Selasa, 17 November 2026
07:41 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Husein Kartasasmita

politikus, pengusaha, dan pejabat pemerintahan Indonesia (1907–1990)

Bagikan:
Husein Kartasasmita
Lahir1907
Parigi, Ciamis, Hindia Belanda
Meninggal17 Desember 1990(1990-12-17) (umur 82–83)[1]
Jakarta, Indonesia
PekerjaanGuru, pengusaha, politikus
Dikenal karenaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; Pembantu Wakil Perdana Menteri III
Partai politik
Partai Nasional Indonesia
Pasangan menikahRatjih Natawidjaja (bercerai)
Anak10, termasuk Ginandjar Kartasasmita
KerabatDidi Kartasasmita (adik)
Indra Kartasasmita (keponakan)
Agus Gumiwang Kartasasmita (cucu)

Husein Kartasasmita (1907 – 17 Desember 1990) adalah seorang politikus, pengusaha, dan pejabat pemerintahan Indonesia. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) hasil Pemilihan Umum 1955 dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dari golongan karya pengusaha nasional.[2][3]

Pada 16 September 1964, Presiden Soekarno mengangkat Husein sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III khusus urusan perusahaan-perusahaan negara. Ia menjalankan jabatan tersebut pada masa Kabinet Dwikora hingga diberhentikan pada 27 Mei 1966.[4][5]

Sebelum terjun ke dunia politik, Husein bekerja sebagai guru di sekolah dagang yang dikelola Paguyuban Pasundan. Ia pernah ditahan oleh pemerintah pendudukan Jepang dan kemudian bekerja dalam lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Seusai pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, ia menjalankan usaha perdagangan dan terlibat dalam sejumlah organisasi pengusaha.[6]

Husein pernah menikah dengan Ratjih Natawidjaja, aktivis perempuan dan politikus PNI. Ia merupakan ayah Ginandjar Kartasasmita dan kakak dari perwira militer Didi Kartasasmita.

Kehidupan awal dan pendidikan

Latar belakang keluarga

Husein Kartasasmita lahir pada 1907 di Parigi, wilayah Ciamis, Hindia Belanda. Ia berasal dari keluarga Sunda. Ayahnya, Raden Gurbana Kartasasmita, bekerja sebagai mantri guru atau kepala sekolah, sedangkan ibunya bernama Raden Tedjaningrum. Husein merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara, termasuk Hadidjah, Rukmini, dan Didi Kartasasmita.[7]

Keluarga Kartasasmita beberapa kali berpindah tempat tinggal mengikuti penugasan Gurbana dalam bidang pendidikan. Sebagian masa kecil keluarga tersebut berlangsung di Cineam, wilayah Tasikmalaya. Adik Husein, Didi Kartasasmita, kemudian menempuh pendidikan di Koninklijke Militaire Academie, Breda, dan menjadi salah seorang perwira yang terlibat dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.

Pekerjaan sebagai guru

Husein memulai pekerjaannya sebagai guru di sekolah dagang atau handelsschool yang dikelola Paguyuban Pasundan. Ia pernah mengajar di Tasikmalaya dan Bandung. Lembaga pendidikan Pasundan merupakan bagian dari kegiatan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat di Jawa Barat.[8] Husein kemudian meninggalkan pekerjaan keguruan dan menjalani kegiatan lain di bidang perdagangan dan pemerintahan.

Masa pendudukan Jepang

Selama Pendudukan Jepang di Hindia Belanda, Husein ditangkap oleh Kenpeitai, polisi militer Jepang, atas tuduhan menyimpan dokumen rahasia dan pesawat radio yang tidak diizinkan pemerintah pendudukan. Ia menjalani penahanan selama hampir tiga tahun. Keluarganya kehilangan penghasilan tetap dan meninggalkan tempat tinggal yang sebelumnya ditempati. Selama Husein dipenjara, Ratjih Natawidjaja mengurus anak-anak mereka dan menjalankan usaha perdagangan kebutuhan sehari-hari. Husein dibebaskan pada Agustus 1945, tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.[6][8]

Revolusi Nasional Indonesia

Kegiatan dalam Kementerian Pertahanan

Setelah kemerdekaan, Husein bekerja sebagai pegawai sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ia turut menangani kegiatan administrasi pada masa pembentukan dan penataan lembaga pertahanan negara. Pekerjaannya berlangsung dalam situasi perang mempertahankan kemerdekaan setelah kedatangan pasukan Sekutu dan Belanda.

Husein terlibat dalam persiapan pemindahan administrasi Kementerian Pertahanan ke Yogyakarta, seiring perpindahan pusat pemerintahan Republik pada 1946. Dalam masa ini, anggota keluarganya beberapa kali tinggal terpisah akibat perubahan keadaan keamanan di Jawa Barat dan Yogyakarta.[8]

Masa Agresi Militer Belanda

Selama Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II, Husein dan keluarganya mengalami beberapa kali perpindahan tempat tinggal. Setelah Yogyakarta diduduki tentara Belanda pada Desember 1948, sebagian keluarganya kembali ke daerah asal di Jawa Barat. Ratjih juga terlibat dalam kegiatan bantuan kemanusiaan, termasuk melalui Palang Merah Indonesia.[8]

Setelah Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, Husein meninggalkan pekerjaannya di Kementerian Pertahanan dan menetap di Jakarta. Ia kemudian mengembangkan kegiatan usaha perdagangan.

Kegiatan usaha dan organisasi

Perusahaan perdagangan

Pada awal tahun 1950-an, Husein mendirikan perusahaan perdagangan NV Dewasa, yang antara lain bergerak dalam kegiatan ekspor dan impor tekstil. Perusahaan tersebut membuka cabang di Bandung. Pada Oktober 1950, Husein menunjuk adiknya, Didi Kartasasmita, untuk memimpin kantor cabang tersebut. Didi menjalankan pekerjaan itu hingga memperoleh penugasan dari pemerintah sebagai Direktur Biro Rekonstruksi Nasional pada tahun 1951.[9]

Corps Pedjuang Nasional Indonesia

Pada tahun 1954, Husein menjadi Ketua Umum Corps Pedjuang Nasional Indonesia (CPNI), sebuah organisasi yang dibentuk di Jakarta. Susunan kepengurusannya mencakup R. Harun al Rasjid sebagai ketua I, Basuki Ramelan sebagai ketua II, R. Suherman Atmadja sebagai sekretaris jenderal, dan R. Karnaen Sukarja sebagai wakil sekretaris jenderal. Didi Kartasasmita menjadi penasihat khusus bidang perencanaan dan rekonstruksi.[10]

Organisasi pengusaha

Pada Juni 1954, Husein tercatat sebagai Ketua Gabungan 21 Organisasi yang mendukung delegasi pemerintah Indonesia dalam perundingan mengenai pembubaran Uni Indonesia–Belanda. Pada 22 Juni 1954, ia menyampaikan sambutan dalam acara pelepasan delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Soenario Sastrowardoyo di Bandar Udara Kemayoran, Jakarta.[11]

Pada 18 Februari 1964, Husein ditetapkan sebagai anggota Pimpinan Harian Pusat Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1964.[12]

Karier politik

Partai Nasional Indonesia

Husein aktif dalam kegiatan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada dekade 1950-an, ia termasuk tokoh PNI yang berkedudukan di Jakarta.[13] Kegiatan politik Husein berlangsung bersama Ratjih Natawidjaja, yang turut aktif dalam PNI dan pernah memimpin cabang partai di wilayah Senen, Jakarta. Rumah keluarga Kartasasmita di Jakarta juga digunakan untuk kegiatan organisasi dan pertemuan partai.[8][6]

Anggota DPR hasil Pemilu 1955

Husein menjadi anggota DPR hasil Pemilihan Umum 1955 dari PNI. Keanggotaannya berlangsung pada masa Demokrasi Liberal, ketika pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dalam sistem pemerintahan parlementer.[2] Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, susunan lembaga perwakilan berubah. Pemerintah membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR-GR yang anggotanya diangkat oleh presiden.

Anggota DPR-GR

Pada 1960, Husein diangkat menjadi anggota DPR-GR dari golongan karya pengusaha nasional. Ia termasuk dalam kelompok wakil golongan karya yang ditempatkan bersama perwakilan partai politik dalam lembaga tersebut. Husein juga termasuk anggota yang terlibat dalam penyelenggaraan persidangan awal DPR-GR pada 1960. Husein Kartasasmita menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi F (Pembangunan). Komisi tersebut membidangi urusan pembangunan, perindustrian, pertambangan, agraria, transmigrasi, dan koperasi. Dalam susunan keanggotaan tahun 1961, Husein tercatat dengan nomor anggota 260 dan mewakili golongan karya pembangunan materiil.[14]

Pada masa berikutnya ia menjalankan tugas sebagai anggota lembaga perwakilan dalam berbagai kegiatan parlemen. Husein turut menjalankan kegiatan hubungan luar negeri DPR-GR. Dalam laporan kegiatan tahun sidang 1966–1967, ia tercatat mengetuai misi DPR-GR ke sejumlah negara Asia dengan anggota Chamid Widjaja dan F. Palaunsuka.[15]

Pembantu Wakil Perdana Menteri III

Pengangkatan

Pada 16 September 1964, Presiden Soekarno mengangkat Husein Kartasasmita sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III khusus urusan perusahaan-perusahaan negara. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 241 Tahun 1964.[16] Pada saat itu, Husein masih tercatat sebagai anggota DPR-GR. Keputusan tersebut terdaftar pada inventaris arsip Sekretariat Negara dengan nomor berkas 1266.[4]

Pada masa Kabinet Dwikora, jabatan Wakil Perdana Menteri III dipegang oleh Chaerul Saleh. Penugasan Husein berlangsung ketika pemerintah menjalankan kebijakan Ekonomi Terpimpin dan pengelolaan perusahaan-perusahaan negara.

Kedudukan administratif

Pada 14 Desember 1964, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 295/M Tahun 1964 mengenai pengangkatan Husein sebagai pegawai bulanan pada Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan tersebut tercatat pada inventaris arsip Sekretariat Negara dengan nomor berkas 1281.[17]

Pada 27 Mei 1966, Husein diberhentikan dari jabatannya sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III khusus urusan perusahaan negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1966.[5]

Kehidupan pribadi

Perkawinan dan anak

Husein menikah dengan Ratjih Natawidjaja, seorang guru dan aktivis perempuan asal Sumedang, Jawa Barat. Ketika keduanya berkenalan, Husein merupakan duda dengan tiga orang anak dari perkawinan sebelumnya. Setelah menikah, Ratjih mengikuti Husein ke Bandung, tempat Husein bekerja sebagai guru di sekolah dagang Pasundan.[8]

Dari perkawinannya dengan Ratjih, Husein mempunyai enam orang anak, termasuk Ginandjar Kartasasmita. Keduanya kemudian bercerai. Husein menikah kembali dan mempunyai seorang anak dari perkawinan berikutnya. Dengan demikian, Husein mempunyai sepuluh orang anak dari tiga perkawinan.[6] Salah seorang putranya, Ginandjar Kartasasmita, kemudian menjadi menteri dalam beberapa kabinet pemerintahan Soeharto dan menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2004–2009.

Hubungan keluarga

Husein merupakan kakak Didi Kartasasmita, perwira yang pernah menjadi Panglima Komandemen I Jawa Barat pada masa awal pembentukan TKR. Salah seorang putra Didi, Indra Kartasasmita, turut mengembangkan Shorinji Kempo dan mendirikan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI). Indra merupakan keponakan Husein sekaligus sepupu Ginandjar Kartasasmita.[7][6]

Lihat pula

Referensi

  1. ↑ "Meninggal dunia". Tempo. 5 Januari 1991. Diakses tanggal 14 Oktober 2026.
  2. 1 2 "Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPD 2004–2009". Liputan6.com. 2 Oktober 2004.
  3. ↑ Abdurakhman; Albar, M. Wasith; Mulyatari, Dwi; Pradono, Arif; Sodikin, M.; Maulida, Faishal Hilmy (2019). Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1918–2018. Vol. 3. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. hlm. 298.
  4. 1 2 Inventaris Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia (1945) 1959–1968 (1973). Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. 2015. hlm. 159.
  5. 1 2 "Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Husein Kartasasmita dari Jabatan sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III Khusus untuk Urusan Perusahaan Negara". Pemerintah Republik Indonesia. 27 Mei 1966.
  6. 1 2 3 4 5 Kartasasmita, Ginandjar (2013). "Early Years". Managing Indonesia's Transformation: An Oral History. Singapura: World Scientific. hlm. 5–8. ISBN 9789814405386.
  7. 1 2 Sumarsono, Tatang (1993). Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi Kemerdekaan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. hlm. 11–13. ISBN 9794191191.
  8. 1 2 3 4 5 6 Soewito, Irma H. N.; Irsyam, Tri Wahyuning M.; Nurliana, Nana; Suhartono, Sudarini (2005). Wanita Pejuang. Jakarta: Paguyuban Wanita Pejuang. hlm. 225–228.
  9. ↑ Sumarsono, Tatang (1993). Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi Kemerdekaan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. hlm. 174–176. ISBN 9794191191.
  10. ↑ "C.P.N.I. Dibentuk" (PDF). Kedaulatan Rakjat. Vol. 9, no. 447. 5 Juli 1954. hlm. 1.
  11. ↑ Inventaris Arsip Foto Kementerian Penerangan Republik Indonesia Wilayah Jakarta Tahun 1954. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. Nomor arsip 18464.
  12. ↑ "Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1964 tentang Pengangkatan Anggota Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta" (PDF). Pemerintah Republik Indonesia. 18 Februari 1964.
  13. ↑ Kepartaian di Indonesia. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1954. hlm. 58.
  14. ↑ Departemen Penerangan Republik Indonesia (1961). Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia. hlm. 146–152.
  15. ↑ "Ikhtisar Ringkas Tahun Sidang 1966–1967" (PDF). Sekretariat DPR-GR. hlm. 16.
  16. ↑ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 1964" (PDF). Pemerintah Republik Indonesia. 1964-09-16. hlm. 1 – via JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.
  17. ↑ Inventaris Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia (1945) 1959–1968 (1973). Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. 2015. hlm. 160.

Daftar pustaka

  • Abdurakhman, M. Wasith Albar, Dwi Mulyatari, Arif Pradono, M. Sodikin, dan Faishal Hilmy Maulida. (2019). Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1918–2018, jilid 3. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
  • Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). Inventaris Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia (1945) 1959–1968 (1973). Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
  • Kartasasmita, Ginandjar. (2013). Managing Indonesia's Transformation: An Oral History. Singapura: World Scientific.
  • Kementerian Penerangan Republik Indonesia. (1954). Kepartaian di Indonesia. Jakarta: Kementerian Penerangan.
  • Soewito, Irma H. N., Tri Wahyuning M. Irsyam, Nana Nurliana, dan Sudarini Suhartono. (2005). Wanita Pejuang. Jakarta: Paguyuban Wanita Pejuang.
  • Sumarsono, Tatang. (1993). Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi Kemerdekaan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan