Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Konsep ini tidak sama dengan rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris (Anglo-Saxon). Konsep negara hukum juga perlu dibedakan dari Rechtsstaat karena istilah "negara hukum" digunakan secara khusus untuk konteks Indonesia.
Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (governed) dan memerintah (governor) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum.
Konsep
Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.
Unsur dan ciri
Unsur:
- Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
- Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya
Ciri-ciri:
- Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
- Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
- Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
- Menuntut pembagian kekuasaan
Rechtsstaat

Rechtsstaat adalah sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum.[1] Istilah ini sering kali dikaitkan dengan konsep konstitusionalisme, tetapi keduanya berbeda karena konsep Rechtsstaat juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil (contohnya konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum kodrat, agama, atau equity). Maka dari itu, konsep ini merupakan lawan dari Obrigkeitsstaat (negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang).[2]
Prinsip
Prinsip-prinsip Rechtsstaat yang paling penting adalah:[3]
- Negara didasarkan pada supremasi konstitusi nasional dan menjamin keamanan dan hak-hak konstitusional warganya.
- Masyarakat madani dianggap sebagai rekan sejawat negara
- Pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan ketiganya dapat saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain.
- Badan yudikatif dan eksekutif terikat oleh hukum (tidak dapat bertindak melawan hukum), dan legislatif terikat oleh asas-asas konstitusi
- Badan legislatif dan demokrasi sendiri terikat oleh hak-hak dan asas-asas konstitusional dasar
- Transparansi negara dan semua keputusan harus diberi alasan
- Pengujian tindakan dan keputusan negara oleh badan independen yang juga menyediakan proses banding
- Hierarki hukum dan hukum harus jelas dan pasti
- Tindakan negara harus dapat diandalkan, pelarangan retroaktivitas
- Asas proporsionalitas dalam tindakan negara
- Monopoli kekerasan yang sah
Perbedaan dengan rule of law
Daniel S. Lev mencatat perbedaan utama konsep Rechtsstaat dengan rule of law adalah terletak pada akar perkembangannya sendiri. Rule of law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di Parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yang lebih lemah. Di sisi lain, tradisi Rechtsstaat berasal dari negara-negara Eropa (seperti Jerman dan Perancis) yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik.[4]
Negara hukum di Indonesia
Istilah "negara hukum" masuk ke batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lewat Perubahan Ketiga, yang menambahkan Pasal 1 ayat (3) dengan bunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."[5]: Pasal 1 ayat (3)
Hakim konstitusi Arief Hidayat berpendapat bahwa negara hukum Indonesia bukan Rechtsstaat dan bukan rule of law. Menurutnya konsep itu bersumber dari Pancasila sebagai norma dasar dan cita hukum, sehingga ia menyebutnya negara hukum Pancasila. Konsep ini memadukan unsur baik dari kedua tradisi tersebut, antara lain kepastian hukum dengan keadilan, dan ia menyebutnya bersifat prismatik.[6]: hlm. 2–4
Hidayat merinci lima karakteristik negara hukum Pancasila.[6]: hlm. 4–5
- Negara kekeluargaan, yang mengakui hak individu tetapi mendahulukan kepentingan nasional.
- Negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan, yang menyerap hukum adat dan hukum agama.
- Religious nation state, yaitu bukan negara sekuler dan bukan negara agama.
- Perpaduan hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai cermin budaya.
- Basis hukum yang netral dan universal.
Catatan kaki
- ↑ Carl Schmitt, The Concept of the Political, ch. 7; Crisis of Parliamentary Democracy
- ↑ The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat). Editors: Silkenat, James R., Hickey Jr., James E., Barenboim, Peter D. (Eds.), Springer, 2014
- ↑ Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, I 2nd edition, § 20, Munich 1984, ISBN3-406-09372-8; Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre/Politikwissenschaft, 16th edition, §§ 8 II, 30-34, Munich 2010, ISBN978-3-406-60342-6
- ↑ Lev, Daniel S., 1978, "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat", Law & Society Review, Vol. 13, No. 1, hlm. 37-71
- ↑ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- 1 2 Hidayat, Arief. "Negara Hukum Berwatak Pancasila" (PDF). Pusdik MKRI (Makalah pada kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara", Bogor, 21 Agustus 2019). Diakses tanggal 2026-11-18.
Rujukan
- Wahjono, Padmo, 1989, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta: Ind Hill Co.
- Hadjon, Philipus M., 1972, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.
Pranala luar
- Daniel R. Ernst – Ernst Freund, Felix Frankfurter and the American Rechtsstaat: A Transatlantic Shipwreck, 1894–1932. Georgetown Law Faculty Publications, October, 2009.
- Matthias Koetter, Rechtsstaat and Rechtsstaatlichkeit in Germany (2010), Understandings of the Rule of Law in Various Legal Orders of the World, Wikis of the Free University Berlin, edited by Matthias Koetter and Folke Schuppert
- Iain Stewart, "From 'Rule of Law' to 'Legal State': a Time of Reincarnation?" (2007)
- A. Anthony Smith: Kant’s Political Philosophy: Rechtsstaat or Council Democracy? University of Notre Dame du Lac - 1985
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |