Pengadilan Negeri Merauke

Pengadilan Negeri Merauke Kelas II PN Merauke
Gambaran umum
Didirikan	1967
Lingkungan peradilan	Peradilan Umum
Yurisdiksi	Kabupaten Merauke Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Asmat Kabupaten Mappi
Pengajuan banding ke	Pengadilan Tinggi Jayapura
Pengajuan kasasi/PK ke	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jumlah hakim	2 Hakim Karier 2 Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
Ketua	Orpa Marthina
Anggaran	Rp5.096.545.000 (2019)^[1]
Pengadilan Khusus yang ditangani
Pengadilan Perikanan	Yurisdiksi: Kabupaten Merauke Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Asmat Kabupaten Mappi
Alamat
Lokasi	Jalan Brawijaya Nomor 166, Mopah Baru, Merauke, Merauke, Papua, Indonesia
Telp./Faks.	(0971) 321415
Situs web	pn-merauke.go.id
Surel	[email protected] [email protected]
Sunting kotak info •L •B Bantuan penggunaan templat ini

Pengadilan Negeri Merauke (disingkat PN Merauke) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Merauke. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PN Merauke berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di wilayah hukumnya. PN Merauke merupakan pengadilan kelas II. Sejak Mei 2018, Ketua PN Merauke dijabat oleh Orpa Marthina.

Wilayah Hukum

Wilayah hukum PN Merauke meliputi empat kabupaten di selatan Provinsi Papua, yaitu:^[2]

Struktur Organisasi

PN Merauke memiliki struktur organisasi sebagai berikut:^[3]

Pimpinan
1. Ketua PN
2. Wakil Ketua PN
Majelis Hakim
1. Hakim Karier
2. Hakim Ad Hoc
Panitera
1. Panitera Muda Perdata
2. Panitera Muda Pidana
3. Panitera Muda Perikanan
4. Panitera Muda Hukum
5. Jabatan Fungsional
  1. Panitera Pengganti
  2. Jurusita/Jurusita Pengganti
  3. Pranta Peradilan
Sekretariat
1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
3. Subbagian Umum dan Keuangan
4. Jabatan Fungsional
  1. Arsiparis
  2. Pustakawan
  3. Pranata Komputer
  4. Bendahara

Pengadilan Khusus

PN Merauke memiliki satu pengadilan khusus, yaitu pengadilan perikanan. Pengadilan Perikanan di PN Merauke dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014. Dengan dibentuknya pengadilan perikanan tersebut, PN Merauke bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana dibidang perikanan di wilayah hukumnya. Wilayah hukum pengadilan perikanan di PN Merauke sama dengan wilayah hukum PN Merauke.^[4]

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

↑ "DIPA Pengadilan Negeri Merauke Tahun 2019". pn-merauke.go.id. Diakses tanggal 29-12-2019. {{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |access-date=
↑ "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Merauke". pn-merauke.go.id. Diakses tanggal 29-12-2019.{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |access-date=
↑ "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah". pn-merauke.go.id. Diakses tanggal 29-12-2019.{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |access-date=
↑ "Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada PN Ambon, PN Sorong, dan PN Merauke". hukumonline.com. 06-02-2014. Diakses tanggal 29-12-2019.{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |access-date= and |date=^{[pranala nonaktif permanen]}

Hukum di Indonesia

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Peradilan umum

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi