Ali Mughayat Syah dari Aceh

Ali Mughayat Syah علي علاء الدين مغاية شاه
Sultan Aceh
Ilustrasi yang secara tradisional digunakan untuk menggambarkan Sultan Ali Mughayat Syah; bukan potret sezaman
Sultan Kesultanan Aceh
Berkuasa	1513 – 7 Agustus 1530
Penobatan	1513
Pendahulu	Sultan Syamsu Syah
Penerus	'Adilullah
Sultan Dinasti Meukuta Alam
Berkuasa	1513 – Agustus 1530
Pendahulu	Sultan Syamsu Syah
Penerus	'Adilullah
Panglima perang Meukuta Alam
Berkuasa	sebelum 1513
Lahir	wilayah Aceh Besar
Meninggal	7 Agustus 1530 Bandar Aceh Darussalam
Pemakaman	Baitur Rijal / Kandang XII, Banda Aceh
Ayah	Sultan Syamsu Syah
Pasangan	Siti Hur / Sitt Hur (dalam rekonstruksi epigrafi Daya)
Keturunan	Salahuddin Alauddin Riayat Syah al-Kahar
Nama lengkap Sultan 'Ali 'Alauddin Mughayat Syah bin Syamsu Syah
Wangsa	Meukuta Alam
Agama	Islam
Pemerintahan dan istana
Kedudukan dalam urutan tradisional	Sultan Aceh ke-3
Dinasti	Meukuta Alam
Ibu kota	Bandar Aceh Darussalam
Wazir / pendamping utama	Raja Ibrahim
Kedudukan Raja Ibrahim	Saudara Sultan, wazir atau pembantu utama, serta panglima dalam ekspansi awal Aceh
Karier militer
Kesetiaan	Kerajaan Meukuta Alam; kemudian Kesultanan Aceh
Jabatan	Panglima perang sebelum naik takhta; kemudian sultan dan pemimpin tertinggi angkatan perang
Masa komando	sebelum 1513–1530
Kekuatan awal	sekitar 30–40 lancara menurut Tomé Pires
Panglima utama	Raja Ibrahim
Perang dan kampanye
Konflik	Perang Aceh–Pedir Penaklukan Daya Konflik Aceh–Portugal Pertempuran Kuala Aceh/Gaspar da Costa (1519) Kampanye Daya dan Pedir (1520–1523) Pertempuran melawan Jorge de Brito (1521) Penaklukan Pasai (1523–1524) Operasi ke Singkil, Barus, dan Simeulue Kampanye Deli dan Aru
Wilayah yang dipersatukan
Pusat kekuasaan	Aceh Besar, Meukuta Alam dan lingkungan Darul Kamal
Wilayah taklukan utama	Daya, Pedir/Pidie, Pasai dan sejumlah kawasan pantai utara serta barat Sumatra
Lingkungan ekspansi	Deli, Aru, Singkil, Barus, Simeulue
Lawan utama	Pedir, Portugis, Pasai sebelum penaklukan, dan Aru
Peninggalan
Makam	Kompleks Baitur Rijal / Kandang XII
Gelar dalam epitaf	al-ghāzī fī al-barr wa-al-baḥr ("pejuang di darat dan laut")
Kedudukan historiografis	Sultan Aceh ke-3 dalam sebagian urutan tradisional; sering disebut sultan pertama Kesultanan Aceh Darussalam dalam historiografi modern

Sultan 'Ali 'Alauddin Mughayat Syah (bahasa Arab:علي علاء الدين مغاية شاه; wafat 7 Agustus 1530) adalah Sultan Aceh dari dinasti Meukuta Alam yang memerintah pada awal abad ke-16. Dalam urutan tradisional yang memasukkan penguasa-penguasa Meukuta Alam sebelum pembentukan Kesultanan Aceh Darussalam, ia ditempatkan sebagai Sultan Aceh ketiga. Dalam banyak karya historiografi modern dan Bustanus Salatin, ia sekaligus disebut sebagai sultan pertama atau pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, karena pada pemerintahannyalah kerajaan Aceh berkembang dari satu pusat kekuasaan di lembah Krueng Aceh menjadi kerajaan yang mempersatukan pusat-pusat politik utama di wilayah Aceh modern.^[1][2]

Masa pemerintahannya ditandai oleh penyatuan Aceh Besar dengan Daya, Pedir atau Pidie, dan Samudera Pasai, disusul ekspansi ke kawasan pantai timur dan barat Sumatra. Rangkaian perang tersebut mengubah keseimbangan politik di ujung utara Sumatra. Pedir dan Pasai, yang pada awal abad ke-16 lebih dikenal sebagai pusat perdagangan besar daripada Aceh, secara bertahap digantikan oleh Bandar Aceh sebagai pusat kekuasaan baru.^[3]

Ali Mughayat Syah juga merupakan penguasa Aceh pertama yang diketahui terlibat dalam peperangan besar melawan Portugis, yang telah merebut Melaka pada 1511. Pasukannya mengalahkan kekuatan Portugis di perairan Aceh pada 1521, menaklukkan Pasai dan mengusir garnisun Portugis pada 1524, serta beberapa kali menyita kapal, meriam, dan persenjataan Portugis. Peperangan tersebut menjadi permulaan Konflik Aceh–Portugal yang berlangsung lebih dari satu abad.^[4]

Dalam menjalankan ekspansi, Ali Mughayat Syah didampingi saudaranya, Raja Ibrahim, yang dalam berbagai tradisi historiografis digambarkan sebagai tangan kanan, wazir, wakil, dan panglima utama Sultan. Raja Ibrahim terutama dikaitkan dengan operasi terhadap Pedir dan Pasai dan meninggal pada masa peperangan tersebut pada akhir 1523.^[5][6]

Nama dan gelar

Nama Sultan terdapat dalam berbagai bentuk transliterasi, antara lain Ali Mughayat Syah, Ali Mugayat Syah, Ali Mughayah Syah, Ali Mughayyat Syah, dan Ali Mughayat Shah.

Dalam teks Arab pada nisannya, namanya ditulis:

السلطان علي مغاية شاه

Dalam beberapa tradisi historiografi Aceh, nama panjangnya ditulis Sultan 'Ali 'Alauddin Mughayat Syah.

Gelar yang paling penting berasal dari inskripsi makamnya. Nisan tersebut menyebutnya:

الغازي في البر والبحر

al-ghāzī fī al-barr wa-al-baḥr, yang berarti "pejuang di darat dan di laut".

Gelar tersebut sesuai dengan karakter pemerintahannya yang ditandai oleh peperangan darat terhadap kerajaan-kerajaan di Sumatra serta operasi armada melawan Portugis.

Latar politik sebelum pemerintahannya

Pada penghujung abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, wilayah Aceh modern belum merupakan satu kerajaan yang sepenuhnya terpusat.

Sejumlah pusat kekuasaan berdiri di sepanjang pesisir dan lembah sungai, termasuk Meukuta Alam, Darul Kamal, Daya, Pedir, Pasai, dan kerajaan-kerajaan lain di pantai timur dan barat Sumatra.

Hikayat Aceh menyebut dua pusat politik penting di lembah Aceh, yaitu Meukuta Alam dan Darul Kamal. Kedua negeri tersebut dipisahkan oleh Krueng Aceh dan mempunyai hubungan permusuhan serta perkawinan antardinasti.^[6]

Dalam salah satu tradisi, keluarga Meukuta Alam kemudian memperoleh kekuasaan atas Darul Kamal melalui perkawinan politik dan serangan mendadak.

Penggabungan kedua pusat tersebut menjadi salah satu dasar munculnya pusat kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Aceh Darussalam.

Di sebelah timur terdapat Pedir, sebuah kerajaan yang pada awal abad ke-16 lebih besar dan lebih kaya daripada Aceh. Lebih jauh ke timur terdapat Pasai, salah satu pusat perdagangan dan Islam tertua di kawasan tersebut.

Asal-usul

Ali Mughayat Syah berasal dari dinasti Meukuta Alam.

Ayahnya adalah Sultan Syamsu Syah, putra Sultan Munawwar Syah. Dalam tradisi dinasti yang lebih panjang, keluarga tersebut ditelusuri kembali kepada penguasa-penguasa yang dikaitkan dengan Lamuri.

Urutan garis keluarga dalam Hikayat Aceh, Silsilah Kandang Aceh, dan Bustanus Salatin tidak sepenuhnya sama.^[1]

Perbedaan tersebut menjadi salah satu penyebab tidak seragamnya penomoran Sultan Aceh.

Dalam tradisi yang memasukkan para penguasa awal Meukuta Alam sebagai Sultan Aceh, Ali Mughayat Syah ditempatkan sebagai sultan ketiga. Sebaliknya, Bustanus Salatin mengabaikan sebagian besar periode sebelum Ali Mughayat Syah dan memulai daftar Kesultanan Aceh Darussalam dengannya.

Masa muda

Tidak terdapat sumber sezaman yang memberikan tanggal kelahiran Ali Mughayat Syah.

Tempat kelahirannya juga tidak diketahui dengan pasti, meskipun ia berasal dari lingkungan dinasti yang berpusat di Aceh Besar.

Keterangan tentang masa kecilnya hampir seluruhnya hilang. Ketika pertama kali muncul secara jelas dalam sumber, ia telah menjadi anggota keluarga kerajaan dan tokoh militer.

Sejumlah historiografi Aceh menyebut Ali Mughayat Syah sebagai panglima perang sebelum naik takhta. Peran tersebut sesuai dengan kegiatan militernya pada permulaan pemerintahan dan hubungan eratnya dengan Raja Ibrahim.

Raja Ibrahim

Salah satu tokoh terpenting di sekitar Ali Mughayat Syah adalah Raja Ibrahim.

Hubungan antara keduanya menimbulkan perdebatan dalam historiografi. Beberapa penulis awal menganggap "Raja Ibrahim" merupakan nama atau gelar lain Ali Mughayat Syah. Teuku Iskandar kemudian berpendapat bahwa keduanya adalah dua orang berbeda dan Raja Ibrahim adalah saudara laki-laki Sultan.^[6]

Dalam tradisi Aceh modern, Raja Ibrahim sering disebut sebagai adik Ali Mughayat Syah, meskipun sejumlah sumber menyebutnya sebagai kakak.

Yang lebih konsisten adalah gambaran mengenai kedudukannya sebagai pembantu utama Sultan dalam urusan militer.

Raja Ibrahim dapat dipahami sebagai seorang wazir atau wakil Sultan yang sekaligus menjalankan komando militer. Istilah "wazir" dalam hal ini menggambarkan fungsi sebagai pembantu utama kerajaan, sedangkan sumber Portugis lebih jelas mencatat aktivitasnya sebagai komandan.

Ia memainkan peranan penting dalam kampanye melawan Pedir dan Pasai.

Batu nisan yang dihubungkan dengannya memberikan tanggal wafat 21 Muharam 930 H, yang biasanya dikonversi menjadi sekitar 30 November 1523.

Kematian Raja Ibrahim terjadi pada masa kampanye Pasai, tidak lama sebelum kerajaan tersebut sepenuhnya jatuh ke tangan Aceh.

Meskipun kehilangan pembantu militernya yang terpenting, Ali Mughayat Syah meneruskan kampanye dan menyelesaikan penaklukan Pasai pada 1524.

Naik takhta

Tanggal pasti naik takhtanya Ali Mughayat Syah tidak sepenuhnya pasti.

Sejumlah tradisi menggunakan 1496, sementara rekonstruksi yang membandingkan kronik Aceh dengan catatan Portugis menempatkannya sekitar 1512–1515.

Dalam artikel ini, 1513 dipakai sebagai titik awal pemerintahannya sesuai urutan tradisional Meukuta Alam yang digunakan dalam artikel.

Ali Mughayat Syah menggantikan ayahnya, Syamsu Syah.

Beberapa tradisi menyatakan peralihan kekuasaan berlangsung melalui pengambilalihan politik ketika Syamsu Syah masih hidup. Hal itu mungkin menjelaskan mengapa nisan Syamsu Syah menunjukkan ia wafat setelah putranya.

Setelah memperoleh kekuasaan, Ali Mughayat Syah melepaskan Aceh dari pengaruh Pedir dan mulai memperluas wilayahnya.

Kesaksian Tomé Pires

Salah satu deskripsi paling dekat dengan awal pemerintahan Ali Mughayat Syah berasal dari Tomé Pires, penulis Portugis yang menyusun Suma Oriental pada sekitar 1512–1515.

Pires menggambarkan Aceh sebagai negeri pertama di pantai utara Sumatra dari arah Samudra Hindia. Di sebelahnya terdapat Lamuri dan Biar, sementara Pedir berada lebih jauh ke timur.^[3]

Menurut Pires, Lamuri dan Biar telah berada di bawah kekuasaan raja Aceh.

Ia menggambarkan penguasa Aceh sebagai seorang Muslim dan:

homen cavaleiro

atau kurang lebih "seorang yang gagah/perwira di antara para tetangganya".^[7]

Denys Lombard mengidentifikasikan penguasa yang digambarkan Pires tersebut dengan Ali Mughayat Syah.

Pires juga menyebut perang yang sedang berlangsung antara Aceh dan Pedir.

Armada awal

Pires memperkirakan penguasa Aceh mempunyai sekitar 30 sampai 40 lancara.

Lancara atau lancang merupakan kapal yang digunakan dalam perdagangan dan perang.

Jumlah tersebut penting karena dicatat sebelum Aceh menguasai Pedir dan Pasai, sehingga menunjukkan bahwa kekuatan laut telah menjadi unsur penting kerajaan bahkan sebelum ekspansi besar 1520-an.

Pires juga menyebut pulau-pulau yang sekarang berkaitan dengan Pulau Weh dan sekitarnya berada di bawah kekuasaan raja Aceh.

Pembentukan Bandar Aceh

Pusat pemerintahan berkembang di lembah Krueng Aceh.

Dalam tradisi sejarah Aceh, Ali Mughayat Syah dihubungkan dengan penguatan pusat kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam.

Kota tersebut berkembang di sekitar kompleks istana yang pada masa kemudian dikenal sebagai Dalam Darud Dunia.

Bandar Aceh mempunyai posisi geografis sangat strategis karena terletak dekat pintu masuk utara Selat Malaka.

Setelah Portugis merebut Melaka pada 1511, sejumlah pedagang Muslim berusaha mengurangi ketergantungan mereka terhadap pelabuhan Portugis. Kondisi itu menciptakan peluang bagi Aceh.

Namun, pada awal pemerintahan Ali Mughayat Syah, Pedir dan Pasai masih merupakan pusat perdagangan yang lebih besar.

Penaklukan kedua kerajaan itulah yang kemudian mengubah Bandar Aceh menjadi salah satu pelabuhan utama di kawasan.

Hubungan dengan Portugis

Kejatuhan Melaka kepada Portugis pada 1511 mengubah politik Selat Malaka.

Portugis berusaha membangun jaringan dengan kerajaan-kerajaan dan pelabuhan di pantai Sumatra untuk memperoleh lada, emas, makanan, dan dukungan lokal.

Pedir dan Pasai menjadi dua mitra penting Portugis.

Ekspansi Ali Mughayat Syah terhadap kedua kerajaan itu dengan demikian menempatkan Aceh dalam konflik langsung dengan Portugis.

Konflik tersebut merupakan awal dari persaingan Aceh–Portugal yang berlanjut sampai jatuhnya Melaka ke tangan Belanda dan Johor pada 1641.

Insiden Gaspar da Costa

Sekitar 1519, pasukan Portugis di bawah Gaspar da Costa datang ke kawasan Kuala Aceh.

Pasukan tersebut terlibat konflik dengan orang Aceh dan mengalami kekalahan.

Gaspar da Costa bersama sejumlah anak buahnya ditawan.

Dalam sejumlah laporan, pembebasan mereka kemudian dilakukan setelah pembayaran tebusan atau melalui campur tangan syahbandar yang berhubungan dengan jaringan perdagangan Portugis.

Tidak lama kemudian sebuah kapal Portugis yang melewati perairan Aceh juga diserang.

Peristiwa 1519 menunjukkan bahwa permusuhan terbuka antara kedua pihak telah berlangsung sebelum pertempuran besar 1521.

Penaklukan Daya

Salah satu sasaran pertama ekspansi Ali Mughayat Syah adalah Kerajaan Daya di pantai barat Aceh.

Daya berpusat di lingkungan Lamno dan mempunyai dinasti Muslim sendiri.

Karya historiografi lama kadang-kadang menyatakan Daya belum mengenal Islam sebelum penaklukan Aceh. Kesimpulan tersebut tidak lagi dapat diterima secara sederhana karena penelitian epigrafi menunjukkan keberadaan elite Muslim di Daya sebelum masa Ali Mughayat Syah.^[8]

Karena itu, penaklukan Daya lebih tepat dipahami sebagai penyatuan politik daripada sebagai permulaan Islamisasi kawasan tersebut.

Sekitar 1520, Daya masuk ke dalam kekuasaan Aceh.

Penaklukan itu memperluas wilayah Ali Mughayat Syah ke pantai barat dan membantu menyatukan salah satu bagian penting wilayah Aceh modern.

Hubungan perkawinan dengan Daya

Hubungan Ali Mughayat Syah dengan Daya tidak semata-mata berupa peperangan.

Kajian epigrafi Ludvik Kalus dan Claude Guillot mengidentifikasi seorang perempuan kerajaan bernama Siti Hur atau Sitt Hur sebagai putri Sultan Alauddin dari Daya dan istri Ali Mughayat Syah.^[8]

Perkawinan tersebut memperlihatkan eratnya hubungan antardinasti di Aceh sebelum dan sesudah proses penyatuan.

Siti Hur dalam rekonstruksi tersebut menjadi ibu salah seorang penerus dinasti.

Dengan demikian, integrasi Daya ke dalam Aceh berlangsung melalui kombinasi perang, hubungan keluarga, dan penataan ulang kekuasaan.

Perang dengan Pedir

Kerajaan Pedir atau Pidie merupakan salah satu kekuatan terbesar di pantai utara Sumatra pada awal abad ke-16.

Tomé Pires menyebut perang antara Aceh dan Pedir telah berlangsung ketika ia mengumpulkan informasi mengenai Sumatra.^[3]

Dalam Hikayat Aceh, konflik tersebut diberi latar cerita dinasti dan perkawinan.

Salah satu kisah menyebut penguasa Pedir meminta seorang putri keluarga Aceh untuk dinikahi tetapi ditolak, yang kemudian menyebabkan peperangan.

Unsur tersebut mempunyai karakter sastra dan tidak seluruhnya dapat diverifikasi, tetapi peperangan Aceh–Pedir sendiri didukung oleh catatan Portugis.

Pada sekitar 1520–1523, Ali Mughayat Syah melancarkan operasi besar terhadap Pedir.

Penguasanya, yang dalam sumber disebut Sultan Ahmad atau Maharaja Ahmad Syah, akhirnya kehilangan kekuasaan dan mencari bantuan Portugis.

Pasukan Portugis yang mencoba membantu Pedir juga mengalami kekalahan.

Pada 1523, kedudukan Aceh atas Pedir telah semakin kuat dan penguasanya melarikan diri ke arah Pasai.

Pertempuran Jorge de Brito

Pada Mei 1521, sebuah pasukan Portugis di bawah Jorge de Brito menyerang Aceh.

Serangan tersebut menjadi salah satu pertempuran besar pertama antara Kesultanan Aceh dan Portugis.

Pasukan Portugis melakukan pendaratan dan berusaha bergerak menuju pusat kerajaan.

Ali Mughayat Syah mengerahkan pasukan darat dan gajah perang.

Dalam pertempuran tersebut Jorge de Brito terbunuh dan pasukannya dipukul mundur.^[4]

Kemenangan tersebut mempunyai pengaruh penting bagi perkembangan militer Aceh.

Pasukan Sultan memperoleh senjata, meriam, dan perlengkapan Portugis sebagai rampasan.

Sebagian persenjataan tersebut kemudian digunakan dalam peperangan terhadap Pedir dan Pasai.

Pertempuran 1521 juga menjadi permulaan rangkaian panjang perang langsung Aceh–Portugal.

Rampasan senjata Portugis

Sumber Portugis dan historiografi kemudian menekankan besarnya keuntungan militer yang diperoleh Aceh dari rampasan perang.

Meriam dan senjata api yang direbut meningkatkan kekuatan pertahanan Aceh dan membantu proses perluasan wilayah.

C. R. Boxer mencatat perkembangan kekuatan artileri Aceh pada abad ke-16 sebagai salah satu unsur penting dalam persaingannya dengan Portugis.

Penguasaan persenjataan asing bukan berarti Aceh sebelumnya tidak mengenal meriam. Teknologi artileri telah beredar di Asia Tenggara sebelum kedatangan Portugis.

Namun penangkapan kapal dan persenjataan Eropa mempercepat peningkatan kapasitas militer kerajaan.

Raja Ibrahim dan kampanye Pasai

Raja Ibrahim memainkan peranan utama dalam tahap berikutnya.

Setelah Pedir ditekan, pasukan Aceh beralih ke Samudera Pasai, tempat Portugis mempunyai garnisun dan kepentingan perdagangan.

Dalam sejumlah tradisi Aceh, Raja Ibrahim memimpin sebagian besar operasi lapangan.

Karena kedudukannya sangat dekat dengan Sultan dan mempunyai otoritas militer besar, ia kemudian sering digambarkan sebagai tangan kanan, wakil, wazir, atau panglima Ali Mughayat Syah.

Raja Ibrahim wafat pada akhir 1523 ketika kampanye Pasai masih berlangsung.

Kematian tersebut tidak menghentikan operasi.

Ali Mughayat Syah melanjutkan tekanan sampai Pasai jatuh pada 1524.

Penaklukan Pasai

Pasai merupakan salah satu kesultanan Islam tertua dan terpenting di Asia Tenggara.

Pada abad ke-13 dan ke-14 kerajaan tersebut telah dikenal oleh pedagang dari India, Timur Tengah, dan Asia.

Setelah Portugis menguasai Melaka, Pasai menjadi salah satu tempat penting bagi kepentingan perdagangan Portugis di Sumatra.

Portugis membangun kedudukan militer di sana pada awal 1520-an.

Bagi Ali Mughayat Syah, penguasaan Pasai berarti menghilangkan salah satu basis Portugis sekaligus mengambil alih pelabuhan lada dan jaringan perdagangan internasional.

Pengepungan dan jatuhnya Pasai

Serangan Aceh terhadap Pasai berlangsung selama 1523–1524.

Portugis menghadapi tekanan militer, kesulitan logistik, dan kondisi internal Pasai yang tidak stabil.

Pada 1524, pasukan Aceh berhasil menguasai kerajaan tersebut.

Garnisun Portugis meninggalkan Pasai, sedangkan penguasa Pasai dan tokoh Pedir yang melawan Aceh mencari perlindungan ke kawasan lain.

Penaklukan Pasai merupakan titik balik utama sejarah Aceh.

Dengan menguasai Aceh Besar, Daya, Pedir, dan Pasai, Ali Mughayat Syah telah menempatkan sebagian besar pusat politik utama di wilayah Aceh modern di bawah satu kekuasaan.

Penyatuan Aceh

Penaklukan Daya, Pedir dan Pasai merupakan dasar munculnya Ali Mughayat Syah sebagai tokoh pemersatu Aceh.

Sebelum pemerintahannya, pusat-pusat tersebut merupakan kerajaan atau daerah politik yang terpisah.

Setelah 1524, kerajaan yang berpusat di Bandar Aceh menguasai kawasan yang membentang dari pantai barat Aceh Besar hingga wilayah Pasai di pantai timur laut.

Dalam sejumlah historiografi Aceh, ekspansi kemudian mencapai Singkil, Simeulue, dan Barus.

Dengan perkembangan tersebut, lingkungan politik Aceh telah mencakup sebagian besar wilayah pesisir yang sekarang berada dalam Provinsi Aceh.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Ali Mughayat Syah sering disebut sultan pertama Aceh meskipun beberapa urutan dinasti menempatkannya sebagai sultan ketiga.

Sebutan "sultan pertama" dalam konteks tersebut berarti penguasa pertama Kesultanan Aceh Darussalam yang telah dipersatukan secara luas, bukan bahwa tidak ada raja atau sultan Muslim di Aceh sebelum dirinya.

Ekspansi ke pantai barat

Setelah Pasai ditaklukkan, sumber historiografi Aceh menyebut pasukan Sultan melakukan operasi menuju pantai barat Sumatra.

Daerah yang disebut antara lain:

• Singkil;
• Simeulue;
• Barus.

Kedudukan Aceh di masing-masing wilayah tersebut tidak selalu sama.

Barus merupakan pusat dagang tua yang menghasilkan kapur barus dan mempunyai jaringan internasional.

Dalam tradisi tertentu, penguasa Barus atau Hatorusan kemudian mengakui kekuasaan Aceh.

Keterlibatan Aceh di kawasan tersebut menandai permulaan ekspansi ke pantai barat Sumatra yang kemudian diperbesar pada masa penerus Ali Mughayat Syah.

Deli dan Aru

Pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya, ekspansi Aceh bergerak pula ke pantai timur Sumatra.

Sumber modern menyebut Deli sebagai salah satu sasaran penaklukannya.^[4]

Lebih jauh ke timur terdapat Kerajaan Aru, kekuatan penting di kawasan sekitar Sumatra Timur.

Aru mempunyai hubungan dengan Portugis dan kemudian menjadi salah satu titik utama persaingan Aceh dengan kerajaan-kerajaan Melayu di seberang Selat Malaka.

Ali Mughayat Syah melakukan serangan terhadap Aru, tetapi Aceh belum berhasil membangun kekuasaan permanen di seluruh wilayah tersebut.

Konflik dengan Aru berlanjut pada masa penerusnya.

Aru bahkan sempat merebut kembali Pasai dengan bantuan atau dukungan jaringan anti-Aceh pada pertengahan 1520-an.

Persaingan tersebut menjadi salah satu akar konflik Aceh–Johor pada masa kemudian.

Peristiwa 1526

Sekitar 1526, Aru melakukan serangan terhadap Pasai.

Dalam sejumlah kronologi, serangan tersebut berlangsung dengan dukungan atau setidaknya hubungan dengan Portugis.

Pasai mengalami kerusakan berat dan sejumlah penduduk terbunuh.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penaklukan Aceh tidak serta-merta menghasilkan kontrol permanen.

Ali Mughayat Syah harus terus mempertahankan wilayah-wilayah baru dari serangan kerajaan tetangga dan kekuatan Portugis.

Penyerangan kapal haji 1527

Pada 1527 terjadi salah satu peristiwa paling keras dalam konflik Aceh–Portugal.

Sebuah kapal yang membawa orang Aceh dan orang Arab kembali dari perjalanan haji atau kawasan Laut Merah bertemu kapal Portugis.

Dalam laporan Portugis, kapal tersebut membawa sekitar 300 orang Aceh dan sekitar 40 orang Arab.

Kapal kemudian diserang.

Sebagian besar atau seluruh penumpangnya terbunuh.

Peristiwa tersebut memperkuat dimensi keagamaan dalam permusuhan Aceh terhadap Portugis dan menjadi salah satu contoh kekerasan maritim di sepanjang jalur Samudra Hindia pada masa itu.

Pertempuran 1528

Pada 1528 sebuah kapal Portugis pimpinan Simão de Sousa atau Simão de Sousa Galvão mengalami masalah dalam pelayaran dan mendekati Aceh.

Kapal tersebut kemudian diserang pasukan Aceh.

Pertempuran berakhir dengan kekalahan pihak Portugis.

Kapal dan perlengkapannya jatuh ke tangan Aceh, sedangkan banyak awaknya terbunuh.

Peristiwa ini menambah daftar kemenangan maritim yang kemudian membentuk reputasi Ali Mughayat Syah sebagai penguasa yang mampu menghadapi Portugis di laut.

Rencana menyerang Melaka

Menjelang akhir pemerintahannya, Aceh mulai mempertimbangkan serangan langsung terhadap Melaka Portugis.

Sumber Portugis menyebut adanya rencana serangan pada sekitar 1529.

Rencana tersebut diketahui pihak Portugis sebelum dapat dilaksanakan secara penuh.

Ali Mughayat Syah meninggal tidak lama kemudian.

Serangan besar Aceh secara langsung terhadap Melaka kemudian menjadi kebijakan para penerusnya, terutama Alauddin al-Kahar.

Pemerintahan

Informasi rinci mengenai struktur pemerintahan Aceh pada masa Ali Mughayat Syah lebih sedikit dibandingkan masa Sultan-Sultan abad ke-17.

Kerajaan pada tahap ini merupakan gabungan dari wilayah inti dan kerajaan yang baru ditaklukkan.

Sultan memegang kekuasaan tertinggi atas perang, hubungan luar negeri, dan penguasaan pelabuhan.

Di bawah Sultan terdapat anggota keluarga kerajaan, panglima, syahbandar, pembesar, dan penguasa lokal.

Raja Ibrahim kemungkinan merupakan tokoh paling kuat setelah Sultan selama fase awal ekspansi.

Fungsinya tampaknya menggabungkan kedudukan keluarga kerajaan, penasihat atau wazir, dan panglima perang.

Wazir dan pembantu Sultan

Istilah jabatan resmi Raja Ibrahim tidak seragam dalam sumber.

Sumber Portugis terutama mengenalnya melalui kegiatan militer.

Tradisi Aceh kemudian menggunakan istilah panglima, laksamana atau tangan kanan Sultan.

Karena itu, kedudukannya dapat dipahami sebagai seorang pembantu utama atau wakil Sultan dengan tanggung jawab besar dalam urusan militer.

Dalam rekonstruksi pemerintahan, istilah wazir dapat digunakan sebagai gambaran fungsi politiknya, tetapi tidak harus dipahami sebagai bukti bahwa Aceh pada masa tersebut telah mempunyai jabatan wazir dengan struktur yang sama seperti kerajaan Islam Timur Tengah.

Setelah wafatnya Raja Ibrahim pada 1523, Ali Mughayat Syah sendiri tetap memegang kendali atas kampanye kerajaan.

Ekonomi

Perluasan wilayah mempunyai hubungan langsung dengan kebijakan ekonomi Sultan.

Pedir dan Pasai merupakan daerah penghasil serta pelabuhan perdagangan lada.

Penguasaan keduanya memungkinkan kerajaan Aceh memperoleh bagian lebih besar dari perdagangan internasional.

Bandar Aceh kemudian berkembang sebagai pelabuhan alternatif bagi pedagang Muslim yang ingin menghindari Melaka Portugis.

Selain lada, wilayah kekuasaan Aceh menghasilkan:

• beras;
• hasil hutan;
• belerang;
• emas dari jaringan pedalaman;
• kapur barus dari pantai barat;
• bahan makanan untuk kapal.

Pires mencatat bahwa wilayah Aceh sendiri menghasilkan beras dan berbagai kebutuhan pangan, sedangkan produksi lada pada masa awal belum sebesar Pedir dan Pasai.^[3]

Dengan demikian, ekspansi ke kedua kerajaan tersebut mempunyai arti ekonomi besar.

Perdagangan Samudra Hindia

Penaklukan Melaka oleh Portugis menyebabkan perubahan arus perdagangan Muslim.

Sebagian pedagang Gujarat, Tamil, Arab dan Melayu mencari pelabuhan yang tidak berada di bawah kendali Portugis.

Aceh memperoleh keuntungan dari perubahan tersebut.

Penaklukan Pasai pada 1524 memperkuat posisinya karena Pasai telah mempunyai jaringan dengan pedagang Muslim selama berabad-abad.

Kerajaan Aceh kemudian berkembang menjadi salah satu simpul utama perdagangan antara Nusantara, India dan Laut Merah.

Jaringan tersebut semakin berkembang pada masa para penerus Ali Mughayat Syah.

Angkatan laut

Ali Mughayat Syah merupakan salah satu penguasa Aceh pertama yang kekuatan lautnya dicatat oleh sumber Eropa.

Tomé Pires menyebut sekitar 30–40 lancara berada di bawah penguasanya.

Armada tersebut mula-mula relatif kecil dibanding kekuatan maritim yang dibangun Aceh pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17.

Namun kekuatan itu cukup untuk melakukan operasi di sepanjang pesisir Aceh, mengangkut pasukan, menyerang pelabuhan, dan menghadapi kapal Portugis.

Setelah 1521 dan 1524, armada Aceh bertambah kuat karena memperoleh kapal, meriam, dan persenjataan dari kemenangan atas Portugis dan penaklukan Pasai.

Gajah perang

Sumber Portugis mencatat penggunaan gajah oleh pasukan Aceh dalam perang darat.

Gajah digunakan untuk memberi tekanan terhadap formasi infanteri lawan dan menjadi bagian dari kekuatan kerajaan.

Penggunaan gajah juga mempunyai fungsi simbolis sebagai tanda kekuasaan raja.

Tradisi penggunaan gajah perang kemudian berlanjut pada masa sultan-sultan Aceh berikutnya dan mencapai skala besar pada masa Iskandar Muda.

Persenjataan

Pasukan Aceh menggunakan kombinasi senjata tradisional dan senjata api.

Meriam dan senapan telah dikenal di kawasan sebelum kedatangan Portugis, tetapi kontak militer dengan Portugis memberikan akses kepada jenis senjata dan teknologi baru.

Kemenangan-kemenangan Ali Mughayat Syah menghasilkan persenjataan rampasan.

Catatan kemudian menyebut jumlah meriam yang berada dalam kekuasaan Aceh terus bertambah sepanjang abad ke-16.

Perkembangan tersebut menjadi dasar bagi kekuatan artileri besar Aceh pada masa Alauddin al-Kahar dan Iskandar Muda.

Cakra Donya

Dalam tradisi historiografi Aceh, lonceng Cakra Donya atau Cakra Dunia sering dihubungkan dengan penaklukan Pasai oleh Ali Mughayat Syah.

Lonceng tersebut sekarang disimpan di Museum Aceh.

Sejumlah karya populer menyatakan lonceng itu dibawa dari Pasai ke Bandar Aceh sebagai hasil penaklukan 1524 dan sebelumnya merupakan hadiah dari Tiongkok kepada Pasai.

Hubungan langsung antara perpindahan lonceng dan kampanye Ali Mughayat Syah tidak diterangkan secara rinci dalam sumber Portugis sezaman.

Karena itu, kisah tersebut lebih tepat dipahami sebagai tradisi sejarah mengenai perpindahan benda kerajaan setelah jatuhnya Pasai.

Islam

Ali Mughayat Syah hidup dalam lingkungan yang telah mengenal Islam jauh sebelum pemerintahannya.

Pasai telah menjadi kerajaan Islam sejak beberapa abad sebelumnya.

Nisan-nisan Muslim di Aceh Besar, Daya dan daerah lainnya juga mendahului masa Ali Mughayat Syah.

Karena itu, sebutan dalam Bustanus Salatin bahwa ia merupakan sultan yang memulai Islam di Aceh tidak dapat dipahami secara harfiah sebagai awal masuknya Islam.

Teuku Iskandar dan penelitian modern menafsirkan bagian tersebut sebagai usaha Bustan menempatkan Ali Mughayat Syah sebagai awal Kesultanan Aceh Darussalam yang bersatu dan berorientasi Islam, bukan sebagai Muslim pertama di Aceh.^[1]

Reputasi di dunia Islam

Reputasi perang Aceh terhadap Portugis tidak hanya tercatat dalam sumber lokal dan Portugis.

Pada paruh kedua abad ke-16, ulama Malabar Zainuddin al-Malibari menyebut seorang penguasa bernama 'Ali al-Asyi dalam Tuhfat al-Mujahidin fi Ba'd Akhbar al-Burtughaliyyin.

Ali al-Asyi umumnya diidentifikasi dengan Ali Mughayat Syah.

Al-Malibari menempatkannya sebagai salah satu penguasa Muslim yang berhasil mengusir Portugis dari sebuah wilayah yang mereka kuasai.^[9]

Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa kemenangan Aceh telah dikenal dalam jaringan Muslim Samudra Hindia beberapa dasawarsa setelah kematian Sultan.

Wafat

Ali Mughayat Syah wafat pada 12 Zulhijah 936 H.

Konversi tanggal dalam penelitian arkeologi Indonesia memberikan tanggal 7 Agustus 1530.^[10]

Tanggal tersebut diperoleh langsung dari inskripsi nisannya sehingga merupakan salah satu data paling pasti dalam biografinya.

Beberapa karya lama menggunakan 6 Agustus 1530 karena perbedaan konversi kalender.

Penyebab wafatnya tidak diketahui dengan pasti.

Sumber Portugis kemudian memuat cerita bahwa Sultan diracun oleh istrinya yang berasal dari Daya. Riwayat tersebut tidak mendapat konfirmasi dari nisan atau sumber Aceh sehingga tidak dapat dipastikan sebagai fakta.

Makam

Sultan dimakamkan di kompleks pemakaman kerajaan yang sekarang dikenal sebagai Kandang XII atau Baitur Rijal di Banda Aceh.

Kompleks tersebut menyimpan makam sejumlah anggota keluarga kerajaan Aceh abad ke-16.

J.P. Moquette melakukan penelitian epigrafi terhadap makam-makam di kawasan tersebut pada awal abad ke-20.

Pembacaan nisan Ali Mughayat Syah memberikan nama dan tanggal kematian yang sangat penting bagi rekonstruksi sejarah awal Kesultanan Aceh.^[11]

Inskripsi makam

Inskripsi makam Sultan merupakan salah satu sumber langsung terpenting mengenai dirinya.

Teks Arab pada nisannya berbunyi:

Terjemahannya:

Inilah kubur orang yang diampuni lagi dirahmati, seorang yang selalu berharap kepada kasih sayang Allah, yang tunduk patuh terhadap seluruh perintah Allah, yang berperang di darat dan di laut dan Allah memenangkannya, yang menghabiskan segala daya upayanya bagi [kebaikan] hamba-hamba Allah. Ketahuilah bahwa dialah Sultan 'Ali Mughayat Syah, semoga Allah menyiramkan rahmat-Nya ke atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kembalinya. Wafat pada malam Ahad dua belas dari bulan Allah yang haram, Zulhijah, semoga Allah menutupnya bagi kami dan Anda dengan kebaikan dan anugerah, tahun sembilan ratus tiga puluh enam sejak hijrah Nabi pilihan, Makkah-Madinah yang luas, dari yang pertama menuju yang kedua, ke atas beliau seutama-utama selawat dan sesempurna-sempurna salam.^[12]

Bagian al-ghāzī fī al-barr wa-al-baḥr merupakan keterangan penting karena merupakan penyebutan langsung pada monumen sezaman mengenai karakter militer Sultan.

Suksesi

Persoalan penerus Ali Mughayat Syah merupakan salah satu masalah historiografi sejarah awal Aceh.

Dalam tradisi dinasti Meukuta Alam yang digunakan dalam sebagian daftar penguasa, Sultan digantikan oleh:

Sultan 'Adilullah bin Munawwar Syah.

Dalam urutan tersebut, 'Adilullah memerintah setelah wafat Ali Mughayat Syah dan merupakan putra Sultan Munawwar Syah, sehingga secara genealogis merupakan kerabat dekat Ali Mughayat Syah.

Setelah 'Adilullah, urutan tersebut mencantumkan Sultan 'Ali Ri'ayah Syah bin Munawwar Syah, kemudian Salahuddin.

Namun tradisi historiografi lain—termasuk rekonstruksi berdasarkan Bustanus Salatin, Hikayat Aceh, dan sebagian sumber Portugis—menempatkan Salahuddin, putra Ali Mughayat Syah, sebagai penerus langsung pada 1530.

Karena adanya dua urutan tersebut, infobox artikel ini mempertahankan 'Adilullah sebagai penerus menurut urutan dinasti Meukuta Alam, sementara perbedaan dengan tradisi Salahuddin dijelaskan dalam bagian historiografi.

'Adilullah

Sultan 'Adilullah bin Munawwar Syah merupakan tokoh nyata yang keberadaannya didukung bukti epigrafi.

Makamnya berada di kompleks Tuan di Kandang, Gampong Pande, Banda Aceh.

Inskripsinya menyebut bahwa ia adalah putra Sultan Munawwar Syah dan wafat pada 30 Jumadil Awal 947 H, sekitar 1540.

Keberadaan nisan ini penting karena menunjukkan bahwa nama 'Adilullah bukan sekadar tokoh yang muncul dalam daftar raja modern.

Dalam sejumlah silsilah Aceh, ia ditempatkan sebagai penguasa sesudah Ali Mughayat Syah.

Ia adalah saudara generasi ayah Ali Mughayat Syah—karena keduanya mempunyai hubungan melalui Munawwar Syah—dan termasuk elite senior dinasti Meukuta Alam.

Sumber lain menggambarkan 'Adilullah sebagai seorang sesepuh atau penasihat istana pada masa Salahuddin.

Dua gambaran tersebut tidak harus sepenuhnya bertentangan. Ada kemungkinan statusnya sebagai penguasa atau pemegang otoritas dinasti tidak dicatat dengan cara yang sama dalam kronik-kronik yang disusun kemudian.

Anak dan keturunan

Putra Ali Mughayat Syah yang paling terkenal adalah:

• Salahuddin, yang dalam salah satu tradisi menjadi Sultan Aceh setelah ayahnya.
• Alauddin Riayat Syah al-Kahar, yang kemudian mengambil alih kekuasaan dan memperluas Aceh ke Aru, Tamiang, pantai barat Sumatra, dan Melaka.

Melalui Alauddin al-Kahar, keluarga Ali Mughayat Syah tetap menjadi salah satu cabang terpenting dinasti Aceh.

Keturunan garis tersebut kemudian melahirkan sejumlah sultan pada abad ke-16.

Garis keluarga Ali Mughayat Syah juga menjadi salah satu unsur genealogis dalam silsilah yang kemudian berhubungan dengan Iskandar Muda.

Historiografi

Sejarah Ali Mughayat Syah merupakan salah satu bagian paling rumit dalam historiografi awal Aceh karena sumber yang digunakan berasal dari tradisi yang berbeda dan tidak selalu memberikan susunan peristiwa yang sama.

Sumber utama meliputi:

• Hikayat Aceh;
• Bustanus Salatin;
• Silsilah Kandang Aceh;
• inskripsi batu nisan;
• catatan Portugis awal abad ke-16;
• Suma Oriental karya Tomé Pires;
• kronik Portugis;
• tradisi lokal Aceh;
• karya Zainuddin al-Malibari.

Perbandingan sumber tersebut menghasilkan beberapa perbedaan mengenai urutan sultan, identitas Raja Ibrahim, awal pemerintahan Ali Mughayat Syah, dan penerusnya.

Sultan ketiga atau sultan pertama

Dalam urutan tradisional Meukuta Alam yang menghitung penguasa-penguasa sebelum pembentukan Kesultanan Aceh Darussalam, Ali Mughayat Syah disebut Sultan Aceh ketiga.

Urutan semacam itu menganggap kerajaan Aceh sebagai kelanjutan langsung pusat-pusat Meukuta Alam dan Lamuri.

Sebaliknya, Bustanus Salatin memulai sejarah Kesultanan Aceh Darussalam dari Ali Mughayat Syah.

Karena itu, banyak penelitian modern menyebutnya sultan pertama Kesultanan Aceh.

Perbedaan tersebut pada dasarnya berasal dari definisi tentang kapan "Kesultanan Aceh" dianggap mulai berdiri.

Jika Aceh dipandang sebagai kelanjutan kerajaan-kerajaan di lembah Aceh, Ali Mughayat Syah bukan penguasa pertama.

Jika istilah "Kesultanan Aceh Darussalam" digunakan untuk kerajaan luas hasil penyatuan Daya, Pedir, Pasai, dan pusat-pusat lain, maka Ali Mughayat Syah merupakan penguasa pertama dalam bentuk negara tersebut.

Dalam pengertian kedua inilah ia sering disebut pendiri Kesultanan Aceh Darussalam dan pemersatu Aceh.

Penyatuan wilayah Aceh modern

Ali Mughayat Syah memperoleh tempat penting dalam historiografi karena hampir seluruh pusat politik utama yang membentuk inti wilayah Aceh modern berada di bawah kekuasaannya.

Daya menghubungkan kerajaan dengan pantai barat; Pedir membawa wilayah Pidie; Pasai memperluas kekuasaan sampai Aceh Utara; sementara sumber Aceh kemudian menghubungkan ekspansinya dengan Singkil, Simeulue dan daerah lain.

Karena itu, penyatuan yang terjadi pada pemerintahannya sering dipandang sebagai titik ketika istilah Aceh berubah dari nama satu pusat politik menjadi nama kerajaan regional yang lebih luas.

Penyatuan itu tidak berarti seluruh batas Provinsi Aceh modern telah diperintah dengan cara administratif yang sama, tetapi kawasan inti politiknya telah diletakkan.

Raja Ibrahim

Hubungan Raja Ibrahim dengan Ali Mughayat Syah menghasilkan beberapa teori.

Hoesein Djajadiningrat pernah mencoba mengidentifikasi tokoh "Raja Ibrahim" dalam sumber Portugis dengan salah satu sultan Aceh.

Sumber lokal tertentu juga menyebabkan nama Ibrahim kadang-kadang bercampur dengan Ali Mughayat Syah.

Teuku Iskandar menolak penyamaan tersebut dan menunjukkan bahwa Hikayat Aceh memperlakukan Raja Ibrahim dan Ali Mughayat Syah sebagai dua tokoh berbeda.^[6]

Pendapat yang terakhir lebih banyak diterima dalam historiografi modern.

Batu nisan seorang Malik atau Raja Ibrahim yang wafat pada 930 H juga mendukung keberadaan tokoh tersendiri.

Dalam tradisi lokal, Ibrahim disebut saudara Sultan dan tangan kanannya.

Pangkatnya digambarkan bermacam-macam sebagai panglima, laksamana, wazir, raja muda, atau wakil Sultan.

Tidak semua gelar tersebut dapat dibuktikan sebagai gelar resmi sezaman.

Namun peran substantifnya sebagai pembantu politik dan militer utama Ali Mughayat Syah cukup jelas.

Penerus: 'Adilullah atau Salahuddin

Suksesi setelah 1530 juga berbeda dalam berbagai tradisi.

Satu urutan dinasti mencantumkan:

1. Ali Mughayat Syah;
2. 'Adilullah bin Munawwar Syah;
3. 'Ali Ri'ayah Syah bin Munawwar Syah;
4. Salahuddin bin Ali Mughayat Syah.

Keberadaan 'Adilullah dan 'Ali Ri'ayah Syah sebagai tokoh sejarah didukung oleh nisan masing-masing di Banda Aceh.

'Adilullah wafat pada 947 H/1540, sedangkan 'Ali Ri'ayah Syah wafat beberapa bulan sesudahnya pada tahun yang sama.

Akan tetapi, Bustanus Salatin, Hikayat Aceh, serta kronologi yang membandingkan sumber Portugis lebih sering menempatkan Salahuddin sebagai penerus langsung Ali Mughayat Syah.

Salah satu kemungkinan adalah bahwa 'Adilullah dan 'Ali Ri'ayah Syah mempunyai kedudukan dinasti atau pemerintahan yang tidak terekam dengan baik dalam kronik yang lebih muda.

Kemungkinan lain adalah bahwa daftar yang menempatkan mereka sebagai sultan merekonstruksi status kerajaan berdasarkan gelar pada nisan.

Karena bukti tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan tersebut, kedua urutan perlu dipertahankan dalam pembahasan historiografi.

Tahun naik takhta

Tahun awal pemerintahan juga berbeda-beda.

Tradisi modern Aceh pernah menggunakan 1496.

Kronik lain memberikan rentang yang, bila dihitung mundur dari kematiannya, menghasilkan sekitar 1512–1515.

Catatan Tomé Pires menunjukkan bahwa seorang raja Aceh yang sangat mungkin Ali Mughayat Syah telah berkuasa ketika Suma Oriental disusun sekitar 1512–1515.

Artikel ini menggunakan 1513 sesuai tradisi yang dipertahankan dalam urutan Meukuta Alam, tetapi tanggal tersebut tidak dapat dianggap setepat tanggal wafatnya.

Syamsu Syah

Sumber lama sering menyatakan Ali Mughayat Syah naik takhta setelah ayahnya wafat.

Bukti nisan menunjukkan masalah dengan uraian tersebut karena Syamsu Syah tampaknya masih hidup setelah Ali Mughayat Syah menjadi penguasa dan bahkan meninggal sesudah putranya.

Hal ini menunjukkan bahwa pergantian kekuasaan mungkin berlangsung ketika Syamsu Syah masih hidup.

Tradisi yang menyebut adanya pengambilalihan atau pengunduran diri ayahnya dapat menjelaskan keadaan ini.

Daya dan Islamisasi

Karya lama sering mengutip Tomé Pires untuk menyatakan Daya belum Islam ketika ditaklukkan.

Penelitian arkeologi dan epigrafi kemudian menemukan nisan-nisan Muslim dan keluarga penguasa Islam di Daya yang mendahului kampanye Ali Mughayat Syah.^[8]

Karena itu, penaklukan Daya sekarang lebih tepat dipahami sebagai penyatuan politik kerajaan Muslim daripada sebagai penaklukan negeri non-Muslim.

Cakra Donya

Tradisi populer menghubungkan lonceng Cakra Donya dengan rampasan penaklukan Pasai pada 1524.

Kemungkinan perpindahan benda kerajaan dari Pasai setelah penaklukan tersebut masuk akal dalam konteks politik, tetapi sumber primer yang secara eksplisit menyatakan Ali Mughayat Syah membawa lonceng tersebut masih terbatas.

Karena itu, Cakra Donya tetap penting dalam memori sejarah periode tersebut, tetapi hubungan spesifiknya dengan kampanye 1524 sebaiknya dipandang sebagai tradisi historiografis.

Sebab wafat

Sumber Portugis menyimpan cerita bahwa Ali Mughayat Syah diracun oleh istrinya.

Dalam beberapa versi, tindakan tersebut dikaitkan dengan pembalasan terhadap penaklukan Daya.

Tidak ada keterangan mengenai sebab kematian pada batu nisannya.

Sumber Aceh juga tidak memberi konfirmasi yang memungkinkan cerita tersebut ditetapkan sebagai fakta.

Dengan demikian, keracunan tetap merupakan salah satu tradisi mengenai kematiannya, bukan sebab wafat yang dapat dipastikan.

Penilaian sumber sezaman

Tomé Pires merupakan sumber penting karena keterangannya dibuat ketika Ali Mughayat Syah hidup.

Pires tidak menggunakan seluruh gelar Melayu Sultan, tetapi deskripsinya tentang penguasa Aceh, perang dengan Pedir, kekuatan kapal, dan daerah kekuasaan sesuai dengan perkembangan yang kemudian dihubungkan dengan Ali Mughayat Syah.

Sumber Portugis lain lebih banyak berhubungan dengan peperangan dan cenderung melihat Aceh dari kepentingan militer Melaka Portugis.

Sebaliknya, inskripsi makam memberikan gambaran resmi dari lingkungan kerajaan sendiri.

Tuhfat al-Mujahidin memberi pandangan dari lingkungan Muslim Samudra Hindia beberapa dasawarsa kemudian.

Perbandingan ketiga kelompok sumber tersebut memungkinkan rekonstruksi yang lebih seimbang dibanding hanya mengikuti satu kronik.

Catatan Zainuddin al-Malibari

Zainuddin al-Malibari, ulama Syafi'i dari pesisir Malabar, menulis tentang konflik Muslim dengan Portugis dalam Tuhfat al-Mujahidin.

Ia mencatat bahwa Portugis berhasil menguasai banyak pelabuhan dan mengendalikan perdagangan laut, sementara kekuatan Muslim mengalami kesulitan mengusir mereka.

Dalam uraian tersebut ia memberikan pengecualian kepada seorang Sultan Ali dari Aceh.

Al-Malibari menyatakan bahwa penguasa tersebut berhasil merebut kembali pelabuhan dari Portugis dan mengusir pengaruh mereka dari Sumatra.

Walaupun ditulis beberapa dasawarsa setelah kematian Sultan, keterangan tersebut menunjukkan bagaimana Ali Mughayat Syah dikenang dalam jaringan intelektual Islam di luar Nusantara.

Warisan politik

Pemerintahan Ali Mughayat Syah mengubah struktur politik ujung utara Sumatra.

Sebelumnya, Aceh merupakan salah satu dari beberapa kerajaan.

Pada akhir pemerintahannya, Bandar Aceh telah menjadi pusat kerajaan yang menguasai atau mempunyai pengaruh atas sejumlah pusat politik utama.

Penguasaan Pedir menghilangkan salah satu pesaing regional terkuat.

Penaklukan Pasai memberikan Aceh akses kepada jaringan perdagangan, ulama, dan simbol legitimasi Islam yang sebelumnya dimiliki kerajaan tersebut.

Operasi ke pantai barat dan timur membuka pola ekspansi yang dilanjutkan sultan-sultan berikutnya.

Warisan militer

Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar tradisi militer Aceh.

Pada awal pemerintahannya, Pires hanya mencatat puluhan kapal.

Pada abad berikutnya, Aceh berkembang menjadi kekuatan yang mampu mengerahkan ratusan kapal dan puluhan ribu prajurit.

Perkembangan tersebut tidak berlangsung sekaligus, tetapi kemenangan pada 1520-an menyediakan dasar:

• pelabuhan;
• tenaga manusia;
• pemasukan perdagangan;
• kapal;
• meriam;
• pengalaman menghadapi armada Eropa.

Kebijakan itu dilanjutkan terutama oleh Alauddin al-Kahar.

Warisan ekonomi

Dengan memusatkan Daya, Pedir, Pasai dan wilayah lain di bawah satu kekuasaan, kerajaan dapat mengalihkan semakin besar bagian perdagangan ke Bandar Aceh.

Proses tersebut kemudian berkembang menjadi politik monopoli perdagangan pada masa sultan-sultan berikutnya.

Posisi Aceh di pintu masuk Selat Malaka menjadikannya pesaing utama Melaka Portugis.

Perdagangan Muslim yang berpindah dari pelabuhan Portugis membantu mempercepat perkembangan Aceh sebagai pusat dagang internasional.

Warisan dinasti

Keturunan Ali Mughayat Syah terus memainkan peranan penting setelah kematiannya.

Salahuddin mempunyai tempat dalam suksesi kerajaan menurut banyak kronik.

Alauddin al-Kahar kemudian menjadi Sultan Aceh dan memperluas kebijakan ayahnya dalam skala yang lebih besar.

Dinasti tersebut mempertahankan pengaruh melalui beberapa cabang sampai akhir abad ke-16.

Jaringan perkawinan keluarga kerajaan juga menghubungkannya dengan cabang-cabang dinasti yang kemudian memainkan peranan pada masa Iskandar Muda.

Kedudukan dalam sejarah Aceh

Ali Mughayat Syah dikenang terutama melalui tiga hal.

Pertama, ia mempersatukan pusat-pusat kerajaan yang menjadi dasar wilayah Aceh modern.

Kedua, ia menjadikan Aceh kekuatan yang mampu bersaing dengan Portugis.

Ketiga, ia meletakkan dasar bagi transformasi Bandar Aceh menjadi pusat politik dan perdagangan internasional.

Atas dasar tersebut, historiografi modern sering menyebutnya sebagai pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, meskipun urutan tradisional yang lebih panjang tetap menempatkannya sebagai Sultan Aceh ketiga dari lingkungan dinasti Meukuta Alam.

Lihat pula

• Kesultanan Aceh
• Kerajaan Meukuta Alam
• Kerajaan Darul Kamal
• Sultan Syamsu Syah
• Adilullah dari Aceh
• Salahuddin dari Aceh
• Alauddin al-Kahar
• Kerajaan Daya
• Kerajaan Pedir
• Samudera Pasai
• Kerajaan Aru
• Konflik Aceh–Portugal
• Tomé Pires
• Kandang XII
• Cakra Donya
• Iskandar Muda

Referensi

Daftar pustaka

• Djajadiningrat, Raden Hoesein (1911). "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 65: 135–265.
• Hadi, Amirul (2004). Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh. Leiden: Brill. ISBN 9004128866.{{cite book}}: Periksa nilai |isbn=: checksum
• Iskandar, Teuku (1958). De Hikajat Atjéh. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
• Iskandar, Teuku (2011). "Aceh as a crucible of Muslim-Malay literature". Dalam Feener, R. Michael; Daly, Patrick; Reid, Anthony (ed.). Mapping the Acehnese Past. Leiden: KITLV Press. hlm. 39–64.
• Kalus, Ludvik; Guillot, Claude (2010). "Bayt al-rijâl: premier cimetière royal du sultanat d'Aceh". Archipel. 80: 211–255. doi:10.3406/arch.2010.4180.
• Kalus, Ludvik; Guillot, Claude (2013). "La principauté de Daya, mi-XVe–mi-XVIe siècle". Archipel. 85: 201–236. doi:10.3406/arch.2013.4393.
• Lombard, Denys (1991) [1967]. Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Diterjemahkan oleh Arifin, Winarsih. Jakarta: Balai Pustaka.
• al-Malibari, Zayn al-Din. Tuhfat al-Mujahidin: A Historical Epic of the Sixteenth Century. Diterjemahkan oleh Nainar, S. Muhammad Husayn. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
• Pires, Tomé (1944). Cortesão, Armando (ed.). The Suma Oriental of Tomé Pires. Vol. 2. London: Hakluyt Society.
• Ricklefs, M. C. (1994). A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (Edisi 2). Stanford: Stanford University Press.

Didahului oleh: Sultan Syamsu Syah	Sultan Aceh 1513–1530	Diteruskan oleh: 'Adilullah
Didahului oleh: Sultan Syamsu Syah	Sultan Dinasti Meukuta Alam 1513–1530	Diteruskan oleh: 'Adilullah