Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang.[1] Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.[2]
Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antarpihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang.[1]
Sejarah
Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Venesia, Marseille, Florence hingga Barcelona. Meski telah diberlakukan Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis), tetapi berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu dibentuklah Hukum Pedagang (Koopmansrecht). Saat itu hukum dagang masih bersifat kedaerahan.[3][4]
Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari pedagang, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan pailit.[3][4]
Pada 1681 lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonance de la Marine. Dalam kodifikasi ini termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut.[3][4]
Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Prancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan.[3][4]
Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan Wetboek van Koophandel baru berlangsung sejak tanggal 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut memengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diadaptasi dari Wetboek van Koophandel yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia.[3][4]
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah sebutan dalam bahasa Indonesia untuk Wetboek van Koophandel yang diundangkan dalam Staatsblad 1847 Nomor 23.[5]: Pasal 128 ayat (1) Pasal 1 KUHD menentukan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur dalam KUHD, selama KUHD tidak mengadakan penyimpangan khusus.[6]: Pasal 1
KUHD terdiri atas dua buku. Buku Kesatu tentang dagang pada umumnya memuat, antara lain, ketentuan tentang pembukuan, beberapa jenis perseroan, bursa perdagangan, makelar dan kasir, komisioner, ekspeditur, dan pengangkut, surat wesel dan surat sanggup, cek, promes, dan kuitansi atas tunjuk, reklame dalam hal kepailitan, serta asuransi. Buku Kedua mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran.[6]
Sebagian isi KUHD tidak berlaku lagi. Bab I Buku Kesatu tentang pedagang dan perbuatan dagang (Pasal 2–5) dihapus dengan Staatsblad 1938 Nomor 276 yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 1938.[6]: Pasal 2–5 Ketentuan tentang perseroan terbatas dalam Pasal 36–56 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.[5]: Pasal 128 ayat (1) Undang-undang itu kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,[7]: Pasal 160 yang beberapa ketentuannya diubah dengan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.[8]: Lampiran, Pasal 109 Ketentuan tentang perseroan firma dan perseroan komanditer (persekutuan komanditer) dimuat dalam Pasal 16–35 KUHD.[6]: Pasal 16–35
Sumber hukum dagang di Indonesia
Hukum dagang di Indonesia tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat tiga jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan dan hukum kebiasaan.[2]
Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lainnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau juga dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW). Salah satu bab pada BW membahas tentang perikatan.[2]
Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 Undang-undang yang menjadi acuan. Keempat UU itu adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Adapun pada hukum kebiasaan, hal yang menjadi sumber adalah Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata.[2]
Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Undang-undang itu dan Undang-Undang Pasar Modal kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.[9]: Pasal 19–22
Subjek hukum
Pendukung hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh manusia sejak lahir hingga meninggal dunia dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara dengan sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum.[4] Definisi lain menjelaskan bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki wewenang hukum (rechtbevoegheid).[10]
Dalam hukum dagang, hal yang menjadi subjek hukum adalah badan usaha. Istilah lain dari badan usaha adalah perusahaan, baik perseorangan ataupun telah memiliki badan hukum. Ada 8 jenis badan usaha, yakni:[4]
- Perusahaan Dagang/Usaha Dagang (PD/UD)
- Firma (fa)
- Commanditaire Vennotschap (CV)
- Perseroan Terbatas
- Koperasi
- Perseroan
- Perum
- Holding Company/Grup/Concern
Lihat pula
Referensi
- 1 2 Halim, A. Ridwan (1985). Hukum Dagang dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1 2 3 4 Suwardi (2015). Hukum Dagang Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish. ISBN 9786024011017.
- 1 2 3 4 5 Kansil (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 302.
- 1 2 3 4 5 6 7 Permata, Cahaya (2016). Buku Ajar Hukum Datang. Medan: UIN Sumatera Utara. hlm. 10–12.
- 1 2 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 3 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23. Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-29.
- ↑ Algra (1983). Kamus Istilah Hukum. Bandung: Bina Cipta. hlm. 453.