Jumat, 20 November 2026
22:37 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini

Penggabungan dan pengambilalihan

transaksi perusahaan berupa penggabungan (merger) dan pengambilalihan (akuisisi)

Bagikan:

Penggabungan dan pengambilalihan (bahasa Inggris:mergers and acquisitions) mencakup dua jenis transaksi perusahaan, yaitu merger atau penggabungan dan akuisisi atau pengambilalihan.

Merger adalah penyatuan dua perusahaan atau lebih yang semula berdiri sendiri menjadi satu usaha.[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikannya antara lain sebagai penggabungan dua perusahaan atau lebih di bawah satu pemilikan.[2] Merger dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan lain secara tunai atau dengan efek, membeli sahamnya, atau menerbitkan saham kepada pemegang saham perusahaan lain sebagai penukar saham mereka.[1]

Akuisisi adalah pembelian sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain oleh suatu perusahaan untuk mengambil kendali atas perusahaan itu.[3] KBBI mengartikan akuisisi antara lain sebagai pengambilalihan kepemilikan perusahaan atau aset, dan mencatat bahwa dalam industri perbankan hal itu terjadi apabila pembelian saham di atas 50%.[4] Dalam bidang ekonomi, KBBI juga memaknai akuisisi sebagai upaya memperbesar perusahaan dengan menguasai kepemilikan perusahaan lain.[4] Kata Inggris acquisition berasal dari bahasa Latin acquisitio, kata benda dari kata kerja acquirere.[5] Sebagai contoh dalam bisnis, pada bulan Juni 2005 BenQ mengambil alih divisi ponsel Siemens yang merugi.[6]

Alasan perusahaan melakukan merger beragam. Perusahaan yang mengambil alih dapat berupaya menyingkirkan pesaing, meningkatkan efisiensi, menganekaragamkan produk, jasa, dan pasarnya, atau mengurangi pajaknya.[1]

Indonesia

Empat perbuatan hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur empat perbuatan hukum dalam Bab VIII, yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.[7]: Pasal 122–137  Pengertian keempatnya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 sampai dengan angka 12, yang dipertahankan ketika Pasal 1 diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.[8]: Lampiran, Pasal 109 angka 1 (Pasal 1 angka 9–12) 

Empat perbuatan hukum menurut UUPT
Perbuatan hukumPelakuAkibat hukum
PenggabunganSatu perseroan atau lebih menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah adaAktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan status badan hukumnya berakhir karena hukum
PeleburanDua perseroan atau lebih meleburkan diri dengan mendirikan satu perseroan baruPerseroan baru memperoleh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri karena hukum, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum
PengambilalihanBadan hukum atau orang perseorangan mengambil alih saham perseroanPengendalian atas perseroan beralih
PemisahanPerseroan memisahkan usahanyaSeluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva beralih kepada satu perseroan atau lebih

[7]: Pasal 1 angka 9–12 

Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum tanpa likuidasi terlebih dahulu, dan pemegang sahamnya karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.[7]: Pasal 122  Pengambilalihan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham, dan yang dimaksud adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan.[7]: Pasal 125 ayat (1)–(3)  Pemisahan dapat berupa pemisahan murni, yang mengakhiri perseroan yang melakukan pemisahan, atau pemisahan tidak murni, yang membuat perseroan itu tetap ada.[7]: Pasal 135 

Pokok prosedur

Rancangan penggabungan disusun oleh direksi setiap perseroan yang bersangkutan, disetujui dewan komisaris, lalu diajukan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) masing-masing. Ketentuan itu berlaku mutatis mutandis bagi peleburan, sedangkan rancangan pengambilalihan melalui direksi disusun oleh direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih.[7]: Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 125 ayat (6)  Perseroan dengan bidang usaha khusus, misalnya bank dan lembaga keuangan nonbank, juga memerlukan persetujuan instansi terkait.[7]: Pasal 123 ayat (4) dan penjelasannya 

Keputusan RUPS tentang keempat perbuatan hukum itu sah jika diambil secara musyawarah untuk mufakat. Bila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dalam rapat yang memenuhi kuorum kehadiran paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Jika kuorum itu tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kuorum paling sedikit 2/3 bagian dan persetujuan tetap paling sedikit 3/4 bagian. Anggaran dasar dapat menentukan syarat yang lebih besar.[7]: Pasal 87 ayat (1), Pasal 89 ayat (1)–(3), dan Pasal 127 ayat (1)  Paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS, direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada karyawan. Kreditor dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah pengumuman, dan selama keberatan itu belum diselesaikan, perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan.[7]: Pasal 127 ayat (2)–(7) 

Perbuatan hukum itu wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha, serta masyarakat dan persaingan sehat dalam berusaha. Pemegang saham yang tidak setuju hanya dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, dan permintaan itu tidak menghentikan prosesnya.[7]: Pasal 62 ayat (1) huruf c dan Pasal 126  Rancangan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia.[7]: Pasal 128 ayat (1)  Salinan akta penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan disampaikan kepada menteri, dan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan diumumkan dalam surat kabar paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya.[7]: Pasal 129–131 dan Pasal 133  Bab VIII UUPT berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang peraturan di bidang pasar modal tidak mengatur lain.[7]: Pasal 137 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memerintahkan agar penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[9]: Pasal 109  Pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP 27/1998), yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 1998.[10]: konsiderans huruf d 

UUPT juga menyerahkan ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kepada peraturan pemerintah.[7]: Pasal 134  UUPT mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tetapi menyatakan bahwa peraturan pelaksananya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan UUPT.[7]: Pasal 159 dan Pasal 160  Atas dasar Pasal 159 itu, Klinik Hukumonline pada tahun 2025 menyimpulkan bahwa PP 27/1998 masih berlaku dengan batasan tersebut.[11]

Pemberitahuan kepada KPPU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) melarang penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.[12]: Pasal 28  Transaksi semacam itu yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi.[12]: Pasal 29  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan UU 5/1999 tentang putusan, keberatan, dan sanksi, tetapi tidak mengubah Pasal 28 dan Pasal 29.[8]: Lampiran, Pasal 118 

Ketentuan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP 57/2010). Menurut peraturan itu, pemberitahuan tertulis wajib disampaikan paling lama 30 hari kerja sejak transaksi berlaku efektif secara yuridis apabila nilai aset gabungan melebihi Rp2,5 triliun dan/atau nilai penjualan gabungan melebihi Rp5 triliun. Bagi pelaku usaha perbankan, kewajiban itu berlaku jika nilai aset melebihi Rp20 triliun.[13]: Pasal 5 

Menurut PP 57/2010, pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan dikenai denda administratif Rp1 miliar untuk setiap hari keterlambatan, paling tinggi Rp25 miliar, sedangkan transaksi antarperusahaan yang terafiliasi dikecualikan dari kewajiban itu.[13]: Pasal 6 dan Pasal 7  Pelaku usaha juga dapat berkonsultasi dengan KPPU sebelum transaksi, tetapi penilaian KPPU atas konsultasi itu bukan merupakan persetujuan atau penolakan.[13]: Pasal 10 dan Pasal 11  Ulasan Klinik Hukumonline pada bulan Oktober 2026 masih merujuk PP 57/2010 sebagai dasar kewajiban notifikasi, bersama Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tata caranya.[14]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 kemudian menetapkan denda administratif dalam UU 5/1999 paling sedikit Rp1 miliar.[8]: Lampiran, Pasal 118 angka 4 (Pasal 47 ayat (2) huruf g)  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP 44/2021) membatasi denda berdasarkan persentase keuntungan bersih atau total penjualan, dan menyatakan peraturan pelaksana yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengannya.[15]: Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 23  Menurut sebuah analisis firma hukum pada tahun 2023, PP 44/2021 tidak mencabut PP 57/2010 sehingga batas Rp25 miliar dapat dianggap masih berlaku, tetapi dalam perkara 13/KPPU-M/2022 mayoritas majelis komisi menghitung denda berdasarkan PP 44/2021.[16]

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 "merger". Encyclopaedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Encyclopaedia Britannica. Diakses tanggal 2026-11-03.
  2. ↑ "merger". KBBI VI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses tanggal 2026-11-03.
  3. ↑ "Apa Itu Akuisisi?". Republika Online. 2020-05-28. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-10-06. Diakses tanggal 2026-11-03.
  4. 1 2 "akuisisi". KBBI VI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses tanggal 2026-11-03.
  5. ↑ Harper, Douglas. "acquisition". Online Etymology Dictionary (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-03.
  6. ↑ "Siemens Lepas Divisi Ponsel ke BenQ". detikInet. 2005-06-08. Diakses tanggal 2026-11-03.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
  8. 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
  9. ↑ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
  10. ↑ "Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-03.
  11. ↑ Putri, Maheswari Trinanda (2025-02-12). "Peraturan Pelaksana UU Perseroan Terbatas". Klinik Hukumonline. Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-03.
  12. 1 2 "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-03.
  13. 1 2 3 "Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-03.
  14. ↑ Sitorus, Benaya Ari Patra (2026-10-21). "Persyaratan Notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU". Klinik Hukumonline. Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-03.
  15. ↑ "Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-03.
  16. ↑ Djajadiredja, Mita; Paramita, Dyah Ayu (2023-08-10). "Indonesia: KPPU may change its approach in assessing penalties for late merger filings" (PDF) (dalam bahasa Inggris). HHP Law Firm. Diakses tanggal 2026-11-03.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan