Senin, 16 November 2026
12:09 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Alauddin al-Qahhar dari Aceh

Alauddin al-Qahhar dari Aceh

Pahlawan Revolusi Kemerdekaan

Bagikan:
Sultan Aceh abad ke-16 dan pengembang hubungan Aceh–UtsmaniyahTemplat:SHORTDESC:Sultan Aceh abad ke-16 dan pengembang hubungan Aceh–Utsmaniyah
Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar
علاء الدين رعاية شاه القهار
Sultan Aceh
250px-Acerh_coin_of_Alauddin_al-Qahhar.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Koin emas Sultan Alauddin al-Qahhar
Sultan Kesultanan Aceh
Berkuasa1540 – 28 September 1571
Penobatan1540
PendahuluSalahuddin
PenerusHusain Ali Riayat Syah
Sultan Dinasti Meukuta Alam
Berkuasa1540 – 28 September 1571
PendahuluSalahuddin
PenerusHusain Ali Riayat Syah
Penguasa Aceh di Pasai
Berkuasasekitar 1537–1540
LahirBandar Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh
Meninggal28 September 1571
Bandar Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh
Pemakaman
Baitur Rijal / Kandang XII, Banda Aceh
AyahAli Mughayat Syah
Ibuputri Inayat Syah yang tidak disebutkan namanya (menurut sejumlah silsilah)
Keturunan
Nama lengkap
Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar bin Ali Mughayat Syah
WangsaMeukuta Alam
AgamaIslam
Kedudukan dan pemerintahan
Urutan tradisionalSultan Aceh ke-7
Urutan historiografi modernsering dihitung sebagai Sultan Aceh ke-3
Kedudukan sebelum bertakhtaSultan/penguasa bawahan Aceh di Pasai
Ibu kotaBandar Aceh Darussalam
DinastiMeukuta Alam
Karier militer
KesetiaanKesultanan Aceh
KedudukanSultan dan pemimpin tertinggi angkatan perang Aceh
Masa komandosekitar 1537–1571
Unsur pasukanArmada laut, infanteri, artileri, gajah perang, pasukan daerah bawahan, serta prajurit dan ahli senjata dari lingkungan Samudra Hindia
Lawan utamaPortugis, Johor, Aru, serta kekuatan pedalaman Sumatra
Perang dan kampanye
Kampanye utama
  • Ekspedisi Aceh ke Melaka (1537), sebagai penguasa Pasai
  • Perang Aceh–Batak (1539)
  • Kampanye Tamiang dan Aru (1539–1540)
  • Ekspedisi Tanaucarim/Tenasserim melawan Siam (sekitar 1539; menurut Fernão Mendes Pinto)
  • Ekspedisi Tanaucarim/Tenasserim kedua (sebelum Januari 1545; armada Bijaya Sura)
  • Pendudukan Perlis setelah ekspedisi Melaka (1547)
  • Pertempuran laut di perairan Qishn, pesisir Yaman (1561)
  • Pertempuran laut Aceh–Portugis (1569)
  • Pendudukan Batu Pahat dan blokade Melaka (1570)
  • Ekspansi pantai barat Sumatra
  • Serangan ke Melaka (1547)
  • Kampanye Aru (1564)
  • Penaklukan Johor (1564/1565)
  • Pengepungan Malaka (1568)
  • Kampanye Johor–Aru (1568–1569)
  • Operasi anti-Portugis (1570–1571)
Daerah kekuasaan dan pengaruh
Sumatra utaraAceh Besar, Pidie, Pasai dan wilayah inti Kesultanan Aceh
Pantai timurTamiang dan Aru pada beberapa periode
Pantai baratBarus, Natal, Tiku, Pariaman, Padang, Salida, Painan, Indrapura dan pelabuhan lain dalam jaringan kekuasaan Aceh
Semenanjung MelayuJohor berada di bawah hegemoni Aceh setelah penaklukan 1564/1565
Diplomasi
Kesultanan UtsmaniyahHubungan dengan Suleiman yang Agung dan Selim II; pengiriman utusan dan permintaan bantuan militer
Utusan AcehHusain dan sejumlah utusan lain ke Istanbul
Jaringan MuslimGujarat, Kalikut, pesisir India, Laut Merah, serta hubungan dengan Jepara/Kalinyamat
Tujuan utamaPerlindungan perdagangan dan jamaah haji serta pembentukan kekuatan anti-Portugis di Samudra Hindia
Keluarga dan penerus
Putra di AruAbdullah
Putra di PariamanSultan Mughal, kemudian Sri Alam
Penerus takhtaHusain Ali Riayat Syah
KeturunanMelalui Abdul Jalil menjadi leluhur garis ayah Iskandar Muda
Peninggalan
MakamBaitur Rijal / Kandang XII
Hubungan luar negeriPeletak dasar hubungan diplomatik Aceh–Utsmaniyah yang terdokumentasi pada abad ke-16
WarisanPerluasan kekuasaan Aceh di Sumatra dan Selat Malaka serta pembentukan jaringan anti-Portugis di Samudra Hindia
Komandan dan tokoh militer
Panglima utamaBijaya Sura, penguasa/gubernur Pedir dan panglima armada Aceh dalam ekspedisi Tanaucarim serta Melaka–Perlis
Putra dan panglima daerah
  • Abdullah, penguasa Aceh di Aru dan peserta ekspedisi Melaka 1568
  • Sultan Mughal, penguasa/wakil Aceh di Pariaman; kemudian Sri Alam
Tokoh militer asing yang disebut sumberHamed Khan, Khairuddin Muhammad, Mahmud Khan dan Kutti Ali Marakkar (terutama menurut Fernão Mendes Pinto)
Unsur pasukan asingOrang Rum/Turki, Malabar, Gujarat, Arab, Habasyah dan kelompok lain dari jaringan Samudra Hindia (menurut sumber Portugis)
Jangkauan operasi militer
Semenanjung MelayuMelaka, Johor, Aru, Perlis dan Batu Pahat
Pesisir TenasserimTanaucarim/Tenasserim, wilayah Siam pada abad ke-16 (kini kawasan Tanintharyi, Myanmar)
Laut ArabPerairan Qishn di pesisir Yaman; kapal Aceh tercatat bertempur dengan Portugis pada 1561
Jangkauan timurHubungan militer dan pelayaran mencapai lingkungan Siam, Tenasserim, Pegu dan Burma Hilir; keberadaan orang Aceh dalam pasukan Toungoo juga dicatat Mendes Pinto
Pangkalan sementaraPerlis (1547) dan Batu Pahat (1570)
Kekuatan angkatan laut
Armada Tanaucarimsekitar 130 layar di bawah Bijaya Sura (menurut Mendes Pinto)
Armada Melaka 1568sekitar 250–300 kapal dan 15.000–20.000 prajurit dalam perkiraan sumber Portugis
Armada 1569sekitar 20 galai, 20 jung dan lebih dari 200 kapal kecil dalam laporan Portugis
PersenjataanMeriam, senapan sumbu, artileri pengepungan, gajah perang dan kapal galai; teknologi senjata diperkuat melalui jaringan India–Laut Merah–Utsmaniyah
Aceh–Utsmaniyah
Sultan UtsmaniyahSuleiman yang Agung dan Selim II
Utusan AcehUmar, Huseyin/Husain dan Huseyin Efendi
Utusan UtsmaniyahLutfi Bey dan Mustafa Çavuş
Komandan ekspedisi yang direncanakanKurtoğlu Hızır Reis; Mahmud Reis sebagai wakil
Surat pentingSurat Alauddin kepada Suleiman, 7 Januari 1566
Permintaan AcehMeriam, amunisi, pembuat senjata, ahli artileri, tenaga teknis, kapal dan pasukan
Bantuan yang direncanakan15 galai, dua galeon, pasukan dan tenaga ahli; armada utama kemudian dialihkan untuk perang di Yaman
Pertemuan diplomatikUtusan Aceh diterima pemerintahan Selim II di Istanbul pada 1567
Kepentingan bersamaMelawan Portugis, melindungi pelayaran Muslim dan jamaah haji, serta menjaga perdagangan Samudra Hindia–Laut Merah
Ekonomi dan jaringan maritim
Komoditas utamaLada, emas dan hasil perdagangan pantai Sumatra
Jalur perdaganganAceh–pantai barat Sumatra–Gujarat/Malabar–Laut Merah
Pelabuhan pentingBarus, Natal, Tiku, Pariaman, Padang, Salida, Painan dan Indrapura
Kebijakan strategisPengawasan perdagangan lada serta pengalihan perdagangan Muslim dari jaringan Portugis menuju Aceh dan Laut Merah
Perjalanan hajiPerlindungan rute pelayaran menuju Jeddah dan Tanah Suci menjadi salah satu pokok diplomasi dengan Utsmaniyah
Hubungan regional
JohorRival utama di Selat Malaka; ditaklukkan pada 1564/1565 dan untuk sementara ditempatkan dalam hegemoni Aceh
AruBerulang kali diperebutkan dengan Johor; Abdullah ditempatkan sebagai penguasa Aceh
Siam/AyutthayaKonflik di lingkungan Tanaucarim/Tenasserim pada akhir 1530-an dan awal 1540-an (menurut Mendes Pinto)
Burma Hilir/ToungooOrang Aceh tercatat dalam lingkungan militer Toungoo/Pegu, tetapi hubungan diplomatik resmi antarkerajaan belum terbukti
India MuslimHubungan dengan Gujarat, Kalikut, Malabar dan kerajaan-kerajaan Dekkan
JawaHubungan anti-Portugis dengan Jepara/Kalinyamat dan unsur pasukan Jawa dalam konflik Melaka
Pemerintahan daerah
PasaiBasis politik Alauddin sebelum menjadi Sultan Aceh
AruDiperintah melalui putranya Abdullah pada masa tertentu
PariamanDiperintah melalui Sultan Mughal, kemudian Sri Alam
Pantai baratPengawasan melalui panglima dan elite lokal terhadap pelabuhan serta perdagangan lada
Kronologi penting
1537Memimpin ekspedisi Aceh ke Melaka ketika masih berkedudukan di Pasai
1539–1540Perang Tamiang dan Aru; awal konflik besar Aceh–Johor
sebelum 1545Armada Bijaya Sura mengalami kekalahan di Tanaucarim/Tenasserim
1547Serangan Melaka dan pendudukan sementara Perlis
1561Kapal Aceh bertempur dengan Portugis di perairan Yaman
1564/1565Penaklukan Aru dan Johor
1566–1567Puncak diplomasi resmi Aceh–Utsmaniyah
1568Pengepungan besar Melaka
1569–1570Pembentukan kembali armada; operasi laut dan pendudukan Batu Pahat

Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar (Jawoë: علاء الدين رعاية شاه القهار; wafat 28 September 1571) adalah Sultan Aceh dari Dinasti Meukuta Alam yang memerintah pada pertengahan abad ke-16. Dalam urutan tradisional yang memasukkan sejumlah penguasa Meukuta Alam sebelum terbentuknya Kesultanan Aceh dalam bentuk yang lebih terpusat, ia ditempatkan sebagai Sultan Aceh ketujuh. Dalam historiografi yang memulai urutan Kesultanan Aceh dari pemerintahan ayahnya, Ali Mughayat Syah, ia lebih sering dihitung sebagai Sultan Aceh ketiga.[1][2]

Dalam kronologi tradisional tertentu pemerintahannya dimulai pada 1540, sedangkan rekonstruksi Hoesein Djajadiningrat, Denys Lombard, Teuku Iskandar, Anthony Reid dan sejumlah sejarawan kemudian menempatkan pengambilalihan kekuasaannya sekitar 1537 atau 1539. Tanggal akhir pemerintahannya lebih pasti karena inskripsi makamnya memberikan 8 Jumadilawal 979 H, yang bertepatan dengan 28 September 1571.[3]

Pemerintahannya merupakan salah satu fase penting dalam pembentukan Aceh sebagai kekuatan regional. Ia memperluas pengaruh kerajaan ke pantai timur dan barat Sumatra, berulang kali berperang melawan Aru dan Kesultanan Johor, serta menyerang Melaka Portugis. Aceh di bawah pemerintahannya juga memperbesar pengawasan terhadap jalur perdagangan lada yang menghubungkan Sumatra dengan India dan Laut Merah.[4][5]

Alauddin juga dikenal karena memperluas hubungan Aceh dengan dunia Islam di Samudra Hindia. Pada pemerintahannya hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah berkembang dari hubungan perdagangan dan pergerakan orang-orang Rum menjadi diplomasi langsung dengan Istanbul. Surat Aceh kepada Suleiman yang Agung pada 1566 dan keputusan Selim II mengirim bantuan militer pada 1567 merupakan bukti paling jelas hubungan tersebut.[6][7]

Nama dan gelar

Nama Sultan ditemukan dalam berbagai bentuk transliterasi, seperti Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar, Alauddin Riayat Shah al-Kahar, 'Ala al-Din Ri'ayat Syah al-Qahhar, dan Alauddin al-Kahar.

Unsur Alauddin berasal dari bahasa Arab ʿAlāʾ al-Dīn, sedangkan Ri'ayat Syah menjadi salah satu bentuk gelar yang berulang kali digunakan oleh penguasa Aceh pada abad ke-16 dan ke-17.

Julukan al-Qahhar berasal dari bahasa Arab القهار, yang berarti "Yang Maha Menundukkan" dan merupakan salah satu nama Allah dalam tradisi Islam. Dalam penggunaan kerajaan, gelar tersebut menjadi bagian dari nama yang digunakan historiografi untuk membedakannya dari beberapa Sultan Aceh lain yang juga bergelar Alauddin Ri'ayat Syah.

Sumber Portugis dan Eropa tidak selalu menuliskan nama lengkapnya. Ia dapat muncul sebagai raja atau sultan Aceh tanpa gelar lengkap, sedangkan sumber Melayu, Arab, dan epigrafi mempertahankan bentuk gelar yang lebih panjang.

Asal-usul

Alauddin adalah putra Ali Mughayat Syah, penguasa yang mempersatukan pusat-pusat politik utama di wilayah Aceh pada awal abad ke-16.

Ia berasal dari garis penguasa Meukuta Alam. Kakaknya, Salahuddin, menggantikan Ali Mughayat Syah setelah kematian ayah mereka pada 1530.

Identitas ibu Alauddin tidak seragam dalam sumber. Sejumlah silsilah menyebut ibunya sebagai putri Inayat Syah yang namanya tidak dicatat. Tradisi dan rekonstruksi lain menghubungkannya dengan Siti Hur atau Sitt Hur, perempuan bangsawan dari lingkungan Daya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan persoalan genealogis yang lebih luas dalam sejarah awal Dinasti Meukuta Alam.

Hubungan dengan keluarga kerajaan Daya memperlihatkan bahwa proses pembentukan Aceh tidak semata-mata berlangsung melalui peperangan, tetapi juga melalui perkawinan dan penyatuan cabang-cabang keluarga penguasa.

Masa muda

Tidak diketahui kapan Alauddin dilahirkan. Tidak ada sumber sezaman yang memberikan tanggal lahirnya.

Ia tampaknya telah dewasa pada akhir pemerintahan ayahnya dan mempunyai kedudukan penting ketika Salahuddin naik takhta.

Sumber mengenai masa mudanya jauh lebih sedikit dibanding sumber mengenai pemerintahannya. Ketika namanya mulai tampil jelas dalam Hikayat Aceh dan rekonstruksi sejarah berdasarkan sumber Portugis, ia telah menjadi seorang pangeran yang mempunyai basis kekuasaan sendiri.

Penguasa Pasai dan pengalaman militer sebelum bertakhta

Sebelum memperoleh takhta Aceh, Alauddin telah mempunyai basis kekuasaan di Pasai. Setelah Pasai kembali berada di bawah kendali Aceh pada paruh kedua 1530-an, Sultan Salahuddin menempatkan adiknya sebagai penguasa bawahan di wilayah tersebut. Dalam sejumlah sumber ia digambarkan sebagai raja atau sultan bawahan Pasai, bukan sekadar pejabat administratif biasa.[3]

Kedudukan di Pasai mempunyai arti strategis yang besar. Pasai tetap merupakan salah satu pelabuhan utama di pantai utara Sumatra, mempunyai hubungan dagang lama dengan Gujarat, Malabar dan Laut Merah, serta menjadi pintu masuk bagi pedagang, pelaut dan tentara Muslim dari Samudra Hindia. Basis tersebut memberi Alauddin sumber pendapatan, armada dan pasukan yang kemudian penting ketika ia mengambil alih kekuasaan di Bandar Aceh.

Serangan ke Melaka tahun 1537

Pengalaman militer Alauddin sebelum menjadi sultan dapat diketahui lebih jelas dari serangan Aceh terhadap Melaka Portugis pada 1537. Ekspedisi tersebut dilancarkan ketika Salahuddin masih memegang takhta dan Alauddin masih berkedudukan di Pasai.

Pada September 1537, sekitar 3.000 prajurit Aceh menyerang Melaka di bawah pimpinan Alauddin. Serangan dilancarkan pada malam hari. Pasukan Aceh berhasil memasuki serta menjarah sebagian permukiman di luar benteng Portugis, tetapi kemudian dipukul mundur oleh garnisun kota.[8]

Pasukan yang mundur bertahan di kawasan berhutan di luar Melaka dan kembali bertempur dengan Portugis selama sekitar satu hari. Sumber Portugis menyebut sekitar 500 prajurit Aceh tewas sebelum ekspedisi kembali ke Sumatra.

Pada bulan berikutnya Aceh mengirim pasukan yang lebih besar dan kembali berusaha menembus pertahanan Melaka. Pertempuran berlangsung sekitar tiga hari, tetapi benteng Portugis kembali bertahan.

Keterlibatan Alauddin dalam ekspedisi 1537 menunjukkan bahwa ia telah menjalankan komando militer besar sebelum menggulingkan Salahuddin. Pengalaman tersebut juga menjelaskan mengapa kebijakan anti-Portugis segera menjadi salah satu unsur utama pemerintahannya sesudah naik takhta.

Pemerintahan Salahuddin

Setelah Ali Mughayat Syah wafat, Salahuddin menjadi penguasa pusat kerajaan.

Sumber Aceh kemudian menggambarkan pemerintahannya sebagai masa ketika kekuasaan Sultan melemah dan urusan istana banyak dipengaruhi oleh ibu suri dan seorang pejabat yang disebut Raja Bungsu.

Dalam Hikayat Aceh, Raja Bungsu memperoleh sejumlah lambang kekuasaan kerajaan dan mempunyai kedudukan yang sangat kuat di istana.

Gambaran mengenai kelemahan Salahuddin harus dibaca dengan hati-hati karena sumber yang menceritakan periode itu disusun setelah pemerintahannya berakhir dan berasal dari lingkungan dinasti yang mengakui Alauddin sebagai penguasa berikutnya.

Namun terdapat cukup banyak petunjuk bahwa terjadi konflik politik di lingkungan istana pada akhir 1530-an.

Perebutan takhta

Alauddin meninggalkan Pasai dan bergerak terhadap pusat kerajaan.

Menurut Hikayat Aceh, ia membunuh Raja Bungsu, menahan ibu suri, dan memenjarakan Salahuddin. Ia kemudian mengambil alih kekuasaan kerajaan.[9]

Waktu peristiwa tersebut berbeda menurut kronologi. Djajadiningrat dan Lombard menempatkannya sekitar 1539, sementara beberapa daftar Aceh menggunakan 1537 atau 1540.

Salahuddin tidak langsung meninggal setelah kehilangan takhta. Inskripsi yang dikaitkan dengannya memberikan tanggal wafat 955 H atau 1548, sehingga ia tampaknya hidup sekitar sembilan tahun setelah dilengserkan.[3]

Setelah memperoleh kekuasaan, Alauddin menggunakan gelar Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar.

Latar internasional

Naiknya Alauddin bertepatan dengan meningkatnya persaingan Portugis–Utsmaniyah di Samudra Hindia.

Portugis menguasai Melaka sejak 1511 dan membangun jaringan pangkalan dari India sampai Asia Tenggara.

Di sisi lain, Utsmaniyah telah menguasai Mesir sejak 1517, sehingga mempunyai akses langsung ke Laut Merah dan rute perdagangan menuju Samudra Hindia.

Para pedagang Muslim berusaha mempertahankan rute lada dari Sumatra menuju Gujarat, Laut Merah, Jeddah, dan kawasan Mediterania tanpa melalui jaringan Portugis.

Aceh berada pada posisi strategis sebagai salah satu penghasil dan pengumpul lada utama di ujung barat Nusantara.

Persamaan kepentingan antara Aceh dan berbagai kekuatan Muslim dalam menghadapi dominasi Portugis menjadi dasar hubungan luar negeri Alauddin.[4]

Kampanye militer

Alauddin melanjutkan politik ekspansionis ayahnya dengan lebih luas. Sasaran pemerintahannya meliputi pedalaman dan pantai timur Sumatra, pelabuhan lada di pantai barat, kerajaan Melayu di Selat Malaka, dan kekuasaan Portugis di Melaka.

Berbeda dari penaklukan Ali Mughayat Syah yang terutama mempersatukan Aceh, operasi Alauddin mulai membawa kerajaan tersebut ke dalam persaingan geopolitik yang melibatkan Johor, Portugis, Gujarat, Kalikut, dan Kesultanan Utsmaniyah.

Kampanye Tamiang dan masalah "Kerajaan Batak"

Salah satu kampanye pertama Alauddin setelah mengambil alih kekuasaan diarahkan ke kawasan timur Aceh pada 1539. Sumber utama yang memberikan uraian panjang mengenai perang tersebut adalah Peregrinação karya Fernão Mendes Pinto. Dalam teks itu lawan Aceh disebut sebagai raja "Batak", tetapi penelitian Ery Soedewo mengidentifikasikan pusat kekuasaannya dengan kawasan Tamiang, terutama sekitar Sungai Tamiang dan Sungai Iyu.[10]

Mendes Pinto memberikan latar keagamaan terhadap permusuhan tersebut. Menurutnya, Alauddin terlebih dahulu meminta penguasa yang disebut Anggisori Timoraia untuk masuk Islam dan mengakhiri perkawinannya dengan seorang perempuan Hindu, lalu menawarkan seorang perempuan keluarga Sultan sebagai pengganti. Setelah tawaran tersebut ditolak, Aceh menyerang. Bagian ini berasal dari narasi Pinto dan tidak mempunyai pembuktian independen, sehingga motif perang tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangannya.[10]

Pasukan Aceh pada tahap pertama menyerang pusat Tamiang yang oleh Pinto disebut Panayu, umumnya dihubungkan dengan kawasan Sungai Iyu. Serangan awal tidak berjalan lancar. Pasukan Alauddin sempat dipukul mundur dan bertahan di daerah perbukitan selama pengepungan yang menurut Pinto berlangsung lebih dari tiga minggu.

Kedua pihak kemudian berdamai untuk waktu singkat. Dalam cerita Pinto, hubungan tersebut diperkuat melalui rencana perkawinan antara keluarga penguasa Tamiang dengan keluarga Sultan Aceh. Perdamaian segera pecah dan peperangan kembali berlangsung.

Pada pertengahan 1539 pihak Tamiang mencari dukungan Portugis. Seorang utusan dikirim ke Melaka dan memperoleh bubuk mesiu, granat serta persenjataan lain. Portugis kemudian mengutus Mendes Pinto ke Tamiang untuk mengamati perang dan menjalin hubungan dengan penguasanya.[10]

Pinto menggambarkan angkatan Tamiang terdiri atas pasukan lokal dan tentara dari berbagai daerah, termasuk Minangkabau, Luzon, Indragiri, Jambi dan Brunei. Di pihak Aceh ia mencatat keberadaan orang-orang yang disebut berasal dari Turki atau Rum, Gujarat, Malabar, Arab dan Habasyah.

Dalam salah satu pertempuran besar di sekitar Sei Kuruk, pasukan Alauddin mengalami kerugian berat dan mundur ke pertahanan di Peunaga. Pinto memberikan jumlah korban yang sangat besar—hingga belasan ribu orang—yang oleh sejarawan modern perlu diperlakukan dengan hati-hati karena kecenderungannya menggunakan angka dramatis.[4][10]

Alauddin sendiri menurut narasi tersebut tetap berada bersama pasukannya dan pada satu tahap memimpin ribuan prajurit keluar dari benteng untuk melakukan serangan balik.

Hamed Khan dan bala bantuan

Pada akhir Agustus 1539, Pinto menyebut datangnya armada sekitar 68 kapal yang membawa bala bantuan bagi Aceh. Armada itu dikatakan mengangkut sekitar 5.000 orang dari Luzon dan Brunei dan dipimpin seorang tokoh Turki yang disebut Hamed Khan, yang oleh Pinto digambarkan mempunyai hubungan keluarga dengan pasha Utsmaniyah di Kairo.

Kedatangan armada tersebut membuat pihak Tamiang menghentikan pengepungan dan menarik diri. Pada akhir September atau awal Oktober, Aceh tampaknya telah memperoleh kedudukan dominan di Tamiang.

Keterangan Pinto mengenai Hamed Khan, ukuran pasukan dan hubungan langsungnya dengan pejabat Utsmaniyah tidak mempunyai konfirmasi yang sama kuatnya dari arsip Utsmaniyah. Namun kisah tersebut sejalan dengan bukti yang lebih umum bahwa tentara dan ahli militer dari jaringan Laut Merah dan India Muslim telah hadir di lingkungan Aceh pada periode ini.[4]

Karena itu, keberadaan unsur pasukan asing dapat diterima secara lebih luas daripada angka tepat dan silsilah komandan yang diberikan Pinto.

Penaklukan Aru pertama

Setelah kampanye Tamiang, Alauddin mengalihkan kekuatan ke Kerajaan Aru. Pemerintah Aru telah mengetahui rencana tersebut dan meminta bantuan Portugis di Melaka. Pada Oktober 1539, Fernão Mendes Pinto dikirim ke Aru bersama perlengkapan militer, termasuk bubuk mesiu, granat, peluru meriam dan sejumlah arquebus.[11]

Pinto menggambarkan pusat Aru sebagai kota berbenteng di hulu sungai yang biasanya diidentifikasikan dengan lingkungan Sungai Deli. Sultan Aru, Ali Boncar, disebut memiliki ribuan infanteri, sejumlah senjata api, puluhan meriam, pasukan berkuda dan 26 gajah perang.[11]

Tidak lama setelah rombongan Pinto meninggalkan Aru, armada Aceh tiba. Angka yang diberikan Pinto sangat besar: sekitar 160 kapal dengan puluhan ribu personel. Angkatan itu digambarkan terdiri atas prajurit Aceh, pelaut, pekerja militer serta pasukan dari Turki, Gujarat, Malabar, Habasyah, Luzon dan Brunei. Angka tersebut merupakan bagian dari narasi Pinto dan perlu dibaca sebagai perkiraan, bukan daftar kekuatan resmi kerajaan.[4][11]

Pinto menyebut tiga komandan utama dalam pengepungan:

  • Khairuddin Muhammad, yang dalam teks dikaitkan dengan Barus dan keluarga Sultan;
  • Mahmud Khan, seorang tokoh Habasyah yang dikaitkan dengan jaringan perdagangan Turki di Pasai;
  • Kutti Ali Marakkar, panglima Muslim dari lingkungan Malabar.

Pasukan Aceh menggunakan artileri untuk menghantam benteng Aru selama beberapa hari. Dalam salah satu serangan, satu bagian benteng sempat direbut oleh kelompok pasukan Turki dan Malabar tetapi kemudian direbut kembali oleh Aru. Mahmud Khan disebut gugur dalam pertempuran tersebut.

Pada 4 November, Sultan Ali Boncar tewas ketika mempertahankan kota. Pinto menyatakan ia terkena tembakan seorang prajurit bersenjata api dari pasukan asing Aceh.

Empat hari kemudian pertahanan Aru runtuh. Aceh menduduki kota dan meninggalkan garnisun sekitar 800 orang di bawah seorang pejabat yang disebut Sapati Diraja, yang dalam teks Pinto digambarkan sebagai seorang Muslim dari Luzon.[11]

Sesudah kemenangan tersebut, Alauddin menempatkan putranya Abdullah sebagai penguasa bawahan di Aru. Djajadiningrat, bagaimanapun, menempatkan pengangkatan Abdullah dengan lebih pasti setelah penaklukan Aceh yang berikutnya pada 1564; perbedaan ini menjadi salah satu masalah kronologi dalam sejarah Aru.

Encik Sinni dan terbentuknya rivalitas Aceh–Johor

Janda Sultan Aru, yang dalam sumber Portugis disebut Encik Sinni, berhasil mempertahankan dukungan sebagian penduduk. Pada awal 1540 ia merebut kembali pusat Aru untuk waktu singkat sebelum menyeberang ke Semenanjung Melayu mencari bantuan.

Permintaan kepada Portugis tidak menghasilkan intervensi langsung. Encik Sinni kemudian meminta perlindungan kepada Sultan Johor, yang menerima permintaan tersebut dan menikahinya. Perkawinan itu mempertautkan klaim dinasti Aru dengan Johor dan mengubah konflik Aceh–Aru menjadi bagian dari persaingan Aceh–Johor.[11]

Johor terlebih dahulu berusaha meminta Aceh menarik pasukannya dari Aru. Setelah Alauddin menolak, perang terbuka berlangsung.

Armada Johor yang melibatkan kekuatan dari Bintan, Siak dan Perak menyerang Aru. Menurut sumber Portugis, kekuatan tersebut dipimpin oleh Hang Nadim. Pasukan Aceh dikalahkan di kawasan Sungai Panai atau Barumun dan kemudian di lingkungan Sungai Deli.

Khairuddin Muhammad serta seorang panglima yang disebut Murad Reis tewas. Aru kemudian kembali berada dalam lingkungan Johor, sementara Encik Sinni dipulihkan sebagai penguasa bawahan.[11]

Kekalahan tersebut tidak mengakhiri ambisi Aceh. Perebutan Aru menjadi salah satu tema utama persaingan Aceh–Johor selama beberapa dasawarsa berikutnya.

Penaklukan Aru kedua, 1564

Sekitar akhir 1564, setelah kekuatan militer Aceh kembali meningkat, Alauddin melancarkan operasi baru terhadap Aru.

Aru kembali ditundukkan dan putra Sultan, Abdullah, ditempatkan sebagai penguasa. Dalam sejumlah sumber epigrafi dan tradisi lokal ia dihubungkan dengan gelar Sultan Ghiyatsuddin.[1]

Penaklukan Aru membuka jalan langsung bagi Alauddin untuk menyerang Johor. Armada Aceh kemudian bergerak menyeberangi Selat Malaka menuju pusat pemerintahan Johor di Kota Batu.

Tamiang

Pada periode yang sama, Aceh juga memperluas tekanan ke arah Tamiang.

Dalam sejumlah kronologi, Tamiang akhirnya mengakui kekuasaan Aceh sekitar 1540.

Daerah tersebut mempunyai arti penting karena terletak pada jalur antara Pasai dan kawasan Aru.

Namun identifikasi sejumlah negeri dalam catatan Portugis abad ke-16 tidak selalu pasti, sehingga hubungan antara "Batak", Tamiang, dan kerajaan-kerajaan pedalaman sering berbeda dalam penulisan sejarah kemudian.

Ekspansi ke pantai barat Sumatra

Salah satu perubahan terbesar pada masa Alauddin adalah perluasan pengaruh Aceh ke pantai barat Sumatra.

Daerah antara Barus di utara dan Indrapura di selatan berkembang menjadi salah satu kawasan produksi lada utama pada abad ke-16.[5]

Pelabuhan seperti:

  • Barus;
  • Natal;
  • Tiku;
  • Pariaman;
  • Padang;
  • Salida;
  • Painan;
  • Indrapura

secara bertahap masuk ke dalam lingkungan politik dan ekonomi Aceh.

Penguasaan tersebut tidak selalu berbentuk aneksasi administratif. Di beberapa pelabuhan, Sultan mempertahankan elite lokal tetapi menempatkan wakil kerajaan untuk mengawasi perdagangan dan hubungan luar negeri.

Panglima di pantai barat

Pejabat Aceh yang ditempatkan di pelabuhan pantai barat kemudian dikenal dengan sebutan panglima.

Mereka berfungsi sebagai wakil Sultan, pemungut bagian perdagangan, pengawas politik, dan dalam keadaan tertentu komandan militer.

Sistem tersebut memungkinkan pusat kerajaan menguasai perdagangan lada tanpa harus menghapus seluruh pemerintahan lokal.

Kebijakan ini menjadi dasar struktur kekuasaan Aceh di pantai barat yang bertahan sampai abad ke-17.

Hubungan dengan Pagaruyung

Tradisi historiografi Aceh menyebut adanya perjanjian sekitar 1540 dengan penguasa Pagaruyung yang disebut Maharaja Dewana.

Dalam versi tersebut, daerah-daerah pantai barat Minangkabau diserahkan ke dalam lingkungan kekuasaan Aceh, sedangkan pusat Minangkabau di pedalaman tetap berada di bawah Pagaruyung.

Penelitian J. Kathirithamby-Wells memang menunjukkan bahwa daerah pantai antara Barus dan Indrapura kemudian berada di bawah kekuasaan Aceh, tetapi bentuk dan tanggal pasti perjanjian 1540 tidak dapat direkonstruksi secara sama jelas dari sumber sezaman.[5]

Karena itu, perluasan kekuasaan Aceh ke pantai barat merupakan fakta yang cukup kuat, sedangkan rincian perjanjian Maharaja Dewana terutama berasal dari historiografi kemudian.

Pariaman

Pariaman berkembang menjadi salah satu pusat penting jaringan Aceh.

Alauddin menempatkan salah seorang putranya, yang dikenal sebagai Sultan Mughal atau Moghul, sebagai penguasa atau wakil kerajaan di Pariaman.

Tokoh tersebut kemudian menjadi Sultan Aceh dengan nama Sri Alam.

Penempatan putra Sultan di Pariaman menunjukkan arti strategis pantai barat bagi kerajaan.

Lada dari wilayah tersebut menjadi salah satu komoditas terpenting yang diekspor melalui jaringan Aceh menuju India dan Laut Merah.

Perdagangan lada

Pada 1540-an dan 1550-an, perhatian Alauddin semakin banyak diarahkan kepada konsolidasi ekonomi.

Anthony Reid mencatat bahwa setelah kegagalan ekspansi awal di Aru, kegiatan utama kerajaan beralih pada penguatan kedudukan Aceh sebagai pemasok lada bagi perdagangan Muslim.[4]

Produksi lada berkembang semakin jauh ke pantai barat Sumatra, sedangkan pengaruh politik Aceh mengikuti perluasan perkebunan tersebut.

Pelabuhan pantai barat berhubungan dengan Bandar Aceh serta pedagang Gujarat, Malabar, Arab, dan kawasan Laut Merah.

Penguasaan lada memberi Sultan sumber pendapatan untuk membiayai armada, membeli persenjataan, dan menjalankan diplomasi.

Jalur Laut Merah

Hubungan dagang Aceh dengan Laut Merah telah berkembang pada masa Salahuddin dan semakin kuat pada pemerintahan Alauddin.

Lada dan komoditas Sumatra dibawa melalui India menuju pelabuhan-pelabuhan Laut Merah.

Dari sana barang-barang tersebut dapat mencapai Mesir dan pasar Mediterania.

Rute ini bersaing langsung dengan sistem perdagangan Portugis yang berpusat pada Melaka dan Goa.

Portugis berusaha mengganggu pelayaran tersebut, sementara Aceh mempunyai kepentingan untuk mempertahankannya.

Persaingan ekonomi inilah yang menjadi salah satu dasar hubungan Aceh dengan Utsmaniyah.

Jangkauan maritim sampai Laut Merah

Hubungan Aceh dengan dunia Islam barat tidak hanya berlangsung melalui utusan dan pedagang. Kapal-kapal Aceh sendiri mencapai jalur pelayaran Laut Arab dan Laut Merah.

Pada Maret atau April 1561 sebuah kapal Aceh berlayar di perairan dekat Qishn di pesisir Yaman. Kapal tersebut dilaporkan membawa sekitar 500 orang yang terdiri atas orang Aceh dan Muslim dari berbagai kawasan, termasuk Turki, Arab dan Habasyah.

Dua galeon Portugis mencegat dan mencoba mengepung kapal tersebut. Pertempuran berlangsung selama sekitar dua hari dua malam. Kapal Aceh akhirnya berhasil keluar dari kepungan dan melanjutkan pelayaran.

Peristiwa itu memperlihatkan bahwa pada masa Alauddin jaringan maritim Aceh telah menjangkau jauh melampaui Selat Malaka hingga rute India–Arabia. Jalur yang sama digunakan untuk perdagangan lada, perjalanan haji dan hubungan diplomatik dengan dunia Utsmaniyah.

Keamanan jalur tersebut kemudian menjadi salah satu pokok permohonan Alauddin kepada Sultan Utsmaniyah. Dalam surat-suratnya, Portugis digambarkan tidak hanya sebagai lawan di Melaka tetapi juga sebagai ancaman bagi kapal dagang dan jamaah Muslim di Samudra Hindia.

Ekspedisi Tanaucarim dan konflik dengan Siam

Di luar kampanye di Sumatra dan Selat Malaka, sumber Portugis juga menghubungkan pemerintahan Alauddin dengan operasi militer Aceh ke pesisir barat daratan Asia Tenggara. Fernão Mendes Pinto menyebut daerah yang menjadi sasaran tersebut dengan beberapa bentuk nama, antara lain Tanaucarim, Tanauçarim, Tarnasery, dan Tarnassery. Nama-nama itu umumnya diidentifikasikan dengan Tenasserim atau Tanintharyi, kawasan pesisir yang sekarang termasuk bagian selatan Myanmar.[12][13]

Walaupun wilayah tersebut sekarang berada di Myanmar, pada masa Alauddin keadaan politiknya berbeda. Pesisir Tenasserim, termasuk Tanaucarim, Mergui dan Tavoy, berada dalam lingkungan politik Siam/Ayutthaya dan merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan pesisir Laut Andaman dengan lembah Chao Phraya. Karena itu, operasi Aceh yang dicatat Pinto lebih tepat dipahami sebagai bagian dari konflik Aceh–Siam di pesisir Tenasserim daripada perang melawan sebuah negara Burma dalam pengertian modern.[13]

Ekspedisi pertama sekitar 1539

Petunjuk pertama mengenai operasi Aceh di Tanaucarim muncul dalam uraian Pinto tentang perang Alauddin dengan penguasa yang disebutnya Raja Batak, yang dalam kajian modern sering dihubungkan dengan Tamiang.

Ketika peperangan tersebut berlangsung, pasukan Tamiang melihat kedatangan sebuah armada besar yang ternyata merupakan bala bantuan bagi Alauddin. Menurut keterangan para nelayan yang ditangkap pihak Tamiang, pasukan itu adalah angkatan perang yang sekitar dua bulan sebelumnya dikirim Alauddin ke Tanaucarim karena ia sedang berperang dengan Raja Siam.[12]

Pinto menyebut pasukan tersebut berjumlah sekitar 5.000 orang dan terdiri atas orang-orang Luzon dan Borneo. Komandonya diberikan kepada seorang perwira Turki bernama Hametecam atau Hamed Khan, yang menurut Pinto adalah keponakan Pasha Utsmaniyah di Kairo.[12]

Pasukan itu kemudian kembali dari kawasan Siam dan muncul di Sumatra ketika posisi Alauddin sedang tertekan dalam perang Tamiang. Kedatangannya ikut mengubah keseimbangan kekuatan dan mendorong lawan Aceh menghentikan pengepungan.

Keterangan ini memperlihatkan bahwa jangkauan operasi militer Aceh pada awal pemerintahan Alauddin kemungkinan telah mencapai pesisir daratan Asia Tenggara. Namun jumlah pasukan, hubungan keluarga Hametecam dengan Pasha Kairo, dan rincian komposisi angkatan tersebut hanya diketahui melalui Pinto sehingga perlu diperlakukan sebagai keterangan sumber Portugis, bukan angka administratif Aceh.

Ekspedisi Tanaucarim sekitar 1544

Pinto memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai ekspedisi lain yang berlangsung sebelum keberangkatannya dari Melaka pada Januari 1545.

Ketika berlayar dari Melaka menuju Martaban, rombongannya berhenti di sebuah pulau kecil di jalur menuju pesisir Tanaucarim untuk mengambil kayu dan air. Ketika berburu di pedalaman pulau tersebut, Pinto dan putra nakhoda kapal menemukan lebih dari selusin jenazah manusia yang telah tergali dari tanah, sementara sekitar sembilan atau sepuluh jenazah lainnya telah sebagian dimakan binatang liar.[12]

Penemuan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa terdapat perompak atau pasukan bersenjata di sekitar pulau. Nakhoda Muslim yang memimpin kapal kemudian datang bersama sekitar empat puluh orang bersenjata untuk memeriksa tempat tersebut.

Ketika hendak menguburkan kembali jenazah-jenazah itu, rombongan menemukan sejumlah benda berharga. Pinto menyebut adanya belati kecil berhias emas dan gelang pada beberapa jenazah. Menurut nakhoda tersebut, benda-benda itu menunjukkan bahwa orang-orang yang dimakamkan di tempat itu bukan prajurit biasa, melainkan para pemimpin atau kapten Aceh.[12]

Nakhoda itu mengatakan bahwa jenazah tersebut adalah orang-orang Aceh yang telah dikalahkan di sekitar Tanaucarim dalam perang dengan Raja Siam. Ia menghubungkan penggunaan gelang emas dengan kedudukan para pemimpin Aceh dan menyatakan bahwa mereka dikuburkan bersama barang-barang tersebut tanpa perlengkapannya diambil oleh rekan-rekan mereka.

Untuk membuktikan keterangannya, sejumlah kuburan lain kemudian dibuka. Pinto menulis bahwa sekitar 37 jenazah digali kembali. Dari mereka ditemukan sedikitnya 16 gelang emas, 12 belati yang disebutnya sangat bernilai, serta berbagai perhiasan lainnya.[12]

Nilai barang yang diperoleh dari makam-makam tersebut menurut Pinto melebihi 1.000 dukat, di luar bagian yang menurutnya disembunyikan oleh nakhoda dan anak buah kapal. Ia mencatat bahwa pengambilan barang itu bukan tanpa akibat; bau jenazah yang telah membusuk membuat sebagian besar anggota rombongan jatuh sakit.[12]

Pinto kemudian mengirim sebuah perahu kembali ke Melaka untuk memberi tahu Pedro de Faria mengenai temuannya. Dalam laporannya ia menyatakan bahwa berdasarkan keadaan jenazah tersebut, pasukan Aceh tampaknya telah mengalami kekalahan di Tanaucarim.

Keterangan ini kemudian memperoleh dukungan tambahan dari informasi yang Pinto dengar di kawasan Martaban. Orang-orang Portugis di sana memberitahunya bahwa armada Aceh yang sebelumnya dikhawatirkan akan menyerang Melaka terdiri atas sekitar 130 kapal di bawah komando Bijaya Sura (Bijaya Sora), penguasa Pedir, dan bahwa armada tersebut telah mengalami kekalahan di Tarnasery/Tanaucarim.

Menurut versi terjemahan Henry Cogan, Aceh kehilangan sekitar 70 lancara dan sekitar 6.000 orang. Angka tersebut berasal dari laporan Pinto dan harus diperlakukan dengan hati-hati, terutama karena karya itu beberapa kali menggunakan jumlah pasukan dan korban yang sangat besar.[12]

Keterangan mengenai jenazah di pulau dan laporan mengenai kekalahan armada Bijaya Sura berasal dari bagian berbeda dalam karya Pinto. Karena itu, keduanya saling memperkuat keberadaan suatu ekspedisi Aceh ke kawasan Tenasserim, meskipun tidak cukup untuk menentukan dengan pasti jumlah korban atau lokasi setiap pertempurannya.

Korban dan benda berharga yang ditemukan

Pinto memberikan gambaran yang tidak biasa mengenai korban ekspedisi Aceh. Di sebuah pulau dekat jalur menuju Tanaucarim, rombongannya menemukan sejumlah besar jenazah yang oleh nakhoda Muslim mereka diidentifikasi sebagai orang Aceh yang tewas dalam perang dengan Siam.

Beberapa jenazah memakai atau dikuburkan bersama benda bernilai tinggi. Setelah sekitar 37 jenazah digali, Pinto mencatat penemuan 16 gelang emas, 12 belati bernilai tinggi dan berbagai perhiasan lainnya. Sebelumnya ia juga menyebut belati-belati kecil yang dihiasi emas.[12]

Menurut informannya, gelang emas merupakan tanda bahwa sebagian jenazah tersebut merupakan kapten atau pemimpin pasukan Aceh. Pernyataan mengenai pangkat itu berasal dari interpretasi nakhoda yang menyertai Pinto dan bukan dari inskripsi atau identifikasi independen.

Pinto menaksir nilai barang yang kemudian diambil rombongannya melebihi 1.000 dukat. Ia juga menyatakan bahwa sebagian barang kemungkinan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Penggalian tersebut menyebabkan sebagian besar rombongannya jatuh sakit akibat bau jenazah yang telah membusuk.[12]

Catatan ini memberi salah satu gambaran kontemporer mengenai benda-benda mewah yang dikaitkan dengan elite militer Aceh pada pertengahan abad ke-16, khususnya penggunaan emas dan senjata berhias sebagai penanda status. Meskipun demikian, karena informasi itu hanya diketahui melalui Pinto, benda-benda tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai temuan arkeologis Aceh yang terdokumentasi secara modern.

Bijaya Sura

Keterangan mengenai ekspedisi Tanaucarim menambah informasi mengenai karier Bijaya Sura. Pinto telah menyebutnya sebagai penguasa Pedir sekaligus panglima sebuah armada Aceh sebelum 1545.

Tokoh dengan nama yang sama kembali tampil dalam sumber mengenai ekspedisi Aceh terhadap Melaka tahun 1547, ketika ia memimpin sekitar 60 kapal menuju Melaka dan kemudian Perlis.

Apabila kedua keterangan tersebut menunjuk kepada orang yang sama, Bijaya Sura merupakan salah satu komandan angkatan laut utama pemerintahan Alauddin, dengan aktivitas yang dapat ditelusuri dari operasi di pesisir Siam sampai kampanye Melaka dan Perlis.

Aceh, Siam dan pesisir Tenasserim

Konflik di Tanaucarim berlangsung dalam kawasan perbatasan yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis tinggi. Pinto menyebut pelabuhan Tanaucarim, Juncalan, Mergui, Vagaruu dan Tavoy sebagai pelabuhan yang berada di bawah Raja Siam. Ketika kegiatan pelayaran di kawasan tersebut terganggu oleh serangan kelompok Portugis, para penguasa pelabuhan meminta pertolongan kepada istana Siam di Ayutthaya.[12]

Raja Siam kemudian mengirim seorang panglima Muslim asal Turki yang oleh Pinto disebut Seredrin Mahomet atau Heredrin Mahomet. Tokoh tersebut disebut pernah mengikuti lingkungan ekspedisi Utsmaniyah dari Suez pada 1538 sebelum memasuki pelayanan Raja Siam.

Ia memperoleh kedudukan sebagai panglima perbatasan dan memimpin pasukan yang terdiri atas orang Turki, Yunani, Malabar, Aceh dan kelompok Muslim lainnya. Dalam salah satu operasi di pesisir Tanaucarim pada 1544, pasukan tersebut bertempur melawan kelompok Portugis.[12]

Keberadaan orang Aceh dalam pasukan Siam tidak dengan sendirinya menunjukkan perubahan hubungan resmi antara kedua kerajaan. Dunia militer Samudra Hindia pada pertengahan abad ke-16 banyak diisi tentara bayaran, pelaut dan prajurit yang berpindah-pindah antara kerajaan. Karena itu orang Aceh dapat ditemukan dalam angkatan bersenjata negara lain pada saat kerajaan Aceh sendiri sedang berkonflik dengan penguasa yang sama.

Hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Myanmar

Konteks politik kawasan yang sekarang disebut Myanmar pada waktu itu sangat kompleks. Pada 1530-an dan 1540-an tidak terdapat sebuah negara Myanmar tunggal dengan batas seperti sekarang. Di Burma Hilir terdapat kerajaan-kerajaan Mon, sedangkan kekuatan baru Dinasti Toungoo di bawah Tabinshwehti sedang melakukan ekspansi besar.

Tabinshwehti merebut Pegu pada 1538 dan kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Toungoo ke Pegu sekitar 1540. Setelah itu ia menaklukkan Martaban dan memperluas pengaruhnya ke berbagai kawasan pesisir.[14]

Karena itu, pada saat Aceh bergerak ke Tanaucarim, wilayah di sebelah utara dan baratnya sedang mengalami transformasi politik besar akibat ekspansi Toungoo.

Hubungan antara Toungoo dan Siam juga sedang memburuk. Ayutthaya masih melakukan operasi ke daerah-daerah Mon sampai sekitar 1545. Ketika Tabinshwehti berperang di Arakan, pasukan Siam menyerang Tavoy. Sebagai balasan, Toungoo kemudian bergerak merebut kembali Tavoy dan menyerang Tenasserim sebelum akhirnya melancarkan perang besar terhadap Ayutthaya pada akhir 1540-an.[14]

Situasi tersebut menjadikan Tenasserim sebagai kawasan perbatasan yang diperebutkan oleh dua kekuatan daratan, Siam dan Toungoo, sementara jalur lautnya juga didatangi pedagang dan pasukan dari Portugis, Gujarat, Malabar, Aceh dan kawasan lain di Samudra Hindia.

Orang Aceh dalam lingkungan Pegu dan Toungoo

Pinto juga memberikan petunjuk mengenai kehadiran orang Aceh di kerajaan-kerajaan yang sekarang termasuk Myanmar.

Dalam uraian mengenai angkatan perang Raja Bramaa—sebutan Pinto bagi penguasa Burma dari lingkungan Toungoo—ia menggambarkan suatu pasukan multietnis yang terdiri atas orang Burma, Mon dan sejumlah besar tentara asing. Dalam daftar tersebut Pinto memasukkan orang Portugis, Turki, Janisari, Persia, Gujarat, Malabar, Jawa, Aceh, Siam, Luzon, Arakan dan kelompok-kelompok lain.[12]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa orang Aceh telah hadir dalam jaringan militer dan perdagangan Teluk Benggala serta Burma Hilir pada pertengahan abad ke-16.

Namun keberadaan prajurit yang disebut Achems dalam pasukan Toungoo tidak cukup untuk membuktikan adanya persekutuan resmi antara Alauddin al-Qahhar dan Tabinshwehti. Para prajurit tersebut dapat merupakan tentara bayaran, perantau militer, pedagang bersenjata atau kelompok yang telah menetap di pelabuhan setempat.

Sampai sekarang tidak diketahui adanya perjanjian sezaman yang secara jelas menyatakan bahwa Aceh dan Toungoo mengoordinasikan perang mereka terhadap Siam. Persamaan kepentingan mereka—yakni bahwa keduanya pada periode tertentu berperang dengan Ayutthaya—tidak dengan sendirinya membuktikan sebuah aliansi.

Dengan demikian, hubungan Aceh dengan negeri-negeri Burma pada masa Alauddin lebih aman dipahami sebagai bagian dari jaringan perdagangan, migrasi militer dan pelayaran Teluk Benggala yang sangat aktif, sedangkan hubungan diplomatik resmi antara istana Aceh dan kerajaan-kerajaan Burma memerlukan bukti tersendiri.

Ekspedisi Melaka dan Perlis 1547

Pada 1547 Aceh kembali melancarkan operasi besar ke Semenanjung Melayu. Berbeda dengan beberapa historiografi kemudian yang menggambarkan Sultan Alauddin memimpin langsung ekspedisi, sumber yang digunakan Amirul Hadi menyebut komando lapangan berada di tangan Bijaya Sura—dalam sumber Portugis ditulis Biyaya Sora atau Bayaya Soora—seorang raja atau gubernur Pedir.[8]

Serangan ke Melaka

Pada 9 September, armada Aceh muncul di depan Melaka. Sumber Portugis memperkirakan kekuatannya sekitar 60 kapal, terdiri atas 57 lancara dan tiga galai, dengan sekitar 5.380 orang. Jumlah tersebut disebut mencakup sekitar 5.000 prajurit Aceh, 300 uleebalang dan sekitar 80 tentara asing yang digambarkan sebagai orang Turki dan Yunani.[8]

Pasukan mendarat ketika cuaca hujan dan berhasil memasuki Upeh, kawasan permukiman di luar benteng utama Portugis. Garnisun Melaka kemudian melakukan tembakan balasan yang memaksa pasukan Aceh keluar.

Bijaya Sura mengirim surat kepada Kapten Mayor Simão de Mello dan menantangnya melakukan pertempuran terbuka. Portugis tidak menerima tantangan tersebut dan mempertahankan pasukannya di sekitar sistem benteng.

Setelah memperoleh beberapa tawanan Portugis, Aceh mengakhiri serangan langsung terhadap Melaka. Armada tidak segera pulang ke Sumatra, tetapi berlayar ke utara menuju Perlis.

Pendudukan Perlis

Pada September–Oktober 1547, pasukan Bijaya Sura menyerang dan menduduki kawasan Perlis, yang ketika itu berada dalam lingkungan Kesultanan Kedah.

Pasukan Aceh mendirikan sebuah benteng di kota pelabuhan dan menggunakan kawasan tersebut sebagai pangkalan untuk memblokade jalur perdagangan menuju Melaka.[8]

Penguasaan Perlis mempunyai fungsi strategis: dari kawasan utara Semenanjung, kapal Aceh dapat mengawasi pelayaran antara Melaka, Kedah dan Laut Andaman sekaligus menekan kapal dagang agar tidak mengunjungi pelabuhan Portugis.

Portugis kemudian mengirim armada di bawah Dom Francisco de Sá untuk mengejar Aceh. Pada Desember terjadi pertempuran di perairan Perlis yang memaksa armada Aceh meninggalkan pangkalannya.

Ekspedisi 1547 dengan demikian tidak menghasilkan jatuhnya Melaka, tetapi menunjukkan bahwa strategi Alauddin telah berkembang dari serangan langsung terhadap benteng menjadi operasi yang juga bertujuan mengganggu jaringan ekonomi dan pelayaran Portugis.

Konsolidasi pada 1550-an

Dibanding akhir 1530-an, 1540-an dan 1560-an, dekade 1550-an relatif lebih sedikit mencatat ekspedisi besar yang dipimpin Alauddin.

Periode tersebut tampaknya digunakan untuk memperkuat kedudukan ekonomi dan politik Aceh.

Perdagangan lada berkembang, pengawasan pantai barat diperluas, dan kerajaan memperoleh semakin banyak senjata api.

Hubungan dengan pedagang Muslim dari Gujarat, Malabar dan Laut Merah juga berkembang.

Keadaan itu tidak berarti Aceh sepenuhnya damai. Persaingan dengan Portugis dan Johor tetap berlangsung, tetapi untuk sementara tidak menghasilkan serangan berskala sebesar periode berikutnya.

Angkatan perang

Kekuatan militer Aceh pada masa Alauddin terdiri atas angkatan darat dan laut.

Pasukan darat menggunakan:

  • infanteri;
  • gajah perang;
  • senapan;
  • artileri;
  • pasukan yang dihimpun dari wilayah bawahan.

Armada laut digunakan untuk memindahkan pasukan sepanjang pantai Sumatra dan menyeberangi Selat Malaka.

Pertempuran melawan Portugis mendorong Aceh mengembangkan artileri dan kapal yang mampu menghadapi kekuatan laut Eropa.

Kedatangan ahli senjata dari India dan lingkungan Utsmaniyah mempercepat proses tersebut.

Artileri

Meriam menjadi salah satu unsur terpenting kekuatan Aceh pada masa Alauddin.

Sebagian diperoleh melalui perdagangan, sebagian sebagai rampasan, sedangkan sebagian lain dibuat dengan bantuan ahli logam dan ahli senjata asing.

Sumber abad ke-16 menyebut kehadiran pembuat meriam dan penembak dari dunia Islam barat.

Hubungan dengan Utsmaniyah terutama penting karena Aceh tidak hanya meminta tentara tetapi juga meriam, amunisi, dan tenaga ahli.

Penggunaan teknologi tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu ciri kekuatan militer Aceh sampai masa Iskandar Muda.

Hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah

Hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah merupakan salah satu unsur terpenting pemerintahan Alauddin. Hubungan itu berkembang secara bertahap dari jaringan perdagangan dan pergerakan tentara Muslim menjadi diplomasi resmi antara istana Aceh dan Istanbul.

Sumber Utsmaniyah yang diteliti İsmail Hakkı Göksoy menunjukkan bahwa hubungan kedua kerajaan pada abad ke-16 bukan sekadar tradisi kemudian. Arsip Mühimme Defterleri mencatat keberadaan utusan Aceh, permintaan bantuan, rencana ekspedisi Utsmaniyah ke Sumatra, serta perintah pemerintah pusat kepada pejabat Mesir dan Hijaz untuk membantu misi Aceh.[15]

Utusan Umar dan Huseyin

Bukti hubungan langsung telah muncul sebelum surat terkenal tahun 1566.

Pada 12 Juni 1562 seorang diplomat Venesia di Konstantinopel mencatat perjumpaan dengan dua utusan Aceh bernama Umar dan Huseyin. Keduanya datang untuk meminta persenjataan, terutama meriam, bagi perang Aceh melawan Portugis.[15]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa misi diplomatik kepada Utsmaniyah telah berlangsung beberapa tahun sebelum permohonan besar yang biasanya dikaitkan dengan 1566.

Lutfi Bey di Aceh

Sekitar akhir 1564 atau awal 1565, seorang utusan Utsmaniyah bernama Lutfi Bey tiba di Aceh.

Keberadaannya disebut kembali dalam surat Alauddin tahun 1566, yang menyampaikan terima kasih atas bantuan Lutfi Bey dan rombongannya. Berita mengenai utusan Utsmaniyah di Aceh juga muncul dalam korespondensi Jesuit pada periode yang sama.[15]

Misi Lutfi Bey tampaknya terutama berkaitan dengan bantuan teknis dan militer. Kehadirannya memperkuat transfer pengetahuan mengenai artileri, persenjataan dan pertahanan benteng.

Surat Alauddin tahun 1566

Pada 7 Januari 1566, Alauddin mengirim surat kepada Sultan Suleiman yang Agung.

Surat tersebut menggambarkan konflik dengan Portugis sebagai persoalan yang memengaruhi masyarakat Muslim di seluruh Samudra Hindia. Sultan Aceh melaporkan serangan Portugis terhadap kapal Muslim, pembunuhan dan penawanan penumpang, serta gangguan terhadap jalur perdagangan dan perjalanan ke Tanah Suci.[15]

Alauddin mengucapkan terima kasih atas kedatangan Lutfi Bey dan meminta bantuan lebih lanjut berupa:

  • meriam;
  • persenjataan;
  • kuda;
  • ahli artileri;
  • tenaga ahli untuk membangun dan memperkuat benteng.

Surat tersebut juga menyebut penguasa Kalikut dan Sri Lanka sebagai kekuatan yang sama-sama menghadapi Portugis.

Utusan yang membawa misi baru itu dikenal sebagai Huseyin Efendi.

Dalam terjemahan Utsmaniyah Alauddin menggunakan bahasa yang menempatkan dirinya sebagai abdi atau bawahan Sultan Utsmaniyah. Sejarawan mengingatkan bahwa formulasi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa Aceh menjadi provinsi Utsmaniyah, karena gaya bahasa semacam itu juga dapat merupakan konvensi diplomatik atau diperkuat oleh penerjemah istana.[4][15]

Selim II dan keputusan mengirim ekspedisi

Suleiman wafat pada September 1566 dan digantikan oleh Selim II.

Pada 20 September 1567, Selim menerima Huseyin Efendi di Istana Topkapı dan mengabulkan permintaan bantuan Aceh. Seorang pejabat bernama Mustafa Çavuş ditunjuk sebagai utusan resmi Utsmaniyah yang akan kembali bersama rombongan Aceh.[15]

Sehari kemudian pemerintah Utsmaniyah menunjuk Kurtoğlu Hızır Reis, laksamana Alexandria, untuk memimpin ekspedisi menuju Sumatra.

Rencana awal ekspedisi mencakup:

  • 15 galai;
  • dua galeon;
  • seorang komandan artileri dan sejumlah ahli meriam;
  • pasukan dari Mesir;
  • pandai besi, tukang kayu, pembuat perisai dan tenaga teknis lain;
  • meriam, senapan serta perlengkapan pengepungan.

Pemerintah pusat juga memerintahkan pejabat Mesir untuk memungkinkan prajurit yang bersedia ikut serta bergabung dengan ekspedisi.

Pada akhir tahun, Mahmud Reis, laksamana Suez, ditunjuk sebagai wakil Kurtoğlu Hızır Reis.

Kemudahan bagi utusan Aceh di Hijaz

Keputusan Selim II tidak terbatas pada bantuan perang.

Pada September 1567 ia memerintahkan Syarif Mekkah agar utusan Aceh yang datang untuk meminta bantuan dipermudah dan tidak diharuskan melalui prosedur birokrasi panjang.[15]

Perintah tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Aceh–Utsmaniyah juga berkaitan dengan posisi Aceh dalam jaringan haji dan perdagangan Laut Merah.

Rencana kanal Suez

Pada 12 Januari 1568, Selim II memerintahkan pejabat Mesir menyelidiki kemungkinan pembangunan sebuah kanal yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah melalui Suez.

Dalam konteks perintah tersebut, salah satu tujuan strategisnya adalah mempermudah pengerahan kapal dan bantuan bagi negeri-negeri Muslim di Samudra Hindia, termasuk Aceh, serta melindungi jalur perdagangan dan haji dari Portugis.[15]

Rencana ini tidak pernah diwujudkan pada abad ke-16, tetapi keberadaannya menunjukkan bahwa permintaan Aceh telah masuk ke dalam perencanaan strategis Utsmaniyah mengenai Samudra Hindia.

Pengalihan ekspedisi ke Yaman

Ekspedisi besar Utsmaniyah tidak tiba di Aceh dalam bentuk yang direncanakan.

Pemberontakan besar di Yaman Utsmaniyah memaksa Istanbul mengalihkan pasukan dan armada yang telah dipersiapkan.

Pada Januari–Februari 1568 pihak Utsmaniyah memberitahukan kepada utusan Aceh bahwa ekspedisi harus ditunda. Dokumen bahkan menunjukkan jumlah galai yang direncanakan sempat dinaikkan dari lima belas menjadi sembilan belas sebelum pengalihan tersebut.[15]

Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak sepenuhnya gagal. Personel, meriam dan ahli militer Utsmaniyah atau orang Rum telah hadir di Aceh, dan sumber Portugis mencatat unsur Turki dalam angkatan perang Aceh pada serangan Melaka tahun 1568.

Dengan demikian perlu dibedakan antara armada kekaisaran besar yang direncanakan tetapi dialihkan ke Yaman dan bantuan personel, teknologi serta persenjataan yang benar-benar mencapai Aceh.

Pergantian dari Suleiman ke Selim II

Ketika utusan Aceh berada di Istanbul, Sultan Suleiman wafat pada September 1566.

Takhta Utsmaniyah kemudian diwarisi Selim II.

Pergantian tersebut menunda penanganan permintaan Aceh, tetapi pemerintah baru akhirnya memutuskan memberikan bantuan besar.

Keputusan tersebut mempunyai arti penting karena merupakan salah satu upaya Utsmaniyah paling jauh untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya ke Asia Tenggara.

Rencana ekspedisi Utsmaniyah

Pada 1567, Selim II mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan ekspedisi ke Aceh.

Dalam dokumen Utsmaniyah, armada tersebut berada di bawah komando Kurtoğlu Hızır Reis.

Rencana bantuan mencakup kapal, tentara, artileri, ahli senjata, dan perlengkapan lain.

Sumber berbeda mengenai jumlah kapal dan personel. Dalam historiografi populer Aceh sering disebut 15 kapal dengan sekitar 500 ahli atau prajurit, sedangkan dokumen dan rekonstruksi modern memberikan rincian yang berbeda mengenai komposisi ekspedisi.

Yang lebih pasti adalah bahwa Istanbul memang memerintahkan suatu ekspedisi militer ke Aceh.[4]

Armada dialihkan ke Yaman

Ekspedisi besar tersebut akhirnya tidak tiba di Aceh sebagaimana direncanakan.

Pada 1567 terjadi pemberontakan besar di Yaman Utsmaniyah.

Armada Kurtoğlu Hızır harus dialihkan untuk menghadapi krisis tersebut.

Pada Januari 1568, Selim II memberi tahu utusan Aceh bahwa ekspedisi Sumatra tertunda karena operasi di Yaman.

Walaupun armada utama tidak sampai ke Aceh, sumber Aceh dan Portugis menunjukkan bahwa meriam, ahli pembuat senjata, dan kemungkinan sebagian personel Utsmaniyah akhirnya mencapai Sumatra.[4]

Hubungan tersebut meninggalkan pengaruh panjang dalam ingatan sejarah Aceh.

Penaklukan Aru 1564

Ketika dukungan dan persenjataan asing kembali meningkat pada 1560-an, Aceh melancarkan operasi baru ke Aru.

Sekitar 1564, pasukan Aceh berhasil merebut kembali wilayah tersebut dari lingkungan Johor.

Reid menilai orang-orang Turki dan persenjataan dari jaringan Utsmaniyah mungkin turut membantu kebangkitan militer Aceh pada periode tersebut.[4]

Putra Alauddin, Abdullah, kembali mempunyai kedudukan penting di Aru.

Penguasaan Aru membuka jalan menuju serangan terhadap pusat kekuasaan Johor sendiri.

Penaklukan Johor

Pada 1564 atau 1565, Alauddin melancarkan serangan besar terhadap Kesultanan Johor.

Sasaran utama adalah pusat pemerintahan di Kota Batu/Johor Lama.

Pasukan Aceh berhasil menaklukkan pusat kerajaan dan menangkap Sultan Alauddin Riayat Shah II.

Sultan Johor kemudian dibawa ke Aceh.

Tradisi mengenai nasibnya berbeda. Sumber resmi Jabatan Muzium Malaysia menyebut Sultan Johor dihukum mati di Aceh pada 1564, sedangkan sejumlah riwayat lain mengatakan ia meninggal ketika berada dalam tahanan.[16]

Setelah kemenangan tersebut, Aceh tidak menghapus Kesultanan Johor.

Putra penguasa yang kalah, Radin Badar, diangkat sebagai Sultan Johor dengan nama Muzaffar II dengan persetujuan Alauddin.

Dengan cara itu Johor untuk sementara ditempatkan dalam hubungan bawahan terhadap Aceh.

Hegemoni Aceh di Selat Malaka

Penaklukan Johor merupakan salah satu keberhasilan politik terbesar pemerintahan Alauddin.

Aceh pada saat itu mempunyai pengaruh kuat di:

  • utara Sumatra;
  • sebagian pantai timur;
  • pantai barat Sumatra;
  • Aru;
  • Johor.

Melaka Portugis menjadi pesaing utama yang masih menghalangi dominasi Aceh atas Selat Malaka.

Situasi tersebut mendorong Alauddin mempersiapkan ekspedisi yang jauh lebih besar daripada serangan 1547.

Pengepungan Melaka 1568

Pengepungan 1568 merupakan salah satu operasi militer terbesar pemerintahan Alauddin dan salah satu serangan Aceh terhadap Melaka yang paling baik didokumentasikan. Selain kronik Portugis, terdapat penggambaran visual sezaman yang dianalisis oleh Pierre-Yves Manguin.[17]

Kekuatan ekspedisi

Pada 20 Januari 1568 armada Aceh tiba di depan Melaka.

Berbeda dengan ekspedisi 1547 yang dipimpin Bijaya Sura, sumber-sumber menempatkan Alauddin sendiri sebagai pemimpin tertinggi ekspedisi 1568.

Jumlah kekuatan berbeda menurut laporan. Rekonstruksi modern menyebut sekitar 250–300 kapal dengan 15.000–20.000 prajurit dari Aceh dan negeri-negeri bawahannya serta sekitar 200 pucuk artileri.[17][4]

Sumber Portugis juga mencatat beberapa ratus pasukan atau ahli militer asing dari lingkungan Turki/Rum, Kalikut dan Jawa. Jumlah persis mereka tidak dapat dipastikan.

Melaka sendiri dipertahankan oleh pasukan Portugis dan penduduk setempat yang jumlah keseluruhannya jauh lebih kecil.

Pembangunan posisi pengepungan

Armada Aceh tiba menjelang malam dan segera membuka tembakan terhadap pertahanan Portugis.

Salah satu sasaran pertama adalah bastion São Tiago.

Pasukan Aceh kemudian mendarat di kawasan Ilir, membakar sebagian permukiman dan membangun tiga kubu pertahanan atau stockade untuk mendekati tembok kota. Dua di antaranya berada dekat bastion Madre de Deus dan São Domingos.[17]

Pembangunan kubu tersebut memperlihatkan bahwa ekspedisi bukan sekadar penyerbuan laut singkat, melainkan operasi pengepungan yang dirancang untuk mempertahankan pasukan darat di sekitar benteng.

Kabar penundaan bantuan Utsmaniyah

Pada saat pengepungan berlangsung, Aceh menerima berita bahwa ekspedisi besar Utsmaniyah tidak dapat tiba sebagaimana direncanakan karena pasukannya dialihkan ke Yaman.

Meskipun demikian Alauddin meneruskan operasi dengan kekuatan yang telah tersedia.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa serangan 1568 merupakan kebijakan Aceh sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada kedatangan armada Utsmaniyah.

Kematian Raja Abdullah

Pada awal Februari Portugis melakukan serangan balik terhadap salah satu kubu Aceh.

Kubu itu disebut dipertahankan oleh Raja Abdullah, putra Alauddin yang sebelumnya ditempatkan di Aru.

Sumber Portugis yang digunakan Manguin menyatakan Abdullah terbunuh dalam pertempuran tersebut.[17]

Namun terdapat persoalan epigrafi. Sebuah makam yang diidentifikasikan dalam tradisi lokal sebagai milik Sultan Ghiyatsuddin bin Alauddin Ri'ayat Syah mempunyai pembacaan tanggal yang ditempatkan sekitar 981 H/1573–1574. Jika identifikasi tersebut benar, Abdullah yang dimaksud oleh sumber Portugis mungkin tidak tewas pada 1568 atau terdapat kekeliruan dalam identifikasi tokoh.

Perbedaan tersebut perlu dipertahankan sebagai masalah historiografi dan tidak diselesaikan hanya berdasarkan salah satu sumber.

Serangan utama terhadap A Famosa

Pada 15 Februari, Alauddin memerintahkan serangan besar terhadap sistem benteng Portugis.

Pasukan Aceh bergerak serentak menuju São Tiago serta bagian timur dan barat laut pertahanan. Pertempuran kemudian berlangsung sekitar sepuluh hari.[17]

Aceh melakukan beberapa kali penyerbuan tetapi tidak dapat meruntuhkan pertahanan inti.

Pada 25 Februari, setelah kehilangan sekitar 3.000 prajurit menurut sumber Portugis, Sultan menghentikan pengepungan dan membawa pasukannya kembali ke laut.

Johor dan Kedah

Ketika pengepungan berlangsung, Johor melepaskan diri dari hubungan bawahan dengan Aceh.

Sultan Muzaffar II menjawab permintaan bantuan Portugis dan mengirim armada bersama kekuatan Kedah.

Armada Johor tiba sehari setelah pasukan utama Aceh meninggalkan Melaka, sehingga tidak memainkan peranan langsung dalam sebagian besar pengepungan, tetapi pembelotan tersebut mengubah kembali keseimbangan politik di Selat Malaka.

Dalam perjalanan pulang, armada Aceh melakukan serangan balasan terhadap sejumlah daerah Johor.

Arti pengepungan

Pengepungan 1568 gagal merebut Melaka, tetapi memperlihatkan kapasitas Aceh untuk mengerahkan armada ratusan kapal, artileri berat dan pasukan dari jaringan wilayah yang luas.

Serangan tersebut juga memperlihatkan batas strategi Alauddin. Bantuan Utsmaniyah yang diharapkan tidak tiba, sementara negeri bawahan seperti Johor dapat berpindah pihak ketika melihat kesempatan untuk memperoleh kembali kemerdekaan.

Meskipun demikian, kekalahan 1568 tidak mengakhiri operasi Aceh terhadap Portugis. Dalam dua tahun berikutnya kerajaan kembali mengerahkan armada besar ke Selat Malaka.

Konflik Johor 1568

Pada saat Aceh menghadapi Portugis, keadaan politik Johor kembali berubah.

Muzaffar II wafat dalam situasi yang oleh beberapa sumber dikaitkan dengan peracunan.

Aceh kemudian mengirim pasukan untuk mempertahankan pengaruhnya atas Johor.

Kali ini pihak Johor berhasil melakukan perlawanan.

Pasukan Aceh dipukul mundur dan Johor memperoleh kembali ruang politik yang lebih besar.

Kegagalan tersebut memperlihatkan keterbatasan sistem hegemoni Aceh: kemenangan dalam satu ekspedisi tidak selalu menghasilkan ketaatan jangka panjang dari kerajaan Melayu.

Aru 1568–1569

Perubahan di Johor juga memengaruhi Aru.

Daerah tersebut sempat melepaskan diri dari Aceh setelah kegagalan ekspedisi 1568.

Aceh kembali melakukan serangan dan pada sekitar 1569 Aru kembali berada di bawah pengaruhnya.

Namun beberapa kelompok di kawasan tersebut terus melakukan perlawanan.

Tradisi lokal menghubungkan salah seorang bangsawan Aru, Dewa Syahdan, dengan munculnya kekuasaan Langkat di kawasan Hamparan Perak.

Hubungan langsung antara peristiwa tersebut dan sejarah awal Langkat berbeda dalam tradisi lokal dan sumber kemudian.

Politik anti-Portugis 1570–1571

Pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya, Alauddin berusaha memperluas perang melawan Portugis menjadi gerakan yang melibatkan beberapa kerajaan Muslim.

Sumber Portugis menunjukkan bahwa pada 1570–1571 terjadi tekanan serentak terhadap posisi Portugis dari:

  • Aceh;
  • Bijapur;
  • Ahmadnagar;
  • Kalikut;
  • kekuatan Muslim India lainnya.

Anthony Reid menyebut periode ini sebagai puncak sementara solidaritas anti-Portugis antara Aceh dan beberapa negara Muslim Samudra Hindia.[4]

Operasi tersebut tidak membentuk satu komando gabungan yang terpusat, tetapi kesamaan waktu serangan menunjukkan adanya komunikasi serta kepentingan bersama.

Pada 21 Oktober 1570 Portugis kembali menghadapi serangan besar di kawasan Melaka.

Aceh belum berhasil merebut kota tersebut ketika Alauddin wafat pada tahun berikutnya.

Hubungan dengan Johor pada akhir pemerintahan

Hubungan Aceh dan Johor tidak semata-mata berupa perang.

Setelah beberapa tahun bermusuhan, terdapat usaha memperbaiki hubungan menjelang akhir pemerintahan Alauddin.

Sejumlah kronologi Aceh menyebut Sultan memberikan sebuah meriam besar kepada penguasa Johor sebagai tanda persahabatan dan mendorong kerja sama menghadapi Portugis.

Keterangan mengenai bentuk persekutuan tersebut berbeda dalam sumber Melayu dan Portugis.

Yang jelas, pola politik Selat Malaka pada abad ke-16 sangat cair: Aceh dan Johor dapat menjadi musuh dalam satu periode tetapi mempunyai kepentingan bersama menghadapi Portugis pada periode lain.

Hubungan dengan dunia Islam

Diplomasi Aceh tidak terbatas pada Utsmaniyah.

Utusan dan pedagang kerajaan berhubungan dengan berbagai pusat Muslim di India.

Sumber Portugis menyebut usaha Aceh memperoleh dukungan dari:

  • Gujarat;
  • Kalikut;
  • kerajaan-kerajaan Dekkan;
  • Coromandel;
  • lingkungan Laut Merah.

Tidak semua hubungan tersebut merupakan aliansi formal.

Dalam banyak kasus hubungan terjadi melalui jaringan pedagang dan tentara, bukan perjanjian antarnegara yang terdokumentasi.

Namun jaringan itu memungkinkan Aceh memperoleh informasi, senjata, personel militer, dan akses pasar.

Hubungan dengan Jepara

Jepara atau lingkungan Kesultanan Kalinyamat juga muncul dalam jaringan anti-Portugis.

Sumber Portugis mencatat bantuan Jawa dalam serangan Aceh terhadap Melaka pada 1568.

Beberapa tahun kemudian, pasukan Jepara secara terpisah kembali menyerang Melaka Portugis.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa perlawanan terhadap Portugis bukan hanya persoalan Aceh dan Utsmaniyah tetapi bagian dari persaingan yang lebih luas di Asia maritim.

Pemerintahan

Masa pemerintahan Alauddin merupakan tahap penting dalam pengembangan struktur kerajaan.

Kekuasaan Sultan tidak hanya mengandalkan keluarga istana di Bandar Aceh tetapi juga jaringan:

  • penguasa bawahan;
  • panglima;
  • syahbandar;
  • orang kaya;
  • pejabat daerah;
  • anggota keluarga kerajaan.

Putra-putra Sultan ditempatkan di daerah-daerah strategis.

Abdullah ditempatkan di Aru, sedangkan Sultan Mughal ditempatkan di Pariaman.

Penempatan keluarga kerajaan menjadi salah satu cara menjaga hubungan daerah dengan pusat.

Pengawasan daerah

Di pantai barat, wakil Aceh mengawasi perdagangan lada dan hubungan politik.

Mereka tidak selalu mengelola kehidupan desa secara langsung.

Kekuasaan kerajaan terutama berkaitan dengan:

  • pelabuhan;
  • perdagangan internasional;
  • pungutan;
  • hubungan luar negeri;
  • kewajiban militer.

Sistem ini memungkinkan kerajaan menguasai wilayah luas dengan birokrasi pusat yang relatif terbatas.

Syahbandar

Syahbandar memegang fungsi penting dalam kegiatan pelabuhan.

Mereka menangani pedagang asing, pungutan, pengaturan pasar, dan komunikasi dengan istana.

Meningkatnya perdagangan lada pada masa Alauddin membuat jabatan tersebut semakin penting.

Namun struktur rinci jabatan syahbandar abad ke-16 tidak terdokumentasi sebaik masa Iskandar Muda.

Tradisi empat kaum

Dalam historiografi Aceh, Alauddin sering dikaitkan dengan pembentukan atau penataan empat kelompok masyarakat yang dikenal sebagai kaum atau sukee.

Nama yang biasanya disebut adalah:

  • Lhee Reutoih;
  • Imeum Peuet;
  • Tok Batee;
  • Ja Sandang.

Tradisi kemudian memberikan asal-usul etnis atau sosial berbeda untuk masing-masing kelompok.

Pembagian tersebut mempunyai tempat penting dalam sejarah sosial Aceh Besar.

Namun sumber yang menghubungkannya secara langsung dengan satu keputusan Alauddin berasal dari masa yang lebih kemudian sehingga waktu pembentukannya tidak dapat dipastikan.

Aceh Besar dan Pedir

Sejumlah karya historiografi modern menyebut Alauddin melakukan penataan wilayah dengan membedakan lingkungan Aceh Besar dan Pedir.

Pedir mempunyai identitas politik kuat sejak sebelum penaklukan oleh Ali Mughayat Syah.

Pada masa Alauddin wilayah tersebut tetap mempunyai arti ekonomi dan militer besar.

Pembagian administratif yang tepat pada pertengahan abad ke-16 belum dapat direkonstruksi secara penuh karena sumber yang tersedia tidak memberikan daftar wilayah pemerintahan yang lengkap.

Istana

Pusat pemerintahan berada di Bandar Aceh.

Tradisi historiografi kemudian menghubungkan Alauddin dengan pembangunan atau perbaikan kompleks istana yang kelak dikenal sebagai Dalam Darud Dunia.

Sejumlah tulisan menyebut bangunan kayu dan bata diperkuat serta lingkungan istana diperluas.

Bukti arkeologis yang memungkinkan setiap tahap pembangunan dikaitkan secara pasti dengan Alauddin masih terbatas.

Kompleks tersebut terus berubah di bawah sultan-sultan berikutnya dan mencapai bentuk yang lebih luas pada masa Iskandar Muda.

Mata uang

Emas dan timah digunakan dalam kegiatan ekonomi Aceh sejak periode awal kesultanan.

Sejumlah tradisi modern menghubungkan pemerintahan Alauddin dengan penataan penggunaan dirham emas dan keuh timah.

Koin Aceh abad ke-16 memang merupakan sumber penting bagi sejarah politik karena mencantumkan nama atau gelar penguasa.

Namun penetapan Alauddin sebagai pencipta pertama kedua sistem mata uang tersebut memerlukan kehati-hatian karena bentuk uang telah dikenal sejak masa penguasa sebelumnya dan kerajaan tetangga.

Persoalan ini menjadi salah satu tema perdebatan dalam historiografi pemerintahan Alauddin.

Kehidupan keagamaan

Aceh telah menjadi kerajaan Muslim sebelum Alauddin naik takhta.

Penaklukan Pasai pada masa ayahnya membawa pusat tradisi keilmuan Islam yang lebih tua ke dalam kekuasaan Aceh.

Hubungan perdagangan dengan Gujarat, Malabar dan Laut Merah memperluas arus ulama, pedagang dan jamaah haji.

Dalam surat diplomatik kepada Utsmaniyah, identitas Muslim Aceh dipakai sebagai dasar permohonan solidaritas menghadapi Portugis.

Politik tersebut membantu membentuk citra Aceh sebagai bagian dari jaringan dunia Islam yang lebih luas.

Haji dan keamanan laut

Salah satu persoalan penting hubungan Aceh–Utsmaniyah adalah keamanan pelayaran haji.

Kapal-kapal dari Nusantara menuju Laut Merah dapat menghadapi serangan atau pemeriksaan Portugis.

Alauddin meminta agar perdagangan dan perjalanan Muslim memperoleh perlindungan.

Dengan demikian diplomasi kepada Istanbul tidak hanya berkaitan dengan ambisi merebut Melaka, tetapi juga dengan kepentingan ekonomi dan keagamaan masyarakat Muslim di Samudra Hindia.

Keluarga

Informasi mengenai keluarga Alauddin berasal dari kombinasi Hikayat Aceh, kronik kemudian, nisan, dan rekonstruksi genealogis.

Setidaknya empat putra sering disebut dalam historiografi.

Abdullah

Abdullah merupakan salah satu putra yang memperoleh kedudukan politik penting.

Setelah penaklukan Aru, ia ditempatkan sebagai penguasa bawahan Aceh di wilayah tersebut.

Ia ikut dalam ekspedisi Melaka 1568 dan terbunuh dalam pertempuran.

Sejumlah silsilah menyebut keturunannya kemudian tetap mempunyai posisi dalam keluarga kerajaan.

Husain

Husain merupakan putra yang akhirnya menggantikan ayahnya.

Setelah naik takhta ia menggunakan gelar Sultan Ali Riayat Syah.

Ia melanjutkan perang terhadap Portugis dan memerintah sampai 1579 menurut kronologi epigrafi yang digunakan Djajadiningrat dan Lombard.

Sultan Mughal atau Sri Alam

Putra lain dikenal sebagai Sultan Mughal, Moghul, atau pangeran Pariaman.

Ia ditempatkan sebagai wakil Aceh di pantai barat Sumatra.

Pada 1579 ia sempat menjadi Sultan Aceh dengan gelar Sri Alam.

Masa pemerintahannya sangat singkat.

Kedudukannya sebelum naik takhta menunjukkan pentingnya Pariaman dalam struktur kerajaan Aceh pada masa ayahnya.

Abdul Jalil

Abdul Jalil merupakan putra lain yang mempunyai arti penting dalam silsilah kerajaan.

Ia adalah ayah Mansur Syah dan dengan demikian merupakan kakek dari garis ayah Iskandar Muda.

Melalui Abdul Jalil, Iskandar Muda mewarisi garis Meukuta Alam dari Alauddin al-Qahhar.

Sejumlah tradisi menyebut Abdul Jalil mengalami konflik dengan ayahnya akibat persoalan ambisi politik. Rincian kisah tersebut tidak cukup jelas dalam sumber sezaman dan lebih banyak muncul dalam rekonstruksi silsilah kemudian.

Iskandar Muda dan garis al-Qahhar

Garis keturunan Alauddin mempunyai arti besar bagi legitimasi Iskandar Muda.

Dalam Hikayat Aceh, ayah Iskandar Muda, Mansur Syah, merupakan putra Abdul Jalil, yang merupakan putra Alauddin al-Qahhar.

Melalui garis tersebut Iskandar Muda memperoleh keturunan langsung dari keluarga Meukuta Alam.

Dari pihak ibu, ia mempunyai hubungan dengan cabang Darul Kamal.

Penyatuan kedua garis inilah yang kemudian ditekankan dalam legitimasi kerajaan Iskandar Muda.

Tahun-tahun terakhir

Sesudah kegagalan merebut Melaka pada 1568, Alauddin tetap menjalankan politik anti-Portugis.

Hubungan dengan Utsmaniyah dan negeri-negeri Muslim India terus dipertahankan.

Aceh juga berusaha menjaga pengaruh di Aru dan memperbaiki hubungan dengan Johor.

Pada 1570–1571, operasi serentak beberapa kekuatan Muslim terhadap Portugis memberi Alauddin kesempatan terakhir untuk menekan Melaka.

Namun tidak ada serangan yang berhasil merebut benteng tersebut.

Wafat

Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar wafat pada 8 Jumadilawal 979 H, bertepatan dengan 28 September 1571.[3]

Ia telah memegang kekuasaan selama sekitar tiga dasawarsa apabila awal pemerintahannya ditempatkan pada 1539.

Sumber-sumber tidak memberikan penyebab kematian yang dapat dipastikan.

Ia digantikan oleh putranya Husain, yang naik takhta dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah.

Makam

250px-Jirat_S%C3%B4leutan_Al-Qahhar.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Makam Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar di Baitur Rijal atau Kandang XII.

Alauddin dimakamkan di Baitur Rijal, kompleks pemakaman dinasti Meukuta Alam yang sekarang dikenal sebagai Kandang XII di Banda Aceh.

Di kompleks tersebut juga terdapat makam sejumlah kerabatnya, termasuk Ali Mughayat Syah.

Kajian Ludvik Kalus dan Claude Guillot terhadap kompleks tersebut menunjukkan pentingnya Baitur Rijal bagi rekonstruksi silsilah awal Kesultanan Aceh.[3]

Alauddin mempunyai monumen makam yang relatif megah dibanding sejumlah makam lain di kompleks tersebut.

Kalus dan Guillot menilai ia kemungkinan memainkan peran dalam penataan Baitur Rijal sebagai kompleks pemakaman dinasti.

Hikayat Aceh bahkan menggambarkan Alauddin, ketika masih menjadi penguasa Pasai, datang untuk mengunjungi makam ayahnya di tempat tersebut.[3]

Historiografi

Riwayat Alauddin dibentuk oleh beberapa kelompok sumber yang tidak selalu memberikan keterangan sama.

Sumber tersebut meliputi:

  • Hikayat Aceh;
  • Bustanus Salatin;
  • inskripsi makam;
  • kronik Portugis;
  • kisah perjalanan Fernão Mendes Pinto;
  • arsip Utsmaniyah;
  • laporan Jesuit dan pedagang Eropa;
  • tradisi genealogis Aceh;
  • karya historiografi kolonial dan modern.

Perbedaan di antara sumber terutama menyangkut nomor urut Sultan, awal pemerintahannya, identitas ibunya, karakter pengambilalihan kekuasaan, perang Batak, ukuran bantuan Utsmaniyah, skala serangan Melaka 1547, kematian Sultan Johor, dan sejumlah reformasi internal.

Sultan ketujuh atau Sultan ketiga

Dalam daftar yang menghitung penguasa Meukuta Alam dan beberapa penguasa peralihan sebelum Salahuddin, Alauddin ditempatkan sebagai Sultan Aceh ketujuh.

Urutan tersebut berhubungan dengan tradisi yang juga menempatkan Ali Mughayat Syah sebagai Sultan Aceh ketiga.

Sebaliknya, Bustanus Salatin dan banyak karya modern memulai daftar Kesultanan Aceh Darussalam dari Ali Mughayat Syah.

Dalam sistem tersebut urutannya menjadi:

  1. Ali Mughayat Syah;
  2. Salahuddin;
  3. Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar.

Karena itu Alauddin disebut Sultan Aceh ketiga dalam sebagian besar historiografi modern.

Perbedaan ini tidak terutama menyangkut identitas Alauddin, melainkan mengenai titik awal yang dipakai untuk menghitung Kesultanan Aceh.

Tahun 1537, 1539 atau 1540

Kronologi awal pemerintahannya juga berbeda.

Sebagian sumber menggunakan 1537, terutama karena pada tahun tersebut Aceh telah melancarkan serangan ke Melaka dan Alauddin mempunyai kedudukan kuat di Pasai.

Djajadiningrat dan Lombard cenderung menempatkan perebutan takhta sekitar 1539.

Urutan tradisional lain menggunakan 1540.

Bukti paling jelas hanya menunjukkan bahwa Salahuddin masih berkuasa setelah 1530, Alauddin telah mempunyai kekuasaan di Pasai pada dekade 1530-an, dan pada sekitar 1539–1540 ia telah menjadi penguasa utama Aceh.

Berbeda dengan awal pemerintahan, tanggal wafat 28 September 1571 didukung inskripsi makam.

Pengambilalihan kekuasaan

Hikayat Aceh memberikan cerita terperinci mengenai perebutan kekuasaan.

Alauddin disebut membunuh wazir Raja Bungsu dan memenjarakan Salahuddin bersama ibu mereka.

Narasi tersebut didukung oleh fakta bahwa Salahuddin hidup beberapa tahun sesudah kehilangan takhta.

Namun istilah modern seperti "kudeta" merupakan cara kemudian untuk menggambarkan peristiwa itu.

Dalam struktur kerajaan abad ke-16, tindakan tersebut juga dapat dipahami sebagai perebutan otoritas di antara cabang keluarga kerajaan ketika Sultan yang memerintah kehilangan dukungan elite.

Kedudukan di Pasai

Kalus dan Guillot menyebut Alauddin sebagai sultan vasal di Pasai sebelum memperoleh takhta Aceh.[3]

Istilah tersebut menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi daripada sekadar gubernur biasa.

Namun struktur konstitusional Pasai setelah penaklukan Aceh pada 1524 belum sepenuhnya jelas.

Karena itu, jabatan pratakhta Alauddin dapat disebut penguasa atau sultan bawahan Aceh di Pasai tanpa menganggap Pasai telah mempunyai struktur administrasi yang sama dengan provinsi modern.

Identitas ibu

Silsilah lama tidak sepenuhnya sepakat mengenai ibu Salahuddin dan Alauddin.

Sebagian menyebut ibu Alauddin sebagai putri Inayat Syah yang namanya tidak disebutkan.

Sumber lain menghubungkan ibu suri pada masa Salahuddin dengan seorang perempuan bernama Siti Hur.

Kajian epigrafi Daya juga menemukan tokoh kerajaan dengan nama tersebut.

Kemungkinan bahwa berbagai tradisi mencampurkan perempuan dari beberapa generasi keluarga Daya dan Meukuta Alam menyebabkan identifikasi ini tetap terbuka.

Ekspedisi Tanaucarim dalam catatan Mendes Pinto

Kampanye Aceh ke Tanaucarim merupakan salah satu bagian pemerintahan Alauddin yang terutama diketahui dari Peregrinação karya Fernão Mendes Pinto. Tidak seperti perang Aceh dengan Aru, Johor dan Melaka, episode ini belum mempunyai dokumentasi pembanding yang sama banyaknya dari kronik Aceh.

Pinto memberikan setidaknya dua keterangan yang tampaknya menunjuk pada operasi yang berbeda. Dalam uraian perang Aceh dengan Tamiang, ia menyebut sebuah angkatan perang yang telah dikirim Alauddin ke Tanaucarim sekitar dua bulan sebelumnya untuk berperang melawan Raja Siam. Dalam bagian lain, berkaitan dengan perjalanannya dari Melaka pada Januari 1545, Pinto menyebut kekalahan sebuah armada Aceh yang jauh lebih besar di Tanaucarim di bawah Bijaya Sura dari Pedir.[12]

Karena itu tidak tertutup kemungkinan bahwa Aceh melakukan lebih dari satu operasi ke pesisir Tenasserim selama akhir 1530-an dan awal 1540-an.

Kronologi ekspedisi besar Bijaya Sura tidak disebut Pinto dengan tanggal yang sama tegasnya seperti sejumlah peristiwa lain. Peristiwa itu telah terjadi sebelum Pinto meninggalkan Melaka pada 9 Januari 1545, sehingga penempatannya pada sekitar 1544 merupakan rekonstruksi kronologis, bukan tanggal yang disebut langsung oleh sumber.

Angka kerugian juga berbeda menurut edisi. Terjemahan Inggris Henry Cogan menyebut sekitar 70 lancara dan 6.000 orang hilang, sedangkan pembacaan edisi Portugis tertentu memberikan angka sekitar 5.000. Dengan mempertimbangkan kecenderungan Pinto menggunakan angka pasukan yang sangat besar, jumlah tersebut lebih aman diperlakukan sebagai perkiraan dalam sumber daripada angka korban yang pasti.

Nama tempat juga ditulis dalam berbagai bentuk, seperti Tanaucarim, Tanauçarim, Tarnasery dan Tarnassery. Seluruhnya menunjuk pada lingkungan Tenasserim, tetapi beberapa nama lain yang muncul dalam uraian Pinto tidak selalu dapat diidentifikasikan secara pasti dengan permukiman modern.

Meskipun rincian angka dan kronologinya memerlukan kehati-hatian, keterangan bahwa orang Aceh menjalankan operasi di kawasan Tenasserim tidak berdiri hanya pada satu kalimat: Pinto menyebut perang Aceh dengan Siam dalam lebih dari satu bagian, menemukan jenazah yang oleh informannya diidentifikasikan sebagai orang Aceh, dan kemudian secara terpisah menyebut armada Bijaya Sura yang telah dikalahkan di Tarnasery.

Mendes Pinto dan perang Batak

Fernão Mendes Pinto merupakan sumber utama untuk perang yang biasa disebut Perang Aceh–Batak (1539).

Pinto dikenal sebagai penulis yang sering menggunakan gaya naratif dramatis, sehingga rincian perjalanannya telah lama diperdebatkan.

Anthony Reid mencatat bahwa ketidakakuratan Pinto terbukti pada sejumlah bagian perjalanannya di Asia, tetapi informasi mengenai Sumatra mempunyai dukungan umum dari sumber Portugis lain dan kemungkinan berasal dari informan yang mengetahui keadaan Selat Malaka.[4]

Identitas "Batak" yang dilawannya juga tidak pasti.

Sebagian rekonstruksi menempatkan pusatnya di kawasan Singkil–Tapanuli, sedangkan historiografi Aceh kemudian sering menghubungkannya dengan Tamiang.

Karena itu, penyebutan "Perang Aceh–Batak" dipertahankan sebagai nama historiografis tetapi tidak harus berarti sebuah negara Batak tunggal dengan batas tertentu.

Hamid Khan dan jumlah tentara asing

Karya-karya Indonesia kemudian sering menyebut sebuah pasukan elit yang terdiri atas 160 orang Turki dan 200 orang Malabar serta seorang komandan bernama Hamid Khan, yang disebut sebagai kerabat pejabat Utsmaniyah di Kairo.

Versi ini berasal dari pembacaan terhadap Mendes Pinto dan penyusunan kembali jaringan bantuan militer dari India dan Laut Merah.

Reid, yang membandingkan sumber Aceh, Portugis, dan Utsmaniyah, lebih berhati-hati. Ia mencatat Pinto menyebut sekitar 300 orang Turki dalam episode perang Batak, serta tokoh lain yang disebut berasal dari Habasyah atau lingkungan Laut Merah.[4]

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa komposisi pasukan asing tidak dapat direkonstruksi sebagai daftar unit militer yang pasti.

Yang lebih kuat adalah kesimpulan bahwa orang-orang Turki/Rum, India Muslim, dan Afrika Timur memang hadir dalam lingkungan militer Aceh.

Perjanjian Pagaruyung

Historiografi Aceh modern sering menempatkan sebuah perjanjian antara Alauddin dan Maharaja Dewana dari Pagaruyung pada 1540.

Menurut tradisi tersebut, daerah pantai barat dari Natal sampai Indrapura masuk dalam lingkungan Aceh, dengan pengecualian tertentu.

Penelitian Kathirithamby-Wells menegaskan penguasaan Aceh atas pantai barat dari Barus sampai Indrapura, tetapi tidak seluruh rincian perjanjian 1540 dapat dikonfirmasi dari sumber sezaman.[5]

Dengan demikian, perluasan Aceh ke pantai barat dapat dinyatakan lebih pasti daripada tanggal dan isi formal perjanjian Maharaja Dewana.

Serangan Melaka 1547

Versi historiografi Aceh tertentu menggambarkan ekspedisi 1547 sebagai serangan sangat besar dengan sekitar 60 kapal dan 5.000 prajurit yang hampir menguasai seluruh Melaka kecuali A Famosa.

Anthony Reid, berdasarkan sumber Portugis, menyebut serangan tersebut tidak besar menurut ukuran Aceh dan hanya mencatat adanya detasemen orang Turki di pihak penyerang.[4]

Karena perbedaan itu, klaim bahwa Aceh hampir merebut seluruh kota lebih aman dipahami sebagai salah satu versi rekonstruksi perang daripada fakta yang diterima tanpa perdebatan.

Masa damai pada 1550-an

Artikel dan kronologi populer sering menyebut Aceh menjadi negara yang damai selama sekitar sepuluh tahun setelah kegagalan 1547.

Sumber yang lebih tepat menunjukkan adanya penurunan perang besar daripada perdamaian mutlak.

Aceh tetap memperluas kontrol ekonomi di pantai barat, mempertahankan pasukan dan hubungan luar negeri, serta terus terlibat dalam persaingan dengan Portugis.

Karena itu, periode 1550-an lebih tepat dipandang sebagai fase konsolidasi dan ekspansi ekonomi.

Nasib Sultan Johor

Tradisi mengenai Sultan Alauddin Riayat Shah II dari Johor mempunyai beberapa versi.

Sebagian riwayat menyebut ia dibawa ke Aceh setelah kekalahan 1564/1565 dan kemudian meninggal karena sakit.

Ada pula tradisi yang menyatakan jasadnya kemudian dimakamkan atau dikembalikan ke lingkungan Johor.

Sumber resmi sejarah Kota Johor Lama yang digunakan Jabatan Muzium Malaysia menyatakan bahwa Sultan tersebut dibawa ke Aceh dan dihukum mati pada 1564.[16]

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sebab kematiannya tidak dicatat secara sama dalam tradisi Aceh, Johor dan rekonstruksi modern.

Keterangan bahwa ia ditawan ke Aceh merupakan unsur yang paling konsisten di antara berbagai versi.

Bantuan Utsmaniyah

Besarnya bantuan Utsmaniyah merupakan salah satu tema yang paling banyak mengalami pembesaran dalam tradisi kemudian.

Sejumlah karya populer menyebut armada penuh Utsmaniyah sampai di Aceh dan turut menyerang Melaka.

Dokumen Utsmaniyah justru menunjukkan bahwa ekspedisi besar yang diperintahkan Selim II dialihkan ke Yaman.

Reid menyimpulkan bahwa armada Kurtoğlu Hızır tidak mencapai Aceh, tetapi meriam, pembuat senjata, dan kemungkinan sebagian personel Utsmaniyah memang tiba kemudian.[4]

Sumber Portugis juga menyebut sekitar 400 orang Turki berada dalam pasukan Aceh pada serangan 1568.

Dengan demikian, bantuan Utsmaniyah bersifat nyata, tetapi perlu dibedakan antara ekspedisi resmi besar yang direncanakan dan personel serta persenjataan yang benar-benar mencapai Aceh.

Lima belas kapal dan lima ratus ahli

Dalam historiografi Indonesia sering disebut Selim II mengirim 15 kapal dan sekitar 500 ahli artileri atau pasukan.

Angka tersebut berasal dari penafsiran dokumen mengenai rencana ekspedisi.

Karena armada utama kemudian dialihkan ke Yaman, angka itu tidak boleh digunakan untuk menyatakan bahwa lima belas kapal dan lima ratus orang tersebut seluruhnya tiba di Bandar Aceh.

Dokumen tetap penting sebagai bukti skala dukungan yang pada awalnya direncanakan Istanbul.

Empat kaum

Tradisi Aceh menghubungkan Alauddin dengan pembagian masyarakat Aceh Besar menjadi Lhee Reutoih, Imeum Peuet, Tok Batee dan Ja Sandang.

Pembagian tersebut memang mempunyai arti penting dalam struktur sosial Aceh pada masa kemudian.

Namun sumber yang menghubungkan pembentukannya secara langsung dengan Alauddin berasal dari periode lebih muda.

Karena itu, kemungkinan ia melakukan penataan sosial tidak dapat dikesampingkan, tetapi atribusi penciptaan seluruh sistem kepadanya belum dapat dibuktikan secara langsung.

Aceh Besar dan Pedir sebagai dua wilayah

Beberapa karya sejarah daerah menyatakan Alauddin mengatur kerajaan ke dalam dua wilayah besar, yakni Aceh Besar dan Pedir.

Keterangan ini sesuai dengan pentingnya kedua daerah sebagai pusat politik, tetapi dokumentasi abad ke-16 tidak cukup rinci untuk memastikan bentuknya sebagai dua "provinsi" dalam pengertian administratif modern.

Pedir tetap mempunyai identitas regional yang kuat meskipun berada di bawah Kesultanan Aceh.

Dirham dan keuh

Tradisi lain menyatakan Alauddin menciptakan atau meresmikan dua alat pembayaran, yaitu dirham emas dan keuh timah.

Mata uang emas telah digunakan kerajaan-kerajaan Sumatra sebelum masanya, termasuk Pasai, dan koin Aceh juga dikenal dari masa awal dinasti.

Karena itu, lebih mungkin terjadi penataan atau perluasan penggunaan mata uang daripada penciptaan uang dari keadaan sebelumnya tanpa sistem moneter.

Numismatik diperlukan untuk menentukan jenis koin tertentu yang dapat dikaitkan langsung dengan pemerintahannya.

Pembangunan Darud Dunia

Sejumlah historiografi Aceh menghubungkan Alauddin dengan renovasi besar Dalam Darud Dunia pada 1550-an, termasuk penguatan bangunan istana.

Tradisi tersebut sesuai dengan fase konsolidasi kerajaannya.

Namun kompleks istana Aceh berkali-kali direnovasi oleh penguasa yang berbeda, sementara bangunan awal tidak bertahan.

Karena itu, sulit menentukan unsur arsitektur tertentu sebagai karya Alauddin tanpa dukungan arkeologis tambahan.

Lada Sicupak

Hubungan Alauddin dengan Utsmaniyah kemudian menghasilkan berbagai tradisi lisan.

Salah satu yang paling terkenal adalah cerita Lada Sicupak, tentang utusan Aceh yang berangkat membawa lada sebagai hadiah kepada Raja Rum tetapi setelah perjalanan panjang hanya menyisakan secupak lada.

Raja Rum kemudian dikisahkan memberikan meriam dan ahli senjata kepada Aceh.

Dalam beberapa versi kemudian, kisah tersebut dipindahkan ke masa Iskandar Muda.

Hubungan diplomatik al-Qahhar dengan Utsmaniyah mempunyai dasar dokumenter kuat, tetapi rincian Lada Sicupak merupakan bagian dari pembentukan memori budaya mengenai hubungan tersebut dan tidak dapat dibaca secara literal sebagai laporan diplomatik.

Tanggal wafat

Sebagian tulisan lama memberikan tanggal 29 September 1571.

Pembacaan epigrafi terhadap nisannya memberikan 8 Jumadilawal 979 H dan konversi yang digunakan Djajadiningrat, Lombard, Kalus dan Guillot menghasilkan 28 September 1571.[3]

Perbedaan satu hari dapat berasal dari metode konversi kalender Hijriah ke kalender Masehi.

Tanggal yang tercantum secara langsung pada makam mempunyai kedudukan paling penting untuk penentuan kronologi.

Sumber sejarah

Hikayat Aceh

Hikayat Aceh merupakan sumber utama untuk hubungan keluarga kerajaan dan peristiwa menjelang naik takhtanya Alauddin.

Karya tersebut disusun pada masa yang lebih kemudian, kemungkinan pada lingkungan istana awal abad ke-17.

Walaupun mengandung unsur panegirik, informasi genealogisnya dapat dibandingkan dengan nisan dan sumber Portugis.

Teuku Iskandar menggunakan teks ini dalam rekonstruksi silsilah raja-raja Aceh.[9]

Bustanus Salatin

Bustanus Salatin karya Nuruddin ar-Raniri disusun pada abad ke-17.

Karya ini memberikan urutan sultan dan lama pemerintahan yang dalam beberapa kasus berbeda dari sumber epigrafi.

Walaupun ditulis beberapa dasawarsa setelah masa al-Qahhar, Bustan penting karena mencerminkan tradisi resmi istana Aceh mengenai dinasti terdahulu.

Sumber Portugis

Kronik Portugis merupakan sumber utama tentang:

  • perang dengan Aru;
  • hubungan dengan Johor;
  • ekspedisi Melaka;
  • kehadiran tentara Turki;
  • diplomasi anti-Portugis.

Penulis seperti Diogo do Couto menggunakan laporan pejabat dan prajurit Portugis.

Karena karya tersebut ditulis dari perspektif lawan Aceh, angka pasukan dan penilaian motif politik perlu dibandingkan dengan sumber lain.

Mendes Pinto

Fernão Mendes Pinto mempunyai posisi khusus karena memberikan uraian terperinci mengenai perang Aceh pada akhir 1530-an.

Ceritanya mengandung banyak detail mengenai tentara asing, Batak, Aru dan hubungan dengan Mesir.

Sebagian unsur karya Pinto telah diperdebatkan oleh sejarawan, tetapi Reid menilai bagian Sumatranya tetap penting karena mempunyai dukungan dari laporan Portugis lain.[4]

Arsip Utsmaniyah

Dokumen Utsmaniyah menyediakan sumber yang relatif independen dari tradisi Aceh dan Portugis.

Dokumen tersebut membuktikan:

  • keberadaan utusan Aceh;
  • permintaan bantuan;
  • keputusan Selim II;
  • rencana ekspedisi;
  • pengalihan armada ke Yaman.

Keberadaan sumber dari tiga lingkungan—Aceh, Portugis, dan Utsmaniyah—menjadikan pemerintahan Alauddin salah satu periode abad ke-16 Aceh yang dapat dikaji melalui perbandingan sumber lintas kawasan.

Warisan

Pemerintahan Alauddin memperluas dasar yang telah dibangun Ali Mughayat Syah.

Jika ayahnya terutama mempersatukan wilayah inti Aceh, Alauddin membawa kerajaan ke tahap ekspansi regional.

Di pantai barat, kekuasaan Aceh menjangkau jaringan Minangkabau sampai Indrapura.

Di timur, kerajaan beberapa kali menguasai Aru.

Di Selat Malaka, Aceh berhasil menaklukkan Johor untuk sementara dan menjadi ancaman utama bagi Portugis.

Ekspansi tersebut belum menghasilkan dominasi permanen atas seluruh wilayah, tetapi meletakkan pola politik yang kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan abad ke-17.

Warisan hubungan Aceh–Utsmaniyah

Hubungan dengan Utsmaniyah merupakan salah satu warisan paling menonjol pemerintahannya.

Hubungan tersebut tidak menjadikan Aceh sebuah provinsi Utsmaniyah dalam pengertian administratif biasa.

Namun diplomasi Alauddin memperlihatkan bahwa penguasa Asia Tenggara dapat berhubungan langsung dengan salah satu kekuatan terbesar dunia abad ke-16.

Jaringan ini mencakup perdagangan, agama, perjalanan haji, teknologi senjata dan strategi menghadapi Portugis.

Ingatan mengenai hubungan tersebut bertahan selama berabad-abad dalam tradisi Aceh dan kemudian kembali memperoleh arti politik pada abad ke-19.

Warisan militer

Masuknya ahli artileri dan personel asing membantu perkembangan teknologi perang Aceh.

Meriam, senapan, teknik pengecoran dan pengetahuan maritim semakin penting dalam struktur militernya.

Pada masa Iskandar Muda, perkembangan itu mencapai skala jauh lebih besar.

Dengan demikian pemerintahannya merupakan tahap penting antara pembentukan militer awal oleh Ali Mughayat Syah dan kekuatan besar Aceh pada abad ke-17.

Warisan ekonomi

Penguasaan pantai barat membantu mengubah Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan lada utama dunia.

Jaringan perdagangan yang menghubungkan Sumatra, Gujarat dan Laut Merah memberikan sumber pendapatan sekaligus jalur diplomatik.

Pertumbuhan tersebut juga meningkatkan persaingan dengan Portugis, yang berusaha mempertahankan jalur perdagangan melalui Melaka dan India Portugis.

Hubungan erat antara perdagangan lada dan perang menjadi salah satu ciri politik Aceh selama sisa abad ke-16.

Warisan dinasti

Tiga putra Alauddin kemudian memainkan peranan langsung dalam sejarah kerajaan.

Husain menjadi Sultan Ali Riayat Syah.

Sri Alam sempat menjadi Sultan pada 1579 setelah sebelumnya memerintah di Pariaman.

Abdullah memerintah Aru dan gugur dalam perang 1568.

Melalui Abdul Jalil, garis keturunannya menghasilkan Mansur Syah dan kemudian Iskandar Muda.

Dengan demikian Alauddin menjadi salah satu leluhur utama cabang Meukuta Alam yang kembali mencapai puncak kekuasaan pada awal abad ke-17.

Kedudukan dalam sejarah Aceh

Alauddin Ri'ayat Syah al-Qahhar menempati masa transisi antara pembentukan Kesultanan Aceh dan puncak ekspansinya.

Pada awal pemerintahannya, Aceh masih menghadapi kerajaan-kerajaan kuat di pantai timur Sumatra dan belum mempunyai kekuasaan tetap di Semenanjung Melayu.

Pada akhir pemerintahannya, kerajaan telah mempunyai jaringan kekuasaan di kedua pantai Sumatra, beberapa kali menguasai Aru dan Johor, mempunyai hubungan langsung dengan Utsmaniyah, serta mampu melancarkan pengepungan besar terhadap Melaka.

Ia tidak berhasil mengusir Portugis dari Melaka, dan sejumlah penaklukannya tidak bertahan permanen.

Namun perkembangan perdagangan, angkatan perang, diplomasi, dan jaringan daerah pada pemerintahannya menjadi dasar penting bagi pertumbuhan Aceh pada masa berikutnya.

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 Djajadiningrat, Raden Hoesein (1911). "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 65: 135–265.
  2. ↑ Lombard, Denys (1967). Le Sultanat d'Atjéh au temps d'Iskandar Muda, 1607–1636. Paris: École française d'Extrême-Orient.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kalus, Ludvik; Guillot, Claude (2010). "Bayt al-rijâl: premier cimetière royal du sultanat d'Aceh". Archipel. 80: 211–255. doi:10.3406/arch.2010.4180.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Reid, Anthony (1969). "Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia". Journal of Southeast Asian History. 10 (3): 395–414. doi:10.1017/S0217781100004993.
  5. 1 2 3 4 Kathirithamby-Wells, J. (1969). "Achehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan, 1663". Journal of Southeast Asian History. 10 (3): 453–479. doi:10.1017/S0217781100005020.
  6. ↑ Gallop, Annabel Teh (2011). "Gold, silver and lapis lazuli: Royal letters from Aceh in the seventeenth century". Dalam Feener, R. Michael; Daly, Patrick; Reid, Anthony (ed.). Mapping the Acehnese Past. Leiden: KITLV Press. hlm. 105–140. doi:10.1163/9789004253599_007.
  7. ↑ Alves, Jorge Santos (2015). "From Istanbul with Love: Rumours, Conspiracies and Commercial Competition in Aceh–Ottoman Relations, 1550s to 1570s". Dalam Peacock, A. C. S.; Gallop, Annabel Teh (ed.). From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia. Oxford: Oxford University Press for the British Academy. hlm. 47–62. doi:10.5871/bacad/9780197265819.003.0003.
  8. 1 2 3 4 Hadi, Amirul (2006). Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis (1500–1579). Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. ISBN 979916463X.
  9. 1 2 Iskandar, Teuku (1958). De Hikajat Atjéh. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
  10. 1 2 3 4 Soedewo, Ery (2019). "Strategi Kerajaan Batak (Tamiang) Menghadapi Serangan Kesultanan Aceh di Abad ke-16 M". Berkala Arkeologi Sangkhakala. 22 (1): 19–31. doi:10.24832/bas.v22i1.394.
  11. 1 2 3 4 5 6 Soedewo, Ery (2021). "Perang Kesultanan Aru Menghadapi Kesultanan Aceh di Abad XVI M". Berkala Arkeologi Sangkhakala. 24 (1): 15–30. doi:10.24832/bas.v24i1.443.
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pinto, Fernão Mendes (1891). The Voyages and Adventures of Ferdinand Mendez Pinto, the Portuguese. Diterjemahkan oleh Cogan, Henry (Edisi Abridged and illustrated edition). London: T. Fisher Unwin. hlm. 42, 280–294.{{cite book}}: |edition= memiliki teks tambahan
  13. 1 2 Mills, Janell (1997). "The Swinging Pendulum: From Centrality to Marginality—A Study of Southern-Tenasserim in the History of Southeast Asia". Journal of the Siam Society. 85: 35–58.
  14. 1 2 Surakiat, Pamaree (2005). "Thai-Burmese Warfare During the Sixteenth Century and the Growth of the First Toungoo Empire". Journal of the Siam Society. 93: 69–100.
  15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Göksoy, İsmail Hakkı (2011). "Ottoman-Aceh relations as documented in Turkish sources". Dalam Feener, R. Michael; Daly, Patrick; Reid, Anthony (ed.). Mapping the Acehnese Past. Leiden: KITLV Press. hlm. 65–96. ISBN 9789067183659.
  16. 1 2 "Kompleks Sejarah Kota Johor Lama". Jabatan Muzium Malaysia. Diakses tanggal 18 September 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  17. 1 2 3 4 5

Daftar pustaka

Didahului oleh:
Salahuddin
Sultan Aceh
1540–28 September 1571
Diteruskan oleh:
Husain Ali Riayat Syah
Didahului oleh:
Salahuddin
Sultan Dinasti Meukuta Alam
1540–28 September 1571
Diteruskan oleh:
Husain Ali Riayat Syah
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan