
Pengadilan agama (disingkat PA) adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama, yaitu peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Bersama pengadilan tinggi agama, pengadilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan itu, dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.[1]: Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota itu.[2]: Pasal 4 ayat (1)
Di Aceh, pengadilan agama bernama Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 4 Maret 2003.[3][4]
Kewenangan
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:[2]: Pasal 49
- perkawinan;
- waris;
- wasiat;
- hibah;
- wakaf;
- zakat;
- infak;
- sedekah; dan
- ekonomi syariah.
Bila timbul sengketa hak milik atas objek perkara, sengketa itu diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri. Namun, bila subjek hukumnya sama-sama beragama Islam, objek sengketa itu diputus oleh pengadilan agama bersama perkara pokoknya.[2]: Pasal 50 Pengadilan agama juga memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah.[2]: Pasal 52A
Fungsi lain
Selain mengadili, pengadilan agama menjalankan fungsi berikut.
- Nasihat: memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, bila diminta.[1]: Pasal 52 ayat (1)
- Pengawasan: ketua pengadilan mengawasi pelaksanaan tugas hakim serta tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita. Pengawasan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[5]: Pasal 53
- Administrasi: sekretaris pengadilan menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.[2]: Pasal 105 ayat (1)
Hukum acara
Hukum acara di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.[1]: Pasal 54
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.[1]: Pasal 65 Suami yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan istri atau kuasanya mengajukan gugatan perceraian.[1]: Pasal 66 dan Pasal 73 Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang perdamaian itu suami dan istri harus datang secara pribadi, kecuali salah satu pihak tinggal di luar negeri dan tidak dapat hadir; pihak itu dapat diwakili kuasa yang dikuasakan khusus untuk itu.[1]: Pasal 82
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Di setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum.[5]: Pasal 60B dan Pasal 60C
Susunan
Pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pimpinannya terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.[1]: Pasal 9 dan Pasal 10
Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat berikut:[5]: Pasal 13 ayat (1)
- warga negara Indonesia;
- beragama Islam;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- sarjana syariah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- lulus pendidikan hakim;
- mampu secara rohani dan jasmani;
- berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; dan
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Ketua dan wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim pengadilan agama.[5]: Pasal 13 ayat (2) Pengangkatan hakim dilakukan melalui seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.[5]: Pasal 13A
Daftar Pengadilan Agama

Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh
Berikut adalah Mahkamah Syar'iyah yang masuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh:
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan
Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan:
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari:
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Lampung
Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Lampung:
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo:
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura[6]
Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura:[7]
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-13.
- 1 2 3 4 5 "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-13.
- ↑ "Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-13.
- ↑ "Pelaksanaan Mahkamah Syariah di Aceh Masih Terganjal". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-13.
- 1 2 3 4 5 "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-13.
- ↑ "Tim Pemantauan Pelayanan Peradilan PTA Jayapura Laksanakan Pemantauan ke 10 Pengadilan Agama". www.pta-jayapura.go.id. Diakses tanggal 2026-09-10.
- ↑ "Tim Pemantauan Pelayanan Peradilan PTA Jayapura Laksanakan Pemantauan ke 10 Pengadilan Agama". www.pta-jayapura.go.id. Diakses tanggal 2026-09-10.
Pranala luar
- (Indonesia) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama[pranala nonaktif permanen]
- (Indonesia) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Diarsipkan 2010-01-03 di Wayback Machine
- (Indonesia) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
| Sumber dan peraturan |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis hukum |
| ||||||||||||||||
| Badan peradilan |
| ||||||||||||||||
| Aparatur penegak hukum | |||||||||||||||||
| Pemilihan umum | |||||||||||||||||
| Sejarah dan perkembangan | |||||||||||||||||