Selasa, 17 November 2026
11:57 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Perjanjian Renville

Perjanjian Renville

Bagikan:
Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.
Cari sumber: "Perjanjian Renville" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR
Perjanjian Renville
500px-Collectie_NMvWereldculturen%2C_TM-60042227%2C_Foto-_Delegaties_van_het_Koninkrijk%2C_de_Republiek_en_de_Comissie_van_de_Goede_Diensten_%2C_maandag_8_Dec._1947.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Delegasi Kerajaan, Republik, dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia selama rapat pleno pertama di kapal perang Amerika Serikat Renville, Senin, 19 Desember 1947
JenisGencatan senjata
KonteksAgresi Militer Belanda I selama Revolusi Nasional Indonesia
Ditandatangani17 Januari 1948 (1948-01-17)
LokasiUSS Renville, Teluk Jakarta
Penengah
Pihak
Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
250px-Nicolaes_Visscher_Indiae_Orientalis.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Kerajaan Kutai 400–1635
Tarumanagara 450–600
Kerajaan Kalingga 500–782
Kerajaan Melayu 671–1347
Sriwijaya 671–1028
Kerajaan Sunda 662–1579
Kerajaan Galuh 669–1482
Kerajaan Bima 709–1621
Mataram Kuno 716–1016
Kerajaan Bali 914–1908
Kerajaan Kahuripan 1019–1046
Kerajaan Janggala 1042–1135
Kerajaan Kadiri 1042–1222
Kerajaan Singasari 1222–1292
Majapahit 1293–1478
Kesultanan Peureulak 840–1292
Kerajaan Haru 1225–1613
Kesultanan Ternate 1257–1914
Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521
Kesultanan Bone 1300–1905
Kedatuan Luwu 1300–1954
Kerajaan Kaimana 1309–1963
Kesultanan Gowa 1320–1957
Kesultanan Limboto 1330–1863
Kerajaan Pagaruyung 1347–1833
Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei
Kesultanan Gorontalo 1385–1878
Kesultanan Melaka 1405–1511
Kesultanan Sulu 1405–1851
Kesultanan Cirebon 1445–1677
Kesultanan Demak 1475–1554
Kerajaan Giri 1481–1680
Kesultanan Bolango 1482–1862
Kesultanan Aceh 1496–1903
Kerajaan Balanipa 1511–sekarang
Kesultanan Banten 1526–1813
Kesultanan Banjar 1526–sekarang
Kerajaan Kalinyamat 1527–1599
Kesultanan Johor 1528–1877
Kesultanan Pajang 1568–1586
Kesultanan Mataram 1586–1755
Kerajaan Fatagar 1600–1963
Kesultanan Jambi 1615–1904
Kesultanan Bima 1621–1958
Kesultanan Palembang 1659–1823
Kesultanan Sumbawa 1674–1958
Kesultanan Kasepuhan 1679–1815
Kesultanan Kanoman 1679–1815
Kesultanan Siak 1723–1945
Kesunanan Surakarta 1745–sekarang
Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang
Kesultanan Kacirebonan 1808–1815
Kesultanan Deli 1814–1946
Kesultanan Lingga 1824–1911
Awal Kemerdekaan 1945–1949
Republik Indonesia Serikat 1949–1950
Demokrasi Liberal 1950–1959
Demokrasi Terpimpin 1959–1965
Transisi 1965–1966
Orde Baru 1966–1998
Reformasi 1998–sekarang
Garis waktu
flag PortalIndonesia

Perjanjian Renville adalah kesepakatan politik yang dimediasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Belanda, yang berupaya membangun kembali koloninya di Asia Tenggara, dan kaum Republikan Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Diratifikasi pada 17 Januari 1948, perjanjian ini merupakan upaya yang gagal untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul setelah Perundingan Linggajati tahun 1946. Perjanjian ini mengakui gencatan senjata di sepanjang Garis Status Quo (Status Quo lijn) atau yang disebut "Garis Van Mook", sebuah garis buatan yang menghubungkan posisi Belanda yang paling maju.

Perjanjian ini dinamai menurut USS Renville, kapal tempat negosiasi diadakan saat berlabuh di Teluk Jakarta.

Latar belakang

250px-Renville_negotiations.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Negosiasi sedang berlangsung di USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947

Pada 1 Agustus 1947, resolusi Australia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata antara pasukan Belanda dan pasukan Republik Indonesia disetujui. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Van Mook mengeluarkan perintah gencatan senjata pada 5 Agustus.[1]

Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan PBB menawarkan jasa baiknya untuk membantu menyelesaikan sengketa Belanda-Indonesia secara damai. Bantuan ini akan berbentuk Komite Jasa Baik (CGO, yang dikenal secara lokal di Indonesia sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), tidak boleh disamakan dengan Trilateral Commission saat ini) yang terdiri dari tiga perwakilan, satu ditunjuk oleh Belanda, satu oleh Indonesia, dan yang ketiga disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Belanda memilih seorang wakil dari Belgia, Indonesia memilih seorang dari Australia, dan kedua belah pihak sepakat memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga.[2][3]

Beberapa hari kemudian, pada 29 Agustus 1947, Belanda mengumumkan Garis Van Mook, mengklaim bahwa garis tersebut menandai batas wilayah yang mereka kuasai pada saat gencatan senjata. Namun, Belanda memasukkan wilayah Indonesia yang belum mereka masuki kembali. Republik Indonesia hanya tersisa sekitar sepertiga Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatra, tetapi pasukan republik terputus dari wilayah utama produksi pangan. Blokade Belanda kemudian menghentikan pasokan senjata, makanan, dan pakaian ke pasukan republik.[4]

Negosiasi dimulai

Ada pembicaraan yang berlarut-larut mengenai lokasi pertermuan antara kedua belah pihak. Pihak Belanda menginginkan perundingan dilakukan di Indonesia, sementara pihak Indonesia menolaknya karena mereka harus bertemu di bawah ancaman militer Belanda. Setelah mempertimbangkan lokasi di luar negeri dan kapal perang AS, Asisten Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk mengusulkan penggunaan kapal angkut tak bersenjata USS Renville, yang dibawa ke Indonesia dan berlabuh di Teluk Jakarta. Sidang resmi pertama Komisi Tiga Negara dimulai pada 8 Desember 1947.[5][6][7]

Delegasi Republik dipimpin oleh Perdana Menteri Indonesia Amir Sjarifoeddin, dengan Johannes Leimena sebagai wakilnya. Di pihak Belanda, delegasi dipimpin oleh pejabat sipil, Kolonel Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang bergabung dengan pemerintahan kolonial ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda dan pernah bekerja dengan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda setelah perang.[7]

Pada 26 Desember, ketika negosiasi menemui jalan buntu, Komisi Tiga Negara mengeluarkan "Pesan Natal", sebuah proposal yang menyerukan gencatan senjata dengan Garis Van Mook sebagai batas militer. Namun, pasukan Belanda mundur ke posisi yang mereka kuasai sebelum aksi militer Juli 1947, dan pihak Republik akan mengambil alih administrasi sipil setelah kembali ke wilayah-wilayah tersebut. Pihak Indonesia menerima proposal tersebut secara keseluruhan, tetapi Belanda hanya memberikan persetujuan sebagian dan mengajukan 12 proposal balasan. Di antara usulan tersebut adalah tuntutan untuk pemilihan umum bebas agar masyarakat dapat menentukan hubungan mereka dengan Republik Indonesia Serikat di masa depan, serta jaminan kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi kedua belah pihak. Belanda tidak menerima penarikan pasukan atau administrasi sipil Indonesia di wilayah-wilayah yang kembali ke kendali mereka. Belanda juga menentang pengawasan internasional terhadap perjanjian tersebut.[8]

Isi perjanjian

Setelah disepakati pada 17 Januari 1948 perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu:[9]

  1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
  2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
  3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dampak

330px-Van_Mook.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Garis Van Mook di Jawa. Wilayah yang berwarna merah berada di bawah kendali Republik.[10]

Berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujuinya perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948 ditengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik. Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia.[11]

Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang para tentara Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.[12]

Referensi

  1. ↑ Ide Anak Agung (1973), pp. 34–35.
  2. ↑ Ide Anak Agung (1973), p. 34.
  3. ↑ Kahin (1952) p. 217.
  4. ↑ Kahin (1952) pp. 218–221.
  5. ↑ Fischer (1959), p.102
  6. ↑ Kahin (1952), p. 224.
  7. 1 2 Ide Anak Agung (1973), p.36.
  8. ↑ Kahin (1952), pp. 224–229.
  9. ↑ Nibras Nada Nailufar (2020). "Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia". Kompas.com. Diakses tanggal 2 Januari 2021.
  10. ↑ Kahin (1952), p. 233
  11. ↑ "Republik Indonesia Serikat:Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)". Candrasangkala. 5 (2): 63-64. 2019. ISSN 2477-2771.{{cite journal}}: Parameter tidak dikenal |authors= diabaikan
  12. ↑ Akhmad Muawal Hasan (2018). "Manuver AS Merugikan Indonesia di Perjanjian Renville". Tirto.id. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

Bacaan lanjutan

Awal
120px-LaSalle_1940_Series_52_Sedan_Burnt_Out_During_The_British_Occupation_of_Java_SE5724.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Upaya diplomatik
Konflik militer
Tokoh
Lembaga administratif
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan