Kepaksian Sekala Brak

Kepaksian Sekala Brak
sekitar abad ke-13–16 M (tahun berdirinya bervariasi antarsumber; lihat bagian Sejarah)
Bendera Lambang
Wilayah Kabupaten Lampung Barat, pusat historis Sekala Brak
Ibu kota	Liwa, Lampung Barat
Bahasa resmi	Lampung Saibatin
Agama	- Hindu–animisme (sebelum abad ke-16 M, menurut tradisi lisan) - Islam (sejak masa Kepaksian)
Pemerintahan	Monarki adat/Kesultanan adat (non-berdaulat sejak 1945; fungsi kultural-seremonial)
Sultan Kepaksian Pernong (salah satu dari empat kepaksian)

• 1989–sekarang	Edward Syah Pernong

Sejarah

• Didirikan	sekitar abad ke-13–16 M (tahun berdirinya bervariasi antarsumber; lihat bagian Sejarah)

Sekarang bagian dari	Kabupaten Lampung Barat, Lampung dan sekitarnya
Status sebagai "kerajaan" bersifat historis dan kultural adat; sejak Indonesia merdeka, Kepaksian Sekala Brak tidak memiliki kedaulatan atau kewenangan pemerintahan formal kecuali dalam adat istiadat setempat.

Kepaksian Sekala Brak (juga dieja Sekala Beghak, Skala Brak, atau Sakala Bhra) adalah nama yang merujuk pada satu kesatuan masyarakat adat di dataran tinggi lereng Gunung Pesagi, dekat Danau Ranau, wilayah Kabupaten Lampung Barat sekarang, yang oleh tradisi lisan dan historiografi lokal Lampung dipandang sebagai cikal bakal peradaban masyarakat Lampung.^[1] Menurut narasi tradisional yang terhimpun dalam naskah adat Kuntara Raja Niti dan tambo lisan masyarakat Lampung, wilayah ini pada mulanya diperintah oleh entitas yang bercorak Hindu–animisme (dikaitkan dengan "Buay Tumi"), sebelum mengalami perubahan besar menyusul kedatangan sekelompok pendatang dari Kerajaan Pagaruyung yang kemudian mendirikan sistem kepemimpinan berbasis Islam yang disebut Paksi Pak Sekala Brak ("Empat Serangkai/Sepakat"), yakni gabungan empat kepaksian: Pernong, Belunguh, Nyerupa, dan Bejalan Di Way.^[2]

Perlu dicatat bahwa sebagian besar narasi mengenai asal-usul, kronologi, dan tokoh-tokoh awal Sekala Brak bersumber dari tradisi lisan, tambo adat, dan historiografi lokal yang diwariskan turun-temurun, bukan dari bukti arkeologis atau catatan sezaman yang terverifikasi secara independen; sejumlah rincian—termasuk tahun kedatangan para pendiri kepaksian dan identitas pemimpin yang digulingkan—berbeda-beda antarsumber dan antarversi tambo, sehingga para peneliti umumnya membedakan antara tradisi yang hidup dalam masyarakat dengan fakta sejarah yang telah diverifikasi secara akademik.^[3] Bukti arkeologis independen tertua yang dapat dikaitkan dengan wilayah Sekala Brak adalah Prasasti Hujung Langit (997 M), yang menurut para epigraf berasal dari era Sriwijaya—bukan dari periode yang secara spesifik disebut sebagai "Buay Tumi" dalam tambo—sehingga hubungan pasti antara prasasti ini dan narasi tradisional Sekala Brak masih memerlukan kajian arkeologis lebih lanjut.^[4]^[5]

Keempat kepaksian yang berasal dari peristiwa ini—dikenal dalam tradisi lisan sebagai gegakhah bulan bakha—masih eksis hingga kini sebagai lembaga adat dengan garis keturunan dan wilayah kultural masing-masing, meski sejak Indonesia merdeka pada 1945 mereka tidak lagi memiliki kewenangan pemerintahan atau kedaulatan politik, dan berfungsi murni sebagai lembaga adat serta penjaga tradisi budaya Lampung.^[2]^[6]

Sejarah

Masa pra-Islam (menurut tradisi lisan)

Menurut tradisi lisan dan sumber sekunder yang mengutip berbagai tambo, wilayah penduduk Lampung semula bercorak Hindu–animisme, dengan peradaban yang diperkirakan telah ada sejak sekitar abad ke-3 hingga abad ke-7 Masehi, didirikan oleh kelompok yang dalam tambo disebut Suku Tumi di bawah pemimpin bernama Buay Tumi (atau, menurut versi lain hasil musyawarah adat pada tahun 2001, seorang pendatang bernama La Laula).^[1]^[7] Perbedaan antarversi mengenai tokoh pendiri ini adalah salah satu contoh bagaimana narasi Sekala Brak terus mengalami reinterpretasi dalam tradisi adat kontemporer, bukan bersumber dari catatan tunggal yang konsisten.

Pada tahun 535 M, letusan besar Gunung Krakatau purba diperkirakan menyebabkan gangguan iklim dan perubahan lanskap regional, termasuk pembentukan Selat Sunda; sejumlah tulisan populer mengaitkan peristiwa ini dengan kemunduran kebudayaan di kawasan Pasemah, meski kaitan langsungnya dengan Sekala Brak secara spesifik belum didukung studi arkeologis khusus.^[8] Peradaban di kawasan ini disebut kembali berkembang sekitar tahun 600 M dengan berdirinya Kerajaan Tulang Bawang, yang telah tercatat dalam sumber-sumber asing.

Bukti tertulis independen tertua yang berkaitan dengan kawasan ini adalah Prasasti Hujung Langit bertarikh 919 Saka (997 M), ditemukan di Dusun Harakuning, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, yang menurut pembacaan epigraf Louis-Charles Damais dikeluarkan oleh seorang penguasa bergelar Punku Haji Yuwarajya Sri Haridewa pada era Sriwijaya, berisi penetapan status sima (bebas pajak) atas sebidang tanah untuk keperluan pemeliharaan bangunan suci.^[4]^[5]

Berdasarkan penafsiran sejumlah sumber sekunder, wilayah ini pada abad ke-7 M turut berada dalam pengaruh Sriwijaya, sebagaimana diindikasikan oleh temuan prasasti-prasasti Sriwijaya di Lampung; pada abad ke-12, kawasan ini disebut berada dalam pengaruh Singhasari melalui Ekspedisi Pamalayu; dan pada abad ke-13, berada dalam pengaruh Majapahit, yang menurut sumber tradisional mengutus Adityawarman sebagai pemimpin di Sumatra.^[9] Klaim-klaim mengenai hubungan politik langsung antara Sekala Brak dan kerajaan-kerajaan besar tersebut umumnya berasal dari historiografi lokal dan belum tentu didukung bukti epigrafis atau arkeologis yang tegas menyebut nama Sekala Brak secara eksplisit.

Islamisasi dan berdirinya Paksi Pak Sekala Brak

Menurut naskah adat Kuntara Raja Niti dan tradisi lisan, pada suatu masa yang dalam berbagai sumber sekunder disebutkan secara tidak konsisten—berkisar dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi—datanglah empat orang keturunan Kerajaan Pagaruyung ke Sekala Brak.^[2]^[1] Peristiwa ini dikenal dalam tradisi lisan sebagai gegakhah bulan bakha, dan dipandang sebagai tonggak berdirinya Kepaksian Sekala Brak yang berasaskan Islam, menggantikan kekuasaan penguasa terakhir era Hindu yang dalam tambo disebut sebagai Ratu Sekerumong (Umpu Sekekhummong).^[2]^[10]

Keempat pendiri ini menyandang gelar Umpu Bejalan Di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong. Sumber-sumber sekunder tidak sepenuhnya sepakat mengenai korespondensi antara gelar-gelar tersebut dengan nama pribadi masing-masing tokoh: sebagian menyebut Umpu Bejalan Di Way sebagai Inder Gajah, Umpu Belunguh dengan nama yang sama dengan gelarnya, Umpu Nyerupa sebagai Sikin, dan Umpu Pernong sebagai Pak Lang;^[10] sementara sumber lain memetakan nama-nama tersebut secara berbeda. Perbedaan ini mencerminkan variasi antarnaskah dan antar-tambo kepaksian, bukan konsensus tunggal yang telah diverifikasi secara filologis. Wilayah Sekala Brak kemudian dibagi rata di antara keempat kepaksian tersebut, masing-masing dengan wilayah, rakyat, dan adat-istiadatnya sendiri, namun berkedudukan setara dalam ikatan paksi pak ("empat sepakat").^[2]^[10]

Masa kolonial

Pada masa kedatangan VOC dan kemudian pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Paksi Pak Sekala Brak berangsur berada di bawah pengaruh kolonial. Sejumlah sumber sekunder mencatat bahwa pada 1810 dan 1820, istana lama Sekala Brak mengalami kerusakan akibat serangan Belanda, sebelum kemudian dibangun kembali sebagai Gedung Dalom pada 1830.^[11] Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pembagian wilayah adat menjadi unit-unit marga sebagai bagian dari strategi divide et impera, yang turut memengaruhi struktur sosial-politik Kepaksian Sekala Brak, termasuk Kepaksian Pernong.^[2] Salah seorang tokoh yang tercatat pada masa ini adalah Raden Intan, bergelar Pangeran Jaya Kesuma I, yang diangkat sebagai pasirah oleh pemerintah kolonial pada 21 Desember 1834.^[12]

Masa kemerdekaan Indonesia hingga kini

Sejalan dengan berdirinya Republik Indonesia pada 1945, Kepaksian Sekala Brak—sebagaimana ratusan zelfbesturende landschappen (daerah swapraja) lain di Nusantara—kehilangan status kedaulatan dan kewenangan pemerintahan formalnya, meskipun struktur adat dan garis keturunan kepemimpinannya tetap dipertahankan secara kultural.^[13] Keempat kepaksian tetap eksis dan mewariskan keturunan hingga sekarang, dengan masing-masing berusaha melestarikan adat dan budaya Sekala Brak kendati sudah tidak memiliki wewenang politik formal; silsilah lengkap yang mencakup seluruh pemimpin keempat kepaksian sepanjang sejarahnya belum berhasil disusun secara utuh oleh penelitian yang ada.^[1]^[14]

Kepaksian Pernong, salah satu dari empat kepaksian tersebut, saat ini dipimpin oleh Pangeran Edward Syah Pernong, yang menyandang gelar adat Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan ke-23 sejak dilantik pada 1989. Ia merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal, dan pernah menjabat Kepala Kepolisian Daerah Lampung.^[15] Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adat, ia beberapa kali tampil dalam forum-forum nasional yang mempertemukan para pemimpin kerajaan dan kesultanan Nusantara, termasuk audiensi dengan Presiden Joko Widodo pada 2018 untuk menyampaikan keprihatinan mengenai keterlibatan lembaga adat dalam kebijakan pembangunan daerah.^[16] Kepaksian Pernong turut aktif memberikan gelar adat kehormatan kepada tokoh nasional sebagai bagian dari tradisi kultural, seperti penganugerahan gelar kepada mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada 2023.^[17]

Struktur dan tata kelola adat

Keempat kepaksian—Pernong, Belunguh, Nyerupa, dan Bejalan Di Way—masing-masing memiliki struktur adat internal yang meliputi jajaran raja-raja kampung (batin), dewan adat, raja-raja jukuan, dan kelompok suku sumbai, dengan kedudukan dan alat kebesaran adat (alat pegang pakai) masing-masing.^[18] Musyawarah adat (hippun adat) menjadi mekanisme utama pengambilan keputusan internal kepaksian, yang mempertemukan perwakilan raja dan suku dari berbagai wilayah pekon (desa adat).

Kepaksian Sekala Brak, melalui sistem empat kepaksiannya, juga menjadi rujukan bagi tradisi Begawi Cakak Pepadun, yakni perhelatan adat pemberian gelar (juluk adok) dalam masyarakat Lampung Pepadun, yang mensyaratkan kesepakatan di antara keempat kepaksian tersebut.^[19] Nilai-nilai adat yang dijunjung dalam kehidupan kepaksian, seperti Piil Pesenggiri (harga diri), nemui nyimah (keramahtamahan), sakai sambayan (gotong royong), dan bejuluk beadek (penghormatan identitas melalui gelar), tetap dijadikan rujukan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung kontemporer, meskipun regenerasi pemimpin adat dan tantangan modernisasi menjadi isu yang terus dihadapi oleh keberlanjutan tradisi ini.^[20]

Daftar leluhur (versi tambo Kerajaan Tulang Bawang)

Berikut adalah nama-nama tokoh yang menurut sumber tradisional hidup pada masa yang dikaitkan dengan Kerajaan Tulang Bawang (wilayah sepanjang aliran Sungai Way Tulang Bawang serta anak sungainya, Way Kiri dan Way Kanan); daftar ini bersumber dari historiografi lokal dan belum seluruhnya dapat diverifikasi lewat catatan sezaman independen.^[21]^[22]