Partisipasi publik

Partisipasi publik, juga dikenal sebagai partisipasi warga negara atau keterlibatan pasien dan publik, adalah pelibatan publik dalam kegiatan organisasi atau proyek apa pun. Partisipasi publik serupa, tetapi lebih inklusif, daripada pelibatan pemangku kepentingan.

Secara umum partisipasi publik mengupayakan dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi terpengaruh oleh atau berkepentingan dengan suatu keputusan. Ini dapat terkait dengan individu, pemerintah, lembaga, perusahaan, atau entitas lain apa pun yang memengaruhi kepentingan publik. Prinsip partisipasi publik menyatakan bahwa mereka yang terpengaruh oleh suatu keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik menyiratkan bahwa kontribusi publik akan memengaruhi keputusan tersebut.^[1]^[2] Partisipasi publik dapat dianggap sebagai bentuk pemberdayaan dan sebagai bagian penting dari pemerintahan yang demokratis.^[2] Dalam konteks manajemen pengetahuan, pembentukan proses partisipatif yang berkelanjutan dipandang oleh sebagian orang sebagai fasilitator kecerdasan kolektif dan inklusivitas, yang dibentuk oleh keinginan untuk partisipasi seluruh komunitas atau masyarakat.^[2]

Partisipasi publik merupakan bagian dari prinsip-prinsip "berpusat pada rakyat" atau "berpusat pada manusia", yang telah muncul dalam budaya Barat selama tiga puluh tahun terakhir, dan telah berpengaruh pada pendidikan, bisnis, kebijakan publik, serta program bantuan dan pembangunan internasional. Partisipasi publik didorong oleh gerakan-gerakan humanis . Partisipasi publik dapat didorong sebagai bagian dari pergeseran paradigma "mengutamakan rakyat". Dalam hal ini, partisipasi publik dapat menantang konsep "besar lebih baik" dan logika hierarki terpusat, memajukan konsep alternatif "lebih banyak kepala lebih baik daripada satu" dan berargumen bahwa partisipasi publik dapat mendukung perubahan yang produktif dan berkelanjutan.^[3]

Beberapa kerangka hukum dan kerangka kerja lainnya telah mengembangkan pendekatan hak asasi manusia terhadap partisipasi publik. Misalnya, hak atas partisipasi publik dalam pembangunan ekonomi dan manusia diabadikan dalam Piagam Afrika tahun 1990 untuk Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan dan Transformasi.^[4] Demikian pula, mekanisme lingkungan dan keberlanjutan yang penting telah mengabadikan hak atas partisipasi publik, seperti Deklarasi Rio.^[5]