Program Benteng

Program Benteng, yang juga dikenal sebagai Kebijakan Benteng, adalah kebijakan ekonomi Indonesia yang terdiri dari langkah-langkah untuk memberikan izin impor kepada pengusaha pribumi untuk mempercepat pengembangan kelas bisnis pribumi. Program ini diprakarsai oleh Menteri Perindustrian Soemitro Djojohadikoesoemo pada tahun 1950 dan berlangsung hingga Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja menghapuskannya pada tahun 1957.

Latar belakang

Pada tahun 1950-an, terdapat tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu, demi penyelesaian Revolusi. Namun, Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Bulan Februari 1950, presiden Soekarno sudah sempat menyampaikan kepada kalangan perusahaan asing bahwa pemulihan ekonomi Indonesia setelah selesainya Revolusi memerlukan dikerahkannya segala sumber modal, baik asing maupun dalam negeri. Tahun 1953 menteri Keuangan Ong Eng Die menyatakan bahwa peranan perusahaan asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia perlu dicantumkan secara jelas dalam rencana pembangunan mendatang.

Program Benteng merupakan suatu cara mengembangkan peranan orang Indonesia dalam ekonomi tanpa merugikan perusahaan asing, terutama Belanda.

Dengan adanya program benteng ini, pemerintah berharap agar struktur ekonomi dapat berubah menjadi seimbang atau tidak berat sebelah karena hanya berpihak atau mengedepankan kepentingan asing saja.^[1]

Pelaksanaan

Program Benteng melewati sejumlah tahap, dengan pengubahan dalam banyak kesempatan. Program terutama mencakup impor, karena modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Lagipula, peranan Belanda sangat terasa di bidang ini, terutama lewat lima perusahaan niaga besar.

Pada mulanya yang ditekankan adalah barang mana yang wajib diimpor oleh pengusaha pribumi. Kemudian, yang dibicarakan adalah persyaratan mengenai kelayakan memperoleh lisensi impor. Tahun 1950 sudah sempat ditentukan bahwa paling tidak 70% dari pemegangan saham perusahaan harus dimiliki "bangsa Indonesia asli". Bulan Mei dan Juni 1953, debat mengenai penaikan persentase ini, termasuk tuduhan diskriminasi terhadap importir Tionghoa, berakibatkan jatuhnya Kabinet Wilopo.

Kebijakan benteng ini tidak berhasil karena banyaknya penyelewengan dalam realisasinya sehingga pemerintah mengalami kerugian yang sangat besar. Kegagalan program ini disebabkan karena perilaku konsumtif pengusaha pribumi di mana modal yang diberikan oleh pemerintah justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.^[1]

Program Benteng ditinjau kembali bulan September 1955 oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo. Syarat berdasarkan suku dicabut dan diganti dengan persyaratan ketat mengenai pembayaran uang muka.

Dibentuknya Kabinet Karya di bawah Djuanda Kartawidjaja bulan Maret dan April 1957 ditandai dengan pengalihan ke "ekonomi terpimpin". Program Benteng resmi dihentikan.