Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT
Gambaran umum
Dasar hukum	UU No.5 Tahun 2018
Alokasi APBN	Rp626 miliar (2025)[1] Rp153,41 miliar (Efisiensi)[2]
Di bawah koordinasi
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Kepala
Komjen. Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H.
Sekretaris Utama
Bangbang Surono, Ak., M.M., CA.
Deputi
Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi	Irjen. Pol. Wawan Ridwan, S.I.K., S.H., M.H.
Bidang Deradikalisasi	Irjen. Pol. Arif Makhfudiharto, S.I.K., M.H.
Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban	Brigjen. Pol. Sigit Widodo, S.I.K. (Plt.)
Bidang Kerjasama Internasional	Dionisius Elvan Swasono, S.Sos., M.Si.
Inspektur
Agung Zaenal, Ak.
Situs web
www.bnpt.go.id
Sunting kotak info •L •B

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.^[3]

BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).^[4]

Tugas

BNPT mempunyai tugas:

• Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
• Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
• Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

BNPT memiliki Pusat Pengendalian Krisis ("Pusdalsis") yang di dalamnya merupakan gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81 (Penanggulangan Teror) dari Kopassus, Denjaka dari TNI-AL, Detasemen Bravo 90 dari TNI-AU, dan Pasukan Gegana dari POLRI. Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI-POLRI ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan terror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terrorisme seperti Pembajakan pesawat.^[5]

Struktur Organisasi

Struktur organisasi BNPT meliputi:

• Kepala
• Sekretariat Utama, terdiri atas:
  • Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja
  • Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
  • Biro Hukum dan Komunikasi Publik
  • Biro Umum dan Keuangan

• Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi, terdiri atas:
  • Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  • Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasarana
  • Direktorat Strategi Kebijakan Pencegahan dan Pemetaan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme
  • Direktorat Kontra Radikalisasi

• Deputi Bidang Deradikalisasi, terdiri atas:
  • Direktorat Bina Tahanan dan Narapidana Terorisme
  • Direktorat Bina Mantan Narapidana Terorisme
  • Direktorat Bina Orang dan Kelompok Terpapar

• Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban, terdiri atas:
  • Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum
  • Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum
  • Direktorat Koordinasi Pemulihan Korban

• Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, terdiri atas:
  • Direktorat Kerja Sama Bilateral
  • Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
  • Direktorat Perangkat Hukum Internasional

• Inspektorat
• Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Terorisme
• Pusat Data dan Informasi Penanggulangan Terorisme

Daftar Kepala

Pranala luar

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Referensi

1. ↑ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
2. ↑ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
3. ↑ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme
4. ↑ "Profil BNPT". Diakses tanggal 31 Maret 2015.
5. ↑ "Latih Kesiapan Antiteror di Gulkonsis VI", Remigius Septian, COMMANDO edisi 6 vol. XII 2016 hlm: 28, 2016{{citation}}: Kutipan memiliki parameter tidak dikenal yang kosong: |1=

l b s Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia
ANRI Bakamla Bapanas BP BUMN BAPETEN Bappenas Barantin Basarnas BEKRAF BGN BIG BIN BKN BKKBN BKPM BMKG BNN BNPB BNPT BPJPH BP2MI BPKP BPN BPLH BPOM BPS BRIN BSN BSSN LAN Lemhannas LKPP Perpusnas