Minggu, 22 November 2026
05:42 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang

Ne bis in idem

Bagikan:

Ne bis in idem (juga ditulis nebis in idem atau non bis in idem) adalah asas hukum bahwa perkara yang sudah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap tidak boleh diperiksa dan diadili untuk kedua kalinya. Dalam hukum pidana asas ini melarang seseorang dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Dalam hukum perdata asas ini menutup gugatan baru yang pokok perkara, dasar tuntutan, dan para pihaknya sama dengan perkara yang sudah diputus. Di negara-negara common law asas yang sejajar dikenal sebagai double jeopardy untuk perkara pidana dan res judicata untuk perkara perdata.

Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan secara harfiah berarti "tidak dua kali dalam hal yang sama". Ungkapan lengkapnya, nemo debet bis vexari pro una et eadem causa, bermakna tidak seorang pun boleh diganggu dua kali untuk perkara yang sama.[1] Tujuannya adalah kepastian hukum. Setiap sengketa harus mempunyai akhir, dan pengadilan tidak boleh menghasilkan dua putusan yang saling bertentangan atas perkara yang sama.

Sejarah

Di Belanda, asas ini semula dimuat dalam Pasal 218 Wetboek van Strafvordering tahun 1838 sebagai larangan penuntutan ulang. Pada tahun 1886 ketentuan itu dipindahkan ke Wetboek van Strafrecht, yang kemudian menjadi dasar Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.[2] Untuk perkara perdata, dasarnya ialah Pasal 1917 Burgerlijk Wetboek voor Indonesië atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pada tingkat internasional, Pasal 14 ayat (7) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum lagi atas tindak pidana yang telah diputus dengan putusan akhir, baik berupa pemidanaan maupun pembebasan.[3] Indonesia mengesahkan kovenan itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.[4]

Dalam hukum pidana Indonesia

KUHP lama

Pasal 76 ayat (1) KUHP lama berbunyi "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."[5] Asas ini berlaku jika putusan itu berupa pembebasan (vrijspraak), pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), atau pemidanaan (veroordeling).[6] Ayat (2) mengatur putusan pengadilan asing. Frasa pembuka tentang putusan yang "masih mungkin diulangi" mengecualikan peninjauan kembali. Sebagian ahli, misalnya Utrecht, menilai frasa itu tidak diperlukan.[2]

Pasal 76 terletak dalam bab tentang hapusnya kewenangan menuntut, bersama Pasal 77 (terdakwa meninggal dunia) dan Pasal 78 (daluwarsa).[5]

KUHP 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, memasukkan putusan berkekuatan hukum tetap sebagai alasan pertama gugurnya kewenangan penuntutan. Pasal 132 ayat (1) huruf a menyebut kewenangan penuntutan gugur jika "ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama".[7]

Asasnya sendiri dirumuskan dalam Pasal 134, "Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."[8] Penjelasannya menyatakan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dengan mengedepankan asas ne bis in idem.[9] Berbeda dengan Pasal 76 KUHP lama, rumusan ini tidak lagi memuat frasa pembuka tentang putusan yang masih dapat diulangi.[2]

Pasal 135 mengatur putusan pengadilan luar negeri. Penuntutan atas tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan jika putusan asing itu berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, atau berupa pemidanaan yang pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diampuni, atau pelaksanaannya telah kedaluwarsa.[8]

Hak asasi manusia

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan asas ini sebagai hak setiap orang, "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."[10]

Penerapan

Persoalan yang paling sering muncul ialah kapan dua perkara dianggap sebagai perbuatan yang sama. Pada tanggal 24 September 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan perkara pencucian uang Windu Aji Sutanto, pemilik PT Lawu Agung Mining, Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst ne bis in idem. Mayoritas majelis menilai uraian perbuatan dan hasil kejahatannya sudah diputus dalam perkara korupsi tambang nikel Blok Mandiodo yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 7918 K/Pid.Sus/2024. Seorang hakim anggota berbeda pendapat. Menurutnya, pasal yang didakwakan dalam perkara pencucian uang memuat unsur yang berbeda dari pasal korupsi, walaupun peristiwanya sama.[11]

Dalam hukum perdata Indonesia

Pasal 1917 KUHPerdata

Dalam hukum acara perdata, ne bis in idem juga disebut exceptie van gewijsde zaak (eksepsi perkara yang telah diputus).[12] Dasarnya Pasal 1917 KUHPerdata.

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

— Pasal 1917 KUHPerdata[13]

Dari rumusan itu lahir tiga syarat, yaitu objek tuntutan yang sama, dasar tuntutan yang sama, dan para pihak yang sama dalam kedudukan yang sama. Menurut M. Yahya Harahap, asas ini berlaku apabila putusan terdahulu bersifat positif, baik mengabulkan maupun menolak gugatan, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.[1]

Penafsiran ini tidak bulat. E. Fernando M. Manullang berpendapat Pasal 1917 ayat (2) sebenarnya mengatur syarat penggunaan putusan hakim sebagai alat bukti persangkaan, bukan syarat ne bis in idem.[14] Pasal itu memang terletak dalam bagian KUHPerdata tentang persangkaan.

Surat edaran Mahkamah Agung

Pada tanggal 30 September 2002, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Surat edaran ini meminta hakim memperhatikan dan menerapkan asas tersebut dengan baik agar tidak lahir putusan yang berbeda atas perkara yang sama.[15]

SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan rapat pleno kamar melonggarkan syarat pihak yang sama. Majelis kasasi dapat menganggap suatu gugatan ne bis in idem walaupun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.[15]

Yurisprudensi

Mahkamah Agung telah membentuk sejumlah kaidah melalui putusannya.[1][15]

  • Putusan Nomor 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969. Hakikat asas ne bis in idem adalah bahwa para pihak (subjek) dan barang yang disengketakan (objek) sama.
  • Putusan Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969. Walaupun posita gugatan tidak sama, asas ini tetap berlaku jika subjek dan objeknya sama dan status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap.
  • Putusan Nomor 647 K/Sip/1973. Ada atau tidaknya ne bis in idem terutama ditentukan oleh apakah objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap.
  • Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002. Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, gugatan dinyatakan ne bis in idem jika objeknya sama dengan perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
  • Putusan Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973. Gugatan yang ne bis in idem seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), bukan ditolak.

Kaidah lain membatasi asas ini. Asas tersebut tidak berlaku antara perkara permohonan (voluntaire jurisdictie) dan perkara gugatan (contentieuse jurisdictie), walaupun subjek dan objeknya sama (Putusan Nomor 144 K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1973). Asas itu juga tidak berlaku jika para pihaknya berbeda (Putusan Nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973). Gugatan yang dicabut lalu diajukan kembali dengan perbaikan tidak terkena asas ini (Putusan Nomor 650 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976). Demikian pula gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga hak untuk menggugat tetap terbuka (antara lain Putusan Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976).[1]

Sengketa perkawinan, termasuk hak asuh anak (hadhanah), juga dikecualikan. Kaidah itu berasal dari Putusan Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993.[16]

Lihat pula

Rujukan

  1. 1 2 3 4 "Yurisprudensi: Penerapan Ne Bis In Idem dalam Perdata". Marinews. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025-08-15. Diakses tanggal 2026-11-20.
  2. 1 2 3 Kadafi, Binziad (2022-10-14). "Rumusan Ne Bis in Idem dalam RKUHP". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-20.
  3. ↑ "International Covenant on Civil and Political Rights". OHCHR (dalam bahasa Inggris). Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 2026-11-20.
  4. ↑ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-20.
  5. 1 2 "Cara Menentukan Ne Bis In Idem Agar Tak Dituntut Kedua Kali". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-20.
  6. ↑ "Apa Syarat Suatu Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem?". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-20.
  7. ↑ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Wikisumber. hlm. 48. Diakses tanggal 2026-11-20.
  8. 1 2 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Wikisumber. hlm. 49. Diakses tanggal 2026-11-20.
  9. ↑ "Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Wikisumber. hlm. 272. Diakses tanggal 2026-11-20.
  10. ↑ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". Pasal.id. Diakses tanggal 2026-11-20.
  11. ↑ "Majelis Hakim Tipikor Putuskan Perkara TPPU Windu Aji Nebis In Idem". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-20.
  12. ↑ "Mengecualikan Ne Bis In Idem pada Peradilan Umum dalam Perselisihan Hak Asuh Anak". Marinews. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-20.
  13. ↑ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Wikisumber. hlm. 343. Diakses tanggal 2026-11-20.
  14. ↑ Manullang, E. Fernando M. (2025-11-28). "Kemalangan Pasal 1917 KUH Perdata: Disesatkan Demi Nebis in Idem dan Yurisprudensi". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-20.
  15. 1 2 3 Azizah, Iva Nurdianah (2022-05-31). "Asas Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum". Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-20.
  16. ↑ "Kekhususan Penerapan Ne Bis In Idem dalam Perkara Perceraian". Marinews. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2026-09-22. Diakses tanggal 2026-11-20.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan