Sabtu, 21 November 2026
05:08 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini
Pengadilan Agama

Pengadilan Agama

sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara

Bagikan:
Untuk lingkungan peradilan dan sejarahnya, lihat Peradilan agama di Indonesia.
250px-Pengadilan_Agama_Kab._Cirebon.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Cirebon

Pengadilan agama (disingkat PA) adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama, yaitu peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Bersama pengadilan tinggi agama, pengadilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan itu, dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.[1]: Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3  Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota itu.[2]: Pasal 4 ayat (1) 

Di Aceh, pengadilan agama bernama Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 4 Maret 2003.[3][4]

Kewenangan

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:[2]: Pasal 49 

  • perkawinan;
  • waris;
  • wasiat;
  • hibah;
  • wakaf;
  • zakat;
  • infak;
  • sedekah; dan
  • ekonomi syariah.

Bila timbul sengketa hak milik atas objek perkara, sengketa itu diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri. Namun, bila subjek hukumnya sama-sama beragama Islam, objek sengketa itu diputus oleh pengadilan agama bersama perkara pokoknya.[2]: Pasal 50  Pengadilan agama juga memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah.[2]: Pasal 52A 

Fungsi lain

Selain mengadili, pengadilan agama menjalankan fungsi berikut.

  • Nasihat: memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, bila diminta.[1]: Pasal 52 ayat (1) 
  • Pengawasan: ketua pengadilan mengawasi pelaksanaan tugas hakim serta tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita. Pengawasan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[5]: Pasal 53 
  • Administrasi: sekretaris pengadilan menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.[2]: Pasal 105 ayat (1) 

Hukum acara

Hukum acara di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.[1]: Pasal 54 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.[1]: Pasal 65  Suami yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan istri atau kuasanya mengajukan gugatan perceraian.[1]: Pasal 66 dan Pasal 73  Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang perdamaian itu suami dan istri harus datang secara pribadi, kecuali salah satu pihak tinggal di luar negeri dan tidak dapat hadir; pihak itu dapat diwakili kuasa yang dikuasakan khusus untuk itu.[1]: Pasal 82 

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Di setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum.[5]: Pasal 60B dan Pasal 60C 

Susunan

Pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pimpinannya terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.[1]: Pasal 9 dan Pasal 10 

Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat berikut:[5]: Pasal 13 ayat (1) 

  • warga negara Indonesia;
  • beragama Islam;
  • bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  • sarjana syariah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  • lulus pendidikan hakim;
  • mampu secara rohani dan jasmani;
  • berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  • berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; dan
  • tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketua dan wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim pengadilan agama.[5]: Pasal 13 ayat (2)  Pengangkatan hakim dilakukan melalui seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.[5]: Pasal 13A 

Daftar Pengadilan Agama

250px-Kuala_Langat_Syariah_Lower_Court.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Sebuah Mahkamah Syar'iyah di Selangor, Malaysia.

Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh

Berikut adalah Mahkamah Syar'iyah yang masuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh:

No.Mahkamah Syar'iyahYurisdiksi
1 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kota Banda Aceh
2 Mahkamah Syar'iyah Sabang Kota Sabang
3 Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
4 Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur
5 Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang
6 Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
7 Mahkamah Syar'iyah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara
8 Mahkamah Syar'iyah Sinabang Kabupaten Simeulue
9 Mahkamah Syar'iyah Meuredeu Kabupaten Pidie Jaya
10 Mahkamah Syar'iyah Calang Kabupaten Aceh Jaya
11 Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil ·Kota Subulussalam
12 Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan ·Kabupaten Aceh Barat Daya
13 Mahkamah Syar'iyah Sigli Kabupaten Pidie
14 Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kabupaten Bireuen
15 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kota Lhokseumawe
16 Mahkamah Syar'iyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah
17 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat ·Kabupaten Nagan Raya
18 Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar
19 Mahkamah Syar'iyah Langsa Kota Langsa
20 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan

Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan:

No.Pengadilan AgamaYurisdiksi
1 Pengadilan Agama Medan Kota Medan
2 Pengadilan Agama Binjai Kota Binjai
3 Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
4 Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat
5 Pengadilan Agama Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu ·Kabupaten Labuhanbatu Utara ·Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6 Pengadilan Agama Kabanjahe Kabupaten Karo
7 Pengadilan Agama Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi ·Kabupaten Serdang Bedagai
8 Pengadilan Agama Tanjungbalai Kota Tanjungbalai
9 Pengadilan Agama Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli ·Kabupaten Nias ·Kabupaten Nias Utara ·Kabupaten Nias Selatan ·Kabupaten Nias Barat
10 Pengadilan Agama Sidikalang Kabupaten Dairi ·Kabupaten Pakpak Bharat
11 Pengadilan Agama Pematangsiantar Kota Pematangsiantar
12 Pengadilan Agama Simalungun Kabupaten Simalungun
13 Pengadilan Agama Balige Kabupaten Toba Samosir ·Kabupaten Samosir
14 Pengadilan Agama Sibolga Kota Sibolga
15 Pengadilan Agama Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan ·Kabupaten Padang Lawas ·Kabupaten Padang Lawas Utara
16 Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan ·Kabupaten Batubara
17 Pengadilan Agama Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
18 Pengadilan Agama Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ·Kabupaten Humbang Hasundutan
19 Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
20 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Kota Padangsidempuan
21 Pengadilan Agama Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari:

No Pengadilan Agama Yurisdiksi
1 Pengadilan Agama Kendari Kota Kendari
2 Pengadilan Agama Bau-Bau Kota Bau-Bau
3 Pengadilan Agama Kolaka Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur
4 Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat
5 Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan
6 Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan
7 Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton
8 Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
9 Pengadilan Agama Rumbia Kabupaten Bombana
10 Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Lampung

Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Lampung:

No Pengadilan Agama Yurisdiksi
1 Pengadilan Agama Tanjung Karang Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
2 Pengadilan Agama Gunung Sugih Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah
3 Pengadilan Agama Kalianda Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
4 Pengadilan Agama Sukadana Sukadana, Kabupaten Lampung Timur
5 Pengadilan Agama Metro Kota Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung
6 Pengadilan Agama Liwa Kabupaten Lampung Barat
7 Pengadilan Agama Krui Kabupaten Pesisir Barat
8 Pengadilan Agama Tanggamus Kabupaten Tanggamus
9 Pengadilan Agama Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang
10 Pengadilan Agama Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
11 Pengadilan Agama Mesuji Kabupaten Mesuji
12 Pengadilan Agama Belambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo:

No Pengadilan Agama Yurisdiksi
1 Pengadilan Agama Gorontalo Kota Gorontalo
2 Pengadilan Agama Limboto Kabupaten Gorontalo
3 Pengadilan Agama Tilamuta Kabupaten Boalemo
4 Pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato
5 Pengadilan Agama Suwawa Kabupaten Bone Bolango
6 Pengadilan Agama Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura[6]

Berikut adalah Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura:[7]

No Pengadilan Agama Yuridiksi
1 Pengadilan Agama Jayapura Kota Jayapura
2 Pengadilan Agama Arso Kabupaten Keerom
3 Pengadilan Agama Sentani Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Membramo Raya
4 Pengadilan Agama Biak Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori
5 Pengadilan Agama Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen
6 Pengadilan Agama Nabire Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai
7 Pengadilan Agama Paniai Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya
8 Pengadilan Agama Wamena Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Pegunungan Bintang
9 Pengadilan Agama Merauke Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat
10 Pengadilan Agama Mimika Kabupaten Mimika

Referensi

  1. 1 2 3 4 5 6 7 "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-13.
  2. 1 2 3 4 5 "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-13.
  3. ↑ "Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-13.
  4. ↑ "Pelaksanaan Mahkamah Syariah di Aceh Masih Terganjal". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-13.
  5. 1 2 3 4 5 "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-13.
  6. ↑ "Tim Pemantauan Pelayanan Peradilan PTA Jayapura Laksanakan Pemantauan ke 10 Pengadilan Agama". www.pta-jayapura.go.id. Diakses tanggal 2026-09-10.
  7. ↑ "Tim Pemantauan Pelayanan Peradilan PTA Jayapura Laksanakan Pemantauan ke 10 Pengadilan Agama". www.pta-jayapura.go.id. Diakses tanggal 2026-09-10.

Pranala luar

Sumber dan
peraturan
Dasar hukum
Peraturan
perundang-undangan
Peraturan lainnya
Jenis hukum
Materiel
Formal
Agama dan adat
Badan peradilan
Kekuasaan kehakiman
Peradilan umum
Khusus
Peradilan agama
Khusus
Peradilan tata
usaha negara
Khusus
Peradilan militer
Aparatur
penegak hukum
Pemilihan umum
Sejarah dan
perkembangan
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan