Panglima Polem IX

Teuku Panglima Polem Muhammad Daud Sri Muda Setia Perkasa
Potret Panglima Polem Muhammad Daud
Panglima Sagi XXII Mukim
Masa jabatan Januari 1891 –1940
Penguasa monarki	Muhammad Daud Syah
Pendahulu	Panglima Polem VIII
Pengganti	Panglima Polem X
Informasi pribadi
Lahir	Muhammad Daud Aceh Besar, Kesultanan Aceh
Meninggal	1940 Aceh, Hindia Belanda
Makam	Kompleks Makam Teuku Panglima Polem Muhammad Daud, Lam Sie, Kuta Cot Glie, Aceh Besar
Suami/istri	Seorang putri Tuanku Hasyim Banta Muda
Anak	Teuku Muhammad Ali Panglima Polem
Orang tua	Panglima Polem Raja Kuala
Kerabat	Hasyim Banta Muda (mertua) Tuanku Raja Keumala (kerabat melalui perkawinan)
Dikenal karena	Panglima Sagi XXII Mukim dan salah seorang pemimpin utama perlawanan Aceh terhadap Belanda
Penghargaan sipil	Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1928) Grote Gouden Ster voor Trouw en Verdienste
Karier militer
Pihak	Kesultanan Aceh
Dinas/cabang	Angkatan perang Kesultanan Aceh
Pangkat	Panglima Sagi
Komando	Sagi XXII Mukim, Aceh Besar
Pertempuran/perang	Perang Aceh

Teuku Panglima Polem Sri Muda Setia Perkasa Muhammad Daud (juga ditulis Panglima Polim, Panglima Polèm, atau dalam sumber Belanda Teukoe Panglima Polim Sri Moeda Perkasa Mohamad Daoed; wafat 1940) adalah seorang bangsawan, panglima sagi, dan pemimpin politik-militer Kesultanan Aceh pada fase akhir Perang Aceh. Ia menjadi kepala Sagi XXII Mukim di pedalaman Aceh Besar setelah wafatnya Panglima Polem generasi sebelumnya pada 1891 dan kemudian tampil sebagai salah seorang pendamping utama Sultan Muhammad Daud Syah.^[1][2]

Sebagai kepala Sagi XXII Mukim, Panglima Polem berada dalam salah satu jabatan aristokrasi terpenting di Aceh Besar. Sumber-sumber kolonial menggambarkan Sagi XXII sebagai sagi terbesar dan paling padat penduduknya serta menyebut pemimpinnya dengan gelar turun-temurun Panglima Polim atau Sri Muda Perkasa.^[3]

Muhammad Daud memimpin perlawanan terhadap ekspansi Belanda terutama sejak dekade 1890-an. Ia berhubungan erat dengan Sultan Muhammad Daud Syah, Tuanku Hasyim Banta Muda, Teuku Umar, Tuanku Raja Keumala, serta jaringan uleebalang dan ulama yang masih mempertahankan Kesultanan Aceh. Setelah Teuku Umar gugur pada 1899 dan Sultan semakin terdesak oleh operasi Marsose, Panglima Polem menjadi salah seorang pemimpin politik-militer terpenting yang masih berada bersama Sultan.

Pada 1903 Belanda menangkap sejumlah anggota keluarga Panglima Polem untuk memaksanya menghentikan perlawanan. Setelah mengalami tekanan militer yang terus-menerus, ia bersama Tuanku Raja Keumala dan sekitar 150 pengikut datang kepada Kapten Hendrikus Colijn di Lhokseumawe pada 6 September 1903.^[4] Sesudah itu pemerintah kolonial mengembalikannya ke jabatan turun-temurunnya sebagai kepala Sagi XXII Mukim.

Meskipun telah menerima pemerintahan kolonial setelah 1903, Panglima Polem tetap mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat Aceh. Pada dekade-dekade berikutnya ia mendukung perkembangan pendidikan Islam modern. Pada 1940 ia bersama putranya, Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, memprakarsai pendirian Ma'had Imanil Mukhlis di Lampaku, Aceh Besar, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan guru-guru agama dengan memadukan pendidikan keislaman dan mata pelajaran umum.^[5] Kegiatan tersebut juga membuktikan bahwa sejumlah keterangan modern yang menyebutnya wafat pada 1936 atau 1939 tidak sesuai dengan sumber pendidikan sezaman dan kajian sejarah yang menempatkan kematiannya pada 1940.

Nama dan gelar

Panglima Polem bukan nama pribadi, melainkan sebuah gelar turun-temurun yang melekat pada kepala Sagi XXII Mukim di Aceh Besar. Nama pribadi tokoh ini adalah Muhammad Daud. Setelah memegang jabatan panglima sagi ia dikenal dengan gelar lengkap Teuku Panglima Polem Sri Muda Setia Perkasa Muhammad Daud. Dalam sejumlah sumber Indonesia juga ditemukan bentuk Sri Muda Perkasa Wazirul Azmi.^[1]

Sumber Belanda menuliskan gelarnya antara lain sebagai Panglima Polim, Panglima Polèm, Teukoe Panglima Polim, dan Sri Moeda Perkasa. Perbedaan ejaan tersebut terutama berasal dari sistem transliterasi kolonial untuk bahasa Aceh.

K.F.H. van Langen mencatat tradisi yang menyatakan bahwa asal-usul jabatan Panglima Polim berhubungan dengan seorang putra Iskandar Muda dari seorang perempuan Abisinia. Putra tersebut dikatakan ditempatkan sebagai panglima Sagi XXII Mukim dengan gelar Panglima Polim Moeda Setia Perkasa.^[6]

Van Langen sendiri memperingatkan bahwa tradisi Aceh sering menghubungkan berbagai lembaga pemerintahan kepada Sultan Iskandar Muda, meskipun sebagian lembaga tersebut mungkin baru berkembang setelah masanya.^[6] Karena itu, hubungan langsung keluarga Panglima Polem dengan Iskandar Muda perlu dipahami sebagai tradisi genealogis-politik dan bukan silsilah yang seluruh mata rantainya telah terbukti secara dokumenter.

Persoalan penomoran

Dalam historiografi populer Indonesia Muhammad Daud lazim disebut Panglima Polem IX. Namun, penomoran para pemegang gelar Panglima Polem tidak seragam.

Sejumlah tradisi keluarga dan tulisan modern memberikan urutan yang berbeda sehingga Muhammad Daud kadang ditempatkan sebagai Panglima Polem VII atau VIII, sementara putranya Muhammad Ali disebut sebagai Panglima Polem VIII, IX, atau X. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak semua daftar menghitung pemegang jabatan awal dengan cara yang sama.

Karena nama Panglima Polem IX telah luas digunakan untuk Muhammad Daud dalam historiografi populer dan Wikipedia, angka tersebut dapat dipertahankan sebagai nama artikel, tetapi sebaiknya tidak diperlakukan sebagai urutan genealogis yang tidak diperdebatkan.

Kedudukan Sagi XXII Mukim

Aceh Besar pada masa kesultanan dibagi ke dalam tiga federasi besar atau sagi: XXII Mukim, XXV Mukim, dan XXVI Mukim. Masing-masing mempunyai panglima sagi yang memiliki kekuasaan luas terhadap uleebalang dan mukim-mukim yang berada di dalam lingkungannya.

Sumber kolonial 1875 menyatakan bahwa Sagi XXII sebenarnya mencakup lebih banyak mukim daripada angka nominal yang terkandung dalam namanya. Gerlach menyebut wilayah tersebut pada masa itu mempunyai sekitar 42 mukim, dengan sebagian besar berada di bawah Panglima Sri Muda Perkasa yang memakai gelar turun-temurun Panglima Polim, sedangkan sebagian lainnya berada di bawah Teuku Bait.^[3]

Sagi XXII meliputi wilayah pedalaman Aceh Besar hingga kawasan menuju pegunungan. Penduduknya oleh sejumlah penulis kolonial disebut orang tunong atau masyarakat daerah pegunungan dan dipandang sebagai salah satu basis perlawanan terkuat terhadap ekspansi Belanda.^[7]

Dalam sistem politik Aceh, panglima sagi tidak hanya berfungsi sebagai panglima perang. Ia merupakan kepala pemerintahan teritorial yang mempunyai hubungan langsung dengan Sultan, mempunyai kekuasaan atas para pemimpin lokal, dan secara tradisional termasuk kelompok pembesar yang berperan dalam pemilihan serta pengakuan seorang Sultan Aceh.

