| Pembebasan Prancis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Front Barat selama Perang Dunia II | |||||||
Pemimpin gerakan perlawanan Charles de Gaulle berbicara dari balkon Balai Kota Cherbourg, 20 Agustus 1944 | |||||||
| |||||||
| Pihak yang terlibat | |||||||
|
|
| ||||||
| Pemimpin atau tokoh terkemuka | |||||||
|
|
| ||||||
|
Pembebasan Perancis (Prancis: libération de la France) pada Perang Dunia II dicapai melalui upaya militer gabungan dari pihak Sekutu, termasuk pasukan Prancis Merdeka di London dan Afrika, serta gerakan Perlawanan Prancis.[1][2]
Jerman Nazi menginvasi Prancis pada bulan Mei 1940. Gerak maju mereka yang cepat melintasi wilayah Ardennes yang hampir tidak memiliki pertahanan memicu krisis dalam pemerintahan Prancis; Republik Prancis Ketiga membubarkan diri pada bulan Juli, dan menyerahkan kekuasaan mutlak kepada Marsekal Philippe Pétain, seorang pahlawan Perang Dunia I yang telah lanjut usia. Pétain menandatangani gencatan senjata dengan Jerman yang menempatkan wilayah utara dan barat Prancis di bawah pendudukan militer Jerman. Meskipun ditugaskan untuk membentuk otoritas konstitusional, Pétain justru mendirikan pemerintahan otoriter di kota resor Vichy, yang terletak di zone libre ("zona bebas") di wilayah selatan. Walaupun secara nominal merdeka, Prancis Vichy menjadi rezim kolaborasionis yang tak lebih dari sekadar negara pengekor Nazi rezim ini secara aktif terlibat dalam deportasi orang Yahudi serta membantu pasukan Jerman dalam operasi penumpasan partisan di wilayah Prancis yang diduduki maupun dalam pertempuran di Afrika.
Bahkan sebelum Prancis menyerah pada 22 Juni 1940, Jenderal Charles de Gaulle pindah ke London, dari sana ia menyerukan kepada rekan-rekan senegaranya untuk melakukan perlawanan terhadap Jerman. Pihak Britania mengakui dan mendanai pemerintahan pengasingan Prancis Merdeka pimpinan de Gaulle yang berbasis di London. Upaya pembebasan Prancis dimulai pada musim gugur tahun 1940 di wilayah koloni Prancis di Afrika, yang saat itu masih berada di bawah kendali rezim. Jenderal de Gaulle berhasil meyakinkan wilayah Chad Prancis untuk mendukung Prancis Merdeka, dan menjelang tahun 1943 sebagian besar koloni Prancis lainnya di Afrika Khatulistiwa dan Afrika Utara turut mengambil langkah serupa. De Gaulle mengumumkan pembentukan Dewan Pertahanan Kekaisaran di Brazzaville, yang kemudian menjadi ibu kota Prancis Merdeka.
Upaya militer Sekutu di Eropa barat laut dimulai pada musim panas 1944 dengan dua operasi pendaratan laut ke Prancis. Operasi Overlord pada bulan Juni 1944 mendaratkan dua juta personel, termasuk satu divisi lapis baja Prancis, di pantai-pantai Normandia, membuka front Barat melawan Jerman. Operasi Dragoon pada bulan Agustus meluncurkan kekuatan ofensif kedua, yang mencakup Angkatan Darat Prancis B, dari departemen Aljazair menuju Prancis selatan. Pasukan Sekutu dan kelompok perlawanan berhasil merebut kembali kota-kota besar saat mereka bergerak masuk ke wilayah pedalaman Prancis, rangkaian peristiwa ini mencapai puncaknya dengan pembebasan Paris pada tanggal 25 Agustus 1944. Seiring berjalannya proses pembebasan tersebut, kelompok-kelompok perlawanan pun diintegrasikan ke dalam kekuatan Sekutu. Pada bulan September, akibat ancaman dari gerak maju pasukan Sekutu, Pétain dan sisa-sisa rezim Vichy melarikan diri ke pengasingan di Jerman. Pasukan Sekutu terus memukul mundur tentara Jerman melintasi wilayah timur Prancis dan pada bulan Februari serta Maret 1945, mereka berhasil mendorong mundur musuh hingga menyeberangi Sungai Rhine menuju wilayah Jerman. Beberapa kantong perlawanan Jerman masih tetap menguasai pelabuhan-pelabuhan utama di pesisir Atlantik hingga berakhirnya perang pada tanggal 8 Mei 1945.
Segera setelah pembebasan, Prancis dilanda gelombang eksekusi, penyerangan, dan perlakuan yang merendahkan martabat terhadap orang-orang yang diduga sebagai kolaborator, termasuk mempermalukan para perempuan yang dicurigai menjalin hubungan dengan pihak Jerman. Pengadilan yang dibentuk pada bulan Juni 1944 melaksanakan épuration légale (pembersihan hukum) terhadap para pejabat yang tercoreng akibat keterkaitan mereka dengan rezim Vichy atau pendudukan militer. Sejumlah terdakwa dijatuhi hukuman mati dan menghadapi regu tembak.
Pemilihan umum pertama sejak tahun 1940 diselenggarakan pada bulan Mei 1945 oleh Pemerintahan Sementara; pemilihan umum tingkat kota ini merupakan yang pertama kalinya kaum perempuan dapat memberikan suara. Dalam referendum bulan Oktober 1946, para pemilih menyetujui konstitusi baru dan Republik Keempat pun lahir pada tanggal 27 Oktober 1946.
Latar belakang
Pertempuran Prancis

Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman sesaat setelah Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939. Meski demikian, pasukan Prancis menunggu selama 8 bulan untuk mempersiapkan serangan ke Jerman. Pada 10 Mei 1940, Jerman menginvasi Negara Rendah dengan membombardir Belgia dan Belanda dari udara dan serangan dari darat. Pasukan gabungan Britania Raya dan Prancis merespons dengan upaya mempertahankan Belgia dan Belanda. Hal ini sudah diantisipasi Hitler sebelumnya. Sementara prajurit Britania Raya dan Prancis sudah memasuki belgia, pasukan Jerman dengan cepat bergerak memecah pasukan Prancis dari sekutu Britania Raya dengan menginvasi Ardennes yang memiliki pertahanan lemah. Pasukan Sekutu terbagi dalam dua front di Prancis dan Belgia. Sementara pasukan Jerman relatif mudah membelah pertahanan pasukan Sekutu di Prancis. [3]
Pasukan Britania Raya-Prancis semakin terdesak karena serangan pasukan Panzer Jerman yang merangsek hingga ke Selat Inggris dan mengepung tentara Sekutu. Komandan Pasukan Ekspedisi Britania memutuskan untuk menyelamatkan pasukan melalui Operasi Dinamo di Dunkirk; hal yang dianggap pengkhianatan oleh pihak Prancis. Ditinggalkan sebagian pasukan Sekutu, Prancis dalam kondisi compang-camping untuk mempertahankan wilayahnya. Jerman menyerang Paris pada 9 Juni dan pada 13 Juni kota itu ditinggalkan pemerintahnya yang mengungsi ke Bordeaux.
Sementara sebagian wilayah Prancis diduduki Jerman, pemerintah Prancis memperdebatkan apakah mereka sebaiknya memutuskan untuk gencatan senjata dengan Jerman, menyerang dari Afrika Utara, atau menyerah. Perdana Menteri Paul Reynaud berargumen mereka tetap harus melawan, tetapi sebagian besar pejabat pemerintah memilih sebaliknya. Paul Reynaud mengundurkan diri dan Presiden Albert Lebrun mengangkat Marsekal Philippe Pétain sebagai penggantinya pada 16 Juni 1940.[4]
Prancis mengirim Jenderal Charles Huntziger sebagai delegasi untuk perundingan gencatan senjata dengan Jerman. Pada 22 Juni 1940 pemerintah Prancis akhirnya menandatangani gencatan senjata dengan Jerman dan Italia, meskipun sebagian syaratnya merugikan Prancis. Salah satu syaratnya adalah Prancis harus membayar biaya pendudukan sebesar 18 juta RM per hari. Pada 9 Juli 1940, parlemen Prancis memutuskan untuk membubarkan Republik Prancis Ketiga dan memberi mandat dan kekuasaan luar biasa pada Philippe Pétain. Pétain merespon dengan membentuk rezim otoritarian Prancis Vichy.[4]
Referensi
Catatan kaki
- ↑ "Free French". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2025-09-12. Diakses tanggal 2025-12-27.
- ↑ "Liberation of France: Timeline, Significance & WW2". Academic Block (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-12-27.
- ↑ Sheffield, Gary (2011-03-30). "The Fall of France". BBC History (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 2025-03-28.
- 1 2 Boissoneault, Lorraine (2017-11-07). "Was Vichy France a Puppet Government or a Willing Nazi Collaborator?". Smithsonian Magazine (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-29.
Daftar pustaka
- Jackson, Julian (2004). The fall of France: The Nazi invasion of 1940. Oxford University Press.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ↑ Berpartisipasi dalam Pengepungan Dunkirk.