Didi Kartasasmita

Didi Kartasasmita
Lahir	(1911-11-20)20 November 1911 Cihaur, Ciamis, Hindia Belanda
Meninggal	8 Oktober 1996(1996-10-08) (umur 84) Jakarta, Indonesia
Pengabdian	Hindia Belanda Indonesia
Dinas/cabang	KNIL Tentara Keamanan Rakyat Tentara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia
Lama dinas	1935–1942 (KNIL) 1945–1948 (tentara Republik)
Pangkat	Djenderal Mayor (1945) Kolonel (1948)
Komandan	Panglima Komandemen I Jawa Barat
Perang/pertempuran	Perang Pasifik Revolusi Nasional Indonesia
Hubungan	Husein Kartasasmita (kakak) Ginandjar Kartasasmita (keponakan)
Anak	Indra Kartasasmita
Pekerjaan lain	Direktur Biro Rekonstruksi Nasional

Didi Kartasasmita (20 November 1911 – 08 Oktober 1996) adalah perwira militer dan pejabat pemerintahan Indonesia yang terlibat dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebelum kemerdekaan, ia berdinas sebagai perwira Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) setelah menyelesaikan pendidikan militer di Breda, Belanda. Pada 1945, Didi menghimpun dukungan sejumlah bekas perwira KNIL kepada Republik Indonesia dan membantu Oerip Soemohardjo menyusun organisasi tentara.^[1][2]

Didi diangkat sebagai Panglima Komandemen I Jawa Barat dengan pangkat Jenderal Mayor pada November 1945. Dalam pembentukan organisasi TKR di Jawa Barat, ia bekerja bersama Abdul Haris Nasution yang menjabat kepala staf. Setelah reorganisasi tentara dan beberapa kali mengajukan pengunduran diri. Didi diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan pada 31 Juli 1948. Pada masa berikutnya, ia bekerja dalam pemerintahan, perusahaan swasta, serta memimpin Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) yang menangani bekas pejuang dan prajurit yang kembali ke kehidupan sipil.^[3][4]

Kehidupan awal dan pendidikan

Didi Kartasasmita lahir pada 20 November 1911 di Cihaur, Kabupaten Ciamis, Hindia Belanda. Ia merupakan putra Raden Gurbana Kartasasmita, seorang mantri guru, dan Raden Tedjaningrum. Didi adalah anak keempat dari tujuh bersaudara, kakaknya antara lain Hadidjah, Rukmini, dan Husein Kartasasmita. Keluarganya kemudian menetap di Cineam, wilayah Tasikmalaya. Pada masa kanak-kanak, Didi melanjutkan pendidikan di Batavia dan kemudian di Bandung.^[5]

Didi menyelesaikan pendidikan menengah di Hogere Burgerschool (HBS) Bandung pada 1932. Ia kemudian mengikuti pendidikan di Koninklijke Militaire Academie (KMA) di Breda dan lulus pada Juni 1935. Dalam autobiografinya, Didi menyatakan bahwa tahun kelahirannya pernah dicatat sebagai 1913 untuk memenuhi syarat umur masuk akademi. Riwayat pendidikannya di Breda juga dibahas dalam tulisan sejarah mengenai penerimaan taruna militer pada masa kolonial.^[6][7]

Kedudukan perwira bumiputra dalam KNIL berbeda dengan prajurit rendahan yang direkrut dari kalangan penduduk jajahan. Didi termasuk kelompok kecil perwira asal Sunda yang memperoleh pendidikan militer di Belanda.^[8]

Karier dalam KNIL

Penugasan di Hindia Belanda

Setelah kembali ke Hindia Belanda pada 1935, Didi ditempatkan di Batalyon X KNIL di Weltevreden. Ia bertugas dalam satuan infanteri dan kemudian menjalani penugasan di berbagai tempat. Pada 1939, Didi dipindahkan ke wilayah Maluku ketika situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik semakin tegang. Kariernya berlangsung dalam lingkungan tentara kolonial yang membedakan kedudukan dan penghasilan prajurit menurut kepangkatan dan asal-usul.^[9]

Pengalamannya sebagai perwira KNIL juga memuat cerita mengenai hubungan tentara dengan penduduk setempat. Didi kemudian mengenang bahwa seragam militer kolonial sering menimbulkan ketakutan di kalangan warga yang dijumpainya.^[10]

Pertempuran Ambon

Ketika Jepang mulai menyerang wilayah Hindia Belanda, Didi memimpin Detasemen Bula di Pulau Seram. Sejarawan militer J. J. Nortier mencatat Letnan Satu Raden Didi Kartasasmita sebagai komandan detasemen tersebut dalam pembahasannya mengenai pertahanan Ambon pada Februari 1942.^[11]

Menjelang serangan Jepang, satuannya mendapat perintah menghancurkan fasilitas minyak di Bula dan bergerak menuju Ambon. Didi tiba di Ambon pada akhir Januari 1942 bersama anak buahnya. Pertahanan gabungan Belanda dan Australia di pulau itu kemudian runtuh akibat serangan Jepang. Setelah penyerahan pasukan Hindia Belanda, Didi menjadi tawanan perang.^[12][13]

Pendudukan Jepang

Selama pendudukan Jepang, Didi kembali ke Jawa dan menjalani pekerjaan sipil setelah tidak lagi berdinas dalam KNIL. Ia bekerja dalam kegiatan administrasi, perdagangan, dan pendidikan. Dalam autobiografinya, ia menggambarkan perubahan keadaan ekonomi keluarga setelah kehilangan pekerjaan tetap sebagai perwira kolonial. Kisah tersebut juga digunakan dalam pembahasan mengenai keadaan bekas pegawai pemerintah Hindia Belanda selama masa pendudukan.^[14]

Pembentukan tentara Republik Indonesia

Menghimpun bekas perwira KNIL

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah mulai membicarakan pembentukan tentara nasional. Didi menemui Amir Sjarifuddin dan Ali Sastroamidjojo untuk membahas keterlibatan bekas perwira KNIL. Bersama Samidjo dan Soedibjo, ia menyiapkan pernyataan dukungan kepada Republik dan menghubungi mantan perwira di sejumlah kota di Pulau Jawa.^[15]

Dalam perjalanan tersebut, Didi menemui beberapa perwira yang kemudian mendukung Republik, antara lain bekas perwira di Ambarawa, Semarang, dan Yogyakarta. Salah satu tokoh yang dihubunginya ialah dokter dan bekas perwira KNIL Darma Setiawan.^[16] Ia juga mengunjungi Kapten Wardiman Wirjosapoetro di Songgom, yang telah lama pensiun dari KNIL.^[17]

Didi kemudian berhubungan dengan Oerip Soemohardjo, bekas mayor KNIL yang dipandang memiliki pengalaman untuk menyusun organisasi angkatan perang. Pada 4 Oktober 1945, Didi bersama Amir Sjarifuddin menghadap Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam pembicaraan tanggal 5 Oktober, ia mengusulkan Oerip sebagai perwira yang diserahi tugas menyusun organisasi tentara. Pemerintah mengumumkan pembentukan TKR pada hari itu; Oerip kemudian memperoleh mandat menyusun organisasinya.^[18]

Organisasi awal TKR

TKR dibentuk dalam keadaan berbagai kelompok bersenjata telah berkembang, termasuk bekas anggota PETA, KNIL, dan organisasi perjuangan setempat. Perbedaan latar belakang para perwira memengaruhi penyusunan satuan dan hubungan komando. Dalam autobiografinya, Didi menceritakan suasana rapat pimpinan TKR pada 12 November 1945 ketika Soedirman dipilih sebagai panglima besar.^[19]

Dalam periode awal tersebut, Didi membantu Oerip menjalin hubungan dengan para perwira berlatar KNIL. Pembentukan organisasi tentara baru berlangsung bersamaan dengan kedatangan Sekutu dan NICA ke wilayah Indonesia.^[20]

Panglima Komandemen I Jawa Barat

Pada 2 November 1945, Oerip meresmikan susunan komandemen tentara. Didi ditunjuk sebagai Panglima Komandemen I Jawa Barat dengan pangkat Jenderal Mayor, sementara Kolonel Abdul Haris Nasution menjabat kepala staf. Wilayahnya mencakup Jawa Barat dan Jakarta, dengan organisasi kesatuan yang disusun melalui pembentukan resimen-resimen. Markas komando mula-mula berada di Tasikmalaya dan kemudian dipindahkan ke Purwakarta.^[3]

Pembentukan satuan-satuan TKR di Jawa Barat berlangsung di tengah ketegangan dengan pihak Sekutu. Di antara komandan resimen yang berada dalam lingkup komando tersebut adalah Eddie Soekardi dan perwira-perwira lain yang mempunyai pandangan berbeda mengenai cara menghadapi pasukan Inggris.^[21]

Bandung Lautan Api

Pada Maret 1946, pimpinan tentara Inggris menuntut agar pasukan Republik meninggalkan wilayah Bandung bagian selatan. Perundingan tanggal 23 Maret melibatkan sejumlah pejabat sipil dan militer, termasuk Didi, Nasution, dan perwakilan pemerintah daerah. Ultimatum Inggris kemudian diikuti pengosongan dan pembakaran sebagian wilayah Bandung pada malam 23–24 Maret 1946, peristiwa yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api.^[22]

Kebijakan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan perintah pimpinan tentara tidak sepenuhnya sejalan dalam menghadapi ultimatum. Didi menolak permintaan agar seluruh pasukan meninggalkan kota, sedangkan Nasution mengambil keputusan untuk melaksanakan pengunduran diri pasukan disertai pembumihangusan. Perbedaan keputusan tersebut menimbulkan perselisihan antara beberapa pimpinan di Jawa Barat.^[23][24]

Sesudah peristiwa Bandung, Oerip Soemohardjo berusaha menyelesaikan perbedaan pandangan di antara pimpinan TKR. Didi tetap terlibat dalam urusan organisasi militer Jawa Barat sampai diberlakukannya reorganisasi tentara pada 1946.^[25]

Reorganisasi dan perubahan komando

Pada 1946, pemerintah dan pimpinan tentara melakukan reorganisasi untuk menyederhanakan struktur komando serta menata hubungan antara kesatuan reguler dan kelompok perjuangan. Komandemen I Jawa Barat dibubarkan, dan Nasution kemudian memperoleh kedudukan sebagai panglima divisi yang berkembang menjadi Divisi Siliwangi. Perubahan tersebut mengakhiri kedudukan Didi sebagai panglima komandemen.

Persoalan jumlah dan penggunaan pangkat perwira juga dibicarakan dalam penataan organisasi tentara. Didi menganggap bahwa kedisiplinan dan susunan kepangkatan perlu diperjelas. Dalam autobiografinya, ia menyatakan pernah menurunkan pangkatnya sendiri dari djenderal mayor menjadi kolonel sebagai contoh dalam penertiban pangkat.^[26]

Pengunduran diri dari tentara

Didi mengemukakan keberatan terhadap sejumlah keputusan mengenai pengangkatan perwira dan reorganisasi tentara, khususnya ketika perwira yang lebih muda memperoleh jabatan di atas perwira senior. Ia menilai penggantian kedudukan Oerip Soemohardjo dan kenaikan jabatan Nasution tidak sesuai dengan tata kepangkatan yang dipahaminya. Pandangan tersebut diuraikan Didi dalam autobiografinya dan dibahas dalam tulisan sejarah mengenai hubungannya dengan Nasution.^[27]

Permohonan pemberhentian Didi tidak segera dikabulkan. Inventaris Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat surat Menteri Pertahanan kepada Presiden tertanggal 5 Mei 1947 mengenai permintaan Didi untuk diberhentikan sebagai perwira tentara.^[28] Inventaris yang sama mencatat salinan Keputusan Presiden Nomor 64/P.Mil/48 tanggal 31 Juli 1948 tentang pemberhentian dengan hormat Kolonel R. Didi Kartasasmita atas permintaan sendiri.^[29]

Penolakan atas beberapa permohonan sebelumnya serta usaha pemerintah mempertahankannya dalam ketentaraan juga diberitakan dalam pembahasan sejarah pengunduran diri perwira militer.^[30]

Mahkamah Tentara Agung

Sebelum keputusan pemberhentiannya terbit, Didi menjadi anggota Mahkamah Tentara Agung yang memeriksa perkara Peristiwa 3 Juli 1946. Majelis dipimpin oleh Kusumah Atmadja, dengan anggota antara lain Wirjono Prodjodikoro dan Didi Kartasasmita. Persidangan perkara yang melibatkan sejumlah tokoh militer dan politik, termasuk Mohammad Yamin, menghasilkan putusan pada 27 Mei 1948.^[31]

Kehidupan setelah meninggalkan ketentaraan

Penahanan Belanda dan Negara Pasundan

Setelah meninggalkan dinas militer Republik, Didi ditahan oleh pihak Belanda dalam perjalanan di sekitar Purwokerto. Menurut autobiografinya, ia dibebaskan pada Januari 1949 dan kemudian menetap di Bandung. Ia menerima pekerjaan sipil di Kementerian Kesehatan Negara Pasundan, mula-mula sebagai referendaris dan kemudian administratur. Dalam autobiografinya, Didi menyatakan bahwa pekerjaan itu diterimanya untuk memperoleh penghidupan setelah keluar dari tentara.^[32]

Keputusannya bekerja pada pemerintahan Negara Pasundan menimbulkan perbedaan penilaian di antara pimpinan Republik. Nasution menghubungkannya dengan kecenderungan kepada federalisme, sedangkan Didi menolak anggapan bahwa ia telah bergabung kembali dengan militer Belanda. Keterangan mengenai niat dan sikap Didi pada masa tersebut berasal terutama dari pernyataannya sendiri, sehingga tidak dapat disamakan dengan kepastian tentang keterlibatan politiknya.^[27]

Perusahaan swasta

Sesudah berakhirnya Negara Pasundan pada 1950, Didi bekerja sebagai direktur sebuah perusahaan di Bandung milik J. H. Cox. Ia kemudian memimpin cabang Bandung NV Dewasa, perusahaan yang didirikan kakaknya, Husein Kartasasmita. Kegiatan perusahaan itu mencakup perdagangan dan ekspor-impor. Pada 1951, Didi kembali bekerja dalam pemerintahan.^[33]

Biro Rekonstruksi Nasional

Pada 11 Mei 1951, Didi diangkat menjadi Direktur Biro Rekonstruksi Nasional (BRN). Lembaga tersebut menangani penempatan bekas anggota tentara dan organisasi perjuangan dalam pekerjaan sipil setelah Revolusi Nasional Indonesia. BRN melaksanakan program yang mencakup pendidikan kejuruan, pertanian, dan transmigrasi. Penelitian sejarah mengenai para veteran menjelaskan bahwa kebijakan rekonstruksi berhubungan dengan demobilisasi pasukan serta tuntutan pengakuan dan penghidupan para bekas pejuang.^[34][4]

Pemerintah mengatur susunan Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952. Peraturan tersebut menetapkan tugas BRN untuk melaksanakan rencana yang diputuskan Dewan Rekonstruksi Nasional dan menyampaikan usulan di bidang rekonstruksi.^[35]

Sebagai direktur, Didi turut menyusun usulan penyelesaian masalah bekas pejuang. Kajian Peter Keppy mengutip dokumen yang disusun Didi pada 15 Februari 1953 dan kini tercatat dalam koleksi Sekretariat Negara di ANRI. Dokumen itu memperlihatkan keterlibatannya dalam pembahasan tentang pengelompokan bekas pejuang dan kebutuhan program rekonstruksi.^[4]

Pada 1954, Pemerintah menempatkan BRN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1954. Peraturan ini mengalihkan sebagian pelaksanaan kegiatan kepada instansi teknis dan daerah, sedangkan biro menjalankan fungsi koordinasi.^[36]

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1957 kemudian mengatur penyerahan urusan rekonstruksi nasional kepada Menteri Urusan Veteran. Dalam penjelasannya, pemerintah menyatakan bahwa BRN dihapuskan dan sisa tugasnya dialihkan kepada kementerian tersebut.^[37]

Jabatan pemerintahan dan penahanan

Didi juga menjadi anggota merangkap Wakil Ketua Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan mewakili Kementerian Dalam Negeri. Kedudukan tersebut dicatat dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1957, yang menetapkan susunan panitia berlaku sejak 1 Januari 1957.^[38]

Pada Mei 1957, Didi ditahan dalam situasi meningkatnya pergolakan politik dan keamanan daerah. Dalam autobiografinya, ia mengaitkan penahanan dengan kecurigaan mengenai hubungannya dengan Front Pemuda Sunda dan peristiwa politik daerah, serta membantah keterlibatan dalam pemberontakan. Menurut kesaksiannya, ia dipulangkan ke rumah pada Agustus 1958 dengan pembatasan kebebasan, menjalani status tahanan kota pada 1959, dan memperoleh pembebasan penuh pada Agustus 1960.^[39]

Pada Juli 1961, Didi bekerja sebagai Pembantu Utama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Iwa Kusumasumantri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Setelah itu, ia kembali bertugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan autobiografinya, Didi memasuki masa pensiun pegawai pemerintah pada 1966. Ia kemudian menjadi penasihat di Permina dalam urusan administrasi pensiun pegawai dan terlibat dalam proyek Jalan Lintas Sumatra.^[40]

Kegiatan olahraga dan sosial

Pada 1950, Didi turut mendirikan Perhimpunan Olahraga Perburuan Indonesia (PORPI) bersama sejumlah tokoh lain, antara lain P. G. O. Noordraven, Said Suryanatanegara, Tan Wie Soen, dan Moh. Azil Widjajakusuma. Perkumpulan tersebut menjadi bagian dari perkembangan kegiatan berburu dan olahraga menembak di Indonesia, sebelum perkembangan organisasi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin).^[41]

Setelah tidak lagi aktif dalam pemerintahan, Didi terlibat dalam Yayasan Pembangunan Jawa Barat dan pernah memegang jabatan dalam kepengurusannya. Riwayat kegiatan sosialnya pada masa lanjut usia dicatat dalam autobiografi yang diterbitkan tahun 1993.^[42]

Keluarga dan penulisan biografi

Didi adalah adik dari Husein Kartasasmita, tokoh Partai Nasional Indonesia yang merupakan ayah dari Ginandjar Kartasasmita. Salah seorang putra Didi adalah Indra Kartasasmita, tokoh yang terlibat dalam perkembangan Shorinji Kempo di Indonesia. Ginandjar menyebut Didi sebagai pamannya dan Indra sebagai sepupunya dalam buku Managing Indonesia's Transformation: An Oral History.^[43]

Lihat pula

• Oerip Soemohardjo
• Abdul Haris Nasution
• Tentara Keamanan Rakyat
• Bandung Lautan Api
• Divisi Siliwangi
• Revolusi Nasional Indonesia

Referensi

Daftar pustaka

• Imran, Amrin. 1993. Oerip Soemohardjo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
• Joshua, Norman. 2023. Fashioning Authoritarianism: Militarization of Society in Indonesia, 1930–1966. Disertasi, Northwestern University.
• Kartasasmita, Ginandjar. 2013. Managing Indonesia's Transformation: An Oral History. Singapore: World Scientific.
• Keppy, Peter. 2024. “The Making and Taming of the Veteran in 1950s Indonesia”. War & Society 43 (4): 364–381.
• Nortier, J. J. 1983. “Het verlies van Ambon in februari 1942”. Militaire Spectator 152 (4–5): 147–171, 213–230.
• Sumarsono, Tatang. 1993. Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi Kemerdekaan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.