Konvensi dalam arti norma adalah aturan perilaku yang tidak tertulis, ditaati karena dirasa semestinya dan bukan karena ada pasal yang memerintahkan. Aturan semacam ini hidup di tengah masyarakat dan di antara penyelenggara negara. Contohnya ada di tradisi masyarakat, di hukum tata negara, dan di dunia sastra.
Konvensi sebagai norma sosial
Dalam sosiologi, norma sosial adalah aturan atau patokan perilaku yang dipegang bersama oleh anggota suatu kelompok.[1]
Konvensi ketatanegaraan
Dalam hukum tata negara, konvensi adalah praktik penyelenggaraan negara yang tidak tertulis dalam konstitusi tetapi diikuti dan dianggap mengikat. Istilah ini berkembang dari pemikiran Albert Venn Dicey di Inggris. Ia menyebut "moralitas konstitusional" sebagai pelengkap aturan hukum dalam membatasi cara pejabat memakai kekuasaan.[2]
Di Indonesia, UUD 1945 hanya terdiri atas 37 pasal, sehingga banyak urusan negara tidak diatur rinci di dalamnya. Praktik ketatanegaraan mengisi kekosongan itu. Tri Suhendra Arbani mencatat bahwa konvensi berbeda dari kebiasaan biasa, sebab konvensi tidak harus lahir dari pengulangan.[3] Contoh yang ia sebut adalah pidato kenegaraan Presiden di depan sidang paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus, dan pengambilan keputusan MPR melalui musyawarah untuk mufakat.[3]
Pidato kenegaraan itu sudah dikenal sejak masa Orde Lama, ketika Presiden menyampaikannya setiap tanggal 17 Agustus. Pada tahun 1967 waktunya dipindah ke tanggal 16 Agustus.[4] Sejak tahun 2015 Sidang Tahunan MPR juga memuat pidato laporan kinerja lembaga negara. Aturannya masuk dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014, dan Bivitri Susanti dari STIH Jentera menyebutnya konvensi ketatanegaraan.[4]
Konvensi sastra
Dalam ilmu sastra, konvensi adalah ketentuan yang membentuk format sebuah karya. Pantun yang berima a-b-a-b adalah contohnya. Pola itu dipakai karena tradisi, bukan karena ada aturan tertulis.[5]
Lihat pula
Referensi
- ↑ "Norm". Encyclopaedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Whittington, Keith E. (2013). "The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States". University of Illinois Law Review (dalam bahasa Inggris). 2013 (5): 1847.
- 1 2 Arbani, Tri Suhendra (Juni 2016). "Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia". Supremasi Hukum. 5 (1).
- 1 2 Heriani, Fitri Novia (17 Agustus 2019). "Sejarah Pidato Tahunan, Nota Keuangan, dan Kenegaraan di Indonesia". hukumonline.com. Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Budianta, Melani (2002). Membaca sastra: pengantar memahami sastra untuk perguruan tinggi (Edisi Cet. 1). Magelang: IndonesiaTera. ISBN 9799375843. OCLC 53477511.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |