Gadai

Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh orang lain atas nama debitor sebagai jaminan utang. Hak ini memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu lebih dahulu daripada kreditor lain. Pengecualiannya adalah biaya penjualan barang dan biaya penyelamatan barang setelah barang itu digadaikan, yang harus didahulukan.^{[1]: Pasal 1150} Dalam hukum Indonesia, gadai diatur dalam Bab XX Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.^{[1]: Pasal 1150–1160}

Pemegang gadai tidak harus perusahaan pergadaian. Trisadini Prasastinah Usanti mencatat bahwa Pasal 1150 hanya menyebut kreditor, sehingga pemegang gadai dapat berupa bank, perusahaan pergadaian, atau orang perseorangan. Ia juga menyebut gadai sebagai perjanjian accessoir dari perjanjian pokok, misalnya perjanjian pinjam-meminjam atau kredit.^[2] Istilah gadai juga dipakai untuk dua lembaga lain yang berbeda, yaitu gadai tanah dalam hukum adat dan rahn dalam keuangan syariah.

Objek dan lahirnya hak gadai

Objek gadai adalah barang bergerak. Hak gadai atas barang bergerak berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan menyerahkan barang itu ke dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Hak gadai tidak sah bila barang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atau pemberi gadai.^[3] Hak gadai hapus bila barang lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Bila barang itu hilang atau diambil dari kekuasaannya, pemegang gadai dapat menuntutnya kembali, dan bila barang itu kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.^{[1]: Pasal 1152} Penyerahan ke dalam kekuasaan kreditor ini dikenal sebagai asas inbezitstelling.^[4] Menurut Usanti, penyerahan itu tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan barang.^[2]

Barang bergerak tidak berwujud juga dapat digadaikan. Hak gadai atas barang semacam itu, selain surat tunjuk dan surat bawa, lahir dengan pemberitahuan penggadaian kepada orang yang wajib melaksanakan hak yang digadaikan. Orang itu dapat meminta bukti tertulis mengenai pemberitahuan tersebut.^{[1]: Pasal 1153} Perjanjian gadai dibuktikan dengan alat bukti yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.^{[1]: Pasal 1151}

Hak dan kewajiban para pihak

Kreditor bertanggung jawab atas hilangnya atau susutnya barang gadai sejauh hal itu terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya, debitor wajib mengganti biaya yang berguna dan perlu yang dikeluarkan kreditor untuk menyelamatkan barang gadai.^{[1]: Pasal 1157} Bila yang digadaikan adalah piutang yang berbunga, kreditor boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya.^{[1]: Pasal 1158}

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang gadai, debitor tidak dapat menuntut kembali barang itu sebelum melunasi utang pokok, bunga, dan biaya, termasuk biaya penyelamatan barang. Kreditor juga boleh menahan barang gadai untuk utang kedua yang dibuat sesudah pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum atau pada hari pembayaran utang pertama, walaupun tidak diperjanjikan.^{[1]: Pasal 1159} Gadai tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utangnya dapat dibagi di antara para ahli waris debitor atau ahli waris kreditor.^{[1]: Pasal 1160}

Larangan memiliki dan eksekusi

Bila debitor atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, kreditor tidak boleh menjadikan barang gadai miliknya. Setiap janji yang bertentangan dengan ketentuan ini batal.^{[1]: Pasal 1154}

Kecuali diperjanjikan lain, kreditor berhak menjual barang gadai di muka umum setelah jangka waktu yang ditentukan lewat, atau setelah peringatan bila tidak ada jangka waktu yang pasti. Hasil penjualan dipakai untuk melunasi utang, bunga, dan biaya. Barang dagangan atau efek yang diperdagangkan di bursa dapat dijual di tempat itu dengan perantaraan 2 (dua) makelar yang ahli.^{[1]: Pasal 1155} Usanti menyebut penjualan menurut Pasal 1155 sebagai parate eksekusi, yaitu penjualan lelang tanpa gugatan ke pengadilan.^[2]

Kreditor juga dapat meminta pengadilan agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim, atau agar barang itu tetap berada padanya untuk jumlah yang ditetapkan hakim sampai sebesar utang, bunga, dan biaya. Kreditor wajib memberitahukan pemindahtanganan barang gadai kepada pemberi gadai.^{[1]: Pasal 1156}

Gadai tanah dalam hukum adat

Gadai tanah bukan gadai menurut KUHPerdata. Aermadepa menggambarkannya sebagai perbuatan hukum ketika seseorang menguasai tanah orang lain setelah menyerahkan uang kepada pemiliknya, sampai uang itu dikembalikan. Objeknya tanah pertanian, dan pemegang gadai boleh menikmati hasilnya. Pada gadai menurut Pasal 1150, objeknya barang bergerak dan pemegang gadai hanya menguasai barang tanpa boleh memakainya. Gadai tanah juga tidak memberikan hak eksekusi seperti hipotek atau hak tanggungan.^{[5]: 599, 604–606}

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menentukan bahwa tanah pertanian yang telah digadaikan selama 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib dikembalikan kepada pemiliknya setelah panen, tanpa uang tebusan. Aermadepa mencatat bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pemerasan dalam praktik gadai di Jawa. Ia berpendapat bahwa ketentuan itu tidak sejalan dengan hukum adat Minangkabau, yang mewajibkan tanah gadai ditebus tanpa batas waktu.^{[5]: 609–611}

Usaha pergadaian

Kasmir menggambarkan usaha gadai sebagai kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, dengan barang jaminan ditebus kembali menurut perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.^[6] Usaha ini diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan yang berlaku adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024, diundangkan pada tanggal 27 Desember 2024, dan mencabut POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.^[7]

Menurut POJK itu, kegiatan usaha utama perusahaan pergadaian adalah pemberian pinjaman dengan benda jaminan berdasarkan hukum gadai, paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total pinjaman. Perusahaan juga dapat memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia, jasa titipan, dan jasa taksiran. Perusahaan pergadaian dapat berubah menjadi perusahaan pergadaian syariah atau membentuk unit usaha syariah.^[7] Perusahaan Umum Pegadaian berubah menjadi perseroan, kini PT Pegadaian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2011.^[8]

Rahn

Dalam keuangan syariah, gadai dikenal sebagai rahn. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002, membolehkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Penerima gadai (murtahin) berhak menahan barang gadai (marhun) sampai utang pemberi gadai (rahin) lunas. Barang itu dan manfaatnya tetap milik rahin, dan murtahin pada prinsipnya tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin. Bila utang tidak dilunasi, marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin, sedangkan kekurangannya tetap menjadi kewajiban rahin.^[9]

Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002, membolehkan gadai emas berdasarkan prinsip rahn dalam Fatwa Nomor 25. Ongkos dan biaya penyimpanan marhun ditanggung rahin, dibatasi pada biaya yang nyata diperlukan, dan penyimpanan itu dilakukan dengan akad ijarah.^[10]

Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2008, mengatur bentuk rahn ketika barang jaminan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan rahin. Yang diserahkan kepada murtahin hanya bukti kepemilikannya, dan penyimpanan bukti itu tidak memindahkan kepemilikan barang. Ketentuan umum dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tetap berlaku untuk rahn tasjily.^[11]

Lihat pula

• Hukum jaminan
• Jaminan fidusia
• Rumah gadai
• Pegadaian (perusahaan)

Referensi

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23 (terjemahan tidak resmi).
2. 1 2 3 Usanti, Trisadini Prasastinah (2025-02-10). "Bisakah Menggadaikan Barang ke Perorangan?". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
3. ↑ Usanti, Trisadini Prasastinah (2021-07-27). "Bolehkah Penerima Gadai Menggunakan Barang Gadai?". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
4. ↑ Sonij (2024-12-03). "Asas-asas dalam Hukum Jaminan". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
5. 1 2 Aermadepa (2016). "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian". Jurnal Konstitusi. 13 (3). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 598–612. Diakses tanggal 2026-11-10.
6. ↑ Kasmir (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 231. ISBN 978-979-769-736-5.
7. 1 2 "POJK 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian". Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. 2024-12-27. Diakses tanggal 2026-11-10.
8. ↑ Inu (2012-01-09). "Maksud Perubahan Status Perum Pegadaian". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
9. ↑ "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn" (PDF). Sharia Knowledge Centre. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002-06-26. Diakses tanggal 2026-11-10.
10. ↑ "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas" (PDF). ditbinganis.badilag.net. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002-03-28. Diakses tanggal 2026-11-11.
11. ↑ "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily" (PDF). Sharia Knowledge Centre. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2008-03-06. Diakses tanggal 2026-11-10.