Karena itu Panglima Polem merupakan jabatan politik dan adat sekaligus jabatan militer.

Keluarga dan silsilah

Muhammad Daud berasal dari keluarga turun-temurun Panglima Sagi XXII Mukim. Sumber biografi Indonesia menyebut ayahnya sebagai Panglima Polem Raja Kuala, sedangkan kakeknya dikenal sebagai Teuku Panglima Polem Mahmud Arifin atau Cut Banta.^[2]

Beberapa tradisi keluarga menyebut ayahnya dengan nama yang lebih lengkap Ibrahim Muda Raja Kuala. Penomoran para pemegang gelar dalam silsilah tersebut tidak selalu sama dengan penomoran yang digunakan dalam biografi Panglima Polem IX sehingga hubungan genealogis lebih aman dinyatakan melalui nama daripada nomor gelar.

Muhammad Daud menikah dengan salah seorang putri Tuanku Hasyim Banta Muda, pemangku Sultan Muhammad Daud Syah dan tokoh utama pemerintahan Aceh pada paruh akhir abad ke-19.^[2]

Perkawinan tersebut memperkuat hubungan politik antara keluarga Panglima Polem dan kelompok istana Sultan. Tuanku Hasyim bukan hanya mertua, tetapi juga salah seorang pendukung utama perjuangan Muhammad Daud.

Salah seorang putra Muhammad Daud adalah Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (1905–1974), yang kelak menggantikannya sebagai kepala Sagi XXII Mukim dan memainkan peranan penting dalam gerakan anti-Belanda 1942 serta Revolusi Kemerdekaan Indonesia.^[8]

Muhammad Ali kemudian menikah dengan Teungku Fatimah Raden Putri, putri Tuanku Raja Keumala, sehingga hubungan keluarga elite Kesultanan Aceh tetap berlanjut pada generasi berikutnya.^[9]

Sejumlah sumber lokal menyebut istri Muhammad Daud dengan nama Teuku Ratna. Namun, identifikasi lengkap nama tersebut belum ditemukan secara konsisten dalam sumber akademik; sumber yang lebih kuat hanya menyebutnya sebagai salah seorang putri Tuanku Hasyim.

Pengangkatan sebagai Panglima Polem

Panglima Polem generasi sebelumnya meninggal pada awal 1891. Dalam literatur mengenai Perang Aceh, kematian pemimpin Sagi XXII tersebut hampir bersamaan dengan wafatnya Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman.^[10]

Pada Januari 1891 Muhammad Daud kemudian diangkat sebagai pemegang gelar Panglima Polem dan kepala Sagi XXII Mukim.^[1]

Van 't Veer mencatat bahwa Panglima Polem yang baru mewarisi kedudukan feodal ayahnya tetapi pada awalnya belum mempunyai pengaruh pribadi sebesar pendahulunya. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya ia berkembang menjadi salah seorang pemimpin perlawanan paling penting di Aceh.^[10]

Pengangkatannya juga memperkuat hubungan dengan Tuanku Hasyim Banta Muda karena Muhammad Daud telah menikah dengan salah seorang putrinya.

Perlawanan terhadap Belanda

Hubungan awal dengan Teuku Umar

Pada awal dekade 1890-an keadaan politik Aceh mengalami perubahan besar setelah wafatnya Teungku Chik di Tiro dan Panglima Polem generasi sebelumnya. Pada saat yang sama Teuku Umar semakin menonjol sebagai pemimpin militer.

Hubungan antara Panglima Polem dan Teuku Umar tidak selalu berlangsung tanpa ketegangan. Laporan Belanda tahun 1896 bahkan menyebut bahwa Panglima Polem pernah mensyaratkan agar kerugian yang sebelumnya ditimbulkan Teuku Umar ketika bekerja untuk pemerintah kolonial diganti sebelum kedua pihak sepenuhnya bekerja sama.^[11]

Setelah Teuku Umar berbalik dari Belanda pada 1896, kebutuhan untuk menghadapi ofensif kolonial mendorong kerja sama yang lebih erat antara keduanya.

Pertahanan Sagi XXII dan Gle Yeuëng

Pusat kekuatan Panglima Polem berada di kawasan Seulimeum dan pedalaman Aceh Besar. Salah satu kubu pentingnya terdapat di Gle Yeuëng. Koleksi Tropenmuseum juga menyimpan foto rumah Panglima Polem di Gle Yeuëng, yang menunjukkan pentingnya tempat tersebut sebagai salah satu pusat kekuasaannya.

Dalam ofensif Belanda 1896–1897, Sagi XXII menjadi sasaran operasi militer besar. Pasukan Panglima Polem menggunakan benteng-benteng dan medan pegunungan untuk menghambat gerak tentara kolonial.

Dalam salah satu pertempuran di Gle Yeuëng, pasukan Belanda dengan beberapa kompi infanteri berhasil merebut sejumlah kubu pertahanan Panglima Polem setelah pertempuran sengit. Sumber Indonesia mencatat korban puluhan orang di pihak Belanda.^[1]

Pada Oktober 1897 tekanan militer Belanda menyebabkan kawasan Seulimeum tidak lagi dapat dipertahankan sebagai pusat perlawanan terbuka. Panglima Polem kemudian bergerak ke Pidie.

Ke Pidie dan bergabung dengan Sultan

Pada November 1897 Panglima Polem tiba di Pidie dan bergabung dengan Sultan Muhammad Daud Syah serta para pembesar kesultanan yang menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan dan perlawanan baru.^[1]

Tuanku Hasyim Banta Muda, mertua Panglima Polem dan tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi pemangku Sultan, telah wafat pada tahun yang sama. Keadaan ini meningkatkan arti politik Panglima Polem dalam lingkungan Sultan.

Pada Februari 1898 Teuku Umar bersama pasukannya juga bergerak ke Pidie. Pada 1 April 1898 Sultan, Panglima Polem, Teuku Umar, para uleebalang, dan ulama terkemuka mengadakan pertemuan serta memperbarui sumpah kesetiaan kepada Sultan Muhammad Daud Syah.^[1]

Hubungan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi kekuatan Aceh menghadapi strategi ofensif baru Belanda di bawah Joannes Benedictus van Heutsz.

Ekspedisi Pidie 1898

Pada pertengahan 1898 Van Heutsz melancarkan operasi besar terhadap Pidie dengan ribuan tentara. Tujuan strategisnya adalah memisahkan Sultan, Panglima Polem, dan Teuku Umar serta menghancurkan basis-basis pertahanan mereka.

Pasukan kolonial bergerak cepat dan menghindari pola ekspedisi besar yang lamban seperti pada dekade sebelumnya. Garot, salah satu pusat penting pertahanan Aceh, jatuh tanpa ditemukannya ketiga pemimpin utama tersebut.^[10]

Sultan, Panglima Polem, dan Teuku Umar kemudian berpencar untuk menghindari pengepungan.

Pada November 1898 Sultan dan Panglima Polem bergerak ke arah timur menuju kawasan Peusangan. Pertempuran terjadi antara lain di Buket Cot Phie. Setelah tekanan Belanda semakin besar, Sultan bergerak menuju hulu Keureutoe, sedangkan Panglima Polem menuju kawasan pegunungan di selatan Pidie.^[2]

Setelah gugurnya Teuku Umar

Teuku Umar gugur di Meulaboh pada 11 Februari 1899. Kematian Umar menghilangkan salah satu pemimpin militer terbesar Aceh dan menyebabkan beban kepemimpinan perlawanan semakin bertumpu kepada Sultan, Panglima Polem, serta kelompok-kelompok ulama dan uleebalang lainnya.

Panglima Polem tetap bergerilya dan menghindari pertempuran terbuka yang dapat mengakibatkan penghancuran pasukannya.

Belanda menjalankan strategi pengejaran terus-menerus dengan kolone-kolone ringan Marsose. Setiap kali lokasi Panglima Polem diketahui, pasukan dikirim untuk memaksanya terus berpindah tempat.

Gayo dan fase terakhir perlawanan

Pada sekitar 1901 Sultan Muhammad Daud Syah dan Panglima Polem bergerak ke kawasan Gayo. Daerah pegunungan tersebut belum sepenuhnya dikuasai tentara kolonial dan digunakan sebagai kawasan perlindungan serta basis untuk menyusun kembali jaringan perlawanan.^[2]

Belanda melakukan pengejaran melalui Pase dan Meureudu, tetapi medan yang berat menyulitkan operasi.

Sampai akhir 1902 pemerintah kolonial belum berhasil menangkap Sultan maupun Panglima Polem. Karena pengejaran langsung tidak efektif, Belanda meningkatkan penggunaan penyanderaan keluarga untuk menekan para pemimpin Aceh.

Penangkapan keluarga dan berakhirnya perlawanan

Keluarga Sultan

Pada akhir 1902 pasukan Belanda berhasil menangkap anggota keluarga Sultan Muhammad Daud Syah. Setelah memperoleh ultimatum bahwa keluarganya akan dibuang apabila ia tidak menghentikan perlawanan, Sultan akhirnya datang kepada pemerintah Belanda pada Januari 1903.

Penyerahan Sultan tidak dengan sendirinya membuat Panglima Polem menghentikan perlawanan.

Perburuan Hans Christoffel

Pemerintah kolonial kemudian memusatkan perhatian pada Panglima Polem. Salah satu tokoh utama pengejaran tersebut adalah perwira Marsose Hans Christoffel.

Pada Januari 1903 Christoffel berhasil menemukan salah satu tempat persembunyian keluarga Panglima Polem dan menangkap istrinya. Operasi berikutnya berhasil menangkap anggota keluarga lainnya.^[12]

Pada 20 Mei 1903 pasukan Belanda menangkap istri, saudara perempuan, dan ibu Panglima Polem di Tangse, Pidie.^[13]

Foto kolonial dari sekitar 1903 yang kini berada dalam koleksi Tropenmuseum memperlihatkan ibu, saudara perempuan, dan istri Panglima Polim setelah mereka berada dalam penguasaan Belanda.

Penangkapan anggota keluarga merupakan bagian dari strategi kolonial untuk memaksa Panglima Polem keluar dari persembunyian.

Penyerahan 1903

Setelah tekanan militer dan penyanderaan keluarganya, Panglima Polem bersama Tuanku Raja Keumala serta sekitar 150 pengikut akhirnya datang kepada Kapten Hendrikus Colijn di Lhokseumawe pada 6 September 1903.^[4]

Ibrahim Alfian mencatat bahwa pada 18 September 1903 Panglima Polem dan Raja Keumala mengirim surat kepada Gubernur Sipil dan Militer Van Heutsz yang isinya serupa dengan pernyataan yang sebelumnya diberikan Sultan.^[4]

Sebagian literatur Belanda kemudian mencantumkan 6 Desember 1903 sebagai tanggal penyerahan Panglima Polem.^[10][14] Namun, sumber Indonesia yang mengacu pada dokumen Aceh dan penelitian Ibrahim Alfian memberikan tanggal 6 September, yang juga konsisten dengan adanya surat Panglima Polem kepada Van Heutsz pada 18 September. Oleh karena itu 6 September 1903 lebih umum dipakai dalam historiografi Indonesia.

Penyerahan tersebut merupakan pukulan politik penting terhadap struktur pemerintahan Kesultanan Aceh, tetapi tidak mengakhiri seluruh perlawanan. Sejumlah ulama dan panglima perang tetap melanjutkan perang gerilya selama bertahun-tahun berikutnya.

Di bawah pemerintahan Hindia Belanda

Dikembalikan sebagai kepala Sagi XXII

Setelah menerima penyerahannya, pemerintah kolonial tidak menghapus kedudukan Panglima Polem. Ia justru dikembalikan sebagai kepala turun-temurun Sagi XXII Mukim.

Literatur Belanda menyatakan bahwa ia menjalankan kedudukannya sesudah 1903 dengan cara yang dianggap memuaskan oleh pemerintah kolonial.^[10]

Hal ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda setelah penaklukan Aceh, yakni mempertahankan sejumlah lembaga pemerintahan uleebalang dan panglima sagi tetapi menempatkannya dalam struktur kolonial.

Kedudukannya dengan demikian mengalami perubahan mendasar: sebelum 1903 ia merupakan panglima kesultanan yang berperang melawan Belanda, sedangkan sesudahnya ia menjalankan jabatan adat-teritorialnya di bawah pengawasan pemerintahan Hindia Belanda.

Reputasi di kalangan masyarakat

Meskipun menerima pemerintahan kolonial, Panglima Polem tetap mempunyai prestise sosial besar.

Sebuah tulisan Belanda mengenai dirinya menggambarkan bahwa masyarakat masih memperlakukannya dengan penghormatan luar biasa. Ia dikenal taat menjalankan ajaran Islam dan mempunyai reputasi pribadi sebagai kepala daerah yang lurus.^[15]

Sumber itu bahkan mencatat seorang kepala Aceh yang lebih tua membungkuk dan mencium tangannya serta menyebut Panglima Polem sebagai orang yang dianggap memiliki kesalehan khusus.^[15]

Ingatan Panglima Polem mengenai medan perang juga masih dianggap luar biasa pada masa tuanya. Dalam sebuah kisah kolonial, ketika seorang perwira muda membanggakan patroli lima hari di Pidie, Polem disebut menjelaskan bahwa rute tersebut sebenarnya dapat ditempuh dalam tiga hari melalui sebuah alur sungai tertentu.^[15]

Kondisi kesehatan

Pada masa tua penglihatan Panglima Polem semakin buruk. Sumber Belanda dari akhir dekade 1930-an menggambarkan matanya sangat lemah dan menyebutnya perlahan-lahan mendekati kebutaan.^[15]

Potret-potret akhirnya memperlihatkan Panglima Polem mengenakan kacamata bundar tebal yang kemudian menjadi salah satu ciri visual yang paling dikenal dari dirinya.

Penghargaan kolonial

Setelah menjalankan jabatan di bawah pemerintahan kolonial selama beberapa dasawarsa, Panglima Polem memperoleh sejumlah penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda.

Pada 1928 ia dianugerahi Ridderkruis dalam Orde van Oranje-Nassau atau salib kesatria Orde Oranje-Nassau.^[10][15]

Pada 1929 Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan kepadanya sebuah daun sirih emas sebagai hadiah kehormatan.^[15]

Pada 1932 pemerintah kolonial menyatakan penghargaan atas keterlibatannya dalam membantu mengembalikan penduduk yang meninggalkan tempat tinggal mereka setelah pergolakan di Ulee Gle, Samalanga.^[15]

Van 't Veer juga menyebut Panglima Polem memperoleh Grote Gouden Ster voor Trouw en Verdienste atau Bintang Emas Besar untuk Kesetiaan dan Jasa, salah satu tanda jasa kolonial Hindia Belanda.^[10]

Penerimaan penghargaan-penghargaan kolonial tersebut menggambarkan perubahan posisi Panglima Polem setelah 1903 dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Belanda untuk mengintegrasikan aristokrasi Aceh ke dalam sistem pemerintahan kolonial.

Peranan dalam pendidikan Islam

Sisi kehidupan Panglima Polem setelah perang yang relatif jarang dibahas adalah keterlibatannya dalam perkembangan pendidikan Islam Aceh.

Pada dekade 1920-an dan 1930-an berkembang gerakan pembaruan madrasah yang menggabungkan pendidikan agama dengan mata pelajaran umum. Panglima Polem Muhammad Daud termasuk uleebalang yang mendukung perkembangan tersebut.^[16]

Kajian mengenai pendidikan Islam di Aceh menyebut Panglima Polem sebagai salah satu uleebalang yang memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah agama modern bersama sejumlah penguasa daerah lainnya.^[17]

Pada 1–2 Oktober 1936 berlangsung pertemuan besar mengenai pendidikan Islam di Kutaraja dan Leubok. Muhammad Daud masih tercatat sebagai kepala Sagi XXII, meskipun pada pertemuan itu ia diwakili putranya, Teuku Muhammad Ali.

Ma'had Imanil Mukhlis

Pada 1 Januari 1940 Panglima Polem Muhammad Daud bersama putranya Teuku Muhammad Ali memprakarsai pendirian Ma'had Imanil Mukhlis (MIM) di Lampaku, wilayah Sagi XXII Mukim.^[5]

Sekolah tersebut didirikan untuk:

• memperluas pendidikan agama;
• menyiapkan guru-guru sekolah Islam;
• memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di XXII Mukim dan Aceh secara umum; serta
• memadukan pendidikan agama dengan pengetahuan umum.

