Pembredelan

Konten dan perspektif penulisan artikel ini tidak menggambarkan wawasan global pada subjeknya. Silakan bantu mengembangkan atau bicarakan artikel ini di halaman pembicaraannya, atau buat artikel baru, bila perlu. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Pemberedelan (bentuk tidak baku: pembredelan) atau pelarangan dari suatu penyiaran kepada publik adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.^[1] Alasan pemberedelan biasanya adalah pemberitaan di media yang bersangkutan menjurus kepada sesuatu atau banyak hal yang sangat menyinggung penguasa dan atau lapisan masyarakat tertentu. Contoh-contoh pemberedelan yang pernah terjadi di Indonesia:

Terbitan Jakarta

• Majalah Panji Masyarakat oleh Sukarno
• Majalah Tempo
• Harian Abadi
• Harian Indonesia Raya
• Harian KAMI
• Harian Pedoman
• Harian Pemuda Indonesia
• Harian Sinar Harapan
• Harian The Jakarta Times
• Harian Wenang
• Majalah Ekspres
• Majalah Tempo
• Tabloid Detik
• Tabloid Monitor

Terbitan Surabaya

• Harian Nusantara
• Harian Suluh Berita

Terbitan Bandung

• Harian Mahasiswa Indonesia

Pemberedelan Majalah Tempo

Pemberedelan majalah Tempo terjadi dalam dua waktu, pertama pada tahun 1982, dan kedua pada tanggal 21 Juni 1994.^[2][3][4][5] Pemberedelan ini terjadi bersamaan dengan dua media cetak lain yaitu Editor dan Detik.^[6]

Pemberedelan Periode Pertama

Pada tahun 1982, majalah Tempo diberedel untuk pertama kalinya.^[4][5] Pemberedelan ini terjadi karena Tempo dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya pada masa itu, yaitu partai Golkar.^[4][5] Majalah Tempo kemudian diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani sebuah pernyataan diatas kertas segel dengan Menteri Penerangan saat itu, Ali Murtopo.^[4][5] Pada masa orde baru, terdapat lembaga bernama Departemen Penerangan yang bertugas mengawasi pers.^[5]

Pemberedelan Periode Kedua

Setelah mengalami pemberedelan pertama pada 1982, majalah Tempo kembali mengalami pemberedelan pada 21 Juni 1994.^[4][5] Pemberedelan dilakukan pada oleh pemerintah, melalui Menteri Penerangan saat itu, Harmoko.^[4][5] Majalah Tempo yang terbit 7 Juni 1994 mengkritik pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga USD12,7 juta menjadi USD1,1 miliar.^[7] Sepekan sebelumnya, majalah Tempo mengungkapkan pelipatgandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat.^[7]

Atas pemberitaan ini, Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto tentang pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur yang bermasalah.^[3][5] Pembelian kapal perang tersebut dilakukan oleh Menteri Riset dan Teknologi pada waktu itu, B.J. Habibie.^[4] Sedangkan pemerintah sendiri, dalam hal ini Menteri Keuangan Marie Muhammad, tak pernah merencanakan pembelian tersebut.^[4]

Pada pemberedelan periode kedua, pihak Tempo melakukan perlawanan dengan mangajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.^[4] Selain itu banyak jurnalis yang mengecam sikap Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mendukung pemberedelan majalah Tempo.^[4] Para jurnalis ini kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sebagai bentuk perlawanan terhadap bentuk kontrol informasi dan kontrol organisasi wartawan di tangan pemerintah.^[4] Selain itu, demonstrasi juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia terkait pemberedelan tersebut.^[4]

Terbit Kembali

Setelah pemberedelan kedua, Tempo sempat berhenti beroperasi selama empat tahun.^[4][5] Akibat dari pemberedelan tersebut, banyak karyawan Tempo yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).^[4][5] Kemudian, saat lengsernya Soeharto dan bangkitnya reformasi di Indonesia pada Mei 1998, Tempo beroperasi dan terbit kembali.^[4][5] Kemunculan Tempo yang pertama setelah dibrredel ini terjadi pada 12 Oktober 1998.^[4][5]

Lihat Pula

• Tempo

Referensi