Polisi Kehutanan Republik Indonesia

Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini) Beberapa atau seluruh referensi dari artikel ini mungkin tidak dapat dipercaya kebenarannya. Bantulah dengan memberikan referensi yang lebih baik atau dengan memeriksa apakah referensi telah memenuhi syarat sebagai referensi tepercaya. Referensi yang tidak benar dapat dihapus sewaktu-waktu. Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Polisi Kehutanan Republik Indonesia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Maret 2025) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Polisi Kehutanan Republik Indonesia
Singkatan	Polhut
Motto	Budi Bhakti Wirawana
Struktur yurisdiksi
Yurisdiksi hukum	Indonesia - Kawasan Hutan dan Hasil Hutan (termasuk Tumbuhan dan Satwa Liar)
Lembaga pemerintah primer	Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Lembaga pemerintah sekunder	Pemerintah Daerah
Situs web
https://polhut.menlhk.go.id

Polisi Kehutanan Indonesia atau biasa disebut Polhut adalah nama sebuah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Polisi ini bukan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.^[1] Sesuai dengan namanya, polisi ini mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.^[2][3]

Karena sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan pengamanan hutan dan penegakan hukum, maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam menjalankan tugasnya Polhut dibekali dengan senjata api jenis Senapan Bahu dan Pistol dengan berbagai jenis yaitu PM1 A1, PM3 Cakrawana, Ceska Zbrojovka (CZ.83), Molot Vepr 12 G.A., Pistol FN dan lain-lain. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Polhut dilaksanakan di Lemdiklat Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA) Polri-Pusdiklat SDM Kehutanan dan atau di Balai Diklat Kehutanan dan Sekolah Polisi Negara (SPN) di beberapa wilayah di Indonesia.

Pembinaan Polhut dilakukan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, sedangkan struktur operasional disesuaikan dengan perangkat unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Polhut memiliki satuan reaksi cepat yang disebut SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) yang dibentuk tahun 2005. Sampai saat ini telah memiliki 16 (enam belas) Brigade SPORC ^[4] yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain :

1. Brigade Macan Tutul
   berkedudukan Markas Komando di Medan, Sumatera Utara dengan Wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan Aceh
2. Brigade Beruang
   berkedudukan Markas Komando di Pekanbaru, Riau. Wilayah kerja meliputi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
3. Brigade Harimau
   berkedudukan Markas Komando di Kota Jambi, Wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu
4. Brigade Siamang
   berkedudukan Markas Komando di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung
5. Brigade Kalaweit
   berkedudukan Markas Komando di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
6. Brigade Bekantan, berkedudukan Markas Komando di Kota Pontianak, wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
7. Brigade Enggang
   berkedudukan Markas Komando di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Utara
8. Brigade Anoa
   berkedudukan Markas Komando di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah kerja meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat.
9. Brigade Kangguru
   berkedudukan Markas Komando di Kota Jayapura-Papua, wilayah Kerja meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
10. Brigade Kasuari
    berkedudukan Markas Komando di Kota Manokwari, wilayah kerja meliputi Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat.
11. Brigade Elang
    berkedudukan di Jakarta. Wilayah kerja meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.
12. Brigade Banteng, berkedudukan Markas Komando di Surabaya, wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta
13. Brigade Komodo, berkedudukan Markas Komando di Kota Kupang, Wilayah kerja Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
14. Brigade Maleno, berkedudukan Markas Komando di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Brigade Kera Hitam, berkedudukan Markas Komando di Kota Manado dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
16. Brigade Kaka Tua, berkedudukan Markas Komando di Kota Ambon, wilayah kerja Provinsi Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Senjata api

Nama	Asal	Gambar	Kaliber	Jenis	Varian	Catatan
CZ 85	Ceko		9×19mm	pistol semi-otomatis	-	[5]
Beretta M12	Italia  Indonesia		9×19mm	pistol mitraliur	Pindad PM1A1	Lisensi lokal oleh Pindad[5]
Pindad PM3	Indonesia		9×19mm	pistol mitraliur	-	[butuh rujukan]
Vepr-12	Rusia		12 tolok	senapan gentel semi-otomatis	-	[6][7][8]

Referensi

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Mamalia Reptil Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s