Jumat, 30 Oktober 2026
23:07 WIB
TERKINI
Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK
Angkatan Perang Ratu Adil

Angkatan Perang Ratu Adil

Bagikan:
Untuk peristiwa kudeta APRA, lihat Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil.
250px-Flag_of_Legion_of_Ratu_Adil.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Bendera Angkatan Perang Ratu Adil
250px-Emblem_of_Legion_of_Ratu_Adil.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Lambang Angkatan Perang Ratu Adil
Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
250px-Nicolaes_Visscher_Indiae_Orientalis.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Kerajaan Kutai 400–1635
Tarumanagara 450–600
Kerajaan Kalingga 500–782
Kerajaan Melayu 671–1347
Sriwijaya 671–1028
Kerajaan Sunda 662–1579
Kerajaan Galuh 669–1482
Kerajaan Bima 709–1621
Mataram Kuno 716–1016
Kerajaan Bali 914–1908
Kerajaan Kahuripan 1019–1046
Kerajaan Janggala 1042–1135
Kerajaan Kadiri 1042–1222
Kerajaan Singasari 1222–1292
Majapahit 1293–1478
Kesultanan Peureulak 840–1292
Kerajaan Haru 1225–1613
Kesultanan Ternate 1257–1914
Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521
Kesultanan Bone 1300–1905
Kedatuan Luwu 1300–1954
Kerajaan Kaimana 1309–1963
Kesultanan Gowa 1320–1957
Kesultanan Limboto 1330–1863
Kerajaan Pagaruyung 1347–1833
Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei
Kesultanan Gorontalo 1385–1878
Kesultanan Melaka 1405–1511
Kesultanan Sulu 1405–1851
Kesultanan Cirebon 1445–1677
Kesultanan Demak 1475–1554
Kerajaan Giri 1481–1680
Kesultanan Bolango 1482–1862
Kesultanan Aceh 1496–1903
Kerajaan Balanipa 1511–sekarang
Kesultanan Banten 1526–1813
Kesultanan Banjar 1526–sekarang
Kerajaan Kalinyamat 1527–1599
Kesultanan Johor 1528–1877
Kesultanan Pajang 1568–1586
Kesultanan Mataram 1586–1755
Kerajaan Fatagar 1600–1963
Kesultanan Jambi 1615–1904
Kesultanan Bima 1621–1958
Kesultanan Palembang 1659–1823
Kesultanan Sumbawa 1674–1958
Kesultanan Kasepuhan 1679–1815
Kesultanan Kanoman 1679–1815
Kesultanan Siak 1723–1945
Kesunanan Surakarta 1745–sekarang
Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang
Kesultanan Kacirebonan 1808–1815
Kesultanan Deli 1814–1946
Kesultanan Lingga 1824–1911
Awal Kemerdekaan 1945–1949
Republik Indonesia Serikat 1949–1950
Demokrasi Liberal 1950–1959
Demokrasi Terpimpin 1959–1965
Transisi 1965–1966
Orde Baru 1966–1998
Reformasi 1998–sekarang
Garis waktu
flag PortalIndonesia

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah milisi pro-Belanda dan tentara swasta yang dibentuk setelah Revolusi Nasional Indonesia. Didirikan oleh mantan Kapten KNIL Raymond Westerling setelah demobilisasi pada tanggal 15 Januari 1949.[1] Nama milisi ini diambil dari sebuah bagian dari Kitab Ramalan Jayabaya pada abad pertengahan yang menubuatkan kedatangan Ratu Adil yang berasal dari keturunan Turki dan datang untuk menyelamatkan rakyat Jawa serta menegakkan perdamaian dan keadilan. Dengan latar belakang keturunan Turki, Westerling menggunakan mitos Ratu Adil untuk menarik simpati masyarakat.[2]

Westerling mengaku berjuang untuk mempertahankan negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat melawan apa yang ia anggap sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didominasi oleh orang Jawa yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta.[3] APRA direkrut dari beberapa faksi anti-Republik termasuk mantan gerilyawan Republik, pejuan Darul Islam, Ambon, Melayu, Minahasa, KNIL yang telah didemobilisasi, Korps Speciale Troepen, dan Angkatan Darat Kerajaan Belanda.[4] Pada tahun 1950, APRA telah berevolusi dari serangkaian unit pertahanan diri di pedesaan menjadi pasukan tempur berkekuatan 2.000 orang.[5] Tidak senang dengan pengaruh pemerintahan Soekarno yang semakin besar, Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II dari Pontianak yang federalis untuk melancarkan kudeta pada Januari 1950.[6]

Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil

330px-Siliwangi_headquarter_occupied_by_the_APRA.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Markas Divisi Siliwangi yang diduduki APRA pada Januari 1950 di Bandung

Tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950.[7]

Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintah Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan Kabinet RIS dan membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwana IX dan Sekretaris-Jenderal Ali Budiardjo. Kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Belanda. Tanpa pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950.[7] Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta.[8]

Referensi

  1. ↑ Westerling (1952), hal 146
  2. ↑ Westerling (1952), hal 154-56
  3. ↑ Westerling (1952), hal 151
  4. ↑ Westerling (1952), hal 152
  5. ↑ Westerling (1952), hal 153
  6. ↑ Kahin 1952, hlm. 454–56.
  7. 1 2 Kahin (1952), hal 454-56
  8. ↑ Kahin (1952), p. 456

Rujukan


Ikon rintisan

Artikel bertopik sejarah Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan