Konten dan perspektif penulisan article ini hanya berpusat pada sudut pandang dari negara Indonesia dan Belanda dan tidak menggambarkan wawasan global pada subjeknya. Silakan bantu mengembangkan atau bicarakan artikel ini di halaman pembicaraannya, atau buat artikel baru, bila perlu. (Desember 2022) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
Persekutuan komanditer (bahasa Belanda:commanditaire vennootschap, bahasa Jerman:Kommanditgesellschaft, cv atau CV di Indonesia dan Belanda, CommV di Belgia) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus.[1]: Pasal 1 angka 1 [2] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutnya perseroan komanditer atau perseroan "dengan cara meminjamkan uang", yang didirikan antara satu atau beberapa persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang, sehingga persekutuan komanditer didirikan oleh dua orang atau lebih.[3]: Pasal 19
Sekutu komplementer, yang juga disebut sekutu aktif, berhak bertindak untuk dan atas nama persekutuan dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadinya.[1]: Pasal 1 angka 4 [4] Sekutu komanditer, yang juga disebut sekutu pasif, menyerahkan modal kepada persekutuan, tidak boleh melakukan tindakan pengurusan, dan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya.[3]: Pasal 20 [4] Persekutuan komanditer bukan badan hukum, sehingga tidak terdapat pemisahan antara harta kekayaan pribadi para sekutu dan harta persekutuan.[4]
Dasar hukum
Persekutuan komanditer diatur bersama persekutuan firma dalam Buku Kesatu Bab III Bagian 2 KUHD, yaitu Pasal 16 sampai Pasal 35.[3]: Pasal 16–35 Persekutuan yang diatur dalam bab tersebut dikuasai oleh perjanjian para pihak, oleh KUHD, dan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[3]: Pasal 15 Suatu persekutuan dapat sekaligus berbentuk persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan persekutuan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.[3]: Pasal 19
Pendaftaran persekutuan komanditer diatur dalam peraturan menteri. Peraturan yang berlaku sejak bulan Oktober 2025 adalah Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, yang mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.[2]
Sekutu komplementer dan sekutu komanditer
Nama sekutu komanditer tidak boleh digunakan dalam nama persekutuan, kecuali dalam hal sekutu firma yang mengundurkan diri menjadi sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan, sekalipun berdasarkan pemberian kuasa. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya atau yang harus dimasukkannya, dan tidak diwajibkan mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.[3]: Pasal 20 dan Pasal 30 alinea kedua
Sekutu komanditer yang melanggar larangan penggunaan nama atau larangan campur tangan dalam pengurusan tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan persekutuan.[3]: Pasal 21 Apabila utang persekutuan melebihi asetnya, sekutu komplementer wajib menanggung selisih kewajiban tersebut sampai lunas.[4]
Jenis-jenis CV
Bentuk persekutuan komanditer dapat dibedakan sebagai berikut.[5]
- Persekutuan komanditer murni, yaitu persekutuan komanditer yang hanya memiliki satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer.
- Persekutuan komanditer campuran, yang berasal dari firma yang memerlukan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.
- Persekutuan komanditer bersaham, yaitu persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak diperjualbelikan, dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Saham ini dikeluarkan untuk mencegah pembekuan modal, karena modal yang telah disetorkan ke dalam persekutuan komanditer tidak mudah ditarik kembali.
Pendirian dan pendaftaran
Ketentuan KUHD
KUHD merumuskan ketentuan pendirian, pendaftaran, dan pengumuman untuk persekutuan firma. Persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik, akta itu wajib didaftarkan dalam register pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) di daerah hukum tempat kedudukan persekutuan, dan petikannya wajib diumumkan dalam surat kabar resmi.[3]: Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 28 Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, persekutuan firma terhadap pihak ketiga dianggap sebagai persekutuan umum untuk segala urusan, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan, dan tidak ada sekutu yang dilarang bertindak dan bertanda tangan untuknya.[3]: Pasal 29
Persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata yang telah terdaftar di pengadilan negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya diwajibkan mencatatkan pendaftarannya secara elektronik dalam waktu satu tahun setelah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 berlaku. Pencatatan itu tidak dikenai biaya dan boleh menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah.[1]: Pasal 23
Sistem Administrasi Badan Usaha
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2018 dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018.[1]: bagian penutup Sampai dicabut, peraturan itu mengatur pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran persekutuan komanditer melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, yaitu pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.[1]: Pasal 1 angka 5, Pasal 2, dan Pasal 3 Permohonan pendaftaran pendirian didahului dengan pengajuan nama, diajukan paling lama 60 hari sejak akta pendirian ditandatangani, dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan pada saat permohonan diterima.[1]: Pasal 4, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) Menurut peraturan itu, perubahan anggaran dasar harus disampaikan kepada Menteri paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan tersebut.[1]: Pasal 15 ayat (3)
Menurut Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025, layanan bagi persekutuan komanditer meliputi antara lain pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses, perbaikan data, serta pencarian data.[2] Pendaftaran pendirian diajukan melalui notaris secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.[2]: Pasal 4 Pendaftaran harus diajukan paling lama 60 hari kalender sejak akta pendirian ditandatangani, dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan SKT secara elektronik.[2]: Pasal 4–8
Berakhirnya persekutuan
Persekutuan komanditer juga dikuasai oleh KUHPerdata.[3]: Pasal 15 Menurut KUHPerdata, persekutuan bubar karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis; karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan persekutuan atau karena tercapainya tujuan itu; karena kehendak beberapa atau salah seorang sekutu; atau karena salah seorang sekutu meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan, pailit, atau dinyatakan tidak mampu.[6]: Pasal 1646
Pembubaran persekutuan firma sebelum waktunya, perpanjangan waktunya, dan perubahan perjanjian asli yang berhubungan dengan pihak ketiga harus diadakan dengan akta otentik dan didaftarkan serta diumumkan. Kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan mengakibatkan pembubaran atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.[3]: Pasal 31 Pendaftaran pembubaran persekutuan komanditer termasuk layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025.[2]
Kelebihan dan kekurangan
Uraian kelebihan dan kekurangan persekutuan komanditer:[7]
Kelebihan
- Mudah proses pendiriannya.
- Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi.
- Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit.
- Dari segi manajemen, memiliki kemampuan yang lebih besar minimal memiliki tenaga ahli yang membidangi seperti kompetensi inti.
Kekurangan
- Sebagian anggota atau sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
- Kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas.
- Bagi sekutu pimpinan, sulit untuk menarik kembali modalnya.
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-03.
- 1 2 3 4 5 6 "Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-03.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23. Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 1 2 3 4 Amelia, Tina (2025-10-27). "Tanggung Jawab Pemilik CV Jika Utang Lebih Besar dari Aset". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-03.
- ↑ "Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer". Business Creation, BINUS Business School Undergraduate Program. Diakses tanggal 2026-11-03.
- ↑ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga: Perikatan". Wikisource bahasa Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ Serian Wijatno. Pengantar Entrepreneurship. Grasindo. hlm. 110. ISBN 9789790259621.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |