Penuntutan dalam hukum acara pidana Indonesia adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri agar diperiksa dan diputus. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.[1]: Pasal 1 angka 10 dan angka 11
Wewenang penuntut umum
Wewenang penuntut umum antara lain menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan, memperpanjang atau mengalihkan penahanan, menghentikan penuntutan, menyelesaikan perkara melalui denda damai dan keadilan restoratif, melakukan perjanjian penundaan penuntutan, menerima pengakuan bersalah, serta menutup perkara demi kepentingan hukum.[1]: Pasal 65 Penuntut umum menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya.[1]: Pasal 69
Bila hasil penyidikan dapat dituntut, penuntut umum membuat surat dakwaan paling lama tujuh hari.[1]: Pasal 70 Perkara dilimpahkan ke pengadilan disertai surat dakwaan paling lama 14 hari.[1]: Pasal 75 ayat (1) Di persidangan, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa.[1]: Pasal 231 ayat (2)
Penghentian penuntutan
Penuntutan dihentikan bila kewenangan menuntut gugur, dan penghentiannya dituangkan dalam surat ketetapan.[1]: Pasal 71 ayat (1) Kewenangan menuntut gugur karena
- sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa atas perkara yang sama;
- kedaluwarsa;
- terdakwa meninggal dunia;
- pengaduan ditarik, untuk tindak pidana aduan;
- perkara telah diselesaikan melalui keadilan restoratif; atau
- terdakwa diberi amnesti atau abolisi.[1]: Pasal 71 ayat (2)
Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya dapat menguji keabsahan penghentian penuntutan melalui praperadilan.[1]: Pasal 158 huruf b dan Pasal 161
Keadilan restoratif dan denda damai
KUHAP 2025 mengatur keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, termasuk penerapannya pada tahap penuntutan.[1]: Pasal 79–88 Mekanisme ini antara lain dapat dipakai untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun.[1]: Pasal 80 ayat (1) Penyelesaian perkara dengan denda damai memerlukan persetujuan Jaksa Agung.[1]: Pasal 66
Mengesampingkan perkara
Di luar KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan memberi Jaksa Agung wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.[2]: Pasal 35 ayat (1) huruf c Penjelasannya mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Batas frasa itu pernah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi karena dinilai multitafsir.[3]
Perjanjian penundaan penuntutan
Perjanjian penundaan penuntutan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana oleh korporasi. Permohonannya diajukan tersangka, terdakwa, atau advokatnya kepada penuntut umum, yang dapat menerima atau menolaknya. Bila perjanjian dipenuhi, perkara dapat dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut dengan penetapan pengadilan.[1]: Pasal 328 ayat (2)–(4) dan ayat (13)
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (PDF). JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-15.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-15.
- ↑ "Aturan Seponering Dinilai Lecehkan Kepolisian". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-15.
| Sumber dan peraturan |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis hukum |
| ||||||||||||||||
| Badan peradilan |
| ||||||||||||||||
| Aparatur penegak hukum | |||||||||||||||||
| Pemilihan umum | |||||||||||||||||
| Sejarah dan perkembangan | |||||||||||||||||