Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia

Lambang Kementerian Pariwisata

Gambaran umum

Dibentuk

10 Juli 1959;67 tahun lalu (1959-07-10)

Dasar hukum pendirian

Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata^[1]

Bidang tugas

Pariwisata

Alokasi APBN

Masih tergabung dengan Kementertan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Rp1,7 triliun (2025)^[2]

Kementertan Pariwisata
Rp1,48 triliun (2025)
Rp603,8 miliar (Efisiensi)
Rp876,2 (APBN 2025)^[3]

Nomenklatur sebelumnya

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia

Susunan organisasi

Deputi
Menteri	Widiyanti Putri
Wakil Menteri	Ni Luh Puspa
Sekretaris Kementerian	Bayu Aji
Inspektorat	-

Sumber Daya dan Kelembagaan	Martini M. Paham
Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Hariyanto
Industri dan Investasi	Rizki Handayani Mustafa
Pemasaran	Ni Made Ayu Marthini
Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Vinsensius Jemadu
Staf Ahli
Reformasi Birokrasi dan Regulasi	Raden Kurleni Ukar
Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi	Fransiskus Xaverius Teguh
Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata	-
Manajemen Krisis	Fadjar Hutomo
Sinergi Kawasan Pariwisata	-

Alamat

Kantor pusat

Gedung Sapta Pesona
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17
Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat 10110
Indonesia

Situs web

kemenpar.go.id

Kantor pusat

Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan

osm-intl,15,a,a,323x200.png?lang=id&domain=id.wikipedia.org&title=Kementerian_Pariwisata_Republik_Indonesia&revid=29724127&groups=_2387d36dfb7473c00f187f017274afe9ce7a0a69&parser=parsoid

Koordinat: 6°10′45.221″S 106°49′17.713″E / 6.17922806°S 106.82158694°E / -6.17922806; 106.82158694
Gedung Sapta Pesona
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17
Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat 10110
Indonesia

Situs web

kemenpar.go.id

Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.

Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (disingkat Kemenpar RI) adalah sebuah kementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Widiyanti Putri.

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggara kegiatan (events);
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggara kegiatan (events);
penyurusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Pariwisata berdasarkan Permenpar No. 1 Tahun 2025 terdiri atas:^[4]

Pimpinan

Sekretariat

Sekretariat Kementerian
- Biro Umum dan Hukum
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Biro Komunikasi
- Biro Data dan Sistem Informasi

Deputi

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
- Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi
- Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional
- Asisten Deputi Manajemen Strategis

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata
- Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
- Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata
- Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (Sumatra dan Jawa)
- Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

Deputi Bidang Industri dan Investasi
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
- Asisten Deputi Manajemen Industri
- Asisten Deputi Manajemen Investasi
- Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan
- Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan

Deputi Bidang Pemasaran
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
- Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara
- Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I (ASEAN, Asia Tengah, dan Asia Selatan)
- Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II (Asia Timur, Australia, dan Oseania)
- Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III (Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika)

Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran
- Asisten Deputi Event Daerah
- Asisten Deputi Event Nasional
- Asisten Deputi Event Internasional
- Asisten Deputi Strategi Event

Staf Ahli

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata
Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis
Staf Ahli Bidang Sinergi Kawasan Pariwisata

Inspektorat

Inspektorat Kementerian

Perubahan organisasi

Nama K/L	Dasar hukum	Unit eselon I
Nama K/L	Dasar hukum	Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	Unsur pendukung	Staf ahli
Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi	Keppres 15/1984^[5]Keppres 25/1990^[6]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pariwisata Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	Inspektorat Jenderal
Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya	Keppres 61/1998^[7]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pariwisata Direktorat Jenderal Seni dan Budaya	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Pariwisata, Seni, dan Budaya
Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian	Keppres 11/2000^[8]	Sekretariat	Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi
Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata	Keppres 108/2001^[9]	Sekretariat	Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni, dan Film Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Deputi Bidang Pemasaran dan Kerjasama Luar Negeri			Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Perpres 10/2005^[10]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Direktorat Jenderal Pemasaran	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Staf Ahli
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Perpres 24/2010^[11]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	Staf Ahli Bidang Pranata Sosial Staf Ahli Bidang Multikultural Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perpres 92/2011^[12]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kementerian Pariwisata	Perpres 19/2015^[13]	Sekretariat Kementerian	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan	Inspektorat		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Staf Ahli Bidang Multikultural Staf Ahli Bidang Kemaritiman Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian Pariwisata	Perpres 93/2017^[14]	Sekretariat Kementerian	Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II	Inspektorat		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Staf Ahli Bidang Multikultural Staf Ahli Bidang Kemaritiman Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perpres 69/2019^[15]	Sekretariat Kementerian				Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Staf Ahli Bidang Multikultural Staf Ahli Bidang Kemaritiman Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perpres 70/2019^[16]	Sekretariat Utama	Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan Deputi Akses Permodalan Deputi lnfrastruktur Deputi Pemasaran Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perpres 96/2019^[17]	Sekretariat Kementerian				Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perpres 97/2019^[18]	Sekretariat Utama	Deputi Bidang Kebijakan Strategis Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Deputi Bidang Industri dan Investasi Deputi Bidang Pemasaran Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	Inspektorat Utama

Sejarah nomenklatur

Berikut ini sejarah penamaan departemen atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pariwisata:

Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Depparpostel) (1983–1998)
Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenibud) (1998–1999)
Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (Kemenegparsen) (1999–2000)
Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenegbudpar) (2001–2004)
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) (2000-2001, 2004–2009)
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) (2009–2011)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2011–2014, 2019–2024)^[19]
Kementerian Pariwisata (2014–2019, 2024–sekarang)

Lihat pula

Pesona Indonesia, kampanye pariwisata Indonesia dari Kemenpar RI
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Galeri

Lambang Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (1983–1998)
Logo Departemen, Seni, & Budaya/ Kantor Menneg Pariwisata dan Kesenian (1998–2001)
Logo Kemenbudpar/ Kemenpar/ Kemenparekraf (2001–2014)
Logo Pesona Indonesia digunakan sebagai Logo Kementerian Pariwisata (2014–2020)
Lambang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020–2024)
Lambang Kementerian Pariwisata (2024–sekarang)

Referensi

1 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata
↑ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
↑ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
↑ Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Juni 1990. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi Departemen". hukumonline.com. 13 April 1998. Diakses tanggal 16 Mei 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian". 28 Januari 2000. Diakses tanggal 22 Agustus 2025.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara". 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 22 Agustus 2025.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 2005. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Desember 2011. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 2 Oktober 2017. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 24 Oktober 2019. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 24 Oktober 2019. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Desember 2019. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Desember 2019. Diakses tanggal 14 Mei 2026.
↑ "Profil Kemenparekraf/Baparekraf". Kemenparekraf/Baparekraf RI. Diakses tanggal 31 Juli 2023.

l b s Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
Menteri: Widiyanti Putri • Wakil Menteri: Ni Luh Puspa
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Kementerian
Unsur pelaksana	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Infrastruktur Deputi Bidang Industri dan Investasi Deputi Bidang Pemasaran Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)
Unsur pengawas	Inspektorat
Lembaga terkait	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Badan Otorita Borobudur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Kementerian Indonesia

Daftar (termasuk logo-logonya)

Kementerian

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Perekonomian	Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Pariwisata
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif
Koordinator Bidang Pangan	Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup
Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi
Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator	Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan