Tan Boen Djin

Tan Boen Djin (Aksara Tionghoa: 陳文仁, Pinyin: Chén Wénrén, 1914-2005) adalah seorang pengusaha dan politisi Tionghoa Indonesia. Ia dikenal karena pernah aktif dalam politik Negara Sumatera Timur.

Kehidupan Awal

Tan lahir pada tahun 1914 di Medan. Ia merupakan anak dari Tan Tang Ho, seorang pengusaha Tionghoa yang sukses di Medan dan pendiri Seng Hap, toko swalayan pertama di Medan. Keluarga Tan juga merupakan rekanan dekat dengan pengusaha besar Tjong A Fie.^[1] Saudara tua Tan Boen Djin, Tan Boen An, duduk sebagai anggota Dewan Kota (Gemeenteraad) Medan dari tahun 1918 sampai akhir dasawarsa 1930-an.^[2]

Setelah meninggalnya ayahnya pada tahun 1918, Tan Boen Djin pindah ke Belanda pada tahun 1932 dan bersekolah di sana sampai tahun 1937. Setelah lulus dari Sekolah Perdagangan (Handelschool) di Amersfoort pada tahun 1937, Tan Boen Djin kembali ke Medan untuk mengurus usaha Seng Hap milik keluarga.^[2]

Pada tahun 1938, Tan Boen Djin menikahi Margaret Wee. Pasangan itu memiliki tiga anak.

Karier Politik

Hindia Belanda

Pada tahun 1938, Tan menjadi anggota Dewan Kota Medan, sebagai calon nomor urut dua dari perhimpunan politik yang dipimpin oleh saudara tuanya, Tan Boen An. Namun kemudian, Tan Boen Djin mengundurkan diri dari pencalonan tersebut.

Revolusi Sosial

Pada masa Revolusi, golongan Tionghoa di Medan menjadi korban dari ekses-ekses kekerasan revolusioner yang kemudian disebut sebagai Revolusi Sosial Sumatera Timur. Sebagai jawaban atas kekerasan yang dialami oleh golongan Tionghoa, para pemimpin komunitas Tionghoa di Medan mendirikan sebuah barisan perlindungan yang dinamakan Pao An Tui, yang diperlengkapi dengan senjata oleh tentara Inggris yang meninggalkan Sumatera Timur pada Maret 1946.^[3] Pada September 1947, Pao An Tui memiliki 15 satuan dan 1.000 orang personil yang tersebar di seluruh Sumatera Timur.^[4]

Tan Boen Djin menjadi salah seorang koordinator dan anggota pimpinan Pao An Tui di Medan, dan mengantar Pao An Tui untuk bekerja sama dengan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang menggantikan pasukan pendudukan Inggris.^[3]

Sebagai seorang pemimpin Pao An Tui, Tan Boen Djin menjadi peserta Konferensi Pangkal Pinang pada bulan September 1946 yang mendiskusikan tentang peranan kaum minoritas, termasuk kaum Tionghoa, dalam struktur negara Indonesia pasca-perang.

Negara Sumatera Timur

Pada tanggal 31 Juli 1947, setelah berhasilnya Agresi Militer Belanda I dalam mengamankan kekuasaan Belanda di Sumatera Timur, para pemimpin tradisionalis Melayu, Simalungun, dan Karo yang selamat dari Revolusi Sosial menyatakan berdirinya Komite Daerah Istimewa Sumatera Timur di bawah pimpinan Tengku Mansur.

Pada tanggal 25 Agustus 1947, atas persetujuan pemerintah Hindia Belanda, Komite Daerah Istimewa Sumatera Timur diperluas untuk mencakup golongan-golongan lain, termasuk Tionghoa. Tan Boen Djin dalam jabatannya sebagai pimpinan Pao An Tui ditunjuk sebagai perwakilan golongan Tionghoa dalam komite tersebut.^[4] Kemudian, pada tanggal 8 Oktober 1947, Komite Daerah Istimewa Sumatera Timur dinaikkan tingkatannya menjadi Dewan Sementara Daerah Istimewa Sumatera Timur (DIST). Sebagai anggota komite yang mendahului, Tan kembali duduk dalam Dewan Sementara.

Pada tanggal 29 Januari 1948, Daerah Istimewa Sumatera Timur menyatakan diri sebagai Negara Sumatera Timur (NST). Dengan demikian, Dewan Sementara DIST berubah pula menjadi Dewan Sementara NST, di mana Tan duduk sebagai satu dari dua orang anggotanya yang mewakili golongan Tionghoa. Sebagai anggota Dewan Sementara, bersama perwakilan golongan Jawa, Simalungun, Karo, dan Toba (Ferdinand Lumban Tobing), Tan mengusulkan penambahan jumlah anggota dewan yang mewakili kelompok minoritas, suatu usulan yang tidak sepenuhnya diterima oleh pimpinan NST yang didominasi oleh golongan tradisionalis Melayu. Jumlah kursi bagi golongan Tionghoa dalam Dewan NST diputuskan tetap dua kursi.^[5][4]

Pada tanggal 20 April 1949, Tan dipilih oleh Dewan NST sebagai anggota Dewan Delegasi NST, sebuah lembaga negara NST.

Tan berhenti menjadi anggota Dewan NST ketika Negara Sumatera Timur dileburkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.^[4]

Kehidupan Setelahnya

Pada tahun 1952, Tan berperan dalam pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.^[6] Ia wafat pada tahun 2005 pada usia 95 tahun.^[2]

Referensi