Selasa, 17 November 2026
02:23 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Kepemilikan silang

kepemilikan saham antara perusahaan yang saling memiliki saham

Bagikan:

Kepemilikan silang (bahasa Inggris: cross holding, cross shareholding, atau cross ownership) adalah keadaan ketika dua perusahaan atau lebih saling memiliki saham. Undang-undang perseroan terbatas di Indonesia memakai istilah kepemilikan silang (cross holding) untuk keadaan ketika perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.[1]: Penjelasan Pasal 36 ayat (1)  Literatur ekonomi berbahasa Inggris memakai istilah cross-shareholding dan cross-ownership.[2][3]: 295  Kepemilikan yang membentuk rantai melalui tiga perusahaan atau lebih disebut kepemilikan sirkular (circular shareholding).[4]: Pasal 2 angka 16 

Bentuk

Kepemilikan silang secara langsung terjadi apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu "perseroan antara" atau lebih, dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama. Kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan perseroan pertama atas saham pada perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu "perseroan antara" atau lebih, dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama.[1]: Penjelasan Pasal 36 ayat (1) 

Kepemilikan sirkular adalah hubungan kepemilikan saham ketika perusahaan-perusahaan terafiliasi saling terhubung melalui rantai sekurang-kurangnya tiga kepemilikan saham, dan setiap perusahaan dalam rantai itu sekaligus menjadi pemegang saham pada perusahaan terafiliasi dan penerbit saham.[4]: Pasal 2 angka 16  Dalam bentuknya yang paling sederhana, perusahaan A memiliki saham pada perusahaan B, perusahaan B memiliki saham pada perusahaan C, dan perusahaan C memiliki saham pada perusahaan A.[5]: 22 

Bebchuk, Kraakman, dan Triantis membedakan kepemilikan silang dari struktur piramida. Dalam kepemilikan silang, perusahaan-perusahaan dihubungkan oleh kepemilikan saham silang yang bersifat horizontal, yang memperkuat dan mengukuhkan kekuasaan pengendali pusat. Hak suara yang dipakai untuk mengendalikan grup tetap tersebar di seluruh grup, tidak terpusat pada satu perusahaan atau satu pemegang saham seperti pada piramida.[3]: 299 

Fungsi dan kritik

Di Jepang, para manajer puncak memandang kepemilikan silang sebagai cara yang baik untuk menangkal ancaman pengambilalihan tidak bersahabat.[2]: 2  Kepemilikan silang juga menciptakan pemegang saham stabil, yaitu orang dalam yang bersahabat dengan penerbit saham dan secara implisit berjanji tidak menjual sahamnya kepada pihak ketiga yang tidak bersahabat, kecuali penerbit mengalami krisis keuangan berat yang menyebabkan penghentian pembayaran dividen.[2]: 6 

Bebchuk, Kraakman, dan Triantis menggolongkan kepemilikan silang, bersama piramida saham dan saham dua kelas, sebagai cara utama untuk memisahkan kendali dari hak atas arus kas. Pola ini mereka sebut struktur minoritas pengendali (controlling-minority structure), karena memungkinkan seorang pemegang saham mengendalikan perusahaan walaupun hanya memegang sebagian kecil ekuitasnya.[3]: 295  Menurut mereka, biaya keagenan yang ditimbulkan oleh pemegang saham pengendali yang hanya memegang sebagian kecil hak atas arus kas dapat berlipat kali lebih besar daripada biaya keagenan yang ditimbulkan pemegang saham pengendali yang memegang mayoritas hak atas arus kas.[3]: 296 

Dalam hukum Indonesia, alasan larangan kepemilikan saham oleh perseroan sendiri, yang mencakup kepemilikan silang, dijelaskan dalam penjelasan undang-undang perseroan terbatas. Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, sehingga kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.[1]: Penjelasan Pasal 36 ayat (1) 

Praktik di beberapa negara

Jepang

Lihat pula: Keiretsu

Menurut Miyajima dan Kuroki, pada masa liberalisasi modal yang menyusul kejatuhan harga saham tahun 1962, para manajer perusahaan Jepang melihat ancaman pengambilalihan tidak bersahabat yang serius dari pesaing asing.[2]: 7  Rasio pemegang saham stabil, yaitu saham yang dipegang bank umum, perusahaan asuransi, dan perusahaan nonkeuangan dibandingkan dengan nilai pasar seluruh perusahaan tercatat, mencapai 45% pada awal dekade 1990-an, tetapi tinggal 27,1% pada tahun 2002.[2]: 2–3 

Krisis perbankan pada akhir tahun 1997 menjadi titik balik struktur kepemilikan perusahaan Jepang. Penerapan akuntansi konsolidasi pada tahun 1999 dan akuntansi nilai kini menambah tekanan bagi perusahaan pemegang saham bank untuk menjualnya.[2]: 14  Pemerintah kemudian menempuh kebijakan untuk mengurai kepemilikan silang secara aktif,[2]: 15  antara lain melalui undang-undang pembatasan kepemilikan saham oleh bank (Banks' Shareholding Restriction Law) yang diundangkan pada bulan September 2001 dan mewajibkan bank mengurangi kepemilikan sahamnya.[2]: 38  Miyajima dan Kuroki juga membahas kemungkinan benturan kepentingan antara perusahaan induk dan pemegang saham minoritas dalam kelompok perusahaan vertikal (keiretsu).[2]: 29 

Korea Selatan

Lihat pula: Chaebol

Kelompok usaha besar di Korea Selatan (chaebol) menghindari larangan kepemilikan silang dengan memperbanyak kepemilikan sirkular. Menurut Jones, kepemilikan silang dan kepemilikan sirkular memungkinkan keluarga pemilik mengendalikan lebih banyak perusahaan terafiliasi.[5]: 22, 25  Pada akhir tahun 2013, Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui perubahan undang-undang yang melarang pembentukan kepemilikan sirkular baru oleh kelompok usaha besar. Larangan itu mulai berlaku pada bulan Juli 2014 dan hanya dikenakan pada investasi baru.[6][5]: 23  Pada waktu itu, larangan tersebut berlaku bagi anak perusahaan kelompok usaha dengan total aset lebih dari 5 triliun won, tetapi revisi undang-undang tersebut tidak mewajibkan penguraian kepemilikan yang sudah ada.[7]

Undang-Undang Pengaturan Monopoli dan Perdagangan yang Adil (Monopoly Regulation and Fair Trade Act), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18661 Tahun 2021, melarang perusahaan anggota kelompok usaha yang ditetapkan sebagai subjek pembatasan kepemilikan silang membentuk kepemilikan sirkular, dan melarang perusahaan terafiliasi yang sudah berada dalam kepemilikan sirkular menambah kepemilikan sahamnya pada perusahaan penerbit dalam rantai itu.[4]: Pasal 22 ayat (1)  Menurut studi kasus Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ketentuan itu tidak mewajibkan penghapusan kepemilikan sirkular yang sudah ada. Seiring upaya kebijakan untuk mengubah kelompok usaha menjadi perusahaan induk dan menghapus kepemilikan sirkular, jumlahnya menyusut dari 282 lingkaran pada sepuluh kelompok usaha pada bulan Mei 2017 menjadi 11 lingkaran pada dua kelompok usaha pada bulan Juli 2019.[8]

Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melarang perseroan mengeluarkan saham, baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.[1]: Pasal 36 ayat (1)  Penjelasannya menyatakan bahwa larangan itu termasuk juga larangan kepemilikan silang dan merumuskan pengertian kepemilikan silang secara langsung dan secara tidak langsung sebagaimana diuraikan pada bagian Bentuk.[1]: Penjelasan Pasal 36 ayat (1) 

Larangan itu tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.[1]: Pasal 36 ayat (2)  Menurut penjelasannya, dalam hal itu tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar larangan pada ayat (1).[1]: Penjelasan Pasal 36 ayat (2)  Saham yang diperoleh dengan cara itu harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal perolehan.[1]: Pasal 36 ayat (3)  Apabila perseroan lain yang dimaksud merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Penjelasannya merujuk pengertian perusahaan efek dalam undang-undang tentang pasar modal.[1]: Pasal 36 ayat (4) dan penjelasannya 

Hak suara tidak berlaku untuk saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan (huruf a), saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung (huruf b), dan saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan (huruf c).[1]: Pasal 84 ayat (2)  Menurut penjelasannya, saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Yang dimaksud dengan "dikuasai sendiri" adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali, maupun karena gadai.[1]: Penjelasan Pasal 84 ayat (2) dan huruf a 

UUPT mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.[1]: Pasal 161 dan bagian penutup  Sebagai ketentuan peralihan, perseroan yang pada saat itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 harus menyesuaikan diri dengan UUPT dalam jangka waktu satu tahun. Menurut penjelasannya, kepemilikan saham oleh perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan Pasal 36 dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UUPT.[1]: Pasal 158 dan penjelasannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UUPT.[1]: Pasal 160  UU 1/1995 melarang perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, dan larangan itu berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.[9]: Pasal 29 ayat (1)–(2)  Penjelasan Pasal 29 menyatakan bahwa pengeluaran saham pada prinsipnya adalah suatu upaya pengumpulan modal sehingga kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Menurut penjelasan itu, larangan bagi anak perusahaan didasarkan pada pertimbangan bahwa pemilikan saham oleh anak perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pemilikan oleh induk perusahaannya.[9]: Penjelasan Pasal 29 

Penjelasan yang sama merumuskan anak perusahaan sebagai perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain karena lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya, lebih dari 50% suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dikuasai oleh induk perusahaannya, dan/atau kontrol atas jalannya perseroan serta pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.[9]: Penjelasan Pasal 29 

Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara, dan saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.[9]: Pasal 72 ayat (2)–(3)  Penjelasan Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.[9]: Penjelasan Pasal 72 ayat (2)  Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum.[9]: Pasal 33 ayat (2)  Ketentuan peralihan UU 1/1995 mengatur penyesuaian akta pendirian dan anggaran dasar perseroan secara umum.[9]: Pasal 125 

Hukum persaingan usaha dan literatur

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan itu mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar.[10]: Pasal 27  Kagramanto menyebut kepemilikan saham mayoritas semacam itu sebagai kepemilikan silang (crossownership) di antara perusahaan yang saling bersaing, karena penguasaan saham seperti itu dapat menimbulkan posisi dominan.[11]: 4 

Kepemilikan silang media

Dalam hukum penyiaran Indonesia, istilah kepemilikan silang dipakai untuk hubungan kepemilikan antarjenis lembaga media. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membatasi kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi, antara lembaga penyiaran swasta dan perusahaan media cetak, serta antara lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung.[12]: Pasal 18 ayat (2)  Undang-undang yang sama membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.[12]: Pasal 18 ayat (1) 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Miyajima, Hideaki; Kuroki, Fumiaki (2005). "The Unwinding of Cross-shareholding: Causes, Effects, and Implications" (PDF). RIETI Discussion Paper Series 05-E-006 (dalam bahasa Inggris). Research Institute of Economy, Trade and Industry. Diakses tanggal 2026-11-10.
  3. 1 2 3 4 Bebchuk, Lucian A.; Kraakman, Reinier; Triantis, George G. (2000). "Stock Pyramids, Cross-Ownership, and Dual Class Equity: The Mechanisms and Agency Costs of Separating Control from Cash-Flow Rights" (PDF). Dalam Morck, Randall K. (ed.). Concentrated Corporate Ownership (dalam bahasa Inggris). University of Chicago Press. hlm. 295–318. ISBN 0-226-53678-5. Diakses tanggal 2026-11-10.
  4. 1 2 3 "Monopoly Regulation and Fair Trade Act (Act No. 18661)". Statutes of the Republic of Korea (dalam bahasa Inggris). Korea Legislation Research Institute. Diakses tanggal 2026-11-10.
  5. 1 2 3 Jones, Randall S. (2018). "Reforming the Large Business Groups to Promote Productivity and Inclusion in Korea". OECD Economics Department Working Papers No. 1509 (dalam bahasa Inggris). OECD. Diakses tanggal 2026-11-10.
  6. ↑ Kim, Jung-yoon; Joo, Kyung-don (2013-12-31). "New cross-holdings are prohibited". Korea JoongAng Daily (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-10.
  7. ↑ "Think tank calls for tougher rules against cross shareholding". The Korea Herald (dalam bahasa Inggris). 2015-12-28. Diakses tanggal 2026-11-10.
  8. ↑ OECD (2020). "Case study on Korea". Corporate Governance: Duties and Responsibilities of Boards in Company Groups (dalam bahasa Inggris). OECD Publishing. Diakses tanggal 2026-11-10.
  9. 1 2 3 4 5 6 7 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
  10. ↑ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (PDF). Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Diakses tanggal 2026-11-10.
  11. ↑ Kagramanto, L. Budi (2008). "Kepemilikan Silang Saham PT. Indosat dan PT. Telkomsel oleh Temasek Holding Company". Mimbar Hukum. 20 (1). Diakses tanggal 2026-11-10.
  12. 1 2 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran" (PDF). peraturan.go.id. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan