Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945;81 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perhubungan[1]
Bidang tugas	Transportasi
Slogan	Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Alokasi APBN	Rp31,45 triliun (2025)[2] Rp13,73 triliun (Efisiensi) Rp17,72 triliun (APBN 2025)[3]
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Perhubungan (1945–2010) Kementerian Perhubungan (2010–sekarang)
Susunan organisasi
Menteri Dudy Purwagandhi Wakil Menteri Suntana Sekretaris Jenderal Arif Toha Tjahjagama Inspektur Jenderal Djarot Tri Wardhono Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan Perhubungan Laut Muhammad Masyud Perhubungan Udara Lukman F. Laisa Perkeretaapian Allan Tandiono Integrasi Transportasi dan Multimoda Moh. Risal Wasal Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Suharto Staf Ahli Teknologi dan Energi Antoni Arif Priadi Reformasi Birokrasi Novie Riyanto Logistik Yufridon Gandoz Situmeang. Kawasan dan Lingkungan Robby Kurniawan Keselamatan Transportasi Subagyo Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Avirianto S. Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Marwanto Heru Santoso Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Amiruddin Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi M.Abrar Tuntalanai Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Sukirno LPNK yang dikoordinasikan • Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	kemenhub.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′28.006″S 106°49′16.939″E / 6.17444611°S 106.82137194°E / -6.17444611; 106.82137194 Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
kemenhub.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub RI dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Dudy Purwagandhi.^[4]

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub No. 4 Tahun 2025 terdiri atas:^[1]

Pimpinan

• Menteri Perhubungan
• Wakil Menteri Perhubungan

Sekretariat

• Sekretariat Jenderal
  • Biro Perencanaan
  • Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
  • Biro Keuangan
  • Biro Hukum
  • Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Biro Umum
  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Inspektorat

• Inspektorat Jenderal
  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat I
  • Inspektorat II
  • Inspektorat III
  • Inspektorat IV
  • Inspektorat Investigasi

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Lalu Lintas Jalan
  • Direktorat Angkutan Jalan
  • Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
  • Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan
  • Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
• Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
  • Direktorat Kepelabuhanan
  • Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
  • Direktorat Kenavigasian
  • Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
• Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Angkutan Udara
  • Direktorat Bandar Udara
  • Direktorat Keamanan Penerbangan
  • Direktorat Navigasi Penerbangan
  • Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
• Direktorat Jenderal Perkeretaapian
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
  • Direktorat Prasarana Perkeretaapian
  • Direktorat Sarana Perkeretaapian
  • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
• Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda
  • Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda
  • Direktorat Multimoda

Badan

• Badan Kebijakan Transportasi
  • Sekretariat Badan
  • Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
  • Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
  • Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
  • Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
  • Sekretariat Badan
  • Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat
  • Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
  • Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
  • Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi
• Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
• Staf Ahli Bidang Logistik
• Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan
• Staf Ahli Bidang Keselamatan Transportasi

Pusat

• Pusat Data dan Teknologi Informasi
• Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
• Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
• Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
• Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Sejarah

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Perhubungan.

Unsur	Perpres 40/2015	Perpres 23/2022	Perpres 173/2024
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara Integrasi Transportasi dan Multimoda
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung (Badan)	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kebijakan Transportasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kebijakan Transportasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Staf ahli	Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan	Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan	Bidang Teknologi dan Energi Bidang Reformasi Birokrasi Bidang Logistik Bidang Kawasan dan Lingkungan Keselamatan Transportasi

Lihat pula

• Daftar Menteri Perhubungan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Logo Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
• Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Pranala luar

• Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Referensi