Partai Front Arakan

Partai Front Arakan (Burma: ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ, alih aksara: r hko ng u saung parte, transliterasi: Rakhine U Saung Party; disingkat AFP) adalah sebuah partai politik di Myanmar yang mengupayakan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Arakan dan memiliki pandangan ultranasionalis garis keras, anti-Rohingya, serta anti-Islam.^[1][2][3][4] Partai ini didirikan pada 11 Oktober 2018 oleh Dr. Aye Maung, mantan ketua Partai Nasional Arakan, bersama rekan-rekannya, termasuk putranya, Tin Maung Win.^[5][6]

Sejarah

Pada 29 Maret 2020, AFP mengumumkan bahwa partai tersebut telah memilih kepengurusan baru yang terdiri atas Aye Maung sebagai ketua, Kyaw Zaw Oo sebagai wakil ketua, serta Soe Win, Tin Maung Win, Tun Thein, dan Than Naing sebagai sekretaris.^[7] Namun, beberapa anggota tidak dapat menjalankan peran baru mereka dalam kepengurusan karena partai lama mereka, Partai Nasional Arakan, menolak mengizinkan mereka mengundurkan diri dan bergabung dengan AFP.^[8] Aye Maung dan Kyaw Zaw Oo sama-sama dikenal sebagai nasionalis garis keras.^[9][10][11]

Dalam pemilihan umum 2020, AFP mengajukan kandidat di 42 daerah pemilihan. Setelah Komisi Pemilihan Umum Persatuan membatalkan pemilihan di sebagian besar Negara Bagian Rakhine, jumlah kandidat AFP pun berkurang menjadi tiga orang yang bertarung di Dewan Kebangsaan, lima orang di Dewan Perwakilan Rakyat, dan sepuluh orang di Hluttaw Negara Bagian Rakhine. Dari 18 kursi yang diperebutkan tersebut, AFP memenangkan satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan dua kursi di Hluttaw Negara Bagian Rakhine.^[12][13][14]

AFP menolak tawaran Tatmadaw, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Myanmar melalui kudeta militer pada 1 Februari 2021, untuk menerima jabatan menteri kabinet di Dewan Administrasi Negara.^[15]

Pada akhir 2022, Tentara Arakan, kelompok bersenjata etnis Arakan yang memerangi junta, menahan dua tokoh senior AFP, Kyaw Zaw Oo dan Kyaw Lwin.^[16] Keduanya masih ditahan hingga saat ini. Tentara Arakan menyatakan bahwa mereka ditahan di salah satu wilayah militernya di Negara Bagian Rakhine, tetapi menolak mengungkapkan alasan penahanan tersebut.^[17]

Pada tahun 2023, Aye Maung menyatakan bahwa AFP akan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang direncanakan oleh rezim dan mendaftarkan partainya ke komisi pemilihan junta.^[18][19] Aye Maung kemudian juga bertemu dengan dua anggota parlemen Jepang dan melakukan lobi untuk junta di Jepang.^[20] Pada Januari 2023, pemimpin junta Min Aung Hlaing menganugerahkan gelar Wunna Kyawhtin kepada Aye Maung, sebuah penghargaan jasa tingkat tinggi.^[21]

Referensi