| Iskandar Tsani إسكندر الثاني | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sultan Aceh | |||||
| Sultan Aceh | |||||
| Berkuasa | 27 Desember 1636 – 15 Februari 1641 | ||||
| Penobatan | akhir Desember 1636 | ||||
| Pendahulu | Iskandar Muda | ||||
| Penerus | Tajul Alam Safiatuddin Syah | ||||
| Lahir | Raja Mughal (nama yang lazim dalam sumber mengenai masa mudanya) ca 1611[1] Pahang, Kesultanan Pahang | ||||
| Meninggal | 15 Februari 1641[2][3] Bandar Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh | ||||
| Pemakaman | Februari 1641 Kandang Iskandar Tsani, kompleks Gunongan, Banda Aceh (identifikasi tradisional dan arkeologis) | ||||
| Ayah | Sultan Ahmad Syah II dari Pahang | ||||
| Ibu | Puteri Bongsu Chendera Dewi | ||||
| Pasangan | Putri Sri Alam Permaisuri | ||||
| Keturunan | Tidak mempunyai keturunan yang diketahui[3] | ||||
| |||||
| Wangsa | Wangsa Pahang–Melaka | ||||
| Agama | Islam Sunni | ||||
| Kedudukan sebelum naik takhta | |||||
| Nama atau gelar masa muda | Raja Mughal; Raja Bungsu; Sultan Husein Syah; Sultan Mughal | ||||
| Asal | Pangeran keluarga kerajaan Pahang | ||||
| Dibawa ke Aceh | 1617–1618, ketika berusia sekitar tujuh tahun, setelah penaklukan Pahang oleh Iskandar Muda | ||||
| Status di Aceh | Tawanan kerajaan yang kemudian diangkat sebagai anak angkat Iskandar Muda | ||||
| Pengasuh | Nenda Tun Kemala Setia (menurut Bustan al-Salatin) | ||||
| Kediaman | Istana Sri Warna, bersebelahan dengan istana Sultan | ||||
| Pewaris takhta | Ditetapkan sebagai penerus Iskandar Muda; sejumlah historiografi modern menempatkan penetapannya sekitar 1621 | ||||
| Pemerintahan | |||||
| Ibu kota | Bandar Aceh Darussalam | ||||
| Istana | Dalam Darud Dunia | ||||
| Lama pemerintahan | sekitar 4 tahun 1 bulan 19 hari | ||||
| Corak utama | Konsolidasi kerajaan setelah kekalahan armada 1629; penguatan syariat; diplomasi VOC–Portugis–Johor; pengawasan negeri bawahan | ||||
| Kebijakan hukum | Mengganti atau membatasi trial by ordeal dengan pembuktian melalui saksi menurut hukum Islam | ||||
| Kebijakan agama | Patronase terhadap Nuruddin ar-Raniri; penentangan terhadap ajaran Wujudiyah yang dikaitkan dengan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani | ||||
| Karya yang dipatroni | Bustan al-Salatin | ||||
| Ulama utama | Nuruddin ar-Raniri | ||||
| Bangunan yang dikaitkan | Taman Ghairah; Masjid Bait al-Musyahadah; sejumlah struktur di lingkungan taman dan istana | ||||
| Militer dan konflik | |||||
| Kesetiaan | Kesultanan Aceh | ||||
| Kedudukan | Sultan dan pemegang otoritas tertinggi angkatan perang Aceh | ||||
| Kondisi militer | Mewarisi angkatan perang yang masih besar tetapi telah kehilangan banyak kapal dan personel berpengalaman dalam ekspedisi Melaka 1629 | ||||
| Konflik dan operasi | Krisis politik dalam negeri
Konflik Aceh–Johor–Pahang
Perebutan Melaka
| ||||
| Hubungan luar negeri | |||||
| Pahang | Tanah kelahiran Sultan; dipandang sebagai negeri dalam lingkungan kekuasaan Aceh; pengiriman nisan keluarga kerajaan pada 1638 | ||||
| Johor | Rival utama Aceh; perselisihan mengenai status Pahang dan hubungan Johor dengan VOC | ||||
| Perak | Aceh menjadi penaung; Raja Sulong dikirim dan ditabalkan sebagai Muzaffar Syah II dari Perak | ||||
| VOC | Hubungan dagang dan diplomatik intensif; hak dagang 1638; rencana serangan bersama ke Melaka yang akhirnya gagal diwujudkan | ||||
| Portugis | Dari upaya perdamaian menuju krisis diplomatik dan eksekusi rombongan Portugis pada 1638 | ||||
| Belanda | Surat kerajaan 1639 kepada Frederik Hendrik dari Oranye; surat 1640 kepada Gubernur Jenderal Antonio van Diemen | ||||
| Kehidupan istana dan kebudayaan | |||||
| Ziarah kerajaan | Perjalanan ke Pasai pada 1048 H/1638–1639 untuk menziarahi makam raja dan ulama | ||||
| Upacara yang tercatat | Iduladha 1637; perjalanan Pasai; pengiriman nisan ke Pahang; pemakaman kerajaan 1641 | ||||
| Surat kerajaan | Surat Melayu beriluminasi kepada Frederik Hendrik, 1639; kini Leiden University Library, Cod.Or.4818a.I.3 | ||||
| Regalia | Gajah, kuda, emas, intan, batu mulia, persenjataan dan perhiasan kerajaan | ||||
| Minat yang dicatat VOC | Perhiasan, intan dan senjata berhias; kemudian menjadi dasar perkara pembayaran jewel affair setelah wafatnya | ||||
| Wafat dan suksesi | |||||
| Wafat | 15 Februari 1641, sekitar satu bulan setelah jatuhnya Melaka kepada VOC–Johor | ||||
| Sebab wafat | Tidak diketahui; rumor peracunan terdapat dalam sumber dan historiografi kemudian | ||||
| Keturunan | Tidak mempunyai anak | ||||
| Suksesi | Jandanya, Putri Sri Alam Permaisuri, ditabalkan sekitar tiga hari kemudian sebagai Tajul Alam Safiatuddin Syah | ||||
| Gelar anumerta | Marhum Darussalam | ||||
Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah (bahasa Arab:إسكندر الثاني; lahir sekitar 1610–1612, umumnya ditempatkan pada 1611 – 15 Februari 1641), juga ditulis Iskandar Thani, Iskandar Tani, atau Iskandar II, adalah Sultan Aceh yang memerintah Kesultanan Aceh sejak wafatnya Iskandar Muda pada 27 Desember 1636 hingga kematiannya pada 15 Februari 1641. Ia berasal dari keluarga kerajaan Pahang, dibawa ke Aceh ketika masih kanak-kanak setelah penaklukan Pahang oleh Iskandar Muda, kemudian diangkat sebagai anak, dinikahkan dengan putri Sultan, Putri Sri Alam Permaisuri, dan akhirnya ditetapkan sebagai penerus takhta.[1][4]
Berbeda dengan Iskandar Muda yang pemerintahannya didominasi ekspansi besar-besaran, Iskandar Tsani naik takhta dalam keadaan geopolitik yang telah berubah. Kekalahan besar armada Aceh dalam ekspedisi ke Melaka pada 1629 telah mengurangi kemampuan kerajaan melancarkan ekspedisi maritim dalam skala sebelumnya, sementara Johor kembali menguat dan VOC semakin aktif di Selat Malaka. Meskipun demikian, Aceh masih menguasai atau menuntut suzerainti atas wilayah luas di Sumatra dan Semenanjung Melayu dan tetap menjadi salah satu pusat perdagangan, diplomasi, serta keilmuan Islam terpenting di kawasan.[5]
Masa pemerintahannya yang kurang dari lima tahun ditandai oleh konsolidasi kekuasaan pusat, percobaan pembunuhan terhadap dirinya, perubahan praktik peradilan, patronase kuat terhadap Nuruddin ar-Raniri, polemik dan penindakan terhadap kelompok Wujudiyah, hubungan yang berubah-ubah dengan Portugis, pemberian hak dagang kepada VOC, sengketa mengenai Pahang dan Johor, penempatan kerabatnya sebagai Sultan Perak, serta perundingan panjang mengenai rencana penaklukan Melaka.[6][3]
Dalam sejarah intelektual Melayu, pemerintahannya sangat penting karena al-Raniri menyusun Bustan al-Salatin fi Dhikr al-Awwalin wa al-Akhirin di bawah patronasenya. Karya tersebut bukan hanya kronik sejarah, tetapi juga ensiklopedia, karya adab dan cermin bagi raja-raja yang membentuk citra Iskandar Tsani sebagai penguasa Islam ideal.[7]
Nama dan gelar
Nama Iskandar Tsani berasal dari bentuk Arab Iskandar al-Thānī (إسكندر الثاني), secara harfiah berarti "Iskandar yang kedua". Kata Arab al-thānī berarti "yang kedua". Nama itu menghubungkannya secara simbolis dengan pendahulunya, Iskandar Muda, sekaligus dengan tradisi politik Melayu-Islam yang menggunakan figur Iskandar Zulkarnain sebagai model raja besar.
Dalam sumber-sumber mengenai masa mudanya ia mempunyai beberapa nama dan gelar:
Raja Mughal atau Raja Mogul, nama yang dikaitkan dengannya sebagai pangeran Pahang; Raja Bungsu, gelar yang diberikan setelah ia diangkat sebagai anak oleh Iskandar Muda; Sultan Husein Syah, gelar yang diberikan setelah atau sekitar masa pernikahannya dengan Putri Sri Alam Permaisuri; Sultan Mughal, gelar yang disebut dalam Bustan al-Salatin ketika kedudukannya sebagai pewaris takhta ditegaskan; Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah, nama pemerintahannya setelah naik takhta; Marhum Darussalam, gelar yang digunakan setelah wafat.[2]
Dalam pembukaan Bustan al-Salatin, al-Raniri menyebut patronnya dengan rangkaian gelar 'Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'l-'Alam—sebuah formulasi yang menempatkan Sultan sebagai zill Allah, atau "bayangan Allah di alam", konsep yang umum dalam gagasan kerajaan Islam-Persianat.[8]
Surat Iskandar Tsani kepada Gubernur Jenderal VOC Antonio van Diemen juga memuat titulatur yang jauh lebih panjang. Di dalam terjemahan sumber VOC ia digambarkan antara lain sebagai penguasa terpilih Tuhan, "bayangan Tuhan di bumi", khalifah Allah, raja para raja, dan keturunan Iskandar Agung/Zulkarnain. Bahasa tersebut merupakan retorika kedaulatan kerajaan dan tidak dimaksudkan sebagai uraian administratif harfiah mengenai wilayah kekuasaannya.[9]
Asal-usul
Wangsa Pahang–Melaka
Iskandar Tsani lahir sebagai anggota keluarga kerajaan Pahang. Ayahnya disebut dalam Bustan al-Salatin dan sejumlah sumber silsilah sebagai Sultan Ahmad Syah. Ia umumnya diidentifikasi dengan Ahmad Syah II dari Pahang, salah seorang putra Sultan Abdul Ghafur Muhiuddin Syah atau anggota garis penguasa Pahang yang berasal dari dinasti Melaka.[1]
Melalui keluarga Pahang, Iskandar Tsani berada dalam tradisi genealogis yang menghubungkan raja-raja Pahang dengan sultan-sultan Melaka. Tradisi Melayu pada gilirannya menelusuri raja-raja Melaka kepada penguasa Bukit Siguntang dan Iskandar Zulkarnain. Hubungan genealogis terakhir tersebut merupakan bagian dari konsep legitimasi raja dalam sastra Melayu, bukan genealogi yang dapat diverifikasi dengan standar sejarah modern.[10]
Garis ibu
Ibunya adalah Puteri Bongsu Chendera Dewi, juga dieja Chandra Dewi dalam sebagian karya modern. Menurut rekonstruksi silsilah W. Linehan, Puteri Bongsu Chendera Dewi adalah putri bungsu Raja Kasab atau Raja Asip dari Siak dengan Raja Puteh, putri Sultan Mansur Syah II dari Pahang.[1]
Dari garis tersebut Iskandar Tsani berkerabat dengan berbagai keluarga kerajaan Melayu di Pahang, Johor, Siak, dan Perak. Raja Mahmud—saudara Puteri Bongsu Chendera Dewi—merupakan ayah Raja Sulong, yang kemudian ditempatkan Iskandar Tsani sebagai Sultan Perak dengan gelar Sultan Muzaffar Syah II. Dengan demikian, Muzaffar Syah II merupakan kerabat dekat Iskandar Tsani melalui keluarga Pahang.[11]
Tahun kelahiran
Tahun kelahiran Iskandar Tsani tidak tercatat secara seragam dalam sumber modern.
W. Linehan dalam kajiannya mengenai sejarah Pahang secara eksplisit menempatkan kelahirannya pada 1611.[1] Sementara itu, Hoesein Djajadiningrat, berdasarkan perhitungan umurnya ketika dibawa ke Aceh, memperkirakan sekitar 1610. Denys Lombard menggunakan perkiraan sekitar 1612.[12]
Peter Mundy, yang bertemu atau setidaknya mengamati lingkungan istana Aceh tidak lama sesudah penobatan Iskandar Tsani, menyebut penguasa baru itu berusia sekitar dua puluh lima tahun pada 1637. Jika angka tersebut berupa perkiraan visual atau informasi yang diterimanya di Aceh, ia akan menempatkan kelahiran Sultan sekitar 1611–1612.[13]
Karena perbedaan tersebut, tahun 1611 dapat digunakan sebagai tahun yang paling spesifik dalam silsilah Pahang, dengan catatan bahwa sumber lain memberikan perkiraan 1610 atau 1612.
Masa kecil di Pahang
Hanya sedikit keterangan yang bertahan mengenai kehidupan Iskandar Tsani sebelum penaklukan Pahang. Ia lahir dan menghabiskan tahun-tahun pertama kehidupannya dalam lingkungan istana Pahang pada masa ketika politik Semenanjung Melayu sedang dibentuk oleh persaingan antara Pahang–Johor, Aceh, dan Portugis di Melaka.
Pahang secara dinastik berhubungan dekat dengan Johor. Akan tetapi, menyebut tempat kelahiran Iskandar Tsani hanya sebagai "Pahang, Kesultanan Johor" menyederhanakan keadaan politik awal abad ke-17. Pahang mempunyai keluarga penguasa dan tradisi kerajaan sendiri, meskipun pada masa-masa tertentu terikat secara erat dengan Johor.
Sumber tidak memberikan uraian rinci mengenai pendidikan, permainan, guru, atau kegiatan Iskandar Tsani ketika berumur di bawah tujuh tahun. Tidak seperti masa kecil Iskandar Muda yang digambarkan sangat panjang dalam Hikayat Aceh, biografi masa kanak-kanak Iskandar Tsani baru memperoleh bentuk naratif setelah ia dibawa ke Aceh.
Penaklukan Pahang dan dibawa ke Aceh
Pada 1617–1618, Iskandar Muda melakukan ekspedisi besar terhadap Pahang. Penanggalan sumber berbeda satu tahun; sebagian menggunakan 1617, sementara Bustan al-Salatin, sejarah Pahang dan sejumlah penelitian modern menggunakan 1618.[1][12]
Setelah Pahang ditundukkan, anggota keluarga kerajaan, bangsawan, pengrajin, prajurit dan sejumlah besar penduduk dibawa ke Aceh. Kebijakan membawa penduduk daerah taklukan merupakan salah satu cara Iskandar Muda menambah populasi, tenaga kerja, keahlian, dan elite yang dapat ditempatkan di bawah pengawasan pusat kerajaan.
Di antara para tawanan kerajaan itu terdapat Raja Mughal yang diperkirakan masih berusia tujuh tahun.[4]
Diangkat sebagai anak Iskandar Muda
Menurut Bustan al-Salatin, Iskandar Muda memperhatikan wajah pangeran muda tersebut melalui apa yang disebut ilmu firasat. Sultan dikatakan melihat "tanda-tanda kebahagiaan" pada wajahnya dan memahami bahwa pangeran tersebut memiliki masa depan besar.
Al-Raniri kemudian menghubungkan pangeran Pahang itu dengan keturunan Iskandar Zulkarnain. Motif tersebut harus dibaca sebagai bagian dari bahasa legitimasi kerajaan Melayu. Dengan menempatkan Iskandar Tsani dalam garis "Iskandar", Bustan al-Salatin menyediakan kerangka yang memungkinkan seorang pangeran asing dari Pahang memperoleh legitimasi untuk menduduki takhta Aceh.[6]
Iskandar Muda kemudian mengambil Raja Mughal sebagai anak dan memberinya gelar Raja Bungsu.[2]
Pengasuhan di istana Aceh
Setelah diangkat menjadi anak, Raja Bungsu diasuh oleh seorang kerabat istana yang dalam sumber disebut Nenda Tun Kemala Setia.[4]
Ia dibesarkan di lingkungan istana Darud Dunia pada saat Aceh berada dalam periode ekspansi terbesar. Karena statusnya sebagai anak angkat Sultan, ia tidak diperlakukan sebagai tawanan biasa, melainkan sebagai pangeran yang secara bertahap diintegrasikan ke dalam keluarga inti kerajaan.
Tidak terdapat sumber yang memberikan kurikulum pendidikannya secara rinci. Akan tetapi, kehidupan seorang pangeran di pusat Aceh akan membawanya ke dalam lingkungan yang mencakup ulama istana, pejabat tinggi, latihan seremonial, tradisi militer, bahasa Melayu istana, serta jaringan diplomatik dan perdagangan internasional. Hal-hal tersebut dapat disebut sebagai lingkungan pembentukannya, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa ia menerima pelajaran tertentu dari seorang guru tertentu tanpa sumber.
Pernikahan dengan Putri Sri Alam
Sekitar usia sembilan tahun, Raja Bungsu dinikahkan dengan Putri Sri Alam Permaisuri, putri Iskandar Muda yang kelak dikenal sebagai Tajul Alam Safiatuddin Syah.[4]
Jika kelahirannya ditempatkan pada 1611, pernikahan tersebut kira-kira berlangsung sekitar 1619–1620. Sejumlah karya modern menyebut Putri Sri Alam saat itu juga masih kanak-kanak, sekitar tujuh tahun. Angka tersebut berasal dari rekonstruksi kronologi dan tidak selalu disebut sama dalam semua sumber.
Pernikahan pada usia tersebut lebih tepat dipahami sebagai ikatan dinasti daripada kehidupan rumah tangga sebagaimana pengertian modern. Melalui pernikahan itu, Raja Bungsu diikat langsung kepada garis darah Iskandar Muda.
Setelah atau berhubungan dengan pernikahan tersebut, Raja Bungsu diberi gelar Sultan Husein Syah.[2]
Istana Sri Warna
Iskandar Muda memberikan kepada pangeran muda tersebut sebuah kediaman bernama Sri Warna. Menurut Bustan al-Salatin, istana itu terletak di samping kediaman utama Sultan dan Raja Bungsu menempatinya "sebagaimana kebiasaan anak-anak raja".[12]
Sri Warna termasuk dalam sejumlah istana atau mahligai yang disebut dalam deskripsi kompleks Darud Dunia. Sumber tidak memungkinkan lokasi arkeologisnya ditentukan dengan pasti.
Kediaman tersendiri tersebut menunjukkan bahwa Raja Bungsu telah diperlakukan sebagai anggota tinggi keluarga kerajaan dan bukan lagi sekadar pangeran tawanan dari negeri bawahan.
Penetapan sebagai pewaris
Pada tahap berikutnya Raja Bungsu memperoleh gelar Sultan Mughal dan ditetapkan sebagai calon penerus Iskandar Muda.
Bustan al-Salatin menggambarkan bahwa penetapan itu berlangsung di hadapan tokoh-tokoh utama kerajaan, termasuk ulama terkemuka Syamsuddin as-Sumatrani, Kadi Malik al-Adil dan para pembesar negara.[2]
Sebagian publikasi historiografi Indonesia menempatkan penobatannya sebagai putra mahkota sekitar 1621.[14] Akan tetapi, kronologi persis upacara tersebut tidak dapat ditetapkan dengan keyakinan yang sama seperti tanggal naik takhtanya.
Pengangkatan Raja Mughal menyelesaikan salah satu persoalan mendasar pada akhir pemerintahan Iskandar Muda: siapa yang akan menggantikannya.
Persoalan Sultan Muda dan suksesi
Sumber Aceh dan Eropa tidak memberikan gambaran yang sepenuhnya sama mengenai proses penyingkiran calon lain.
Adat Aceh menyebut keberadaan seorang Sultan Muda yang dianggap putra Iskandar Muda. Tradisi Aceh kemudian sering mengidentifikasi seorang putra Sultan dengan Meurah Pupok. Dalam tradisi populer, Meurah Pupok dihukum mati oleh ayahnya karena pelanggaran moral.
Peter Mundy memberikan cerita berbeda. Menurut informasi yang ia peroleh di Aceh, Iskandar Muda memerintahkan menantunya untuk menyingkirkan atau membunuh putra kandung Sultan karena keberadaan putra tersebut akan membahayakan kedudukan penerus baru.[13]
Cerita Mundy tidak dapat langsung diterima sebagai uraian pasti tentang peristiwa di dalam istana. Ia memperoleh banyak berita melalui informan dan rumor pelabuhan setelah kejadian. Akan tetapi, keterangannya penting karena menunjukkan adanya tradisi sezaman bahwa peralihan kekuasaan dari garis putra Iskandar Muda kepada menantunya tidak sesederhana gambaran resmi Bustan al-Salatin.
Wafatnya Iskandar Muda
Iskandar Muda wafat pada 27 Desember 1636. Pada saat itu Sultan Mughal telah menduduki posisi sebagai menantu, anak angkat dan pewaris resmi.
Menurut Bustan al-Salatin, menjelang wafat Iskandar Muda mengumpulkan pejabat-pejabat utama dan menegaskan kembali penunjukan menantunya. Para pejabat menerima keputusan tersebut.
Sumber tidak mencatat terjadinya perang suksesi terbuka ketika Iskandar Tsani mengambil alih pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat wafatnya Iskandar Muda, posisi Sultan Mughal sudah cukup kuat untuk memperoleh pengakuan dari struktur utama istana.
Naik takhta
Setelah wafatnya Iskandar Muda, Sultan Mughal naik takhta dengan nama Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah.
Tanggal 27 Desember 1636 digunakan sebagai awal pemerintahannya karena pergantian dianggap berlangsung segera sesudah wafatnya pendahulu. Literatur yang menulis masa pemerintahannya sebagai 1637–1641 biasanya hanya menggunakan tahun penuh pertama pemerintahannya, bukan menyatakan adanya sultan lain antara Desember 1636 dan 1637.
Naiknya seorang pangeran Pahang merupakan salah satu kasus penting suksesi Aceh melalui hubungan perkawinan. Iskandar Tsani bukan keturunan laki-laki dinasti Aceh sebelumnya, tetapi ia mempunyai darah kerajaan sendiri, telah diangkat sebagai anak Sultan, menikah dengan putri Sultan dan ditetapkan secara formal sebagai pewaris.[6]
Keadaan Aceh pada awal pemerintahannya
Warisan ekspansi Iskandar Muda
Iskandar Tsani menerima sebuah kerajaan yang secara formal masih mempunyai lingkungan kekuasaan luas. Pantai timur dan barat Sumatra, sejumlah negeri Melayu di Semenanjung dan pelabuhan-pelabuhan penting masih berada dalam berbagai tingkat hubungan bawahan, ketergantungan atau klaim suzerainti Aceh.
Akan tetapi, wilayah tersebut bukan negara teritorial seragam. Banyak daerah dikelola oleh penguasa lokal, panglima atau sultan bawahan yang kesetiaannya dapat berubah sesuai kekuatan militer dan kepentingan ekonomi.
Dampak kekalahan 1629
Kondisi militernya sangat dipengaruhi oleh kekalahan besar ekspedisi Iskandar Muda ke Melaka pada 1629. Aceh kehilangan banyak kapal besar, meriam, pelaut dan prajurit berpengalaman.
Kerajaan masih memiliki kekuatan militer dan armada yang berarti—terbukti dari kemampuan memproyeksikan kekuatan terhadap Pahang serta mempertahankan posisi di berbagai wilayah—tetapi tidak lagi mudah mengerahkan ekspedisi raksasa seperti armada 1629.
Dengan demikian, perbedaan antara Iskandar Muda dan Iskandar Tsani tidak semata-mata menggambarkan perbedaan kemampuan pribadi. Iskandar Tsani mewarisi kondisi strategis yang secara material telah berubah sebelum ia naik takhta.
Bangkitnya Johor
Johor memanfaatkan melemahnya tekanan Aceh untuk membangun kembali kekuatannya. Hubungan Johor dengan VOC juga semakin erat karena kedua pihak mempunyai kepentingan bersama terhadap Portugis di Melaka.
Bagi Iskandar Tsani, hal ini menjadi persoalan ganda. Johor merupakan rival politik Aceh, sementara VOC adalah calon sekutu yang dibutuhkan untuk menggempur Melaka.
Portugis dan VOC
Portugis masih memegang Melaka ketika Iskandar Tsani naik takhta. Namun posisi mereka semakin tertekan oleh VOC.
Aceh karena itu berada di antara tiga pilihan:
melanjutkan perang tradisional melawan Portugis; bekerja sama dengan VOC untuk menyingkirkan Portugis; atau memanfaatkan persaingan Portugis–VOC untuk menjaga kepentingan Aceh sendiri.
Kebijakan Iskandar Tsani selama empat tahun pemerintahannya bergerak di antara ketiga pilihan tersebut.
Pemerintahan
Kesinambungan dan perubahan
Literatur lama kadang menggambarkan Iskandar Tsani sebagai penerus yang sekadar melanjutkan sistem Iskandar Muda. Dalam hal otoritas istana memang terdapat kesinambungan: sultan tetap berada di pusat administrasi, didukung kadi, perdana menteri, orang kaya, laksamana, syahbandar, panglima dan pejabat daerah.
Namun orientasi pemerintahannya berbeda. Ekspansi besar berkurang dan perhatian kerajaan lebih banyak diarahkan kepada:
mempertahankan negeri-negeri bawahan; menghadapi Johor; mengatur perdagangan dengan VOC; memperkuat tata hukum Islam; mengendalikan oposisi internal; serta mendukung program keagamaan dan intelektual al-Raniri.
Sultan dan para orang kaya
Iskandar Tsani sering disebut mampu menekan para orang kaya sebagaimana Iskandar Muda.[15]
Pandangan ini perlu diberi nuansa. Arsip VOC memperlihatkan para orang kaya tetap mempunyai peranan besar dalam dewan kerajaan, diplomasi dan administrasi. Bahkan hukuman terhadap komplotan 1637 disebut memperoleh persetujuan Kadi Malik al-Adil dan Perdana Menteri.
Dengan demikian, kekuasaan Sultan sangat besar tetapi tidak berlangsung tanpa interaksi dengan elite tinggi. Ia memerintah melalui jaringan istana, bukan melalui birokrasi modern yang sepenuhnya terpisah dari aristokrasi.
Percobaan peracunan 1637
Sekitar delapan bulan setelah naik takhta, Iskandar Tsani menghadapi usaha pembunuhan.
Menurut Bustan al-Salatin, sejumlah orang bersekongkol dengan petugas pencicip makanan kerajaan untuk menaruh racun pada makanan Sultan. Iskandar Tsani menyadari bahwa makanan yang dicicipinya mempunyai rasa tidak biasa dan berhenti memakannya. Penyelidikan kemudian dilakukan dan orang-orang yang dinyatakan terlibat dihukum.[3]
Bustan al-Salatin tidak memberikan identitas lengkap semua pelaku, tetapi menyatakan Kadi Malik al-Adil dan Perdana Menteri menyetujui hukuman yang diberikan.
Versi Peter Mundy mengenai komplotan
Peter Mundy memberikan keterangan yang jauh lebih dramatis mengenai krisis yang mungkin merupakan peristiwa yang sama.
Ketika kembali ke Aceh pada Februari 1638, Mundy mendengar bahwa sekitar tiga atau empat bulan sebelumnya—sekitar akhir 1637—kira-kira 400 orang telah dihukum mati atas tuduhan pengkhianatan. Ia menggambarkan hukuman-hukuman yang sangat berat dan berbagai bentuk penyiksaan.[13][3]
Menurut informasi yang diterimanya, komplotan tersebut dipimpin atau berhubungan dengan saudari istri Sultan, yang disebutnya sebagai putri lain Iskandar Muda. Ia dikatakan berusaha meracun Iskandar Tsani agar putranya sendiri dapat naik takhta.
Keterangan ini tidak sepenuhnya dapat diselaraskan dengan silsilah keluarga Aceh yang diketahui. Identitas perempuan dan putranya tidak pasti. Angka 400 juga berasal dari kabar yang diterima Mundy, bukan daftar eksekusi kerajaan.
Karena itu, keberadaan percobaan peracunan mempunyai dukungan dari sumber Aceh dan sumber Eropa, tetapi jumlah korban, identitas pemimpin dan rincian hukuman perlu diperlakukan sebagai informasi yang belum sepenuhnya dapat diverifikasi.
Hukum dan peradilan
Penguatan syariat
Iskandar Tsani dikenal sebagai salah satu penguasa Aceh yang memberikan dukungan sangat besar terhadap penerapan prinsip hukum Islam.
Anthony Reid mencatat bahwa ia memerintahkan penghapusan atau pembatasan bentuk pengujian tradisional melalui siksaan atau trial by ordeal, misalnya menjilat besi panas atau memasukkan tangan ke dalam minyak mendidih, dan menggantinya dengan prosedur pembuktian melalui saksi sebagaimana dituntut dalam hukum Islam.[16]
Perubahan tersebut penting karena menunjukkan bahwa Islamisasi hukum bukan hanya berupa penambahan sanksi agama, melainkan juga perubahan dalam prosedur menentukan kesalahan.
Hukuman keras
Meskipun menghapus bentuk pembuktian melalui ordeal, pemerintah Iskandar Tsani bukan pemerintahan yang ringan dalam pemberian hukuman.
Peter Mundy melihat atau menerima keterangan mengenai mutilasi, hukuman mati dan bentuk hukuman badan yang sangat berat. Hukuman semacam itu berlaku terutama terhadap kejahatan yang dianggap mengancam kekuasaan kerajaan, termasuk pengkhianatan.[13]
Karena itu, penghapusan ordeal tidak dapat disamakan dengan penghapusan hukuman fisik.
Nuruddin ar-Raniri
Pada 1637, tidak lama setelah Iskandar Tsani naik takhta, Nuruddin Muhammad ibn Ali al-Raniri tiba atau kembali ke Aceh.
Al-Raniri berasal dari Ranir atau Rander di Gujarat. Ia merupakan ulama mazhab Syafi'i, teolog, ahli fikih, sufi dan penulis Melayu.
Ia segera memperoleh kedudukan sangat penting di istana Iskandar Tsani. Literatur kemudian menyebutnya sebagai Syaikh al-Islam, mufti atau ulama tertinggi kerajaan. Istilah jabatan tersebut tidak selalu identik dalam setiap sumber, tetapi tidak diragukan bahwa ia menjadi salah satu penasihat keagamaan terpenting Sultan.[6]
Hubungan erat antara Sultan dan al-Raniri merupakan salah satu ciri paling khas masa pemerintahan Iskandar Tsani.
Polemik Wujudiyah
Sebelum al-Raniri menjadi tokoh utama istana, lingkungan intelektual Aceh sangat dipengaruhi karya Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani.
Al-Raniri menentang sejumlah konsep metafisika yang dikaitkannya dengan pengikut kedua tokoh tersebut. Ia menyebut kelompok yang diserangnya sebagai Wujudiyah Mulhidah dan menilai sebagian ajaran mereka telah melampaui batas yang dapat diterima dalam akidah Islam.
Perdebatan tersebut tidak hanya berlangsung dalam bentuk tulisan. Dengan dukungan Iskandar Tsani, ajaran yang ditentangnya secara resmi dilarang.
Pembakaran karya Hamzah Fansuri dan Syamsuddin
Sumber kemudian menyebut karya-karya Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani dikumpulkan dan dibakar di depan atau di sekitar Masjid Baiturrahman.[16]
Pembakaran tersebut menjadi salah satu episode paling sering dibahas dalam sejarah intelektual Islam Nusantara.
Namun, istilah "ortodoks" untuk al-Raniri dan "heterodoks" untuk pihak Hamzah–Syamsuddin merupakan kategori yang banyak berasal dari posisi teologis pihak pemenang polemik. Penelitian modern cenderung melihatnya sebagai persaingan tafsir tasawuf dan otoritas keagamaan di lingkungan istana.
Eksekusi pengikut Wujudiyah
Sejumlah pengikut yang menolak menarik kembali pandangan mereka disebut dihukum mati atas tuduhan zindiq atau murtad. Salah satu nama yang disebut dalam kajian modern adalah Syekh Jamaluddin.[16]
Hubungan antara penumpasan Wujudiyah dan komplotan politik 1637 tidak sepenuhnya jelas. Sebagian penelitian menyatakan Iskandar Tsani mempercayai rumor bahwa pengikut ajaran lama terhubung dengan gerakan untuk menggulingkannya. Akan tetapi, Bustan al-Salatin sendiri tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh orang yang dihukum dalam komplotan racun merupakan penganut Wujudiyah.
Karena itu, dua proses tersebut—konflik teologi dan penindakan makar—mungkin saling bersinggungan, tetapi tidak seharusnya digabungkan menjadi satu peristiwa tanpa catatan.
Bustan al-Salatin
Karya paling penting yang lahir pada masa Iskandar Tsani adalah Bustan al-Salatin fi Dhikr al-Awwalin wa al-Akhirin, "Taman Raja-Raja tentang Penyebutan Orang-Orang Terdahulu dan Kemudian".
Dalam kata pengantarnya, al-Raniri menyatakan bahwa Sultan memerintahkannya menyusun sebuah kitab dalam bahasa Jawi/Melayu mengenai kejadian dunia dan riwayat raja-raja terdahulu dan kemudian.[8]
Karya tersebut terdiri dari tujuh kitab besar dengan banyak fasal yang meliputi:
penciptaan alam; para nabi; sejarah raja-raja; sifat raja adil dan wazir; para ulama, wali dan orang saleh; raja zalim; berbagai ilmu, keajaiban dan pengetahuan.
Dengan demikian, Bustan merupakan gabungan sejarah universal, ensiklopedia, teologi, adab dan mirror for princes.
Iskandar Tsani sebagai raja ideal dalam Bustan
Al-Raniri menggambarkan Iskandar Tsani dalam bahasa pujian yang sangat tinggi.
Ia digambarkan sebagai penguasa:
adil; dermawan; berani; memperhatikan agama; menolong fakir miskin; melindungi rakyat; serta menghukum kedurhakaan.
Dalam surat kerajaan, keadilannya dibandingkan dengan Anusyirwan Adil, raja Persia yang menjadi simbol keadilan dalam sastra Islam, sedangkan kemurahan hatinya dibandingkan dengan Hatim al-Ta'i, figur Arab yang terkenal karena kedermawanannya.[10]
Gambaran tersebut sangat penting bagi sejarah konsep kekuasaan Melayu, tetapi sekaligus merupakan pujian terhadap patron al-Raniri. Karena itu, Bustan harus diperlakukan sebagai sumber primer istana yang kaya tetapi tidak netral.
Masjid Bait al-Musyahadah
Bustan al-Salatin menghubungkan pemerintahan Iskandar Tsani dengan pembangunan sebuah masjid yang disebut Bait al-Musyahadah atau variasi ejaan serupa.[10]
Bangunan tersebut berbeda dari Masjid Baiturrahman utama yang telah ada pada masa Iskandar Muda. Informasi mengenai bentuk dan lokasi persis Bait al-Musyahadah jauh lebih terbatas.
Penyebutan masjid dalam pujian terhadap Sultan menjadi bagian dari citranya sebagai penguasa yang mendukung agama.
Larangan membicarakan Tuhan dengan akal
Hoesein Djajadiningrat mencatat sebuah keterangan Bustan al-Salatin yang menampilkan Iskandar Tsani melarang bentuk spekulasi tertentu mengenai Tuhan dengan akal.[2]
Keterangan tersebut berkaitan dengan suasana polemik teologis masa al-Raniri. Larangan itu tidak berarti seluruh penggunaan akal atau filsafat dihapus, melainkan diarahkan terhadap jenis spekulasi teologis yang dipandang oleh lingkungan istana sebagai melampaui batas akidah.
Kebijakan terhadap orang Portugis
Upaya perdamaian awal
Hubungan Iskandar Tsani dengan Portugis tidak sejak awal sepenuhnya bermusuhan.
Peter Mundy bahkan mencatat kabar bahwa Sultan baru mencoba berdamai dengan Portugis setelah kecewa terhadap janji bantuan kekuatan Eropa lain dalam rencana melawan Melaka.[13]
Pada 1638 kapal dan utusan Portugis berulang kali mencoba membuka hubungan dengan Aceh. Sher Banu Khan menunjukkan bahwa terdapat dua kunjungan Portugis pada tahun itu dan untuk sesaat tampak kemungkinan terjadinya pendekatan Aceh–Portugis.[5]
Insiden budak Sultan
Pada salah satu kunjungan awal, beberapa orang Portugis yang sebelumnya ditahan dilepaskan sebagai tanda itikad baik. Akan tetapi, rombongan Portugis kemudian dituduh membawa pergi sejumlah budak atau orang milik Sultan.
Insiden tersebut merusak kepercayaan dan menjadi salah satu sebab memburuknya hubungan.
Kedutaan Portugis 1638
Pada tahun 1638 Raja Muda Portugis di India mengirim kedutaan baru ke Aceh. Misi tersebut dipimpin oleh Francisco de Sousa de Castro.
Latar belakang misi adalah tekanan VOC terhadap posisi Portugis. Portugis berharap dapat meredakan permusuhan dengan Aceh atau bahkan mencegah kerajaan itu membantu Belanda menyerang Melaka.
Rombongan berangkat dari Goa dan dalam perjalanan menuju Aceh berhadapan dengan kapal-kapal Belanda di sekitar pintu masuk perairan Aceh. Terjadi bentrokan laut antara armada Portugis dan kapal Belanda sebelum kedutaan berhasil mencapai wilayah Aceh.[12]
Pertempuran tersebut adalah bentrokan Portugis–Belanda, bukan pertempuran yang dipimpin langsung oleh pasukan Aceh.
Pierre Berthelot dan Redemptus
Di antara anggota kedutaan terdapat dua anggota Karmelit Tak Berkasut.
Yang pertama adalah Pierre Berthelot, seorang Prancis kelahiran Honfleur yang sebelumnya bekerja sebagai pelaut dan kartografer dalam lingkungan Portugis. Setelah masuk Ordo Karmelit di Goa ia menggunakan nama religius Denis atau Dionysius de la Nativité.
Yang kedua adalah Tomás Rodrigues da Cunha, seorang Portugis yang menggunakan nama religius Redemptus a Cruce atau Redemptus of the Cross.
Berthelot baru ditahbiskan sebagai imam pada 1638 dan ikut dalam misi karena pengalaman navigasi, pengetahuan kawasan serta hubungan dengan pihak Portugis.
Penahanan dan eksekusi rombongan Portugis
Setelah misi tiba di Aceh, keadaan berubah menjadi krisis. Anggota rombongan ditangkap dan banyak di antaranya kemudian dibunuh.
Anthony Reid menyebut peristiwa tersebut sebagai salah satu kasus masa Iskandar Tsani ketika orang Portugis yang menolak masuk Islam dihukum mati.[16]
Pierre Berthelot dan Redemptus termasuk di antara mereka yang terbunuh. Francisco de Sousa de Castro sendiri tidak dieksekusi dan kemudian tetap menjadi tawanan sampai ditebus.
Jumlah korban berbeda menurut sumber. Narasi Portugis dan Katolik sering menyebut sekitar enam puluh orang, sedangkan sumber lain hanya menyatakan sejumlah besar anggota rombongan.
Tanggal kematian kedua rohaniwan juga muncul sebagai 27 atau 29 November 1638 dalam berbagai tradisi.
Tradisi kemartiran Katolik
Dalam tradisi resmi Katolik, Denis de la Nativité dan Redemptus a Cruce dipandang sebagai martir karena menolak meninggalkan agama mereka.
Kisah hagiografis kemudian memberikan uraian rinci mengenai penjara, penyiksaan, usaha memaksa mereka masuk Islam, cara kematian masing-masing serta mukjizat yang dikaitkan dengan tubuh mereka.
Kedua tokoh dibeatifikasi oleh Paus Leo XIII pada 10 Juni 1900.
Rincian hagiografis tidak seluruhnya dapat diverifikasi melalui arsip Aceh atau VOC. Penelitian modern mengenai Pierre Berthelot mencatat bahwa keadaan persis kematiannya di Aceh pada 1638 masih belum sepenuhnya dapat dijelaskan. Karena itu, unsur-unsur mukjizat dan percakapan terakhir lebih tepat dipahami sebagai tradisi devosional Katolik daripada rekonstruksi sejarah yang pasti.
Kebijakan terhadap pedagang Tionghoa
Pada 1638, sumber Belanda mencatat kebijakan sangat keras terhadap komunitas pedagang Tionghoa.
Anthony Reid menyatakan bahwa Iskandar Tsani mengecualikan atau mengusir pedagang Tionghoa dari Aceh karena kebiasaan memelihara atau memakan babi dianggap bertentangan dengan kebijakan Islam yang sedang diterapkan.[16]
Beberapa kutipan arsip lama bahkan menyatakan pedagang Tionghoa dikenai hukuman mati. Akan tetapi, penelitian mengenai peta Aceh sekitar 1645 lebih jelas menggunakan istilah dilarang dari Aceh pada 1638, sehingga sifat dan cakupan hukuman mungkin tidak seragam terhadap seluruh komunitas.[17]
Komunitas Tionghoa kembali tercatat di Aceh pada masa pemerintahan Safiatuddin, sekitar 1642.
Kebijakan ini menarik karena Tionghoa merupakan unsur penting perdagangan pelabuhan Asia Tenggara dan bahkan Bustan al-Salatin menyebut unsur seni atau bangunan bergaya Cina di lingkungan Taman Ghairah.
Ekonomi dan perdagangan
Aceh tetap menjadi pelabuhan perdagangan internasional utama pada masa Iskandar Tsani. Lada dari pantai barat Sumatra, emas, timah dari jaringan Semenanjung, tekstil India, perhiasan dan barang impor lain terus menjadi unsur penting perdagangan kerajaan.
Sultan mempertahankan prinsip bahwa perdagangan komoditas strategis berada di bawah kontrol kerajaan. Namun tekanan VOC membuat pola monopoli harus dinegosiasikan kembali.
Hak dagang VOC 1638
Utusan VOC J.R. van Deutecom tiba di Aceh pada 22 April 1638.
Dalam perundingannya ia memperoleh sejumlah konsesi besar dari Iskandar Tsani. Di antaranya:
pembebasan atau pengurangan bea bagi pihak VOC; kedudukan istimewa dalam perdagangan lada; hak mengambil lada dari pantai barat yang sebelumnya sering diangkut pejabat Sultan ke ibu kota; pembebasan bea untuk kapal VOC tertentu selama masih menjalankan pelayaran.[5]
Sebagai imbalannya VOC berusaha memperoleh komitmen Aceh untuk menyerang Melaka bersama-sama.
Kesepakatan tersebut memperlihatkan bahwa Iskandar Tsani bersedia memberikan konsesi ekonomi besar apabila dapat memperoleh keuntungan strategis terhadap Portugis.
Pantai barat Sumatra
Kebijakan perdagangan Aceh tidak selalu mudah diterapkan di daerah penghasil lada seperti Tiku, Pariaman dan Indrapura.
Elite dan pejabat setempat mempunyai kepentingan sendiri dalam perdagangan dengan VOC. Dokumen Belanda menunjukkan adanya perbedaan antara kesepakatan yang diberikan Sultan di Bandar Aceh dan praktik yang ditemui pedagang VOC di pelabuhan-pelabuhan daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa otoritas Sultan kuat tetapi tidak berarti seluruh perdagangan daerah dapat dikendalikan secara otomatis tanpa negosiasi dengan panglima dan elite lokal.
Perhiasan dan regalia
Sumber VOC menggambarkan Iskandar Tsani sangat menyukai intan dan perhiasan mahal.
Ia membeli atau memesan sejumlah benda langka dari pedagang Eropa. Sher Banu Khan mencatat bahwa seorang penguasa Minangkabau yang disebut Raja Tancas pernah mendapatkan kembali kemurahan hati Sultan setelah memberikan cincin intan yang indah.[3]
Pedagang Inggris juga membawa perhiasan setelah mengetahui minat Sultan terhadap benda semacam itu.
Salah satu benda yang disebut dalam sumber Belanda adalah keris berhulu emas dan bertatah intan yang diperoleh dari Portugis. Pejabat VOC menaksir nilainya sangat tinggi.
Iskandar Tsani juga dikisahkan menunjukkan koleksi intannya kepada utusan asing dan menanyakan apakah Batavia mempunyai batu semacam itu. Jawaban diplomatik pejabat VOC menyatakan tidak ada raja lain di Hindia yang mempunyai kekayaan serupa.[3]
Catatan tersebut bukan hanya menunjukkan kegemaran pribadi. Dalam kebudayaan istana abad ke-17, permata, emas, senjata berhias, gajah dan kuda merupakan bagian dari regalia dan pertunjukan kekuasaan.
Jewel affair
Menjelang akhir pemerintahannya, Iskandar Tsani memesan perhiasan dalam jumlah dan nilai besar melalui VOC.
Barang-barang tersebut belum seluruhnya diselesaikan atau dibayar ketika Sultan wafat. Setelah Safiatuddin naik takhta, pejabat VOC menuntut pembayaran.
Para orang kaya dan pemerintahan baru menolak bertanggung jawab penuh atas pesanan pribadi almarhum dan menawar harga secara keras. Sengketa tersebut kemudian dikenal dalam penelitian Sher Banu Khan sebagai jewel affair.[18]
Belakangan pejabat VOC menggunakan perkara ini untuk menggambarkan Iskandar Tsani sebagai pemboros yang telah menguras perbendaharaan. Karena penilaian tersebut muncul dalam konteks perselisihan dagang setelah kematiannya, ia tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak VOC.
Hubungan dengan Pahang
Pahang mempunyai kedudukan khusus karena merupakan tanah kelahiran Sultan.
Pada awal 1637, para pembesar atau wakil Pahang membuat perdamaian dengan Aceh di Pulau Dulang di lingkungan Kepulauan Riau–Lingga. Setelah itu Iskandar Tsani memperlakukan Pahang sebagai negeri yang berada di bawah kekuasaan atau perlindungan Aceh.[19]
Hubungan tersebut segera menjadi titik benturan dengan Johor.
Serangan Johor atas Pahang 1638
Sultan Johor Abdul Jalil Syah III juga menganggap Pahang berada di bawah kekuasaannya.
Pada 1638 pasukan Johor menyerang Pahang. Sumber Pahang menyebut banyak penduduk terbunuh dan para pembesar Pahang melarikan diri ke pedalaman.[19]
Bagi Iskandar Tsani, tindakan tersebut mempunyai arti lebih dari hilangnya negeri bawahan. Pahang merupakan tanah asal dan tempat makam anggota keluarganya.
Berita serangan itu tiba ketika istana Aceh sedang mempersiapkan misi lain ke Pahang untuk memasang batu nisan pada makam keluarga Sultan.
Pengiriman batu nisan ke Pahang
Pada 1638 Iskandar Tsani memerintahkan sejumlah pembesar tinggi membawa batu-batu nisan dari Aceh ke Pahang.
Tokoh yang disebut dalam tradisi tersebut antara lain:
Orang Kaya Maharaja Seri Maharaja; Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri; Orang Kaya Lela Wangsa.
Ketika persiapan sedang berlangsung, datang berita bahwa Johor telah menyerang Pahang. Meskipun keadaan politik memburuk, Iskandar Tsani tetap memerintahkan misi tersebut berangkat.[19]
Upacara empat puluh hari di Pahang
Para utusan Aceh akhirnya tiba di Pahang dan memasang nisan dengan upacara kerajaan.
Sejarah Pahang menyebut kegiatan berjaga dan upacara dilakukan selama empat puluh hari dan empat puluh malam.[1]
W. Linehan menghubungkan nisan tersebut dengan makam Raja Muda Abdullah atau Marhum Muda Pahang serta makam seorang perempuan yang diyakini sebagai Puteri Bongsu Chendera Dewi, ibu Iskandar Tsani.
Kompleks tersebut kemudian dikenal sebagai Makam Condong atau sebelumnya Makam Tujuh Beradik di Pekan Lama, Pahang.
Peristiwa ini merupakan salah satu contoh paling konkret hubungan material antara Aceh dan Pahang pada masa Iskandar Tsani.
Ekspedisi balasan terhadap Pahang–Johor
Serangan Johor membuat Iskandar Tsani menunda rencana kerja sama dengan VOC untuk menyerang Melaka.
Pada 18 Oktober 1638 utusan Aceh tiba di Batavia dan menjelaskan bahwa serangan bersama ke Melaka sebaiknya ditunda sampai kembalinya ekspedisi pembalasan Sultan terhadap Pahang dan Johor.[10]
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pada masa pemerintahannya Aceh masih mampu mengirim operasi militer ke Semenanjung Melayu.
Rincian mengenai pertempuran lapangan, ukuran pasukan, panglima dan hasil langsung ekspedisi tidak terdokumentasi sebaik kampanye Iskandar Muda. Oleh sebab itu, ekspedisi tersebut tidak seharusnya diperbesar menjadi "penaklukan besar" tanpa bukti.
Hubungan dengan Johor
Hubungan Aceh–Johor merupakan persoalan luar negeri paling sulit dalam pemerintahan Iskandar Tsani.
Aceh menganggap Johor pernah berada dalam kedudukan bawahan akibat rangkaian penaklukan pada masa Iskandar Muda. Johor, sebaliknya, berusaha memulihkan kemerdekaan politik dan jaringan tradisionalnya.
Ketika VOC memperbarui hubungan persekutuan dengan Johor tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Aceh, Iskandar Tsani menilainya sebagai pelanggaran tata diplomatik.
Bagi Sultan, persoalannya bukan hanya militer. Jika VOC mengakui Johor sebagai mitra setara tanpa memperhitungkan klaim suzerainti Aceh, tindakan tersebut merendahkan kedudukan simbolis Aceh di hadapan raja-raja Melayu lain.[5]
Hubungan dengan Perak
Aceh masih memiliki pengaruh besar terhadap Perak.
Setelah Sultan Salehuddin dari Perak wafat tanpa penerus yang dapat melanjutkan garis laki-laki lama, elite Perak meminta penyelesaian kepada Aceh.
Iskandar Tsani mengirim kerabatnya Raja Sulong ke Perak. Ia kemudian ditabalkan sebagai Sultan Perak ke-10 dengan gelar Sultan Muzaffar Syah II.[11]
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa walaupun ekspansi militer Aceh telah berkurang, pengaruh dinastik Sultan masih mampu menentukan suksesi sebuah kerajaan penting di Semenanjung Melayu.
Perdagangan timah Perak
Perak mempunyai arti ekonomi besar karena merupakan pusat produksi timah.
VOC yang ingin membeli timah dari Perak terlebih dahulu berunding dengan Iskandar Tsani karena mengakui pengaruh Aceh atas kerajaan tersebut. Setelah memperoleh izin Sultan Aceh, pihak Belanda membawa hal tersebut kepada Sultan Muzaffar Syah II.[11]
Persaingan mengenai timah Perak kemudian menjadi jauh lebih besar pada masa Safiatuddin.
Hubungan dengan VOC
Misi Van Deutecom
Segera setelah Iskandar Tsani naik takhta, VOC berusaha menghidupkan kembali gagasan aliansi Aceh–Belanda untuk merebut Melaka.
J.R. van Deutecom tiba pada April 1638 dan berhasil memperoleh hak dagang yang luas serta pernyataan kesediaan Sultan untuk menyerang Portugis bersama VOC.[5]
Namun berita penyerangan Johor atas Pahang mengubah arah kebijakan itu.
Misi Paulus Croocq
Pada 1639 VOC mengirim Paulus Croocq untuk melanjutkan perundingan.
Iskandar Tsani kembali menyatakan kemungkinan kerja sama melawan Portugis, tetapi masalah Johor tidak terselesaikan.
Sultan menghendaki VOC memutus atau setidaknya menata ulang hubungannya dengan Johor. Ia juga menuntut agar Johor menunjukkan ketundukan atau meminta pengampunan kepada Aceh.
VOC tidak bersedia menerima syarat tersebut.
Surat kepada Frederik Hendrik 1639
Salah satu peninggalan material terpenting Iskandar Tsani adalah surat Melayu tahun 1639 kepada Frederik Hendrik, Pangeran Oranye.
Surat asli kini tersimpan di Leiden University Library, Cod.Or.4818a.I.3.[10]
Dokumen itu sangat penting karena merupakan satu dari hanya tiga surat asli kerajaan Aceh abad ke-17 yang diketahui masih bertahan, bersama surat Iskandar Muda kepada James I tahun 1615 dan surat Safiatuddin kepada Charles II tahun 1661.
Bentuk dan dekorasi surat
Surat Iskandar Tsani dihiasi dengan emas, perak dan lapis lazuli atau warna yang menirunya.
Bagian atas menggunakan heading Huwa Allah Ta'ala. Bentuk dekorasi dan tata bahasanya memperlihatkan hubungan tradisi surat Melayu dengan kosakata politik dan visual dunia Islam yang lebih luas.[10]
Gallop menunjukkan perbedaan menarik antara surat Iskandar Muda dan Iskandar Tsani. Surat Iskandar Muda sangat menekankan luas wilayah dan kekuatan material, sementara surat Iskandar Tsani lebih kuat memasukkan citra moral-Islam serta model raja adil.
Citra gajah dan kuda
Titulatur dan pujian surat Iskandar Tsani juga mencantumkan kekayaan hewan kerajaan.
Sultan membanggakan:
gajah putih; gajah dengan ciri-ciri langka; gajah bergading empat; ratusan gajah perang; serta ratusan kuda.
Hewan-hewan tersebut dihiasi kain emas, lapis lazuli dan batu-batu mulia.[10]
Bahasa ini merupakan bagian dari representasi kerajaan. Gajah di Aceh mempunyai fungsi nyata dalam perang dan transportasi, tetapi juga merupakan lambang keagungan dan sumber pertunjukan istana.
Surat kepada Antonio van Diemen
Pada 1640 Iskandar Tsani juga mengirim surat kepada Gubernur Jenderal VOC Antonio van Diemen.
Surat tersebut memperlihatkan kemarahan dan kekecewaannya terhadap kebijakan Belanda menjalin kembali aliansi dengan Johor.
Titulatur dalam terjemahan VOC sangat panjang dan menyatakan klaim universal Sultan sebagai raja besar, khalifah Allah dan keturunan Iskandar.[9]
Isi tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Johor adalah persoalan kehormatan diplomatik sekaligus strategi.
Gagalnya aliansi Aceh–VOC
VOC pada akhirnya menolak mengorbankan Johor demi Aceh.
Sebaliknya, Belanda memilih memanfaatkan pasukan Johor dalam operasi terakhir melawan Melaka.
Iskandar Tsani menolak mengirim bantuan besar kepada VOC selama masalah Johor belum diselesaikan. Ketika seorang pejabat VOC meminta sekitar dua sampai tiga ribu pasukan Aceh, perundingan tidak menghasilkan partisipasi yang diharapkan.[5]
Dengan demikian, aliansi yang sejak 1638 tampak mungkin akhirnya gagal.
Pengepungan Melaka 1640–1641
VOC dan Johor memulai pengepungan besar terhadap Melaka Portugis pada 1640.
Aceh tidak menjadi peserta utama operasi tersebut.
Hal ini penting karena sasaran yang selama lebih dari satu abad menjadi lawan utama Aceh akhirnya direbut bukan oleh Aceh, tetapi oleh kombinasi Belanda dan Johor—dua kekuatan yang hubungannya dengan Iskandar Tsani sedang memburuk.
Melaka menyerah pada 14 Januari 1641.[5]
Iskandar Tsani masih hidup ketika berita jatuhnya kota itu datang atau dapat mencapai Aceh, tetapi ia wafat hanya sekitar satu bulan kemudian.
Arti jatuhnya Melaka
Jatuhnya Portugis tidak otomatis menguntungkan Aceh.
VOC memperoleh pelabuhan strategis terbesar di Selat Malaka dan Johor memperoleh sekutu yang kuat. Posisi tersebut mengubah keseimbangan kawasan.
Karena Iskandar Tsani wafat segera sesudahnya, ia tidak mempunyai waktu untuk merumuskan respons jangka panjang terhadap keadaan baru tersebut.
Ziarah ke Pasai
Pada tahun 1048 H/1638–1639, Iskandar Tsani melakukan perjalanan besar ke Pasai.
Menurut Bustan al-Salatin, Sultan menyatakan ingin berziarah ke makam para raja, wali dan ulama yang terkenal sejak masa lampau.[12]
Sebelum berangkat, Sultan memerintahkan para pejabat mempersiapkan kapal, perbekalan dan kebutuhan rombongan. Para menteri mengingatkan bahwa rakyat sedang berada dalam masa bercocok tanam atau panen sehingga mobilisasi besar akan membebani mereka.
Iskandar Tsani kemudian menyetujui menunda keberangkatan sampai pekerjaan pertanian selesai.
Episode tersebut digunakan Bustan untuk memperlihatkan raja yang mau mendengar nasihat pejabat dan mempertimbangkan keadaan rakyat.
Perjalanan menuju Pasai
Setelah musim panen selesai, rombongan kerajaan berangkat dari Darud Dunia sekitar tanggal 13 Zulhijah.
Sultan diiringi raja-raja, pejabat, sida-sida, hulubalang dan tentara dalam jumlah besar.
Perjalanan dilakukan bertahap. Pada sore hari Sultan dikisahkan berburu, sedangkan pada malam hari rombongan bermalam di manzil atau kediaman sementara yang telah disiapkan.
Beberapa tempat perhentian mempunyai nama khusus dalam Bustan. Perjalanan tersebut karena itu lebih menyerupai perjalanan kenegaraan daripada ziarah pribadi.
Makna politik perjalanan
Denys Lombard menilai kunjungan Pasai kemungkinan mempunyai fungsi politik selain kesalehan pribadi.[12]
Dengan bergerak melalui provinsi dan tampil di hadapan masyarakat, Sultan dapat:
menegaskan kehadiran penguasa pusat; memperbarui hubungan dengan elite daerah; mengingatkan hubungan historis Aceh dengan Pasai; serta memperlihatkan kebesaran istana.
Interpretasi tersebut merupakan analisis sejarawan dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan oleh Bustan.
Iduladha 1637
Peter Mundy meninggalkan salah satu catatan visual terpenting mengenai kehidupan istana pada masa Iskandar Tsani.
Pada 26 April 1637, yang bertepatan dengan 10 Zulhijah 1046 H, ia menyaksikan perayaan Iduladha.
Sultan bergerak dari lingkungan istana menuju Masjid Baiturrahman dengan arak-arakan besar. Ia menunggang gajah yang dihias mewah dan diikuti:
pejabat tinggi; pasukan; pengawal; gajah; pembawa senjata; pembawa regalia; serta kelompok lain dalam lingkungan kerajaan.[6]
Mundy menilai susunan rombongan kadang tampak sangat padat dan tidak teratur menurut pandangan Eropa, tetapi mengakui bahwa pemandangan tersebut luar biasa.
Kurban ratusan kerbau
Menurut informasi yang diterima Mundy, sekitar 500 ekor kerbau muda disediakan untuk kurban.
Sultan dikatakan menyembelih hewan pertama, kemudian pejabat lain meneruskan penyembelihan dan daging dibagikan kepada masyarakat.[6]
Perempuan istana
Mundy juga mengamati perubahan dalam penampilan perempuan istana setelah wafatnya Iskandar Muda.
Sejumlah perempuan kerajaan tampak lebih sering keluar dalam rombongan pada masa Iskandar Tsani. Ia menggambarkan perempuan-perempuan yang membawa busur dan anak panah.
Sebagian kepala mereka dicukur sebagai tanda berkabung setelah wafatnya Iskandar Muda.[12]
Keterangan tersebut memberi salah satu gambaran langka mengenai keterlibatan perempuan istana dalam prosesi kerajaan Aceh abad ke-17.
Taman Ghairah
Bustan al-Salatin memberikan uraian sangat panjang tentang taman kerajaan yang disebut Taman Ghairah.
Taman itu dikatakan mempunyai luas sekitar seribu depa dan dikelilingi tembok batu yang diplester putih.
Di dalamnya terdapat:
pepohonan dan bunga; buah-buahan; aliran air; kolam; bangunan dan balai; struktur batu; unsur dekorasi logam dan batu mulia; tempat bersenang-senang keluarga kerajaan.
Sumber menempatkan pembangunan atau pengembangan besar taman tersebut pada masa Iskandar Tsani.[4]
Pintu dan struktur taman
Salah satu pintu taman disebut Pintu Biram Indera Bangsa dalam teks Bustan.
Deskripsi al-Raniri memuat unsur batu, kapur putih, kemuncak, perhiasan dan arsitektur yang menunjukkan taman sebagai ruang representasi kerajaan.
Berbagai struktur yang sekarang terdapat di lingkungan Gunongan sering dicoba dihubungkan dengan nama-nama dalam Bustan, tetapi identifikasi satu per satu tidak semuanya pasti.
Gunongan
Gunongan menjadi salah satu persoalan historiografi utama.
Tradisi populer Aceh menyatakan Gunongan dibangun oleh Iskandar Muda bagi Putroe Phang sebagai pengganti suasana pegunungan Pahang.
Sementara itu, uraian Bustan al-Salatin menempatkan pembangunan Taman Ghairah dan sebuah struktur "gunongan" dalam konteks pemerintahan Iskandar Tsani.
Robert Wessing menunjukkan bahwa tradisi mengenai asal-usul Gunongan, Taman Ghairah dan Kandang tidak seragam.[20]
Kemungkinan kompleks tersebut berkembang melalui beberapa tahap merupakan cara yang lebih berhati-hati daripada memaksakan seluruh struktur kepada satu penguasa tanpa bukti arkeologis final.
Balai Cina
Sejumlah pembacaan terhadap Bustan al-Salatin menyebut adanya Balai Cina atau paviliun yang dikaitkan dengan pengrajin Tionghoa di lingkungan taman.
Keberadaan unsur arsitektur tersebut menarik jika dibandingkan dengan kebijakan keras terhadap pedagang Tionghoa pada 1638.
Dua hal itu tidak harus dianggap bertentangan: tenaga ahli dan gaya arsitektur Tionghoa dapat menjadi bagian lingkungan istana, sementara larangan dagang dapat diberlakukan terhadap kelompok atau praktik tertentu dalam periode yang berbeda.
Citra kerajaan dan hewan langka
Bustan serta surat-surat Sultan menggambarkan istana mempunyai koleksi gajah dan kuda dalam jumlah besar.
Beberapa gajah diberi ciri luar biasa, termasuk gajah yang dikatakan mempunyai empat gading. Salah satu nama yang muncul dalam Bustan adalah Biram Empat Gading.
Deskripsi semacam ini berada di antara observasi zoologis, keajaiban istana dan bahasa pujian. Tidak seluruh ciri hewan dapat diverifikasi secara biologis.
Namun koleksi gajah kerajaan sendiri merupakan fakta yang didukung banyak pengamat Eropa.
Pemerintahan dan citra kesalehan
Al-Raniri menempatkan Iskandar Tsani sebagai contoh raja yang pemerintahannya menunjukkan kebesaran Tuhan.
Pujian terhadap Sultan mencakup:
keadilan; keberanian; kemurahan hati; pembangunan tempat ibadah; perlindungan kaum miskin; penghormatan terhadap ulama; serta ketegasan terhadap pemberontakan.
Konsep tersebut selaras dengan tujuan Bustan al-Salatin sebagai karya nasihat politik.
Akan tetapi, catatan Peter Mundy mengenai eksekusi massal menunjukkan bahwa "raja adil" dalam literatur istana tidak berarti pemerintahan tanpa kekerasan. Keadilan kerajaan abad ke-17 dapat mencakup hukuman yang bagi pembaca modern tampak sangat keras.
Tahun-tahun terakhir
Pada 1640 keadaan regional semakin sulit bagi Aceh.
Pahang telah berada dalam tekanan Johor. VOC secara efektif memilih Johor sebagai mitra militer. Portugis di Melaka berada di ambang kehancuran, tetapi Aceh tidak lagi mempunyai kendali atas bagaimana kekuasaan Portugis akan digantikan.
Hubungan Iskandar Tsani dengan VOC juga memburuk akibat perkara Johor dan perbedaan mengenai tata diplomatik.
Di dalam negeri, Sultan tetap menjalankan pemerintahan dan patronase keagamaan, tetapi tidak diketahui apakah ia telah menyiapkan penerus.
Tidak mempunyai anak
Pernikahan Iskandar Tsani dengan Putri Sri Alam tidak menghasilkan anak yang diketahui.[3]
Ketiadaan anak menjadi sangat penting ketika ia wafat secara mendadak pada usia sekitar tiga puluh tahun.
Tidak terdapat putra mahkota yang dapat otomatis menggantikannya sebagaimana ia sendiri telah disiapkan oleh Iskandar Muda.
Wafat
Iskandar Tsani wafat di Bandar Aceh Darussalam pada 15 Februari 1641.[2][3]
Ia berusia sekitar tiga puluh tahun jika tahun kelahiran 1611 digunakan.
Kematiannya terjadi hanya sekitar satu bulan setelah Melaka jatuh kepada VOC–Johor pada 14 Januari 1641.
Perbedaan tanggal wafat
Tanggal wafatnya merupakan salah satu contoh penting perbedaan antara kronik lokal dan sumber administrasi Belanda.
Bustan al-Salatin memberikan tanggal sekitar 17 Februari 1641, sedangkan kronik lain menyebut 18 Februari.
Hoesein Djajadiningrat menunjukkan bahwa sumber VOC dan keterangan mengenai urutan suksesi mendukung 15 Februari 1641.[2]
Kesalahan kronik kemungkinan terjadi karena tanggal wafat dicampur dengan tanggal penobatan penggantinya yang berlangsung sekitar tiga hari kemudian.
Sebab kematian
Sebab kematian Iskandar Tsani tidak diketahui secara pasti.
Sumber kontemporer yang tersedia tidak memberikan diagnosis penyakit atau bukti langsung bahwa ia dibunuh.
Karena usianya masih muda dan kematiannya dianggap mendadak, segera muncul kecurigaan atau rumor mengenai peracunan.
Rumor peracunan
Pejabat Belanda kemudian melaporkan bahwa Iskandar Tsani tidak dicintai oleh sebagian orang Aceh karena ia dianggap "orang asing" dari Pahang dan karena pengeluarannya yang besar untuk perhiasan.
Sher Banu Khan mengemukakan kemungkinan bahwa kematian Sultan dapat berkaitan dengan konflik elite tersebut.[3]
Akan tetapi, kemungkinan itu tetap merupakan hipotesis historiografis. Tidak ada dokumen yang membuktikan siapa meracuninya, bagaimana racun diberikan atau bahkan bahwa racun benar-benar menjadi sebab kematian.
Fakta bahwa ia pernah hampir diracun pada 1637 turut memperkuat perkembangan cerita tersebut, tetapi dua peristiwa yang terpisah hampir empat tahun tidak boleh otomatis dianggap berhubungan.
Reaksi setelah kematian
Nicolaus de Graaff menggambarkan adanya kegemparan di kalangan pembesar setelah Sultan wafat dan menyatakan kantor dagang Belanda ditutup selama beberapa hari karena keadaan tidak menentu.
Ia bahkan menulis bahwa sejumlah pembesar ingin menjadi raja dan beberapa orang kehilangan nyawa dalam ketegangan tersebut.
Namun sumber Belanda lain yang lebih dekat secara administratif tidak menggambarkan perang suksesi sebesar itu. Karena itu, catatan de Graaff harus digunakan bersama sumber lain.
Pemilihan Safiatuddin
Sekitar tiga hari setelah kematian Iskandar Tsani, jandanya Putri Sri Alam Permaisuri dipilih dan ditabalkan sebagai penguasa.
Ia menggunakan gelar Sri Sultanah Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah.[3]
Naiknya Safiatuddin menandai perubahan besar: untuk pertama kalinya dalam rangkaian Kesultanan Aceh abad ke-17, seorang perempuan memegang gelar penguasa berdaulat.
Ia kemudian memerintah selama lebih dari tiga dasawarsa.
Kemungkinan calon lain
Setelah wafatnya Iskandar Tsani, terdapat tokoh-tokoh lain yang secara genealogis dapat dianggap memiliki klaim.
Dokumen Belanda bahkan mencatat rumor di kerajaan tetangga bahwa Sultan Johor Abdul Jalil mungkin akan pergi ke Aceh dan mengajukan klaim berdasarkan jaringan perkawinan keluarga kerajaan.[3]
Tidak terdapat bukti bahwa klaim tersebut pernah benar-benar diwujudkan menjadi perebutan takhta.
Pemilihan Safiatuddin tampaknya menjadi kompromi yang mempertahankan kesinambungan dengan Iskandar Muda sekaligus mencegah penguasa asing lain mengambil alih kerajaan.
Pemakaman
Pemakaman Iskandar Tsani merupakan salah satu upacara kerajaan Aceh abad ke-17 yang paling rinci dicatat.
Nicolaus de Graaff, seorang Belanda yang berada di Aceh sekitar waktu tersebut, menggambarkan iring-iringan dengan:
pangeran; bangsawan; pejabat tinggi; ribuan pengiring; kuda Persia; badak; serta sekitar 260 ekor gajah yang dihiasi kain sutra, emas dan sulaman.[21]
Gading sejumlah gajah disebut dilapisi atau dihiasi emas dan perak. Beberapa membawa bangunan kecil atau kanopi di punggung mereka.
Angka dan kemegahan tersebut sesuai dengan fungsi pemakaman sebagai demonstrasi terakhir keagungan raja.
Keranda dan hiasan emas
Tradisi pemakaman menyebut keranda Sultan dihias dengan emas, suasa, kain mahal dan perlengkapan kerajaan.
Pada ekskavasi arkeologis di kawasan Kandang–Gunongan pada dekade 1970-an ditemukan fragmen kayu dan sejumlah lempengan emas yang kemudian dikaitkan dengan keranda Iskandar Tsani.
Identifikasi tersebut memperkuat kemungkinan bahwa kawasan Kandang memang berhubungan dengan pemakamannya, walaupun interpretasi detail struktur masih diperdebatkan.
Kandang Iskandar Tsani
Makam Sultan secara umum diidentifikasi dengan kompleks yang kini dikenal sebagai Kandang Iskandar Tsani atau Kandang Gunongan di Banda Aceh.[22]
Kandang merupakan suatu area berpagar tinggi yang terletak dekat Gunongan dalam bekas lingkungan Taman Ghairah.
Sumber pelestarian cagar budaya Indonesia mengidentifikasinya sebagai tempat Iskandar Tsani dimakamkan.
Upacara pa'ala batee
Bustan al-Salatin juga memberikan uraian luar biasa panjang mengenai upacara batu nisan Iskandar Tsani.
Batu nisan tidak sekadar diletakkan tanpa seremoni. Ia diperlakukan sebagai objek kerajaan:
dibawa oleh pejabat tinggi; ditempatkan pada alas berhias; diiringi musik dan tembakan meriam; disertai pesta; kemudian diarak dengan gajah dan kuda; melewati lingkungan Masjid Baiturrahman; dan akhirnya menuju tempat pemakaman.
Uraian upacara nisan bahkan mengambil ruang yang sangat panjang dalam Bustan, menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian raja dalam legitimasi kerajaan.
Gelar Marhum Darussalam
Setelah kematian, Iskandar Tsani dikenal dengan gelar Marhum Darussalam.
Kata marhum dalam tradisi kerajaan Melayu digunakan untuk penguasa yang telah wafat, sering kali diikuti nama tempat, keadaan atau gelar tertentu.
Gelar tersebut membantu membedakannya dalam kronik dari penguasa Aceh lain yang juga memiliki nama Alauddin atau Iskandar.
Sumber sejarah
Rekonstruksi kehidupan Iskandar Tsani bergantung pada beberapa kelompok sumber yang mempunyai sifat berbeda.
Bustan al-Salatin
Bustan al-Salatin adalah sumber Melayu utama mengenai:
asal-usul Iskandar Tsani; masa kecil di Aceh; gelar-gelarnya; pernikahan; penetapan sebagai pewaris; makar 1637; pemerintahan; ziarah Pasai; Taman Ghairah; hubungan dengan Pahang; kematian; dan upacara pemakaman.
Kelebihannya adalah al-Raniri hidup di lingkungan istana pada masa Iskandar Tsani.
Kelemahannya adalah karya tersebut disusun atas perintah Sultan dan dengan sengaja menggambarkan patron sebagai raja Muslim ideal.
Peter Mundy
Catatan Peter Mundy memberikan pandangan luar terhadap Aceh pada awal pemerintahan Iskandar Tsani.
Ia merekam:
usia perkiraan Sultan; rumor mengenai suksesi Iskandar Muda; prosesi Iduladha 1637; perempuan istana; keadaan kota; hukuman; serta cerita mengenai komplotan 1637.
Sebagian merupakan pengamatan langsung, sedangkan sebagian lain secara eksplisit adalah informasi yang "didengar" dari orang di Aceh. Keduanya harus dibedakan.
Arsip VOC
Dagh-register dan surat VOC merupakan sumber terpenting untuk:
perdagangan; hubungan Sultan dengan orang kaya; perundingan Melaka; konflik Pahang–Johor; surat kerajaan; harga dan perhiasan; kematian Sultan; serta pergantian kepada Safiatuddin.
Arsip tersebut sangat rinci tetapi ditulis dari perspektif perusahaan dagang yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik sendiri.
Nicolaus de Graaff
Nicolaus de Graaff menjadi sumber terkenal mengenai pemakaman Sultan.
Catatannya menggambarkan ratusan gajah dan kemegahan prosesi. Namun publikasi perjalanannya disusun dan diterbitkan kemudian, sehingga rincian tertentu perlu dibandingkan dengan sumber kontemporer lain.
Sumber Pahang
Tradisi dan sejarah Pahang penting untuk:
silsilah ayah dan ibu Iskandar Tsani; tahun kelahiran; hubungan dengan Raja Sulong; serangan Johor 1638; dan pengiriman batu nisan dari Aceh.
Karya W. Linehan menjadi salah satu rekonstruksi klasik yang paling sering digunakan.
Surat asli 1639
Surat kepada Frederik Hendrik merupakan bukti material langsung dari pemerintahan Iskandar Tsani.
Berbeda dengan kronik atau laporan orang lain, dokumen tersebut berasal dari kantor kerajaan Sultan sendiri.
Ia sangat berharga untuk mempelajari:
gelar Sultan; ideologi kerajaan; bahasa diplomatik; kaligrafi dan iluminasi; serta bagaimana istana Aceh ingin mempresentasikan dirinya kepada penguasa asing.
Historiografi
Nomor urut Sultan Aceh
Nomor urut Iskandar Tsani berbeda menurut sistem daftar yang digunakan.
Sejumlah karya menyebutnya Sultan Aceh ke-13. Artikel lama Wikipedia Indonesia pernah menyebutnya ke-17.
Kronologi yang diterbitkan BPNB Aceh bahkan menempatkannya sebagai penguasa nomor 24 karena daftar tersebut memasukkan kerajaan atau penguasa pendahulu dalam kesinambungan yang lebih panjang.[22]
Tidak ada satu sistem ordinal yang universal. Karena itu, menyebut "Sultan Aceh yang memerintah 1636–1641" menghindari persoalan tersebut.
1610, 1611 atau 1612
Tiga tahun kelahiran muncul dalam literatur:
sekitar 1610 menurut rekonstruksi tertentu; 1611 menurut Linehan dan tradisi Pahang; sekitar 1612 menurut Lombard.
Perbedaannya terutama berasal dari perhitungan mundur berdasarkan keterangan bahwa ia berusia tujuh tahun ketika dibawa ke Aceh dan sekitar dua puluh lima tahun ketika naik takhta.
Pahang bagian Johor?
Infobox lama sering menulis "Pahang, Kesultanan Johor" sebagai tempat lahir.
Hubungan dinasti dan politik Pahang–Johor memang erat. Akan tetapi, Pahang mempunyai penguasa sendiri dan dalam sumber Pahang Iskandar Tsani diperlakukan sebagai pangeran Pahang.
Karena itu, "Pahang, Kesultanan Pahang" lebih netral untuk tempat kelahiran, sementara hubungan dengan Johor dijelaskan dalam isi artikel.
Nama lahir Alauddin Mughayat
Sebagian ringkasan modern menggunakan Alauddin Mughayat sebagai birth name.
Sumber yang membahas masa kecil justru lebih konsisten menggunakan Raja Mughal sebelum gelar Raja Bungsu dan Sultan Husein Syah.
"Alauddin Mughayat Syah" dengan demikian lebih aman dipahami sebagai bagian dari nama kerajaan setelah naik takhta, meskipun tidak dapat dikesampingkan bahwa unsur nama tersebut digunakan sebelumnya dalam konteks tertentu.
Raja Mughal dan Raja Sulong
Raja Mughal bukan Raja Sulong.
Raja Mughal adalah calon Iskandar Tsani.
Raja Sulong adalah kerabatnya dari keluarga Pahang yang kemudian dikirim ke Perak dan naik takhta sebagai Sultan Muzaffar Syah II.
Keduanya sama-sama pernah berada di Aceh setelah konflik di Semenanjung, sehingga ringkasan silsilah yang kurang teliti dapat mencampuradukkan mereka.
Kisah keturunan Iskandar Zulkarnain
Bustan al-Salatin menampilkan Iskandar Tsani sebagai keturunan garis raja yang pada akhirnya terhubung kepada Iskandar Zulkarnain.
Dalam sejarah sastra Melayu, genealogi semacam ini mempunyai fungsi politik: raja ideal memperoleh legitimasi dari figur penakluk dunia yang dikenal dalam tradisi Islam.
Klaim tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai genealogi biologis yang terverifikasi.
Ilmu firasat Iskandar Muda
Cerita bahwa Iskandar Muda mengetahui masa depan Raja Mughal dengan membaca tanda pada wajahnya berasal dari Bustan.
Ilmu firasat atau qiyafah memang dikenal dalam kebudayaan intelektual istana, tetapi episode tersebut sekaligus mempunyai fungsi naratif: menjelaskan mengapa Sultan memilih seorang anak tawanan dari Pahang sebagai calon penerus.
Pernikahan pada usia sembilan tahun
Sumber istana menyebut Raja Bungsu menikah pada usia sekitar sembilan tahun.
Angka tersebut tidak harus dipahami sebagai dimulainya kehidupan rumah tangga dewasa. Dalam lingkungan kerajaan, pernikahan anak dapat berfungsi sebagai ikatan dinasti dan pengaturan suksesi.
Tanggal persis dan usia Putri Sri Alam juga tidak seragam dalam sumber kemudian.
Penunjukan putra mahkota tahun 1621
Sejumlah buku Indonesia mencantumkan 1621 sebagai saat Iskandar Tsani ditetapkan menjadi putra mahkota.
Bustan memastikan adanya penetapan formal tetapi tidak selalu dibaca sebagai memberikan tanggal yang sama oleh semua peneliti.
Karena itu, 1621 dapat dicantumkan sebagai kronologi historiografi modern, bukan tanggal yang sepenuhnya tidak diperdebatkan.
Kematian putra Iskandar Muda
Tradisi Aceh menghubungkan kematian putra Iskandar Muda dengan penegakan adat.
Peter Mundy memberikan versi politik yang jauh lebih gelap: calon penerus diperintahkan untuk menyingkirkan putra kandung Iskandar Muda.
Keduanya tidak dapat sekaligus dianggap laporan literal mengenai kejadian yang sama tanpa masalah.
Versi Mundy juga berasal dari kabar yang ia peroleh setelah peristiwa sehingga harus dibaca sebagai rumor politik sezaman.
Iskandar Tsani sebagai penguasa "lembut"
Sebagian historiografi lama menggambarkannya sebagai sultan yang lebih lembut daripada Iskandar Muda.
Gambaran tersebut kemungkinan dipengaruhi pujian Bustan mengenai keadilan dan kemurahan hati.
Catatan kontemporer mengenai komplotan 1637, ratusan tersangka, hukuman berat, penindakan Wujudiyah dan eksekusi Portugis menunjukkan bahwa pemerintahannya juga menggunakan kekerasan kerajaan dalam skala besar.
Karena itu, label tunggal "lembut" tidak cukup menggambarkan pemerintahannya.
Angka 400 korban makar
Peter Mundy menyebut sekitar 400 orang dihukum.
Angka tersebut berasal dari informasi yang ia terima saat singgah di Aceh dan tidak disertai daftar nama.
Bustan mengonfirmasi adanya percobaan peracunan tetapi tidak memberikan angka 400.
Oleh karena itu, keberadaan makar lebih kuat buktinya daripada jumlah korban yang tepat.
Saudari Safiatuddin sebagai pemimpin makar
Mundy menyatakan komplotan berasal dari "saudari istrinya" yang ingin menempatkan putranya di takhta.
Silsilah istana tidak cukup jelas untuk mengidentifikasi perempuan itu secara pasti.
Informasi tersebut tetap bernilai sebagai rumor politik abad ke-17 tetapi tidak layak ditulis sebagai fakta genealogi tanpa atribusi.
Hubungan makar dengan Wujudiyah
Penelitian modern tertentu menghubungkan penindakan kelompok Wujudiyah dengan kekhawatiran Iskandar Tsani terhadap gerakan politik yang hendak menjatuhkannya.
Namun bukti yang ada tidak memungkinkan semua korban makar diidentifikasi sebagai pengikut Hamzah Fansuri atau Syamsuddin.
Polemik teologi dan oposisi dinasti kemungkinan saling tumpang tindih, tetapi keduanya tidak identik.
Eksekusi Portugis 1637 atau 1638
Anthony Reid menyebut kasus Portugis yang dihukum karena menolak masuk Islam pada 1637.
Kedutaan besar Francisco de Sousa de Castro dengan Pierre Berthelot lebih jelas ditempatkan pada 1638.
Kemungkinan sumber merujuk kepada kelompok atau episode berbeda, atau terdapat perbedaan penanggalan dalam literatur. Karena itu artikel harus membedakan kebijakan konversi terhadap tawanan Portugis secara umum dari krisis kedutaan 1638.
Jumlah orang Portugis yang dieksekusi
Tradisi Portugis dan Katolik sering menyebut sekitar enam puluh korban.
Sumber akademik yang lebih umum menggunakan formulasi "sejumlah besar" atau "scores".
Jumlah pasti tidak dapat diverifikasi melalui daftar korban Aceh.
Denis dan Redemptus
Gereja Katolik mengenang Denis de la Nativité dan Redemptus a Cruce sebagai martir.
Tradisi tersebut sah dibahas sebagai sejarah penerimaan peristiwa.
Akan tetapi, cerita rinci mengenai cara kematian, kata-kata terakhir, mukjizat atau keadaan tubuh berasal dari tradisi hagiografis dan tidak seluruhnya dikonfirmasi dokumen politik kontemporer.
Larangan terhadap orang Tionghoa
Sumber berbeda antara "dilarang masuk/tinggal", "diusir", dan laporan hukuman mati terhadap pedagang Tionghoa.
Hal yang cukup kuat adalah adanya tindakan keras sekitar 1638 yang dikaitkan dengan babi dan kebijakan agama Sultan.
Komunitas Tionghoa kembali tercatat tidak lama setelah Iskandar Tsani wafat.
Tidak mampu melanjutkan kejayaan Iskandar Muda
Narasi lama sering menyatakan Iskandar Tsani "tidak dapat melanjutkan kesuksesan" Iskandar Muda.
Penilaian tersebut harus ditempatkan dalam konteks bahwa:
armada terbesar Aceh telah hancur pada 1629; Johor kembali menguat; VOC mempunyai sumber daya laut yang semakin besar; dan struktur negeri bawahan Aceh memang tidak menghasilkan kesetiaan permanen.
Iskandar Tsani tetap mampu mengirim ekspedisi ke Semenanjung, menentukan suksesi Perak, mempertahankan diplomasi aktif dan memperoleh konsesi perdagangan.
Perubahannya lebih tepat dipahami sebagai peralihan dari fase ekspansi maksimum kepada konsolidasi dan persaingan diplomatik.
"Penguasa asing"
Sumber Belanda setelah kematiannya menyatakan ia tidak disukai karena berasal dari Pahang.
Pernyataan tersebut perlu dibaca bersama kenyataan bahwa Iskandar Tsani telah hidup di Aceh sejak berumur sekitar tujuh tahun, dibesarkan sebagai anak Sultan, menikah dengan putri kerajaan dan telah berada di pusat istana selama hampir dua dasawarsa sebelum naik takhta.
Dengan demikian, label "asing" lebih mencerminkan politik legitimasi dan retorika kelompok tertentu daripada pengalaman hidupnya secara keseluruhan.
Pemboros dan penguras kas kerajaan
VOC juga menyebut Iskandar Tsani boros karena banyak membeli perhiasan.
Pernyataan itu muncul sangat kuat ketika VOC berusaha menagih pembayaran atas pesanan Sultan setelah kematiannya.
Para orang kaya Aceh berkepentingan menyangkal kewajiban membayar dan merendahkan nilai barang, sementara VOC berkepentingan membuktikan pesanan itu sah.
Karena itu, istilah "memboroskan perbendaharaan" sebaiknya ditulis sebagai penilaian pejabat Belanda, bukan fakta fiskal yang sudah dibuktikan melalui laporan keuangan kerajaan.
Dugaan diracun
Sher Banu Khan menganggap pembunuhan melalui racun sebagai kemungkinan yang masuk akal karena:
Sultan masih sangat muda; kematiannya mendadak; ia mempunyai musuh politik; pernah terjadi percobaan peracunan sebelumnya; dan terdapat ketegangan dengan elite.
Namun tidak terdapat bukti langsung.
Sebab wafat dalam infobox karena itu tetap lebih aman ditulis tidak diketahui.
Gunongan dibangun Iskandar Muda atau Iskandar Tsani
Tradisi paling populer menghubungkan Gunongan dengan cinta Iskandar Muda kepada Putroe Phang.
Sebaliknya, Bustan al-Salatin menempatkan pembangunan Taman Ghairah dan struktur yang disebut Gunongan dalam uraian pemerintahan Iskandar Tsani.
Kemungkinan adanya pembangunan bertahap, renovasi atau penamaan kemudian tidak dapat dikesampingkan.
Karena itu, artikel sebaiknya menyajikan dua tradisi dan tidak menutup perdebatan.
Kandang sebagai makam
Kandang Gunongan saat ini secara resmi diidentifikasi sebagai makam Iskandar Tsani.
Ekskavasi dan temuan benda yang dihubungkan dengan keranda Sultan memperkuat identifikasi tersebut.
Namun Wessing menunjukkan bahwa tradisi lama mengenai fungsi dan siapa yang dimakamkan di Kandang tidak selalu sama.[20]
Karena itu, istilah "makam Iskandar Tsani" dapat digunakan mengikuti identifikasi cagar budaya sekarang sambil tetap mencatat sejarah perdebatan.
Pemakaman dan 260 gajah
Angka 260 gajah berasal dari de Graaff dan kemudian banyak dikutip.
Tidak terdapat inventaris kerajaan yang mengonfirmasi angka tersebut secara independen.
Akan tetapi, penggunaan gajah dalam jumlah besar dalam prosesi Aceh didukung oleh berbagai laporan lain, sehingga inti deskripsinya masuk akal meskipun jumlah tepat harus tetap dikaitkan kepada sumber.
Kerusuhan suksesi
De Graaff menggambarkan kekacauan setelah kematian Iskandar Tsani dan menyatakan semua orang ingin menjadi raja.
Sumber VOC lainnya tidak mencatat perang terbuka sebesar yang tersirat dalam kisah tersebut.
Yang dapat dipastikan adalah terdapat proses politik dan perundingan selama sekitar tiga hari sebelum Safiatuddin dinobatkan.
Penobatan perempuan sebagai tanda kemunduran
Historiografi abad ke-19 dan sebagian karya abad ke-20 sering menganggap penobatan Safiatuddin sebagai tanda orang kaya berhasil melemahkan monarki setelah kematian "raja kuat".
Penelitian Sher Banu Khan menunjukkan bahwa interpretasi tersebut terlalu sederhana. Safiatuddin dan sultanah-sultanah setelahnya tetap menjalankan diplomasi, mengendalikan patronase dan bernegosiasi dengan elite secara aktif.[9]
Karena itu, suksesi 1641 tidak harus dipahami sebagai garis tegas antara "raja kuat" dan "ratu boneka".
Warisan
Meskipun hanya memerintah sekitar empat tahun, Iskandar Tsani meninggalkan jejak yang jauh lebih besar daripada panjang masa pemerintahannya.
Warisan politiknya meliputi:
kesinambungan Kesultanan Aceh setelah Iskandar Muda; penempatan Muzaffar Syah II di Perak; fase terakhir klaim Aceh atas Pahang sebelum perubahan keseimbangan regional; dan transisi menuju pemerintahan Safiatuddin.
Warisan hukumnya tampak dalam usaha mengganti ordeal dengan sistem kesaksian.
Warisan keagamaannya berkaitan dengan menguatnya posisi al-Raniri, polemik Wujudiyah dan orientasi syariat istana.
Warisan kesusastraannya terutama adalah patronase terhadap Bustan al-Salatin, salah satu karya terbesar dalam sejarah kesusastraan Melayu.
Warisan materialnya berhubungan dengan:
surat kerajaan 1639; Taman Ghairah; lingkungan Gunongan; Kandang Iskandar Tsani; artefak pemakaman; serta nisan-nisan Aceh yang dikirim ke Pahang.
Iskandar Tsani dalam sejarah kawasan
Pemerintahan Iskandar Tsani berada tepat pada persimpangan penting sejarah Selat Malaka.
Ia lahir sebagai pangeran Pahang, dibesarkan di Aceh, menjadi menantu raja Aceh, memerintah sebuah kerajaan Sumatra, menentukan raja Perak, berselisih dengan Johor, berunding dengan VOC Belanda dan menjalani hubungan yang berubah dari damai menuju kekerasan dengan Portugis.
Riwayat tersebut memperlihatkan bahwa dunia Melayu awal abad ke-17 tidak tersusun atas negara bangsa dengan batas kaku. Politik dibangun melalui:
perkawinan; tawanan kerajaan; pengangkatan anak; jaringan perdagangan; klaim suzerainti; upeti; hubungan pribadi antar-raja; dan ekspedisi militer.
Dalam konteks itu, asal Pahang Iskandar Tsani bukan anomali, melainkan bagian dari politik dinasti regional.
Garis waktu
- sekitar 1610–1612 – Lahir di Pahang dalam lingkungan keluarga kerajaan Kesultanan Pahang. W. Linehan menempatkan kelahirannya pada 1611.
- 1617–1618 – Pahang ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Raja Mughal, yang diperkirakan masih berusia sekitar tujuh tahun, dibawa ke Bandar Aceh Darussalam bersama anggota keluarga kerajaan dan penduduk Pahang lainnya.
- sekitar 1618–1619 – Raja Mughal diangkat sebagai anak oleh Iskandar Muda dan memperoleh gelar Raja Bungsu. Menurut Bustan al-Salatin, pengasuhannya dipercayakan kepada Nenda Tun Kemala Setia.
- sekitar 1619–1620 – Menikah dengan Putri Sri Alam Permaisuri, putri Iskandar Muda. Ia kemudian disebut memperoleh gelar Sultan Husein Syah.
- sekitar 1621 atau sebelum 1636 – Ditetapkan sebagai calon penerus Iskandar Muda. Dalam sumber Aceh ia dikenal pula sebagai Sultan Mughal dan memperoleh kediaman kerajaan yang disebut Sri Warna.
- 27 Desember 1636 – Iskandar Muda wafat. Sultan Mughal naik takhta sebagai Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah.
- 26 April 1637 – Peter Mundy menyaksikan perayaan Iduladha dan prosesi kerajaan Iskandar Tsani di Bandar Aceh Darussalam.
- 1637 – Nuruddin ar-Raniri memperoleh kedudukan penting di lingkungan istana Iskandar Tsani.
- 1637 – Al-Raniri mulai memperoleh patronase kerajaan untuk penyusunan berbagai karya keagamaan dan sejarah, termasuk Bustan al-Salatin.
- akhir 1637 – Terjadi percobaan peracunan terhadap Iskandar Tsani. Bustan al-Salatin menyebut rencana tersebut diketahui sebelum Sultan terbunuh.
- 1637–1638 – Sejumlah orang yang dianggap terlibat dalam komplotan terhadap Sultan dihukum. Peter Mundy kemudian mencatat kabar bahwa jumlah mereka mencapai ratusan, meskipun jumlah tepatnya tidak dapat dipastikan.
- 1637–1638 – Pemerintah Iskandar Tsani mendukung kebijakan keagamaan Nuruddin ar-Raniri dalam polemik melawan kelompok Wujudiyah yang dikaitkan dengan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani.
- 1637–1638 – Sejumlah karya yang dianggap mengandung ajaran Wujudiyah disebut dikumpulkan dan dibakar. Sejumlah penganut yang menolak meninggalkan keyakinannya dilaporkan dihukum.
- sekitar 1638 – Pemerintahan Iskandar Tsani dikaitkan dengan perubahan prosedur hukum yang membatasi penggunaan pembuktian melalui trial by ordeal dan lebih menekankan kesaksian menurut hukum Islam.
- 22 April 1638 – Utusan VOC, J.R. van Deutecom, tiba di Aceh untuk merundingkan perdagangan dan kemungkinan serangan bersama terhadap Melaka.
- 1638 – VOC memperoleh sejumlah konsesi perdagangan dari Iskandar Tsani, termasuk kemudahan dalam perdagangan lada.
- 1638 – Johor menyerang Pahang, tanah kelahiran Iskandar Tsani dan negeri yang masih dipandang Aceh sebagai bagian dari lingkungan pengaruhnya.
- 1638 – Iskandar Tsani mempersiapkan tindakan militer sebagai tanggapan atas serangan Johor terhadap Pahang.
- 1638 – Sultan mengirim rombongan pembesar Aceh beserta batu-batu nisan ke Pahang untuk makam anggota keluarga kerajaan.
- 1638 – Pemasangan nisan kerajaan di Pahang disertai upacara yang dalam historiografi Pahang disebut berlangsung selama empat puluh hari dan empat puluh malam.
- 1638 – Pemerintahan Aceh mengambil tindakan keras terhadap sebagian pedagang Tionghoa. Dalam sejumlah sumber tindakan tersebut dikaitkan dengan persoalan pemeliharaan atau konsumsi babi.
- 1638 – Kedutaan Portugis yang dipimpin Francisco de Sousa de Castro tiba di Aceh.
- November 1638 – Banyak anggota rombongan Portugis ditahan dan kemudian dibunuh. Di antara korban terdapat biarawan Karmelit Denis de la Nativité, sebelumnya bernama Pierre Berthelot, dan Redemptus a Cruce.
- 1638–1639 – Iskandar Tsani melakukan perjalanan kerajaan ke Pasai untuk menziarahi makam raja-raja, wali, dan ulama terdahulu.
- 1638–1639 – Keberangkatan menuju Pasai sempat ditunda agar tidak mengganggu kegiatan pertanian dan panen rakyat.
- 1638–1639 – Aceh mengirim ekspedisi dalam konteks konflik Pahang–Johor.
- 18 Oktober 1638 – Utusan Aceh tiba di Batavia dan menjelaskan bahwa rencana serangan bersama terhadap Melaka harus ditunda sampai persoalan Pahang dan Johor diselesaikan.
- 1639 – Iskandar Tsani mengirim surat kerajaan berbahasa Melayu kepada Frederik Hendrik, Pangeran Oranye.
- 1639 – Surat tersebut dihiasi iluminasi dan memuat titulatur kerajaan Iskandar Tsani yang panjang. Surat aslinya kemudian disimpan di Leiden University Library.
- 1639–1640 – Utusan VOC, termasuk Paulus Croocq, melanjutkan perundingan mengenai kemungkinan operasi bersama Aceh–VOC terhadap Melaka.
- 1639–1640 – Iskandar Tsani menuntut penyelesaian persoalan hubungan VOC dengan Johor sebelum Aceh bersedia berpartisipasi penuh dalam serangan terhadap Melaka.
- sekitar 1639–1640 – Raja Sulong, kerabat Iskandar Tsani dari keluarga Pahang, dikirim ke Perak dan kemudian naik takhta sebagai Sultan Muzaffar Syah II.
- 1640 – Iskandar Tsani mengirim surat kepada Gubernur Jenderal VOC Antonio van Diemen dan menyatakan keberatan terhadap hubungan VOC dengan Johor.
- 1640 – Hubungan Aceh–VOC memburuk karena VOC tetap mempertahankan Johor sebagai sekutunya.
- 1640 – VOC dan Johor memulai pengepungan terhadap Melaka Portugis tanpa keterlibatan langsung pasukan Aceh.
- 14 Januari 1641 – Melaka jatuh kepada pasukan VOC–Johor, mengakhiri kekuasaan Portugis di kota tersebut.
- awal 1641 – Persoalan perdagangan dan pembayaran perhiasan yang dipesan Iskandar Tsani dari pedagang VOC masih berlangsung.
- 15 Februari 1641 – Iskandar Tsani wafat di Bandar Aceh Darussalam pada usia sekitar tiga puluh tahun.
- sekitar 18 Februari 1641 – Jandanya, Putri Sri Alam Permaisuri, dipilih sebagai penguasa dan naik takhta dengan gelar Sri Sultanah Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah.
- 1641 – Iskandar Tsani dimakamkan dengan upacara kerajaan besar. Makamnya secara tradisional diidentifikasi dengan kompleks Kandang Iskandar Tsani di kawasan Gunongan, Banda Aceh.
Lihat pula
- Kesultanan Aceh
- Sultan Aceh
- Iskandar Muda dari Aceh
- Safiatuddin dari Aceh
- Nuruddin ar-Raniri
- Bustan al-Salatin
- Hamzah Fansuri
- Syamsuddin as-Sumatrani
- Kesultanan Pahang
- Kesultanan Johor
- Kesultanan Perak
- Muzaffar Syah II dari Perak
- Samudera Pasai
- Melaka Portugis
- Perusahaan Hindia Timur Belanda
- Gunongan
- Taman Putroe Phang
- Sejarah Aceh
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 Linehan, W. (1936). "A History of Pahang". Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. 14 (2): 1–257.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Djajadiningrat, Raden Hoesein (1911). "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 65: 135–265.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Khan, Sher Banu A.L. (2017). Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699. Singapore: NUS Press. ISBN 9789814722209.
- 1 2 3 4 5 Nuruddin ar-Raniri (1992). Haji Salleh, Siti Hawa (ed.). Bustan al-Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 9836228772.
- 1 2 3 4 5 6 7 Khan, Sher Banu A.L. (2010). "Ties that Unbind: The Abortive Aceh–VOC Alliance for the Conquest of Melaka 1640–1641". Indonesia and the Malay World. 38 (111): 303–321. doi:10.1080/13639811.2010.489374.
- 1 2 3 4 5 6 Hadi, Amirul (2004). Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh. Leiden: Brill. ISBN 9004128866.
{{cite book}}: Periksa nilai|isbn=: checksum - ↑ Burhanudin, Jajat (2021). "Islamic Turn in Malay Historiography: Bustān al-Salāṭīn of 17th Century Aceh". Studia Islamika. 28 (3): 579–605. doi:10.36712/sdi.v28i3.21259.
- 1 2 Hamzah, Norhayati; Noor, Arba'iyah Mohd; Denisova, Tatiana (2014). "The Book of Bustan al-Salatin by Nur al-Din al-Raniri as Historical Text: The Structure and Purpose of Writing". Journal of Al-Tamaddun.
- 1 2 3 Khan, Sher Banu A.L. (2013). "Men of Prowess and Women of Piety: A Case Study of Aceh Dar al-Salam in the Seventeenth Century". Journal of Southeast Asian Studies. 44 (2): 204–225. doi:10.1017/S0022463413000050.
- 1 2 3 4 5 6 7 Gallop, Annabel Teh (2011). "Gold, Silver and Lapis Lazuli: Royal Letters from Aceh in the Seventeenth Century". Dalam Feener, R. Michael; Daly, Patrick; Reid, Anthony (ed.). Mapping the Acehnese Past. Leiden: KITLV Press. hlm. 105–139. doi:10.1163/9789004253599_007.
- 1 2 3 "Sultan Mudzaffar Shah II". Pejabat D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan. Diakses tanggal 19 September 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 Lombard, Denys (1991) [1967]. Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Diterjemahkan oleh Arifin, Winarsih (Edisi 2). Jakarta: Balai Pustaka.
- 1 2 3 4 5 Mundy, Peter (1919). Temple, R.C. (ed.). The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia, 1608–1667. Vol. III. London: Hakluyt Society.
- ↑ Sufi, Rusdi (1995). Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- ↑ Barwise, J.M.; White, N.J. (2002). A Traveller's History of Southeast Asia. New York: Interlink Books.
- 1 2 3 4 5 Reid, Anthony (2010). "Islam in Southeast Asia and the Indian Ocean Littoral, 1500–1800". The New Cambridge History of Islam. Vol. 3. Cambridge University Press.
- ↑ Reid, Anthony (1999). "A Precious Dutch Map of Aceh, c. 1645". Archipel. 57: 191–208.
- ↑ Khan, Sher Banu A.L. (2011). "The Jewel Affair: The Sultanah, Her Orangkaya and the Dutch Foreign Envoys". Dalam Feener, R. Michael; Daly, Patrick; Reid, Anthony (ed.). Mapping the Acehnese Past. Leiden: KITLV Press. hlm. 141–162.
- 1 2 3 Buyong Adil (1972). Sejarah Pahang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- 1 2 Wessing, Robert (1991). "An Enclosure in the Garden of Love". Journal of Southeast Asian Studies. 22 (1): 1–15.
- ↑ Reid, Anthony (1988). Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. Vol. 1. New Haven: Yale University Press.
- 1 2 Sudirman (2016). Kronologis Para Sultan Aceh. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. ISBN 9786029457599.
Daftar pustaka
- Barwise, J. M. dan N. J. White. A Traveller's History of Southeast Asia. New York: Interlink Books, 2002.
- Buyong Adil. Sejarah Pahang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972.
- Djajadiningrat, Raden Hoesein. "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, jilid 65, 1911, hlm. 135–265.
- Gallop, Annabel Teh. "Gold, Silver and Lapis Lazuli: Royal Letters from Aceh in the Seventeenth Century". Dalam R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid (eds.), Mapping the Acehnese Past. Leiden: KITLV Press, 2011, hlm. 105–139.
- Hadi, Amirul. Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh. Leiden: Brill, 2004.
- Khan, Sher Banu A. L. "Ties that Unbind: The Abortive Aceh–VOC Alliance for the Conquest of Melaka 1640–1641". Indonesia and the Malay World, jilid 38, no. 111, 2010, hlm. 303–321.
- Khan, Sher Banu A. L. "The Jewel Affair: The Sultanah, Her Orangkaya and the Dutch Foreign Envoys". Dalam R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid (eds.), Mapping the Acehnese Past. Leiden: KITLV Press, 2011.
- Khan, Sher Banu A. L. "Men of Prowess and Women of Piety: A Case Study of Aceh Dar al-Salam in the Seventeenth Century". Journal of Southeast Asian Studies, jilid 44, no. 2, 2013, hlm. 204–225.
- Khan, Sher Banu A. L. Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699. Singapore: NUS Press, 2017.
- Linehan, W. "A History of Pahang". Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, jilid 14, no. 2, 1936, hlm. 1–257.
- Lombard, Denys. Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Mundy, Peter. The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia, 1608–1667. Jilid III. London: Hakluyt Society, 1919.
- Nuruddin ar-Raniri. Bustan al-Salatin. Disunting oleh Siti Hawa Haji Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. Jilid 1. New Haven: Yale University Press, 1988.
- Sudirman. Kronologis Para Sultan Aceh. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016.
- Wessing, Robert. "An Enclosure in the Garden of Love". Journal of Southeast Asian Studies, jilid 22, no. 1, 1991, hlm. 1–15.
Bacaan lanjutan
- Feener, R. Michael, Patrick Daly, dan Anthony Reid, ed. Mapping the Acehnese Past. Leiden: KITLV Press, 2011.
- Harun, Jelani. Bustan al-Salatin: The Garden of Kings: A Malay Mirror for Rulers. Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2009.
- Khan, Sher Banu A. L. Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699. Singapore: NUS Press, 2017.
- Linehan, W. A History of Pahang. Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society.
- Lombard, Denys. Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Nuruddin ar-Raniri. Bustan al-Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
| Didahului oleh: Iskandar Muda |
Sultan Aceh 1636–1641 |
Diteruskan oleh: Tajul Alam Safiatuddin Syah |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
