Politik Oseania

Delimitasi Oseania ditentukan melalui keanggotaan dalam organisasi regional. Pacific Islands Forum (PIF), yang didirikan pada tahun 1971, berfungsi sebagai organisasi antarpemerintah utama yang secara de facto mendefinisikan Oseania politik kontemporer. Keanggotaan mencakup negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon, dengan Australia dan Selandia Baru sebagai anggota utama yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik signifikan. Papua Nugini termasuk dalam keanggotaan meskipun secara geologis Pulau Papua merupakan bagian dari landas kontinen Sahul yang sama dengan Australia. Forum ini juga mengakui status wilayah-wilayah non-independen seperti Polinesia Prancis, Kaledonia Baru (teritori Prancis), Guam dan Kepulauan Mariana Utara (teritori Amerika Serikat), serta Samoa Amerika, yang secara politik merupakan dependensi negara-negara eksternal. Teritori Selandia Baru seperti Tokelau dan negara-negara dalam asosiasi bebas seperti Kepulauan Cook dan Niue juga termasuk dalam kerangka Oseania politik ini.^[1] Berdasarkan klasifikasi statistik United Nations Statistics Division (UNSD) menggunakan definisi yang berbeda, di mana Indonesia secara keseluruhan termasuk provinsi-provinsi Papua dikategorikan dalam Asia Tenggara, sementara Hawaii dimasukkan ke dalam Amerika Utara berdasarkan afiliasi politik dengan Amerika Serikat. Perbedaan klasifikasi ini menggarisbawahi ketidaksesuaian antara kontinuitas geografis-kultural dengan fragmentasi politik-administratif.^[2][3]

Australia

Australia merupakan negara dengan sistem monarki konstitusional parlementer federal^[4] dengan Charles III sebagai Raja Australia, sebuah peran yang berbeda dari posisinya sebagai raja dari kerajaan Persemakmuran lainnya. Di Australia, raja diwakili oleh Gubernur Jenderal di tingkat federal dan oleh Gubernur di tingkat negara bagian, yang menurut konvensi bertindak atas saran menterinya.Davison pp287–8ref name="govgenaus" /> Ada dua kelompok politik utama yang biasanya membentuk pemerintahan, baik federal maupun di negara bagian: Partai Buruh Australia dan Koalisi yang merupakan pengelompokan formal dari Partai Liberal dan mitra minornya, Partai Nasional.^[5][6] Dalam budaya politik Australia, Koalisi dianggap tengah-kanan dan Partai Buruh dianggap tengah-kiri.^[7] Angkatan Bersenjata Australia sejauh ini merupakan pasukan militer terbesar di Oseania.^[8]

Selandia Baru

Selandia Baru merupakan sebuah negara monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer,^[9] meskipun konstitusinya merupakan konstitusi yang tidak dikodifikasi.^[10] Charles III merupakan Raja Selandia Baru dan kepala negara.^[11] Raja diwakili oleh Gubernur Jenderal, yang ia tunjuk berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri.^[12] Parlemen Selandia Baru memegang kekuasaan legislatif dan terdiri atas Raja dan Dewan Perwakilan Rakyat.^[13]

Kepulauan Pasifik

Dalam Politik Samoa, Perdana Menteri Samoa merupakan kepala pemerintahan. Konstitusi 1960, yang secara resmi mulai berlaku setelah kemerdekaan dari Selandia Baru pada tahun 1962, dibangun berdasarkan pola demokrasi parlementer Inggris, yang dimodifikasi untuk memperhitungkan adat istiadat Samoa. Pemerintah nasional (malo) umumnya mengendalikan majelis legislatif.^[14] Politik Tonga berlangsung dalam kerangka monarki konstitusional, di mana Raja Tonga adalah Kepala Negara.

Fiji memiliki sistem multipartai dengan Perdana Menteri Fiji sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Parlemen Fiji. Kepala Negara Fiji adalah Presiden Fiji.

Dalam politik Papua Nugini, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, dan kepala negara adalah raja Inggris, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini. Dalam politik Kiribati, Kiribati adalah rezim parlementer, Presiden Kiribati adalah kepala negara dan pemerintahan, serta sistem multipartai.

Politik Kaledonia Baru tetap menjadi bagian integral dari Republik Prancis. Penduduk Kaledonia Baru adalah warga negara Prancis. Kaledonia Baru mengirimkan dua perwakilan ke Majelis Nasional Prancis dan dua senator ke Senat Prancis.

Hawaii didominasi oleh Partai Demokrat. Sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi Hawaii, terdapat tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gubernur dipilih di seluruh negara bagian.

Referensi