Masud Yunus

Masud Yunus
Wali Kota Mojokerto17
Masa jabatan 8 Desember 2013 –8 Desember 2018
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Gubernur	Soekarwo
Wakil	Suyitno
Pendahulu	Abdul Gani Soehartono
Pengganti	Ika Puspitasari
Wakil Wali Kota Mojokerto
Masa jabatan 5 Desember 2008 –5 Desember 2013
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur	Imam Utomo Setia Purwaka Soekarwo
Wali Kota	Abdul Gani Soehartono
Pengganti	Suyitno
Informasi pribadi
Lahir	(1952-01-01)1 Januari 1952 Mojokerto, Jawa Timur
Meninggal	27 Agustus 2020(2020-08-27) (umur 68) Sidoarjo, Jawa Timur
Partai politik	PDI Perjuangan

Mas’ud Yunus (1 Januari 1952 – 27 Agustus 2020) adalah wali kota Mojokerto antara 8 Desember 2013 dan 8 Desember 2018. Ia terpilih pada pilkada Kota Mojokerto tahun 2013.

Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil wali kota pada masa kepemimpinan wali kota Abdul Gani Soehartono. Ia bersama wakilnya Suyitno memenangkan pilkada dengan perolehan suara sebesar 43 persen suara mengalahkan 5 pasangan lainnya.^[1] Ia juga merupakan Ketua badan perkumpulan dan pendidikan al-amin dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto ^[2]

Karier

Dalam masa kepemimpinannya, dia membuat perda mengenai wajib belajar untuk siswa di malam hari, menerapkan kewajiban zakat bagi PNS Pemkot dan tetap mengisi kegiatan kerohanian sebagai Ulama' di Mojokerto.^{[butuh rujukan]}

Kontroversi

Wali Kota Mojokerto, Jatim, Masud Yunus ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pembahasan perubahan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2017. "Dalam pengembangan penyidikan, penyidik KPK menemukan dua alat bukti atas dugaan turut serta cukup untuk menetapkan tersangka terhadap Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kemarin di Jakarta. KPK juga sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017 tertanggal 17 November 2017. Masud Yunus diduga bersama-sama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.^[3]

Pada 4 Oktober 2018, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 2 bulan penjara serta pencabutan hak politik selama 5 tahun terhadap Masud Yunus. Ia didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 KUHP Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam perkara suap dan janji kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto, terkait pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk memuluskan APBD Kota Mojokerto.^[4][5]

Meninggal dunia

Setelah menjalani proses hukum selama 2 tahun 3 bulan, Masud Yunus meninggal dunia pada 27 Agustus 2020, karena Penyakit koronavirus 2019.^[6][7]

Referensi