Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)
(Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)
|
Irawati Hermawan | |
|---|---|
| Lahir | Irawati Hermawan Tanuwijaya 22 April 1969 (umur 57) |
| Pendidikan | |
| Pekerjaan | Pengacara |
Irawati Hermawan (lahir 22 April 1969) adalah seorang pengacara Indonesia yang pertama kali melakukan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) infrastruktur. Setelah mentransaksikan proyek air minum Tangerang sebagai proyek KPBU pertama di Indonesia, ia pun menjalankan proyek lainnya seperti proyek MRT, Proyek Palapa Ring Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur, Proyek Air Minum Bandar Lampung, Proyek Kereta Api Makassar Pare-pare.[butuh rujukan]
Karier
Irawati Hermawan, terlahir dengan nama Irawati Hermawan Tanuwijaya, adalah pendiri dan mitra kelola dari firma hukum Hermawan Juniarto yang didirikannya pada 2005. Ia juga merupakan equity partner pada institusi konsultan bisnis Deloitte Touche Tohmatsu, Ltd.
Irawati merupakan salah satu pengacara di Indonesia yang menguasai aspek KPBU dalam proyek-proyek infrastruktur bersama dengan Pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah turut membantu menyiapkan kerangka hukum, kerangka institusi dan kelembagaan terkait pembangunan dan pendanaan infrastruktur di Indonesia.
Irawati Hermawan merupakan istri dari Bagus Karyanegara, yang aktif di berbagai organisasi seperti kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA) sejak kepemimpinan M.S. Hidayat, Suryo B. Sulistyo, Rosan Abdulgani dan Arsjad Rasyid yang menduduki jabatan sebagai Ketua Komite Organisasi Internasional Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Selain aktif di KADIN INDONESIA, Irawati juga aktif sebagai pengurus bidang investasi APINDO, Penasihat Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (DPP MTI) dan merupakan satu-satunya lulusan hukum (S.H.) yang menyandang sertifikasi Ahli Transportasi Utama (ATU).
Dalam organisasi profesi hukum, Irawati menjadi anggota komite penguji pengacara asing yang akan berpraktik di Indonesia.
Lulusan Sarjana Ilmu Hukum Internasional dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini mendedikasikan dirinya pada sivitas akademika dengan menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) IKA FH UNPAD periode 2015-2020 dan Ketua Umum IKA UNPAD periode 2020-2024.
Referensi
- Hukumonline.com: Daftar Corporate Law Firm Terbesar dan Menengah Indonesia 2019
- https://investor.id/archive/majukan-infrastruktur-indonesia
- https://nasional.okezone.com/read/2016/04/21/337/1368406/teladani-kartini-perempuan-harus-seimbang-bangun-karier-dan-keluarga
- https://www.netralnews.com/news/persona/read/76700/konsultan-hukum-infrastruktur-yang-giat-memberdayakan-ibu-rumah-tangga Diarsipkan 2020-02-20 di Wayback Machine.
- http://www.neraca.co.id/article/57308/melalui-peraturan-pengadaan-tanah-pemerintah-dianggap-siap-bangun-infrastruktur
- http://www.jurnalasia.com/bisnis/perbedaan-standar-halal-produk-indonesia-sulit-masuk-timteng/