Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.[1] Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.
Bagi debitur, jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Jika, jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit.
Selain itu, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur.[1]
Debitur dalam hukum Indonesia
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) memakai bentuk debitor. Menurut undang-undang itu, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.[2]: Pasal 1 angka 3 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debitur adalah bentuk yang dipakai sebagai entri utama, sedangkan entri debitor dirujuk ke debitur.[3][4]
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi perikatan perorangannya.[5]: Pasal 1131 Pembagian hasil harta itu di antara para kreditur diuraikan dalam Kreditur.
Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan disebut debitor pailit.[2]: Pasal 1 angka 4 Debitor dapat dinyatakan pailit atas permohonannya sendiri atau atas permohonan kreditornya. Debitor juga dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang.[2]: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) Syarat dan akibat kedua upaya itu diuraikan dalam Kebangkrutan dan PKPU.
Referensi
- 1 2 Utami, Fajria Anindya (2020-10-23). "Apa Itu Debitur dan Kreditur?". Warta Ekonomi. Diakses tanggal 2020-10-28.
- 1 2 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. 2004.
- ↑ "debitur". KBBI VI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses tanggal 2026-11-05.
- ↑ "debitor". KBBI VI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses tanggal 2026-11-05.
- ↑ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23 (terjemahan tidak resmi).
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
Artikel bertopik keuangan, uang, atau mata uang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |