memperkaya sejumlah uleebalang dan penguasa pelabuhan. Namun kemakmuran lokal juga memperbesar kecenderungan beberapa daerah untuk bertindak secara mandiri terhadap Bandar Aceh.

Tuanku Ibrahim ditugaskan ke pantai barat dan selatan antara lain untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa wasee serta cukai tetap diserahkan kepada kesultanan.

Trumon dan usaha mempertahankan kewibawaan kesultanan

Trumon merupakan salah satu pusat lada terkaya di pantai barat selatan Sumatra.

Pada awal abad ke-19, Trumon berada di bawah Raja Bujang dan mempunyai hubungan dagang luas dengan Padang, Bengkulu, Penang, Singapura, Batavia, dan pelabuhan-pelabuhan lainnya.^[8]^[6]

Kemakmuran tersebut memungkinkan Trumon menjalankan politik yang semakin independen dari Bandar Aceh.

Perjanjian Trumon–Belanda 1830

Pada November 1830, Residen Belanda di Padang, H. MacGillavry, membuat kesepakatan dengan Raja Bujang yang dimaksudkan untuk memisahkan Trumon dari kekuasaan Aceh.^[8]^[6]

Namun kesepakatan tersebut ternyata tidak pernah memperoleh ratifikasi dari pemerintah tinggi Hindia Belanda. Raja Trumon sendiri juga tidak merasa wajib menyerahkan kebebasan perdagangannya kepada Belanda.^[8]

Sultan Aceh menolak tindakan Raja Bujang.

Misi Tuanku Ibrahim ke Trumon

Muhammad Daud kemudian mengirim Tuanku Ibrahim sebagai wakil sultan untuk memeriksa keadaan di Trumon.

Ibrahim menyita dua kapal besar milik Raja Bujang yang dalam sumber disebut Lexmey dan Bagiana—dalam sumber lain nama kapal kedua ditulis Anna. Kedua kapal tersebut sedang membawa muatan lada yang nilainya dilaporkan sekitar 112.000 dolar Spanyol. Kapal dan muatannya dibawa ke Bandar Aceh.^[8]^[6]

Tindakan tersebut merupakan demonstrasi bahwa kesultanan masih menganggap Trumon berada di bawah supremasi politiknya.

Saudara Raja Bujang, Muhammad Arif yang memerintah Singkil, disebut tidak mengikuti kebijakan Trumon dan tetap mempertahankan hubungan dengan Sultan Aceh.^[8]

Setelah tindakan tersebut, Tuanku Ibrahim juga berusaha mengatur perdagangan pelabuhan agar pedagang asing tidak menggunakan sistem panjar atau perjanjian yang dianggap merugikan penguasa dan pedagang lokal.^[8]

Singkil dan Barus

Wilayah Singkil dan Barus menjadi arena persaingan antara Aceh dan Belanda selama pemerintahan Muhammad Daud.

Penguasaan Belanda atas Sumatra Barat sesudah Perang Padri membawa kekuatan kolonial semakin dekat ke daerah pantai barat yang selama ini mempunyai hubungan dengan Aceh.

Barus

Pada akhir 1820-an terjadi usaha Belanda memperluas pengaruh ke Barus. Kelompok Aceh yang berada di kawasan Barus dan Tapus berusaha mempertahankan kedudukannya.

Sumber-sumber lama menyebut usaha Belanda pada sekitar 1829 belum berhasil membentuk penguasaan penuh. Rencana untuk mengambil Barus kembali dibahas pada 1834.^[9]^[10]

Barus sendiri bukan unit politik tunggal yang sederhana. Terdapat persaingan antara penguasa Hulu dan Hilir, kelompok pedagang lokal, serta masyarakat Aceh di Tapus. Beberapa penguasa lokal bahkan meminta bantuan Belanda untuk menyeimbangkan pengaruh kelompok Aceh.^[10]

Penguasaan kolonial yang lebih tegas atas Barus baru berlangsung setelah masa Muhammad Daud.

Singkil

Belanda juga semakin memperhatikan Singkil sebagai batas utara wilayahnya.

Dalam kebijakan kolonial awal 1830-an, pemerintah Hindia Belanda secara sepihak berusaha menjadikan kawasan Sungai Singkil sebagai batas lingkungan pengaruhnya dengan Aceh.^[9]

Pihak Aceh tidak menerima klaim tersebut sebagai penentuan batas yang mengikat.

Singkil baru benar-benar diduduki pasukan Belanda pada 1840, dua tahun setelah kronologi wafat Muhammad Daud yang paling umum digunakan.

Perang Padri dan perbatasan selatan

Periode pemerintahan Muhammad Daud juga bertepatan dengan fase akhir Perang Padri di Minangkabau.

Gerakan Padri dan perluasan kekuasaan Belanda di Sumatra Barat mempunyai dampak langsung terhadap wilayah-wilayah di utara. Natal, Air Bangis, Tapanuli, dan kawasan perbatasan lain menjadi arena konflik.

Pada 1831 kedudukan Belanda di Air Bangis dan Natal mendapat serangan dari kelompok Padri, sementara kelompok dari daerah yang mempunyai hubungan dengan Aceh, termasuk Singkil, juga aktif di laut.^[9]

Tidak semua operasi tersebut merupakan perintah langsung Sultan Muhammad Daud. Sifat terdesentralisasi pemerintahan Aceh memungkinkan penguasa dan kelompok daerah menjalankan tindakan militer sendiri.

Namun peristiwa-peristiwa tersebut memperbesar kecurigaan Belanda terhadap Aceh dan mendorong kebijakan kolonial untuk menguasai pantai barat.

Serangan terhadap kapal Friendship

Salah satu peristiwa internasional paling terkenal pada masa Muhammad Daud bermula di Kuala Batee atau Quallah Battoo.

Pada 7 Februari 1831, kapal dagang Amerika Serikat Friendship dari Salem sedang memuat lada di Kuala Batee. Ketika kapten Charles Endicott berada di darat, sekelompok penduduk lokal naik ke kapal, menyerang awak, membunuh beberapa orang, dan menguasai kapal beserta barang-barangnya.^[11]

Barang yang diambil mencakup perlengkapan kapal, muatan, barang pribadi, instrumen pelayaran, dan dalam sumber Amerika disebut pula peti-peti opium.^[11]

Kapten Endicott berhasil melarikan diri dan kemudian meminta pemerintah Amerika mengambil tindakan.

Peristiwa ini dalam sumber-sumber Amerika abad ke-19 dikategorikan sebagai "piracy". Dalam historiografi yang lebih hati-hati, istilah tersebut perlu dipahami sebagai kategori hukum dan politik yang digunakan Amerika pada saat itu karena struktur politik Kuala Batee dan sengketa perdagangan lokal lebih kompleks daripada gambaran tentang "bajak laut" semata.

Ekspedisi USS Potomac 1832

Artikel utama: Ekspedisi Sumatra Pertama

Presiden Amerika Serikat Andrew Jackson memerintahkan USS Potomac di bawah Komodor John Downes menuju Sumatra untuk menuntut pembalasan atas insiden Friendship.

Kapal tersebut tiba di luar Kuala Batee pada 5 Februari 1832 dengan menyamar sebagai kapal dagang dan menggunakan bendera asing agar maksud kedatangannya tidak segera diketahui.^[12]

Pada malam 6 Februari, pasukan pelaut dan Marinir Amerika mendarat.

Sumber berbeda memberikan jumlah pasukan sekitar 250 hingga 282 orang.^[12]^[11]

Mereka menyerang benteng-benteng lokal dan berhasil menguasai empat dari lima posisi pertahanan. Setelah pasukan pendarat kembali ke kapal, Potomac mendekati pantai dan membombardir benteng yang tersisa serta bagian permukiman.

Jumlah korban sangat berbeda menurut sumber. Catatan modern Angkatan Laut Amerika menyebut sekitar tiga anggota pasukan Amerika tewas dan sekitar sepuluh terluka serta memperkirakan korban lokal sangat besar. Kajian lain memberikan angka dua tewas dan tujuh terluka di pihak Amerika.^[12]^[6]

Karena laporan kontemporer tidak mempunyai mekanisme pencatatan korban lokal yang dapat diverifikasi, angka korban Aceh dalam sumber Amerika harus diperlakukan sebagai perkiraan.

Hubungan Kuala Batee dengan Kesultanan Aceh

Peristiwa Kuala Batee sering secara sederhana disebut sebagai "perang antara Aceh dan Amerika Serikat". Formulasi itu kurang tepat apabila dipahami sebagai perang resmi antardua negara.

Kuala Batee memang berada dalam lingkungan politik dan ekonomi Kesultanan Aceh serta secara historis berkewajiban membayar wasee kepada perwakilan Sultan. Namun kota pelabuhan itu mempunyai beberapa uleebalang dan tingkat otonomi lokal yang tinggi.^[5]^[6]

Sumber Angkatan Laut Amerika bahkan menggambarkan Kuala Batee sebagai suatu negara-kota atau komunitas politik lokal yang "berasosiasi" dengan Kesultanan Aceh dan menyebut Po Muhammad sebagai salah seorang uleebalang terkuat.^[12]

Tidak ditemukan bukti bahwa Sultan Muhammad Daud memerintahkan penyerangan terhadap Friendship, mengirim pasukan untuk menghadapi Potomac, atau memimpin operasi militer di Kuala Batee.

Karena itu, episode 1832 lebih tepat dipahami sebagai ekspedisi penghukuman Amerika terhadap penguasa dan masyarakat lokal Kuala Batee di dalam lingkungan geopolitik Kesultanan Aceh.

Dampak serangan Amerika

Serangan USS Potomac menghancurkan banyak pertahanan dan bangunan Kuala Batee. Dalam ingatan lokal dan berbagai sumber, pelabuhan tersebut tidak pernah sepenuhnya kembali kepada kedudukan ekonomi sebelum 1832.^[6]

Tetapi perdagangan Amerika di pantai barat Aceh tidak berhenti. Kapal-kapal Amerika tetap datang ke berbagai pelabuhan lada setelah peristiwa tersebut.

Hubungan itu kembali mengalami krisis pada 1838 setelah kapal Amerika Eclipse diserang di Mukki. Peristiwa tersebut memicu Ekspedisi Sumatra Kedua pada akhir 1838–awal 1839, ketika Muhammad Daud telah meninggal menurut kronologi 1838 atau setidaknya telah berakhir masa pemerintahannya menurut kronologi 1836. Oleh karena itu, ekspedisi kedua tidak termasuk langsung dalam pemerintahannya.

Insiden sekunar Dolfijn

Hubungan dengan Belanda mengalami krisis lain pada 1836.

Sebuah sekunar sipil pemerintah Hindia Belanda bernama Dolfijn—juga ditulis Dolphijn atau Dolphin—dikuasai oleh awak pribuminya dan dibawa ke wilayah Aceh.^[13]

Muatan, perlengkapan, dan persenjataan kapal kemudian berada dalam kekuasaan pihak Aceh.

Kapal Belanda Van Speyk mendatangi Aceh dan menuntut penyerahan kapal serta orang-orang yang bertanggung jawab. Sultan Muhammad Daud menolak memenuhi permintaan tersebut dalam bentuk yang disampaikan.

Salah satu alasan yang disebut dalam sumber Belanda ialah bahwa komandan kapal yang datang tidak membawa surat resmi dari Gubernur Jenderal. Sultan memandang dirinya sebagai penguasa merdeka yang berhak berkorespondensi langsung dengan Gubernur Jenderal dan tidak berkewajiban memenuhi permintaan seorang pejabat yang tidak membawa mandat setingkat itu.^[13]

Sultan juga mengajukan tuntutan balik mengenai beberapa kapal Aceh yang sebelumnya ditahan atau disita Belanda.^[13]

Episode tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Aceh pada masa Muhammad Daud masih menegaskan hubungan diplomatik sederajat dan tidak menganggap dirinya berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda.

Misi Van Loon dan Ritter 1837

Pada 1837 pemerintah kolonial mengirim misi baru yang melibatkan Van Loon dan W.L. Ritter dengan kapal Circé.

Secara resmi mereka membawa surat Gubernur Jenderal dan menyelesaikan perkara Dolfijn.

Namun tugas misi ternyata lebih luas. Para utusan juga diperintahkan mengunjungi pelabuhan-pelabuhan lada dan memperoleh informasi tentang:

kondisi politik Aceh;
penduduk dan penguasa lokal;
keadaan perdagangan;
produksi lada; dan
kemungkinan menjadikan perdagangan lada Aceh bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Belanda.^[13]

Dengan demikian, perjalanan 1837 juga mempunyai dimensi intelijen ekonomi dan politik.

Para utusan menyaksikan bahwa pedagang Inggris dan Amerika menikmati perdagangan bebas dan menguntungkan di pelabuhan Aceh, sementara pedagang Belanda mempunyai posisi yang jauh lebih lemah.

Laporan-laporan semacam ini kemudian menjadi bagian dari pengetahuan kolonial yang digunakan Belanda dalam kebijakan terhadap Aceh pada dekade-dekade berikutnya.

Hubungan dengan Belanda

Sepanjang pemerintahan Muhammad Daud, hubungan Aceh–Belanda berada dalam kondisi ambigu.

Secara hukum internasional Aceh tetap diperlakukan sebagai kerajaan merdeka. Belanda belum mempunyai kewenangan administratif di Bandar Aceh dan bahkan harus berhubungan dengan sultan melalui surat dan utusan.

Pada saat bersamaan, Belanda memperluas kekuasaannya dari Sumatra Barat dan Tapanuli serta berusaha menarik daerah-daerah yang mempunyai hubungan dengan Aceh ke dalam lingkup kolonial.

Politik itu tampak di Barus, Singkil, Trumon, dan wilayah perbatasan lainnya.

Sultan dan para pejabat Aceh memandang banyak tindakan Belanda tersebut sebagai pelanggaran terhadap wilayah dan hak politik Aceh, sedangkan pemerintah kolonial menggunakan persoalan keamanan pelayaran, perompakan, perdagangan budak, dan klaim lama VOC sebagai dasar campur tangan.

Ketegangan ini belum berkembang menjadi perang langsung antara pusat Kesultanan Aceh dan Belanda pada masa Muhammad Daud, tetapi menjadi salah satu akar konflik besar pada generasi berikutnya.

Hubungan dengan Inggris

Britania Raya merupakan kekuatan asing yang paling lama mempunyai hubungan dagang dan diplomatik dekat dengan Aceh pada awal pemerintahan Muhammad Daud.

Penang menjadi pasar utama lada Aceh serta tempat tinggal banyak saudagar yang memiliki kepentingan di pantai Sumatra.

Puteri Siharibulan berusaha memanfaatkan hubungan tersebut ketika menentang pengangkatan Muhammad Daud, tetapi Inggris menolak atau menghindari intervensi langsung dalam sengketa suksesi.^[4]

Sesudah Traktat London 1824, kebijakan Inggris terhadap Sumatra semakin dibatasi oleh pembagian lingkungan pengaruh dengan Belanda.

Meskipun secara politik mengurangi keterlibatan, pedagang Inggris tetap aktif berdagang dengan pelabuhan Aceh.

Hubungan dengan Amerika Serikat

Amerika Serikat belum mempunyai hubungan diplomatik formal yang tetap dengan istana Aceh pada masa Muhammad Daud, tetapi saudagar Amerika mempunyai kepentingan ekonomi yang sangat besar di pelabuhan lada.

Kapal-kapal dari Salem, Boston, dan kota pantai timur Amerika datang secara rutin untuk membeli lada.

Hubungan itu pada umumnya bersifat komersial dan dilakukan langsung dengan penguasa-penguasa pelabuhan.

Serangan Potomac merupakan pengecualian paling dramatis dalam pola hubungan tersebut. Walaupun membawa kekuatan militer besar, Amerika tidak berusaha menaklukkan atau menduduki Aceh secara permanen.

Setelah penghukuman Kuala Batee, perdagangan Amerika kembali berlangsung.

Perekonomian Bandar Aceh dan pelabuhan daerah

Perdagangan internasional Aceh pada masa Muhammad Daud tidak lagi sepenuhnya berpusat di Bandar Aceh sebagaimana pada masa kejayaan abad ke-17.

Pelabuhan-pelabuhan lada di pantai barat berkembang menjadi pusat perdagangan langsung dengan kapal asing.

Hal ini menguntungkan ekonomi daerah tetapi mengurangi kemampuan istana memperoleh semua keuntungan perdagangan melalui pelabuhan pusat.

Sultan berusaha mempertahankan sumber pendapatan tradisional melalui:

wasee atau upeti/pajak daerah;
cukai pelabuhan;
bagian dari perdagangan;
kewajiban para uleebalang; dan
penempatan wakil kerajaan di daerah-daerah penting.

Penugasan Tuanku Ibrahim ke pantai barat dan selatan merupakan bagian penting dari usaha mempertahankan sistem tersebut.

Pertumbuhan daerah lada

Ekspansi kebun lada telah berlangsung sejak akhir abad ke-18 melalui migrasi orang Aceh Besar dan Pidie ke pesisir barat dan selatan.

Kuala Batee dan Susoh berkembang menjadi pusat penting produksi serta ekspor.

Trumon bahkan dilaporkan pada masa jayanya dapat mengekspor puluhan ribu pikul lada dalam setahun dan memperoleh pendapatan besar dari cukai perdagangan.^[5]

Kemakmuran tersebut memberi para penguasa daerah sumber daya untuk membangun benteng, membeli meriam, memiliki kapal, dan menjalankan hubungan luar negeri sendiri.

Karena itu, persoalan ekonomi lada tidak dapat dipisahkan dari melemahnya kontrol pusat dan berkembangnya konflik politik antara sultan dengan beberapa negeri taklukan.

Tradisi Meulaboh

Dalam tradisi lokal Meulaboh, masa awal abad ke-19 juga dihubungkan dengan kedatangan dan pengangkatan sejumlah datuk keturunan Minangkabau yang membuka permukiman, kebun, dan wilayah pemerintahan baru.

H.M. Zainuddin mencatat Datuk Machdum Sakti, Datuk Raja Agam, dan Datuk Raja Alam Song-Song Buluh sebagai tokoh penting dalam pembentukan struktur masyarakat Meulaboh.^[7]

Mereka disebut menghadap Sultan Aceh untuk memperoleh pengakuan, batas wilayah, dan kedudukan sebagai uleebalang.

Masalahnya, penanggalan dan nama sultan dalam tradisi tersebut tidak konsisten. Beberapa versi menyebut Sultan Buyung, Sultan Mahmud Syah, Muhammad Syah, atau Ali Iskandar Syah dengan tahun yang saling tumpang tindih.

Karena itu, hubungan langsung setiap episode dengan Muhammad Daud Syah I belum dapat dipastikan dan perlu dipisahkan antara tradisi lokal dan kronologi dinasti yang telah lebih mapan.

Kehidupan keagamaan dan pendidikan

Islam tetap menjadi dasar legitimasi politik dan kehidupan sosial Kesultanan Aceh pada masa Muhammad Daud.

Dayah-dayah merupakan pusat pendidikan agama dan mempunyai jaringan ulama sendiri yang tidak sepenuhnya bergantung kepada istana.

Salah satu tradisi yang menarik berkaitan dengan Dayah Tanoh Abee di Seulimeum.

Ali Hasjmy menyatakan Dayah Tanoh Abee didirikan oleh seorang ulama asal Baghdad bernama Syekh Idrus Bayan atas permintaan Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah pada sekitar 1238–1251 H/1823–1836 M.^[14]

Namun tradisi keluarga ulama Tanoh Abee memberikan silsilah yang jauh lebih tua. Menurut tradisi tersebut, lembaga itu telah berdiri sejak masa Iskandar Muda dan didirikan oleh Nayan, leluhur keluarga ulama Tanoh Abee.^[15]

Bahkan kajian Majelis Adat Aceh menilai kronologi lima generasi pemimpin dayah dalam rentang sangat pendek yang digunakan Hasjmy menimbulkan persoalan genealogis.

Karena itu, hubungan Muhammad Daud dengan pendirian Dayah Tanoh Abee sebaiknya diperlakukan sebagai salah satu tradisi historiografis, bukan fakta yang telah pasti.

Masjid Bueng Sidom

Peninggalan lain yang dikaitkan dengan pemerintahannya adalah Masjid Bueng Sidom di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar.

Tradisi cagar budaya dan pemberitaan modern menyatakan masjid tersebut dibangun atau memperoleh bentuk pentingnya pada masa Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah I.^[16]

Bangunannya menggunakan konstruksi kayu dan mempertahankan bentuk atap bertumpang khas masjid tradisional Aceh.

Sumber modern juga menyebut adanya tradisi bahwa masjid pernah dibakar dalam konflik pada 1834.^[16] Keterangan tersebut masih memerlukan penelaahan lebih lanjut mengenai peristiwa militer spesifik yang dimaksud.

Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Muhammad Daud secara pribadi memerintahkan pembangunan masjid. Oleh sebab itu, formulasi yang lebih aman ialah bahwa masjid tersebut dikaitkan dengan atau berasal dari masa pemerintahannya.

Gambaran pribadi dalam sumber

Beberapa karya lama menggambarkan Muhammad Daud sebagai seorang penguasa yang tidak terlalu energik, sering sakit, dan menggunakan candu.

Van Langen merupakan salah satu sumber yang kemudian diikuti oleh historiografi lain.^[17]

Kronologis Para Sultan Aceh mengulang gambaran bahwa sultan "kurang bersemangat, penyakitan, pengisap candu, dan menyerahkan semua urusan pemerintahan kepada orang-orang kepercayaannya".^[2]

Namun sumber BPNB tersebut sendiri memberikan peringatan penting: kebenaran gambaran itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena belum ditemukan sumber lain yang memadai mengenai keadaan pribadi sultan.^[2]

Karena itu, gambaran mengenai kesehatan, penggunaan candu, atau ketidakaktifannya tidak boleh disajikan sebagai fakta pasti tanpa atribusi.

Fakta bahwa Tuanku Ibrahim mempunyai peranan sangat besar dalam pemerintahan tidak dengan sendirinya membuktikan Muhammad Daud sama sekali tidak menjalankan kekuasaan. Pembagian tugas kepada anggota keluarga kerajaan merupakan bagian umum dari struktur politik Aceh.

Kekuatan dan keterbatasan pemerintahannya

Pemerintahan Muhammad Daud berhasil menghindari perang saudara besar yang sempat mengancam setelah kematian ayahnya.

Ia memperoleh pengakuan dari kelompok-kelompok utama Aceh dan tetap mempertahankan institusi kesultanan sampai akhir pemerintahannya.

Di sisi lain, kemampuan pusat untuk mengontrol seluruh negeri taklukan tetap terbatas.

Trumon berusaha membangun hubungan independen dengan Belanda, Kuala Batee mempunyai otonomi luas, dan berbagai pelabuhan lada menjalin perdagangan langsung dengan kekuatan asing.

Pemerintahan pusat bergantung pada tokoh kuat seperti Tuanku Ibrahim untuk menjaga kesetiaan wilayah dan memungut pendapatan.

Situasi tersebut bukan semata-mata akibat kelemahan pribadi sultan, tetapi mencerminkan struktur politik Aceh yang telah mengalami desentralisasi sejak abad ke-18.

Persoalan kronologi

Tahun pemerintahan dan kematian Muhammad Daud merupakan salah satu masalah historiografis utama.

Kronologi 1823–1838

Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara eksplisit menempatkan Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah pada 1823–1838.^[1]

Kronologi ini juga sesuai dengan tradisi yang menyatakan Jauharul Alam meninggal pada 1 Desember 1823 dan bahwa pemerintahan Sulaiman dimulai pada 1838.

Banyak daftar sultan modern menggunakan periodisasi ini.

Kronologi 1824–1836

Sebaliknya, Kronologis Para Sultan Aceh menggunakan: Alaiddin Muhammad Daud Syah 1824–1836.^[2]

Karya lain terbitan pemerintah juga terkadang memakai Muhammad Syah 1824–1836.

Namun buku BPNB itu sendiri kemudian menyatakan bahwa mengenai kematian sultan terdapat sumber yang memberi tahun 1838 dan sumber lain 1836.^[2]

Dengan demikian, bahkan sumber yang memilih 1824–1836 mengakui ketidakpastian tahun kematiannya.

Artikel ini menggunakan 1823–1838 sebagai kronologi utama karena lebih konsisten dengan kronologi suksesi Jauharul Alam–Muhammad Daud–Sulaiman dalam Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sedangkan 1824–1836 dipertahankan sebagai varian.

Wafat

Menurut kronologi yang paling umum, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah meninggal pada 1838.

Sumber lain memberikan tahun 1836.^[2]

Tanggal dan bulan kematiannya belum diketahui.

Penyebab kematiannya juga tidak tercatat secara pasti. Keterangan bahwa ia sering sakit tidak cukup untuk menentukan penyakit atau sebab wafat.

Makam

Menurut BPNB Aceh, makam Muhammad Daud berada di Kompleks Gedung Juang, Jalan Sultan Alaiddin Mahmud Syah, Banda Aceh.^[2]

Makam tersebut terletak di samping makam ayahnya, Sultan Alauddin Jauharul Alam Syah.

Keberadaan kedua makam berdekatan mencerminkan kesinambungan garis dinasti dari Jauharul Alam kepada Muhammad Daud.

Suksesi

Muhammad Daud meninggalkan seorang putra yang masih muda bernama Raja Sulaiman.

Raja Sulaiman diangkat menjadi sultan dengan gelar Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Syah.

Karena usianya belum cukup untuk memerintah, Tuanku Ibrahim menjadi wali atau pemangku pemerintahan.

Dengan demikian kedudukan Ibrahim berubah secara mendasar:

pada masa Muhammad Daud ia merupakan Raja Muda, pembantu utama, dan wakil sultan;
setelah Muhammad Daud wafat ia menjadi pemangku bagi Sulaiman.

Ibrahim secara bertahap menjadi penguasa efektif kesultanan. Ketika Sulaiman dewasa dan menuntut kekuasaan, keduanya kemudian terlibat dalam perang saudara.

Hubungan dinasti dengan sultan-sultan berikutnya

Muhammad Daud merupakan salah satu titik penting dalam silsilah para sultan Aceh abad ke-19.

Alauddin Jauharul Alam Syah

Alauddin Muhammad Daud Syah I

Alauddin Ibrahim Mansur Syah

Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Syah

Tuanku Zainal Abidin

Alauddin Mahmud Syah II

Alauddin Muhammad Daud Syah II

Dengan demikian:

Muhammad Daud I adalah ayah Sultan Sulaiman;
ia adalah kakek Sultan Mahmud Syah II;
Ibrahim Mansur Syah adalah saudara Muhammad Daud;
Muhammad Daud Syah II berasal dari cabang Ibrahim dan merupakan kerabat keturunan Muhammad Daud I.

Dua cabang keluarga tersebut silih berganti menduduki takhta pada fase akhir Kesultanan Aceh.

Kedudukan historis

Meskipun tidak seterkenal Ibrahim Mansur Syah, Mahmud Syah II, atau Muhammad Daud Syah II, pemerintahan Muhammad Daud I merupakan periode penting karena menjadi penghubung antara krisis internal awal abad ke-19 dan pembentukan kembali kekuatan Aceh pada pertengahan abad.

Pada zamannya:

konflik dinasti setelah pemerintahan Jauharul Alam berhasil diredakan;
posisi Tuanku Ibrahim sebagai tokoh utama kerajaan mulai terbentuk;
Aceh menghadapi konsekuensi Traktat London;
perbatasan dengan kekuasaan Belanda semakin dekat;
perdagangan lada Amerika berkembang;
Trumon mencoba melepaskan diri dari kontrol pusat;
Kuala Batee dihancurkan USS Potomac;
sengketa Dolfijn menegaskan klaim Aceh sebagai negara berdaulat; dan
jaringan pelabuhan barat semakin penting bagi ekonomi sekaligus semakin sukar dikendalikan pusat.

Dengan demikian pemerintahannya merupakan fase ketika persaingan kolonial internasional mulai semakin nyata menyentuh struktur politik Kesultanan Aceh.

Historiografi

Sumber mengenai Muhammad Daud jauh lebih sedikit dibandingkan sumber mengenai para sultan Aceh sesudah 1850.

Informasi mengenai dirinya terutama berasal dari:

historiografi lokal dan silsilah Aceh;
tulisan kolonial Belanda abad ke-19;
karya Hoesein Djajadiningrat;
catatan perdagangan dan pelayaran;
laporan mengenai pantai barat;
sejarah lokal abad ke-20; dan
kompilasi pemerintah Indonesia.

Keterbatasan tersebut menimbulkan berbagai kontradiksi, terutama tentang:

nama kecil Tuanku Daud atau Tuanku Darid;
tanggal kelahiran;
identitas ibu;
siapa pewaris yang ditetapkan Jauharul Alam;
status persaudaraan dengan Ibrahim;
awal pemerintahan 1823 atau 1824;
akhir pemerintahan 1836 atau 1838;
kondisi kesehatan dan penggunaan candu;
tingkat keterlibatan pribadi sultan dalam pemerintahan; serta
identifikasi sejumlah pejabat daerah.

Perbedaan-perbedaan tersebut sebaiknya dinyatakan secara eksplisit dan tidak diselesaikan dengan memilih satu tradisi tanpa penjelasan.

Kronologi

Tahun	Peristiwa
sekitar 1801–1802	Tuanku Daud diperkirakan lahir sebagai salah seorang putra Sultan Alauddin Jauharul Alam Syah. Tahun kelahiran tidak diketahui secara pasti.
1 Desember 1823	Menurut Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sultan Jauharul Alam Syah meninggal.
1823–1824	Terjadi perselisihan mengenai suksesi. Satu tradisi menyebut Abdul Muhammad sebagai putra yang telah ditunjuk; sumber lain menyatakan Tuanku Ibrahim adalah pewaris yang telah ditetapkan. Para panglima sagoe akhirnya memilih Tuanku Daud yang telah dewasa.
1823/1824	Tuanku Daud naik takhta dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah. Tuanku Ibrahim memperoleh kedudukan tinggi sebagai Raja Muda/pembantu utama dan kemudian menjadi wakil sultan di pantai barat dan selatan.
17 Maret 1824	Inggris dan Belanda menandatangani Traktat London. Aceh tidak menjadi pihak dalam perjanjian dan tidak disebut dalam tujuh belas pasalnya; pengertian mengenai kemerdekaan Aceh terdapat dalam nota diplomatik yang menyertainya.
1825	Inggris menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Wilayah Hindia Belanda semakin dekat dengan daerah-daerah yang berada dalam lingkungan politik Aceh.
akhir 1820-an	Perdagangan lada dengan kapal-kapal Amerika dan Inggris berkembang di pelabuhan-pelabuhan pantai barat Aceh.
1829	Belanda meningkatkan tekanan terhadap Barus dan kawasan pantai barat. Upaya membangun penguasaan kolonial secara penuh belum berhasil.
November 1830	Residen Belanda H. MacGillavry membuat perjanjian dengan Raja Bujang dari Trumon yang dimaksudkan untuk melepaskan Trumon dari Aceh. Perjanjian tersebut tidak pernah memperoleh ratifikasi pemerintah tinggi Belanda.
sekitar 1830	Sultan mengirim Tuanku Ibrahim ke Trumon. Ibrahim menyita kapal Lexmey dan Bagiana beserta muatan ladanya dan membawanya ke Bandar Aceh sebagai tindakan terhadap pembangkangan Raja Bujang.
7 Februari 1831	Kapal dagang Amerika Friendship diserang dan dijarah oleh kelompok lokal di Kuala Batee ketika memuat lada. Sejumlah awak tewas.
1831	Konflik Padri dan perluasan Belanda di kawasan Air Bangis dan Natal meningkatkan ketegangan di perbatasan selatan lingkungan politik Aceh.
5 Februari 1832	USS Potomac tiba di luar Kuala Batee dengan menyamar sebagai kapal dagang.
6–9 Februari 1832	Pasukan Amerika menyerang Kuala Batee sebagai pembalasan atas peristiwa Friendship. Empat benteng direbut dan bagian kota dibombardir.
1832	Trumon berusaha memperluas hubungan dagangnya, termasuk dengan pedagang Amerika.
1833	Pemerintahan kolonial Belanda semakin aktif menentukan secara sepihak lingkungan perbatasannya di pantai barat, termasuk kawasan Singkil.
1834	Belanda kembali mempertimbangkan atau berusaha memperkuat kedudukannya di Barus. Masa ini juga dikaitkan oleh tradisi lokal dengan pembangunan atau pemugaran Masjid Bueng Sidom.
1834–1835	Ketegangan maritim Aceh–Belanda berlanjut di pantai barat; kapal dan pedagang dari kedua pihak terlibat dalam berbagai sengketa.
1836	Sekunar sipil pemerintah Hindia Belanda Dolfijn dikuasai awak pribuminya dan dibawa ke Aceh. Sultan menolak tuntutan penyerahan yang tidak disampaikan melalui mandat langsung Gubernur Jenderal dan mengajukan tuntutan balik mengenai kapal-kapal Aceh.
1836	Sebagian sumber menyebut Sultan Muhammad Daud meninggal pada tahun ini.
1837	Van Loon dan W.L. Ritter dikirim ke Aceh dengan Circé untuk menyelesaikan perkara Dolfijn, membawa surat pemerintah kolonial, serta menyelidiki keadaan politik dan perdagangan lada Aceh.
1838	Menurut kronologi yang paling umum, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah I meninggal. Putranya, Raja Sulaiman, diangkat sebagai Sultan Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Syah.
1838	Tuanku Ibrahim menjadi pemangku bagi Sultan Sulaiman yang masih muda dan sejak saat itu memegang pemerintahan Aceh secara de facto.
1840	Setelah masa Muhammad Daud berakhir, Belanda menduduki Singkil. Peristiwa ini memperlihatkan kelanjutan ekspansi kolonial yang telah berkembang pada masa pemerintahannya.

Lihat pula

Catatan

↑ Kronologi pemerintahan Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah I berbeda-beda dalam sumber. Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh menggunakan 1823–1838, sedangkan Kronologis Para Sultan Aceh menggunakan 1824–1836. Lihat bagian Persoalan kronologi.
↑ Dalam Kronologis Para Sultan Aceh namanya ditulis "Tuanku Darid (Daud?)".
↑ Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Perkiraan sekitar 1801–1802 didasarkan antara lain pada sumber yang menyebut ia berusia sekitar 22 tahun ketika dipilih sebagai sultan pada 1823–1824.
↑ Sebagian sumber memberikan tahun 1836.
↑ Sumber-sumber yang membahas suksesi menyebut Muhammad Daud sebagai putra Jauharul Alam dari seorang istri yang bukan permaisuri utama, tetapi nama ibunya belum ditemukan.

Referensi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ibrahim, Muhammad; Arifin, M.; Sulaiman, Nasruddin; Sufi, Rusdi; Ahmad, Zakaria; Ambary, Hasan Mu'arif; Alfian, T. Ibrahim (1991). Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 109–111.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sudirman (2016). Sufi, Rusdi (ed.). Kronologis Para Sultan Aceh. Seri Informasi Kesejarahan No. 54/2016. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. hlm. 27–29. ISBN 9786029457599.
1 2 3 Djajadiningrat, Raden Hoesein (1911). "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 65: 135–265.
1 2 3 4 5 6 7 8 Lee, Kam Hing (1995). The Sultanate of Aceh: Relations with the British, 1760–1824. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
1 2 3 4 5 6 7 8 Hasbullah (2022). Hangatnya Rempah di Negeri Rantau: Negeri dan Pelabuhan Lada di Aceh Barat Daya (1750-an–1870-an). Seri Informasi Sejarah No. 90/2022. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh. hlm. 19–21.
1 2 3 4 5 6 7 8 Inayatillah; Rahmawati, Putri; Suryadi; Ramli; Al Fairusy, Muhajir; Taran, Jovial Pally; Kurniawan, Ade (2024). "The Strategic Role of Islamic Kingdoms in Aceh in the 18th and 19th Centuries: The Case of Trade in Kuala Batee and Trumon". Journal of Al-Tamaddun. 19 (1): 311–334. doi:10.22452/JAT.vol19no1.22.
1 2 Zainuddin, H.M. (1961). Tarich Atjeh dan Nusantara. Vol. I. Medan: Pustaka Iskandar Muda.
1 2 3 4 5 6 7 Sudirman (2009). Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500–1873. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. ISBN 9789799164742.
1 2 3 Veth, P.J. (1873). Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Leiden: G. Kolff.
1 2 Wanti, Irini Dewi; Seno, Seno; Waryanti, Sri (2006). Barus: Sejarah Maritim dan Peninggalannya di Sumatera Utara. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. ISBN 9799164605.
1 2 3 Reynolds, Jeremiah N. (1835). Voyage of the United States Frigate Potomac, under the Command of Commodore John Downes, during the Circumnavigation of the Globe, in the Years 1831, 1832, 1833, and 1834. New York: Harper & Brothers.
1 2 3 4 Naval History and Heritage Command (2021). H-062-1: Battles You've Never Heard Of (Laporan). United States Navy.
1 2 3 4 Buitendijk, G. (1887). "Onze Oost. Het Begin van het Einde". De Nieuwe Gids. 2.
↑ Hasjmy, A. (1983). Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta: Beuna.
↑ Majelis Adat Aceh (10 April 2025). Teungku Tanoh Abee (Laporan). Majelis Adat Aceh.{{cite report}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
1 2 Agus, M. Haris Setiady (8 Maret 2025). "Masjid tua di Aceh Besar sediakan 100-an paket takjil setiap hari". ANTARA News Aceh.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ Van Langen, K.F.H. (1888). "De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 37: 381–471. doi:10.1163/22134379-90000286.

Daftar pustaka

Buitendijk, G. (1887). "Onze Oost. Het Begin van het Einde". De Nieuwe Gids. 2.
Djajadiningrat, Raden Hoesein (1911). "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 65: 135–265.
Hasbullah (2022). Hangatnya Rempah di Negeri Rantau: Negeri dan Pelabuhan Lada di Aceh Barat Daya (1750-an–1870-an). Seri Informasi Sejarah No. 90/2022. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh.
Hasjmy, A. (1983). Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta: Beuna.
Ibrahim, Muhammad; Arifin, M.; Sulaiman, Nasruddin; Sufi, Rusdi; Ahmad, Zakaria; Ambary, Hasan Mu'arif; Alfian, T. Ibrahim (1991). Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Inayatillah; Rahmawati, Putri; Suryadi; Ramli; Al Fairusy, Muhajir; Taran, Jovial Pally; Kurniawan, Ade (2024). "The Strategic Role of Islamic Kingdoms in Aceh in the 18th and 19th Centuries: The Case of Trade in Kuala Batee and Trumon". Journal of Al-Tamaddun. 19 (1): 311–334. doi:10.22452/JAT.vol19no1.22.
Lee, Kam Hing (1995). The Sultanate of Aceh: Relations with the British, 1760–1824. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Reynolds, Jeremiah N. (1835). Voyage of the United States Frigate Potomac, under the Command of Commodore John Downes, during the Circumnavigation of the Globe, in the Years 1831, 1832, 1833, and 1834. New York: Harper & Brothers.
Sudirman (2009). Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional 1500–1873. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. ISBN 9789799164742.
Sudirman (2016). Sufi, Rusdi (ed.). Kronologis Para Sultan Aceh. Seri Informasi Kesejarahan No. 54/2016. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. ISBN 9786029457599.
Van Langen, K.F.H. (1888). "De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 37: 381–471. doi:10.1163/22134379-90000286.
Veth, P.J. (1873). Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Leiden: G. Kolff.
Wanti, Irini Dewi; Seno, Seno; Waryanti, Sri (2006). Barus: Sejarah Maritim dan Peninggalannya di Sumatera Utara. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. ISBN 9799164605.
Zainuddin, H.M. (1961). Tarich Atjeh dan Nusantara. Vol. I. Medan: Pustaka Iskandar Muda.