Presiden Mesir

Presiden Republik Arab Mesir
Petahana Abdel Fattah el-Sisi
Gelar	Tuan Presiden (informal) Yang Mulia (formal, diplomatik)
Status	Kepala negara Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata
Kediaman	Istana Heliopolis
Kantor	Kairo
Ditunjuk oleh	Pemungutan suara langsung
Dasar hukum	Konstitusi Mesir (2014)
Pendahulu	Raja Mesir
Dibentuk	Juni 18, 1953;73 tahun lalu (1953-06-18)
Pejabat pertama	Mohamed Naguib
Suksesi	Garis suksesi
Wakil	Wakil Presiden
Gaji	Templat:EGP (sekitar US$72.000) per tahun[1]
Situs web	www.presidency.eg/EN

Mesir
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Arab Mesir
Konstitusi (sejarah)
Pemerintahan Presiden (daftar) Abdel Fattah el-Sisi Perdana Menteri (daftar) Sherif Ismail Kabinet
Legislatif Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Ketua (daftar) Ali Abdel Aal
Yudikatif Mahkamah Konstitusi Agung
Pembagian Administratif Kegubernuran Subdivisi
Pemilihan umum Pemilu terakhir Presiden: 2014 2018 Parlemen: 2011–2012 2015
Partai politik (bekas)
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri
Negara lainnya Atlas
l b s

Presiden Republik Arab Mesir (Egyptian Arabic: رئيس جمهورية مصر العربية, alih aksara: Ra'īs gumhūriyyat Miṣr al-ʻArabiyyah) adalah kepala negara Mesir. Berdasarkan berbagai bentuk Konstitusi Mesir setelah Revolusi Mesir 1952, presiden juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan kepala cabang eksekutif pemerintah Mesir.^[2]

Sebagai jabatan kehakiman tertinggi di negara tersebut, kepresidenan merupakan jabatan tertinggi di Mesir. Kekuasaan, fungsi, dan tugas jabatan kepresidenan sebelumnya, serta hubungannya dengan perdana menteri dan pemerintah Mesir, telah berubah dari waktu ke waktu dalam berbagai dokumen konstitusional.

Enam presiden telah menjabat sebagai presiden Mesir setelah penghapusan monarki pada 1953, dengan beberapa periode transisi singkat. Presiden pertama adalah Mohamed Naguib, diikuti oleh Gamal Abdel Nasser dan Anwar Sadat. Setelah pembunuhan Sadat, ia digantikan oleh Hosni Mubarak, kemudian Mohamed Morsi. Presiden saat ini adalah Abdel Fattah el-Sisi, yang telah menjabat sejak 8 Juni 2014.

Sejarah

Presiden pertama Mesir adalah Mohamed Naguib, yang bersama dengan Gamal Abdel Nasser memimpin Revolusi Mesir 1952 yang menggulingkan Raja Farouk dan menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Britania. Meskipun putra Farouk yang masih bayi secara resmi dinyatakan oleh kaum revolusioner sebagai Raja Fuad II, seluruh kekuasaan eksekutif yang efektif berada di tangan Naguib dan Dewan Komando Revolusioner. Pada 18 Juni 1953, kurang dari setahun setelah kudeta, Dewan tersebut menghapuskan monarki Mesir dan Sudan, serta menyatakan Mesir sebagai sebuah republik, dengan Mohamed Naguib sebagai presidennya.^[3]

Naguib mengundurkan diri sebagai presiden pada November 1954, setelah perselisihan serius dengan perwira militer yang lebih muda yang turut ambil bagian dalam revolusi bersamanya. Setelah itu, jabatan presiden tetap kosong hingga Januari 1956, ketika Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai presiden melalui sebuah plebisit. Nasser tetap menjadi presiden Mesir, serta presiden Republik Arab Bersatu, yang berlangsung dari 1958 hingga 1971, sampai kematiannya yang mendadak pada September 1970 dalam usia 52 tahun.^[4]

Nasser digantikan oleh wakil presidennya, Anwar Sadat, yang dipilih melalui plebisit pada Oktober 1970. Sadat menjabat sebagai presiden hingga dibunuh pada Oktober 1981, dan berbagi Hadiah Nobel Perdamaian dengan perdana menteri Israel Menachem Begin pada 1978 karena memprakarsai perundingan perdamaian antara kedua negara.^[5] Ia digantikan oleh wakil presidennya, Hosni Mubarak, yang terpilih sebagai presiden melalui plebisit dan tetap menjabat selama hampir 30 tahun.

Dalam Revolusi Mesir 2011, Mubarak, yang menjabat sejak 14 Oktober 1981 hingga 11 Februari 2011, dipaksa mengundurkan diri setelah demonstrasi massal di seluruh negeri yang menuntut pengunduran dirinya. Pada 10 Februari 2011 Mubarak menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada wakil presiden yang baru saja ditunjuknya, Omar Suleiman.^[6] Penggunaan kekuasaan kepresidenan oleh Suleiman hanya merupakan formalitas sesaat, karena jabatan presiden Mesir kemudian secara resmi kosong, dan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang dipimpin oleh Marsekal Lapangan Mohamed Hussein Tantawi, mengambil alih kendali eksekutif negara.^[7]

Pada 30 Juni 2012, Ikhwanul Muslimin-afiliasi Mohamed Morsi dilantik sebagai Presiden Mesir,^[8] setelah memenangkan pemilihan umum presiden Mesir 2012 pada 24 Juni; ia merupakan presiden pertama yang memperoleh kekuasaan semata-mata melalui pemilihan umum dengan hak pilih rakyat.^[9] Namun, kepresidenan Morsi berumur pendek, dan sedikit lebih dari setahun kemudian, pada 3 Juli 2013, ia diberhentikan dari jabatannya setelah demonstrasi massal menentang pemerintahannya.^[10]

Abdel Fattah el-Sisi, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada masa kepresidenan Morsi dan mempertahankan jabatannya setelah Morsi diberhentikan, pensiun secara permanen dari Angkatan Bersenjata Mesir pada 2014 dan kemudian memenangkan pemilihan presiden 2014, serta dilantik sebagai presiden pada 8 Juni 2014.^[11] Ia kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada 2018 setelah memenangkan pemilihan presiden 2018.^[12] Pada April 2019, parlemen Mesir memperpanjang masa jabatan presiden dari empat menjadi enam tahun. Presiden Abdel Fattah al-Sisi juga diizinkan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga dalam pemilihan berikutnya pada 2024.^[13] Pada Desember 2023, Presiden al-Sisi memenangkan pemilihan presiden 2023 untuk masa jabatan ketiga.^[14] Ia dilantik pada April 2024.^[15]

Sistem pemilihan lama

Konstitusi Mesir memiliki berbagai bentuk sejak berdirinya republik pada 1953. Dalam semua bentuk konstitusi republik hingga 2005, metode pemilihan presiden didasarkan pada metode Republik Kelima Prancis. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir sebelum revolusi maupun sistem pemerintahan semi-presidensial yang diterapkan setelah revolusi sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum dan politik Prancis. Dalam sistem dua tahap ini, badan legislatif Mesir, Majelis Nasional (nama yang juga terinspirasi dari badan legislatif Prancis), mencalonkan salah satu dari sejumlah kandidat untuk jabatan presiden.

Seorang kandidat memerlukan sedikitnya dua pertiga suara mayoritas di Majelis untuk memperoleh pencalonan. Pada tahap kedua, kandidat dikukuhkan sebagai pejabat melalui plebisit rakyat yang diikuti oleh seluruh pemilih yang memenuhi syarat di negara tersebut. Mesir mempertahankan sistem ini bahkan setelah sistem tersebut ditinggalkan oleh Prancis pada 1962 dan digantikan dengan pemilihan presiden langsung, yang menghapus peran badan legislatif dalam pemilihan presiden Prancis. Dalam Konstitusi Mesir 1971, nama Majelis Nasional diubah menjadi Majelis Rakyat.

Amandemen konstitusi 2005 dan 2007

Pada 2005 dan 2007, amandemen konstitusi dilakukan. Prinsip-prinsip dalam konstitusi yang telah diamandemen meliputi:

• Pemilihan presiden republik melalui pemungutan suara rahasia langsung oleh warga negara yang memiliki hak pilih.
• Memastikan bahwa terdapat beberapa kandidat untuk dipilih oleh rakyat.
• Menjamin kredibilitas proses pencalonan.
• Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan salah satu pemimpin mereka untuk mengikuti pemilihan presiden pertama yang diselenggarakan berdasarkan amandemen.
• Pembentukan komisi pemilihan presiden yang memiliki independensi penuh untuk mengawasi proses pemilihan.
• Menjamin pengawasan yudisial terhadap proses pemungutan suara.

Ketentuan berikut mengenai proses pemilihan ditetapkan dalam Pasal 76 sebagaimana telah diamandemen:

• Kandidat yang berhasil harus dipilih berdasarkan mayoritas suara. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas tersebut, pemilihan diulang setelah sekurang-kurangnya tujuh hari antara dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Jika terjadi seri antara kandidat yang memperoleh suara terbanyak kedua dan kandidat ketiga, kandidat ketiga ikut serta dalam putaran kedua. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai presiden.
• Amandemen tersebut juga menetapkan bahwa sebuah undang-undang akan disahkan untuk mengatur prosedur pemilihan terkait. Undang-undang ini diharapkan mengatur berbagai aspek proses pemilihan itu sendiri, termasuk pendanaan kampanye, akses yang setara terhadap media, dan jaminan persaingan yang adil.
• Sebagaimana diwajibkan oleh amandemen, undang-undang tersebut akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Agung Mesir untuk memberikan pendapat mengenai konstitusionalitasnya. Hal ini menciptakan preseden penting dalam Sistem peradilan Mesir, yang memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi Agung untuk melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap peraturan perundang-undangan nasional guna menentukan kesesuaiannya dengan Konstitusi. Hal ini berbeda dengan praktik sebelumnya, ketika proses peninjauan oleh Mahkamah terhadap peraturan perundang-undangan nasional dilakukan melalui uji materi setelah undang-undang disahkan.

Kekuasaan presiden

Berdasarkan sistem yang dibentuk oleh amandemen konstitusi 1980, 2003, dan 2007 terhadap Konstitusi 1971, Presiden merupakan tokoh eksekutif terpenting, yang menunjuk Perdana Menteri Mesir serta mengangkat Kabinet berdasarkan rekomendasi perdana menteri. Dalam praktiknya, Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, serta pembuat kebijakan luar negeri tertinggi dan memegang komando tertinggi atas militer. Selama hukum darurat militer, Presiden juga menunjuk dekan fakultas dan wali kota, serta dapat merekrut atau memberhentikan orang-orang di sektor swasta. Presiden kemudian juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan guna melaksanakan undang-undang, memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang layak, dan sebagainya, yang kemudian dialihkan kepada Perdana Menteri berdasarkan Konstitusi 2012 dan 2014.^{[butuh rujukan]} Mesir berada di bawah hukum darurat militer sejak 1981.^{[butuh rujukan]} Setelah revolusi Mesir pada 2011 yang menggulingkan rezim Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun, hukum darurat militer untuk sementara dihentikan.

Konstitusi 2012 menetapkan bentuk pemerintahan semi-presidensial, di mana presiden berbagi kekuasaan eksekutif dengan perdana menteri, hingga konstitusi tersebut ditangguhkan setelah Morsi diberhentikan dari jabatannya. Struktur ini dipertahankan oleh Konstitusi 2014, yang dirancang setelah Morsi digulingkan dan mulai berlaku setelah referendum pada 2014.

Berdasarkan Konstitusi 2014 yang berlaku saat ini, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala cabang eksekutif. Presiden, bersama perdana menteri dan kabinet, menetapkan kebijakan umum negara dan mengawasi pelaksanaannya. Presiden mewakili Mesir dalam hubungan luar negeri dan memiliki kewenangan untuk meratifikasi perjanjian, dapat mengeluarkan dekret yang memiliki kekuatan hukum ketika Dewan Perwakilan Rakyat sedang dalam masa reses, dan dekret tersebut harus mendapat persetujuan Dewan setelah sidang kembali dimulai pada akhir masa reses, serta bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden juga memiliki kewenangan memberikan pengampunan dan dapat menjalankan kekuasaan yang diperlukan dalam keadaan darurat.

Dewan Kepresidenan

Berikut adalah daftar dewan kepresidenan yang berada di bawah naungan Presiden Mesir:^[16]

• Dewan Pertahanan Nasional
• Dewan Pembayaran Nasional
• Dewan Keamanan Nasional
• Dewan Tertinggi untuk Penggunaan Energi Nuklir secara Damai
• Dewan Penasihat Ilmuwan dan Pakar Mesir
• Dewan Kesehatan Mesir
• Dewan Tertinggi untuk Pemberantasan Terorisme
• Dewan Tertinggi Investasi
• Dewan Pengawas Museum Agung Mesir
• Dewan Pembangunan Ekonomi^[17]
• Dewan Pendidikan dan Penelitian Ilmiah^[17]
• Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional^[17]
• Dewan Pembangunan Masyarakat^[17]
• Dewan Tertinggi Ekspor

Pemilihan

Prosedur pemilihan dilakukan dalam waktu enam puluh hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden yang sedang menjabat.

Pemilihan terakhir

Persyaratan dan pencalonan

Pasal 141 Konstitusi Mesir menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi presiden. Ia harus merupakan warga negara Mesir, lahir dari orang tua berkewarganegaraan Mesir (tidak pernah memiliki kewarganegaraan ganda), pernah mengikuti wajib militer atau dibebaskan darinya, dan berusia sekurang-kurangnya 40 tahun.^[18]

Persyaratan tambahan ditetapkan dalam Pasal 142 konstitusi Mesir mengenai kandidat untuk jabatan presiden.^[18] Kandidat harus memperoleh rekomendasi dari 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau dukungan dari 25.000 orang yang tersebar di 15 kegubernuran, dengan sedikitnya 1.000 tanda tangan dari setiap kegubernuran.^[18]

Komisi Pemilihan Presiden

Amandemen terhadap Pasal 76 konstitusi menetapkan pembentukan "Komisi Pemilihan Presiden" yang memiliki independensi penuh dan bertugas mengawasi proses pemilihan presiden.

Komisi tersebut terdiri atas sepuluh anggota, dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi Agung dan empat anggota ex officio dari lembaga yudisial, yaitu wakil ketua yang sedang menjabat paling senior dari masing-masing Mahkamah Konstitusi Agung, Mahkamah Kasasi, dan Mahkamah Administratif Tinggi, serta ketua Pengadilan Banding Kairo.

Sisa komisi terdiri atas lima tokoh masyarakat yang independen dan netral: tiga dipilih oleh Majelis Rakyat dan dua dipilih oleh Dewan Syura.

Keputusan komisi ini disahkan berdasarkan mayoritas tujuh suara. Komisi ini memiliki masa jabatan lima tahun dan secara eksklusif berwenang mengawasi proses pemilihan presiden, termasuk menerima pencalonan, mengumumkan nama-nama kandidat yang diterima, mengawasi prosedur pemilihan, menghitung suara, dan mengumumkan hasil.

Komisi ini juga memiliki kewenangan yudisial final untuk memutus setiap keberatan atau gugatan yang diajukan terkait pemilihan presiden, dan keputusannya bersifat final serta tidak dapat diajukan banding. Komisi dapat mengeluarkan peraturannya sendiri dan berwenang membentuk subkomisi umum yang terdiri atas anggota lembaga yudisial untuk memantau berbagai tahapan proses pemilihan di bawah pengawasannya. Proses pemilihan harus diselesaikan dalam satu hari.

Pelantikan dan sumpah jabatan

Sesuai dengan Pasal 79 konstitusi, presiden harus mengucapkan sumpah atau janji berikut sebelum menjalankan tugasnya:

"Saya bersumpah demi Tuhan Yang Mahakuasa untuk dengan tulus mempertahankan sistem republik, menghormati Konstitusi dan hukum, sepenuhnya memperhatikan kepentingan rakyat, serta mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah Tanah Air."

Masa jabatan

Berdasarkan Konstitusi sebelumnya, presiden menjabat selama empat tahun. Presiden dibatasi untuk dua masa jabatan, baik masa jabatan tersebut berlangsung berturut-turut maupun terpisah.

Pada 14 Februari 2019, parlemen Mesir memberikan suara mayoritas besar untuk menyetujui rancangan amandemen terhadap Konstitusi 2014 negara tersebut; antara lain, amandemen ini memperpanjang masa jabatan presiden dari empat tahun menjadi enam tahun, serta memungkinkan presiden petahana Abdel Fattah el-Sisi memperpanjang masa jabatannya saat itu menjadi enam tahun, sekaligus menjalani masa jabatan ketiga dan terakhir, sehingga mengecualikannya dari batas dua masa jabatan yang secara umum berlaku bagi jabatan presiden.^[19] Amandemen tersebut kemudian disahkan melalui referendum konstitusional 2019.^[20]

Selama masa jabatannya, presiden tidak diperbolehkan menjadi anggota resmi suatu partai politik.

Jika presiden terpilih diumumkan sebelum masa jabatan presiden petahana berakhir, presiden petahana tetap menjabat hingga akhir masa jabatannya.

Suksesi

Templat:Presidential orders of succession Dalam hal presiden untuk sementara tidak dapat menjalankan tugasnya, konstitusi mengatur agar presiden menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden atau perdana menteri. Namun, orang yang mengambil alih jabatan tersebut memiliki kekuasaan terbatas sebagai presiden baru karena ia tidak dapat membubarkan parlemen, mengusulkan amandemen konstitusi, atau memberhentikan kabinet.

Dalam hal jabatan presiden kosong atau presiden mengalami ketidakmampuan permanen, Ketua Majelis Rakyat untuk sementara mengambil alih jabatan presiden. Jika Majelis Rakyat dibubarkan pada saat tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi Agung akan mengambil alih jabatan presiden dengan syarat bahwa keduanya tidak boleh mencalonkan diri sebagai presiden. Keduanya juga memiliki kekuasaan terbatas karena tidak dapat membubarkan parlemen, memberhentikan kabinet, atau mengusulkan amandemen konstitusi.

Majelis Rakyat kemudian menyatakan jabatan presiden kosong, dan presiden baru harus dipilih dalam jangka waktu maksimum enam puluh hari sejak tanggal jabatan tersebut kosong.

Meskipun konstitusi tidak secara langsung menetapkan peran apa pun bagi wakil presiden dalam proses suksesi presiden, telah menjadi tradisi bagi Majelis Rakyat untuk mencalonkan seorang wakil presiden untuk jabatan presiden yang kosong. Anwar Sadat dan Hosni Mubarak sama-sama menjabat sebagai wakil presiden ketika jabatan presiden menjadi kosong; namun, ketika Mubarak menggantikan Sadat sebagai presiden pada 1981, ia tidak menunjuk wakil presiden hingga 29 Januari 2011, ketika di tengah protes besar yang menuntut reformasi, ia menunjuk Omar Suleiman untuk jabatan tersebut.^[21]

Pengunduran diri

Presiden dapat mengundurkan diri dengan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Rakyat berdasarkan Konstitusi 2012 dan 2014.^[22]

Gamal Abdel Nasser mengajukan pengunduran dirinya setelah kekalahan besar Mesir dalam Perang Enam Hari, sebelum menariknya kembali setelah demonstrasi massal dari masyarakat Mesir.^[23] Presiden Mubarak juga mengundurkan diri pada 11 Februari 2011 selama demonstrasi massal menentang rezimnya.

Kediaman resmi

Kepresidenan di Mesir mengoperasikan delapan kediaman kepresidenan selain rumah tamu kepresidenan lainnya. Kediaman dan kantor resmi presiden adalah Istana Heliopolis di Heliopolis, Kairo. Istana kepresidenan lainnya meliputi:

• Istana Abdeen, di Kairo Lama;
• Istana Koubbeh, di Kairo;
• Istana Ras Al-Teen, di Alexandria;
• Istana Montaza, di Montaza, Alexandria;
• Istana Al-Tahra, di Kairo;
• Istana Al-Oroba, di Kairo.

Daftar presiden

Lihat pula

• Daftar kepala negara Mesir

Referensi

Pranala luar

Cari tahu mengenai Presiden Mesir pada proyek-proyek Wikimedia lainnya:
	Definisi dan terjemahan dari Wiktionary
	Gambar dan media dari Commons
	Berita dari Wikinews
	Kutipan dari Wikiquote
	Teks sumber dari Wikisource
	Buku dari Wikibuku

• Situs web resmi

Templat:Kepala negara dan pemerintahan Afrika Templat:Kepala negara dan pemerintahan Asia