Pimpinan sekolah didatangkan dari Minangkabau, yaitu Haji Ilyas Muhammad Ali al-Azhary. Sejumlah tokoh intelektual kemudian turut mengajar atau berhubungan dengan lembaga tersebut, antara lain Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, S.M. Amin, dan tokoh pendidikan dari lingkungan Taman Siswa.^[18]

Keterlibatan Muhammad Daud dalam pendirian MIM sekaligus merupakan bukti kuat bahwa ia masih hidup pada awal 1940.

Wafat

Tahun kelahiran Panglima Polem Muhammad Daud tidak diketahui secara pasti. Sejumlah sumber populer mencantumkan 1845, tetapi angka tersebut tidak didukung oleh biografi yang menyatakan bahwa tahun kelahirannya belum diketahui dan tampaknya berasal dari kekeliruan dengan generasi Panglima Polem sebelumnya.^[2]

Demikian pula, terdapat keterangan yang menyebut ia wafat pada 1936 atau 1939. Data tersebut bertentangan dengan sumber-sumber mengenai pendirian Ma'had Imanil Mukhlis pada Januari 1940 yang secara eksplisit menyebut T. Muhammad Daud Panglima Polem sebagai penggagas sekolah tersebut.^[5]

Paul van 't Veer menyatakan Panglima Polem meninggal pada 1940 dan mencatat bahwa pemerintah Hindia Belanda sempat ragu-ragu mengangkat putranya sebagai penerus setelah kematiannya.^[10]

Tempat dan tanggal tepat kematiannya belum diketahui secara meyakinkan. Karena itu, keterangan yang menyebut bahwa ia wafat di Batavia pada 13 September 1939 tidak sebaiknya dipertahankan tanpa sumber tambahan.

Muhammad Daud dimakamkan di kompleks makam keluarga Panglima Polem di Lam Sie, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.^[19]

Kompleks tersebut juga menjadi tempat pemakaman sejumlah anggota keluarga dinasti Panglima Polem.

Suksesi dan Teuku Muhammad Ali

Setelah Muhammad Daud wafat pada 1940, pemerintah kolonial pada awalnya tidak segera mengesahkan putranya, Teuku Muhammad Ali, sebagai kepala Sagi XXII Mukim.^[10]

Keraguan Belanda kemudian terbukti mempunyai alasan politik. Muhammad Ali justru terlibat aktif dalam jaringan anti-kolonial bersama Teuku Nyak Arif, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Abdul Wahab Seulimeum dan tokoh-tokoh lain.

Menjelang invasi Jepang pada 1942, Muhammad Ali menjadi salah seorang pemimpin pemberontakan anti-Belanda di Aceh Besar. Pada 24 Februari 1942 ia memimpin gerakan di Seulimeum yang menjadi salah satu rangkaian pemberontakan besar menjelang runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda di Aceh.^[8]

Dengan demikian, dalam dua generasi berturut-turut keluarga Panglima Polem memainkan peranan yang berbeda tetapi tetap penting dalam sejarah perlawanan kolonial: Muhammad Daud dalam Perang Aceh terhadap ekspansi Belanda pada akhir abad ke-19, dan putranya Muhammad Ali dalam gerakan anti-Belanda menjelang pendudukan Jepang serta Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Foto dan dokumentasi

Panglima Polem Muhammad Daud termasuk pemimpin Aceh yang relatif banyak didokumentasikan oleh fotografi kolonial setelah 1903.

Salah satu foto memperlihatkan Panglima Polem bersama pejabat Belanda Friedrich Wilhelm Stammeshaus pada 1910. Foto tersebut kini tersedia di Wikimedia Commons dengan nama Stammeshaus met Polim.jpg.

Terdapat pula foto yang memperlihatkan Sultan Muhammad Daud Syah dan para pembesar Aceh setelah fase penyerahan 1903. Dalam keterangan koleksi Nationaal Archief, tokoh yang membelakangi kamera diidentifikasi dari kiri sebagai Tuanku Pangeran Usan, Tuanku Raja Keumala, Panglima Polem, dan Tuanku Mahmud.

Koleksi Tropenmuseum/Wereldmuseum menyimpan beberapa foto keluarga Panglima Polem dari sekitar 1903, termasuk:

• ibu, saudara perempuan, dan istrinya;
• istri dan saudara perempuannya;
• sejumlah anggota keluarga;
• rumah Panglima Polem di Gle Yeuëng.

Foto seorang lelaki berkacamata bulat dan memakai kupiah tinggi yang sangat sering digunakan sebagai potret Panglima Polem Muhammad Daud tersimpan di Wikimedia Commons dengan nama berkas Panglima Polèm II.jpg. Meskipun nama berkas menggunakan angka "II", deskripsinya mengidentifikasi subjek sebagai Panglima Polèm IX, leider van het verzet te Atjeh.

Status sebagai pahlawan

Panglima Polem Muhammad Daud secara luas dikenang sebagai pahlawan perjuangan Aceh. Namanya diabadikan antara lain pada Jalan Panglima Polim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan berbagai jalan serta fasilitas di Aceh.

Sejumlah media dan sumber populer menyebutnya sebagai "Pahlawan Nasional". Namun, penyebutan tersebut tidak sama dengan bukti penganugerahan resmi gelar Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden.

Pemberitaan mengenai pengusulan tokoh-tokoh Aceh pada 2025 menyatakan Panglima Polem termasuk tokoh yang pernah diajukan untuk memperoleh pengakuan nasional tetapi belum lolos. Karena itu, tanpa ditemukan nomor Keputusan Presiden tentang penganugerahannya, penyebutan Pahlawan Nasional Indonesia secara resmi sebaiknya tidak digunakan.

Ia lebih tepat disebut pejuang Aceh, tokoh Perang Aceh, atau pahlawan Aceh dalam pengertian penghormatan historis dan populer.

Warisan

Peranan Panglima Polem Muhammad Daud mencakup dua masa politik yang sangat berbeda. Pada masa Kesultanan Aceh ia merupakan panglima sagi dan salah seorang pemimpin terpenting dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan. Setelah 1903 ia tetap memegang kekuasaan lokal dalam sistem kolonial sekaligus mempertahankan pengaruh adat dan sosial yang besar.

Dukungan terhadap pendidikan Islam pada masa tuanya menunjukkan perubahan bentuk kepemimpinannya dari perjuangan militer menuju pembangunan masyarakat. Pendirian Ma'had Imanil Mukhlis pada 1940 menjadi salah satu contoh keterlibatan uleebalang Aceh dalam modernisasi pendidikan Islam menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda.

Namanya juga bertahan dalam keluarga politik Aceh melalui putranya Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, yang kemudian memainkan peranan penting dalam perjuangan menjelang kemerdekaan Indonesia.

Galeri

• 
  Panglima Polem Muhammad Daud
• 
  Panglima Polem bersama Friedrich Wilhelm Stammeshaus, 1910
• 
  Ibu, saudara perempuan, dan istri Panglima Polem, sekitar 1903
• 
  Istri dan saudara perempuan Panglima Polem
• 
  Rumah Panglima Polem di Gle Yeuëng
• 
  Gerbang kompleks makam keluarga Panglima Polem di Lam Sie
• 
  Kompleks makam Panglima Polem

Lihat pula

• Panglima Polem (gelar)
• Teuku Muhammad Ali Panglima Polem
• Muhammad Daud Syah
• Hasyim Banta Muda
• Tuanku Raja Keumala
• Teuku Umar
• Perang Aceh
• Sagi XXII Mukim

Catatan

Referensi

Daftar pustaka

• Alfian, Ibrahim (1987). Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873–1912. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
• Gerlach, A.J.A. (1875–1877). "De tweede expeditie tegen Atjih: Eene bijdrage tot de Indische krijgsgeschiedenis". De Tijdspiegel (dalam bahasa Belanda).
• Panglima Polem, Teuku Muhammad Ali (1972). Memoir (Tjatatan). Kutaraja: Alhambra.
• van 't Veer, Paul (1969). De Atjeh-oorlog (dalam bahasa Belanda). Amsterdam: De Arbeiderspers.
• van Langen, K.F.H. (1888). "De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 37: 381–471. doi:10.1163/22134379-90000286.