Selasa, 10 November 2026
19:59 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Konvensi Apostille

Bagikan:

Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing atau yang dikenal dengan Konvensi Apostille, merupakan perjanjian internasional yang disusun oleh Hague Conference on Private International Law (HCCH). Konvensi ini dibuat di Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961. Tujuan dari Konvensi Apostille adalah menyederhanakan prosedur dokumen yang diterbitkan di salah satu negara pihak konvensi untuk dapat diterima di negara pihak konvensi lainnya.

Latar Belakang

Banyak orang yang bepergian dari suatu negara ke negara lain untuk belajar, bekerja, tinggal, dsb. Namun, hambatan birokrasi sering menjadi tantangan yang tidak terhindarkan. Hal ini yang melatarbelakangi Konvensi Apostille, yakni menyederhanakan prosedur legalisasi yang terjadi antarnegara. Selain penyederhanaan, penghapusan prosedur legalisasi di beberapa belahan dunia sudah diterapkan. Sebagai contoh, Uni Eropa telah menghilangkan persyaratan legalisasi dokumen tertentu untuk warga negaranya yang berpindah antarnegara Uni Eropa.[1]

Bahasa yang Digunakan

Sertifikasi berdasarkan konvensi ini disebut Apostille atau Apostille Den Haag (dari bahasa Prancis apostille). Istilah ini merupakan turunan dari kata bahasa Prancis Kuno apostiller, yang berarti "menambahkan catatan pada." Dalam bahasa Prancis modern apostille berarti "sertifikasi" atau "catatan pinggir."[2][butuh sumber yang lebih baik]

Pada pasal 4 Konvensi ini, dijelaskan bahwa isi dan poin dalam Apostille harus sesuai dengan contoh yang terlampir dalam Konvensi Apostille. Namun, Apostille dapat disusun menggunakan bahasa resmi dari otoritas negara pihak yang mengeluarkannya. Istilah baku yang tercantum di dalamnya juga dapat ditulis dalam bahasa kedua. Judul “Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” harus tetap ditulis dalam bahasa Prancis.[3]

Negara-Negara Pihak Konvensi

Berdasarkan data dari HCCH, negara pihak Konvensi Apostille per tanggal 30 Juni 2026 berjumlah 130 negara, termasuk Thailand yang baginya konvensi baru mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2027,[4] yaitu sebagai berikut:

Albania Malawi
Aljazair Malta
Andorra Kepulauan Marshall
Antigua dan Barbuda Mauritius
Argentina Meksiko
Armenia Moldova
Australia Monako
Austria Mongolia
Azerbaijan Montenegro
Bahama Maroko
Bahrain Namibia
Bangladesh Belanda
Barbados Selandia Baru
Belarus Nikaragua
Belgia Niue
Belize Makedonia Utara
Bolivia Norwegia
Bosnia dan Herzegovina Oman
Botswana Pakistan
Brazil Palau
Brunei Panama
Bulgaria Paraguay
Burundi Peru
Tanjung Verde Filipina
Chili Polandia
Cina Portugal
Kolumbia Rumania
Kepulauan Cook Rusia
Kosta Rika Rwanda
Kroasia Saint Kitts dan Nevis
Siprus Saint Lucia
Republik Ceko Saint Vincent dan Grenadines
Denmark Samoa
Dominica San Marino
Republik Dominika São Tomé dan Principe
Ekuador Arab Saudi
El Salvador Senegal
Estonia Serbia
Eswatini Seychelles
Fiji Singapura
Finlandia Slovakia
Prancis Slovenia
Georgia Afrika Selatan
Jerman Korea Selatan
Yunani Spanyol
Grenada Suriname
Guatemala Swedia
Guyana Swiss
Honduras Tajikistan
Hongaria Thailand
Islandia Tonga
India Trinidad dan Tobago
Indonesia Tunisia
Irlandia Turki
Israel Ukraina
Italia Britania Raya
Jamaika Amerika Serikat
Jepang Uruguay
Kanada Uzbekistan
Kazakhstan Vanuatu
Kosovo Venezuela
Kirgistan Vietnam
Latvia
Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luksemburg

Indonesia

Indonesia mengesahkan konvensi ini dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021.[3]: Pasal 1 ayat (1) dan bagian penutup  Pengesahan itu disertai pernyataan (declaration) terhadap Pasal 1 konvensi tentang ruang lingkup dokumen publik. Menurut pernyataan tersebut, dokumen yang diterbitkan kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tidak termasuk dokumen publik yang persyaratan legalisasinya dihapuskan.[3]: Lampiran [5] Indonesia mengaksesi konvensi pada tanggal 5 Oktober 2021, dan konvensi mulai berlaku bagi Indonesia pada tanggal 4 Juni 2022.[4] Jerman, Belanda, dan Prancis mengajukan keberatan terhadap pernyataan Indonesia, tetapi menyatakan bahwa keberatan itu tidak menghalangi berlakunya konvensi antara negara masing-masing dan Indonesia.[5]

Otoritas yang berwenang menurut Pasal 6 konvensi adalah Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.[6] Layanannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Apostille, yang mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.[7]: Pasal 15  Permohonan diajukan kepada menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan mengisi formulir pada laman resmi direktorat jenderal itu. Untuk dokumen yang ditandatangani secara elektronik, layanan ini menghasilkan sertifikat e-Apostille yang dilekatkan secara elektronik.[7]: Pasal 3 ayat (1)–(3)  Apostille tidak diberikan untuk dokumen yang ditandatangani pejabat diplomatik atau konsuler, dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan, dan dokumen yang diterbitkan kejaksaan sebagai lembaga penuntutan.[7]: Pasal 2 ayat (4) 

Referensi

  1. ↑ "Administrative cooperation: circulation of public documents - European Commission". commission.europa.eu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-09-27.
  2. ↑ "What Does "Apostille" Mean? Origin & Legal Definition". apostillelondon.com (dalam bahasa Inggris (Britania)). 2025-03-09. Diakses tanggal 2026-09-24.
  3. 1 2 3 "Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3. 2021-01-05. Diakses tanggal 2026-11-04.
  4. 1 2 "#12 – Status table: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents". hcch.net (dalam bahasa Inggris). Hague Conference on Private International Law. Diakses tanggal 2026-11-04.
  5. 1 2 "Declaration/reservation/notification". hcch.net (dalam bahasa Inggris). Hague Conference on Private International Law. Diakses tanggal 2026-11-04.
  6. ↑ "Authority". hcch.net (dalam bahasa Inggris). Hague Conference on Private International Law. Diakses tanggal 2026-11-04.
  7. 1 2 3 "Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Apostille" (PDF). peraturan.go.id. Diakses tanggal 2026-11-04.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan