Sita jaminan

Sita jaminan atau biasa disebut dengan conservatoir beslag pada Pasal 227 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 261 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) atau Pasal 720 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) bahwa menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut dan tujuannya, agar barang tidak digelapkan atau diasingkan oleh tergugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan tersebut.

Di mana sita pada barang milik tergugat, barang tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela maka pelunasan utang atau ganti rugi diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang.^[1]

Dasar hukum

Menurut HIR, apabila ada persangkaan yang beralasan bahwa orang yang berutang, sebelum dijatuhi putusan atau selama putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berusaha menggelapkan atau membawa barangnya untuk menjauhkan barang itu dari penagih utang, ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan penyitaan barang tersebut. Perintah itu diberikan atas surat permintaan pihak yang berkepentingan untuk menjaga haknya. Peminta kemudian harus menghadap persidangan pertama sesudah itu untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.^{[2]: Pasal 227 ayat (1)} Ketentuan serupa dimuat dalam RBg dan Rv.^{[3]: Pasal 261 ayat (1) [4]: Pasal 720}

Orang yang berutang dipanggil untuk menghadap persidangan yang sama. Tentang pejabat yang menjalankan penyitaan, tata caranya, dan akibatnya, berlaku ketentuan sita eksekusi dalam Pasal 197, 198, dan 199 HIR. Apabila gugatan ditolak, penyitaan diperintahkan untuk dicabut. Pencabutan penyitaan selalu dapat diminta apabila ditunjukkan jaminan atau tanggungan lain yang cukup.^{[2]: Pasal 227 ayat (2)–(5)}

Hubungan dengan sita eksekusi

Apabila dalam putusan telah ada sita jaminan, sita eksekusi tidak diperlukan lagi ketika putusan dieksekusi, karena sita jaminan itu dengan sendirinya menjadi sita eksekusi. Pengadilan cukup menerbitkan surat penegasan.^[5]: 10

Penerapan

Tuntutan ganti rugi

Dalam praktik bahwa penerapan diperluas menjadi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:^[6]

1. Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan diperoleh atau
2. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam bentuk ganti rugi materiel dan imateriel.

Sengketa milik

Pasal 226 HIR mengatur sita revindikasi, yaitu penyitaan atas permintaan pemilik barang bergerak yang berada di tangan orang lain.^{[2]: Pasal 226} Karena sita revindikasi tidak mencakup sengketa milik atas barang tidak bergerak, sita jaminan diperluas pada sengketa hak milik atas benda tidak bergerak.^[6]

Tujuan

Tujuan sita jaminan tersebut agar kebutuhan barang tetap terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang dapat dieksekusi dengan mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada di atasnya serta menyerahkan kepada penggugat.^[6]

Objek

Objek Sita Jaminan atau harta kekayaan tergugat yang bisa dijadikan sita jaminan di antaranya:^[6]

1. Dalam Sengketa Milik, Terbatas atas Barang yang Disengketakan. Terkait ini hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan dan tidak boleh melebihi objek tersebut.
2. Terhadap Objek dalam Sengketa Utang atau Ganti Rugi. Dalam objek dalam sengketa utang atau ganti rugi diterapkan beberapa alternatif di antaranya:
   1. Meliputi Seluruh Harta Kekayaan Tergugat.
   2. Terbatas pada Barang Agunan.

Referensi

1. ↑ Mertokusumo, Sudikno (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
2. 1 2 3 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44, terjemahan tidak resmi.
3. ↑ Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227, terjemahan tidak resmi. 1927.
4. ↑ Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Staatsblad 1849 Nomor 63, terjemahan tidak resmi.
5. ↑ Manan, Abdul (2011). "Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata" (PDF). Kepaniteraan Mahkamah Agung (Makalah Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung). Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-04.
6. 1 2 3 4 Harahap, M.Yahya (2006). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan , Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.