Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian Sosial Republik Indonesia
Lambang Kementerian Sosial
Bendera Kementerian Sosial
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945;81 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sosial[1]
Bidang tugas	Menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin
Alokasi APBN	Rp79,59 triliun (2025)[2] Rp970 miliar (Efisiensi) Rp78,63 triliun (APBN 2025)[3]
Susunan organisasi
Menteri Saifullah Yusuf Wakil Menteri Agus Jabo Priyono Sekretaris Jenderal Robben Rico Inspektur Jenderal Dody Sukmono Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Pepen Nazaruddin Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis
Alamat
Kantor pusat	Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Situs web	https://kemensos.go.id/
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°11′57.210″S 106°51′7.283″E / 6.19922500°S 106.85202306°E / -6.19922500; 106.85202306Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Situs web
https://kemensos.go.id/
Sunting kotak info •L •B

Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos), adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.^[4] Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf sejak 11 September 2024.^[5]Kementerian ini akan berhadapan langsung dengan kebutuhan terkait kesejahteraan masyarakat dilapangan, bisa dalam pendistribusian bantuan sosial, pengentasan kemiskinan.

Sejarah

Masa awal kemerdekaan

Menteri Sosial pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang ada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang/tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial berlokasi di Jalan Cemara no. 5, Jakarta tetapi pada waktu Ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1946 kantor Kementerian Sosial ikut pindah ke gedung Seminari di Jl. Code, Yogyakarta. Kemudian ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Kantor Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Ir. Juanda 36, Jakarta Pusat, dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang.^[6]

Masa pembubaran (likuidasi)

Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).^[6]

Masa penggabungan

Terbentuknya BKSN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.^[6]

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:^[1]

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
4. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
5. Inspektorat Jenderal
6. Badan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat
7. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial
8. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial
9. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial

Perubahan organisasi

Galeri

• 
  Logo Departemen Sosial RI (1980-an–1999)
• 
  Logo Departemen Sosial RI (2001–2008)
• 
  Lambang Kementerian Sosial RI (2008–sekarang)^[22]

Lihat pula

• Daftar Menteri Sosial Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Politeknik Kesejahteraan Sosial
• Taruna Siaga Bencana
• Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Referensi

l b s Kementerian Sosial Republik Indonesia
Menteri: Saifullah Yusuf • Wakil Menteri: Agus Jabo Priyono
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial • Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial • Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat
Lembaga terkait	Politeknik Kesejahteraan Sosial Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

l b s Kementerian Indonesia
Daftar (termasuk logo-logonya)
Kementerian	Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Koordinator Bidang Perekonomian Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Pariwisata Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif Koordinator Bidang Pangan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan
Lembag Setingkat Kementerian	Kejaksaan Agung Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Negara Kantor Staf Presiden Badan Komunikasi Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional Badan Siber dan Sandi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pusat Statistik Otorita Ibu Kota Nusantara